Rabu, 22 Oktober 2008 13:09
Nampaknya program kebun K2I kembali mendapatkan kritikan tajam. Kali ini dari pengamat ekonomi nasional, Faisal Basri. Katanya, rakyat miskin belum tentu siap jadi petani sawit.
Riauterkini-PEKANBARU-Program kebun K2I Riau kembali menuai kritik tajam. Kali ini dari pengamat ekonomi nasional, Faisal Basri. Menurutnya pada acara Diskusi Ekonomi tentang sawit yang ditaja Gapki Riau di Ibis Pekanbaru rabu (22/10), belum tentu program tersebut akan mensejahterakan masyarakat miskin.
"Sekarang ini yang perlu dipertanyakan adalah kesiapan masyarakat miskin yang diberikan lahan sawit. Apakah mereka siap untuk menjadi petani kelapa sawit guna mengangkat kesejahteraan mereka. Karena banyak yang perlu dilakukan untuk menerapkan program tersebut," terangnya.
Karena, katanya, untuk menjadi petani sawit, perlu ada kemampuan, skill, modal maintenance kebun dan tenaga. "Akan muncul pertanyaan, apakah masyarakat miskin yang tidak memiliki background mengenai sawit mampu mengelola kebun K2I itu," kata Faisal mempertanyakan.
Kalau bisa, tambah Fasial, pemerintah jangan ikut-ikutan jadi pengusaha sawit. Karena menurutnya terkesan pemerintah bersaing dengan rakyatnya. Hal itu kata Fasial terlihat tidak bagus.
Sementara itu, anggota komisi B DPRD Riau, Syamsul Hidayah Kahar membantahnya. Menurutnya, program K2I ini merupakan program pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin di Riau.
"Program ini adalah program peningkatan kesejahteraan rakyat miskin Riau. Yaitu membantu masyarakat miskin untuk ikut memiliki kebun sawit dalam kurun waktu tertentu hingga sukses dan terangkat kesejahteraannya. Jadi bukan pemerintah provinsi ingin jadi pengusaha sawit yang bersaing dengan rakyatnya," katanya.***(H-we)
Nampaknya program kebun K2I kembali mendapatkan kritikan tajam. Kali ini dari pengamat ekonomi nasional, Faisal Basri. Katanya, rakyat miskin belum tentu siap jadi petani sawit.
Riauterkini-PEKANBARU-Program kebun K2I Riau kembali menuai kritik tajam. Kali ini dari pengamat ekonomi nasional, Faisal Basri. Menurutnya pada acara Diskusi Ekonomi tentang sawit yang ditaja Gapki Riau di Ibis Pekanbaru rabu (22/10), belum tentu program tersebut akan mensejahterakan masyarakat miskin.
"Sekarang ini yang perlu dipertanyakan adalah kesiapan masyarakat miskin yang diberikan lahan sawit. Apakah mereka siap untuk menjadi petani kelapa sawit guna mengangkat kesejahteraan mereka. Karena banyak yang perlu dilakukan untuk menerapkan program tersebut," terangnya.
Karena, katanya, untuk menjadi petani sawit, perlu ada kemampuan, skill, modal maintenance kebun dan tenaga. "Akan muncul pertanyaan, apakah masyarakat miskin yang tidak memiliki background mengenai sawit mampu mengelola kebun K2I itu," kata Faisal mempertanyakan.
Kalau bisa, tambah Fasial, pemerintah jangan ikut-ikutan jadi pengusaha sawit. Karena menurutnya terkesan pemerintah bersaing dengan rakyatnya. Hal itu kata Fasial terlihat tidak bagus.
Sementara itu, anggota komisi B DPRD Riau, Syamsul Hidayah Kahar membantahnya. Menurutnya, program K2I ini merupakan program pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin di Riau.
"Program ini adalah program peningkatan kesejahteraan rakyat miskin Riau. Yaitu membantu masyarakat miskin untuk ikut memiliki kebun sawit dalam kurun waktu tertentu hingga sukses dan terangkat kesejahteraannya. Jadi bukan pemerintah provinsi ingin jadi pengusaha sawit yang bersaing dengan rakyatnya," katanya.***(H-we)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar