Gubernur Larang Jual CPO Ke Luar Jambi

Kamis, 29/01/2009 | 03:05 WIB 

KOTAJAMBI- Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin dalam kata sambutanya pada pelantikan pejabat dilingkup Pemerintahan Propinsi Jambi menegaskan, pada para pejabat tersebut agar tidak menjual CPO ke luar Negeri pada tahun 2010.

‘’Kita harus fokus pada industri hilir Jambi. Bila tidak, maka harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan karet akan terus mengalami kemerosotan. Makanya, Jambi tidak boleh lagi Ekspor CPO,’’ ujar Gubernur Jambi, Zulkili Nurdin Rabu (28/1/09) siang.

Menurut gubernur, kondisi ini karena pengaruh ekonomi global. Apalagi setelah para pakar ekonomi yang memprediksi tahun 2008-2010 keadaan ekonomi bukanlah masa yang cerah bagi dunia.

Sementara gubernur mengingatkan kepada Kepala Badan BKPMD Propinsi Jambi, Sahut Suhite yang baru dilantik untuk mempererat hubungan dengan Investor luar dengan memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya industri hilir dari berbagai komoditi unggulan Jambi.

Selain itu, BKPMD juga harus mampu mengangkat potensi dan sumberdaya alam Jambi ke dalam tayangan CD yang dapat mempromosikan Jambi dimata para investor, agar para investor itu mengetahui bahwa Jambi memang memiliki potensi yang sangat baik dan menguntungkan.

‘’Perlu kita cermati, selama ini sering sekali kita menandatangani perjanjian kerjasama (MoU), tapi hanya sebatas itu saja, jarang sekali menjadi kenyataan, maka itu mulai sekarang ini jangan hanya perjanjian diatas kertas saja, harus ada tindakan nyata, dan ini merupakan tantangan bagi Jambi, dan kita harus dapat merealisasikannya,’’ kata gubernur. (infojambi.com/ton)

http://infojambi.com/content/view/3984/100/lang,/

Harga Komoditi Pertanian Mulai Nai

Kamis, 22 Januari 2009 
Pasbar, Padek—-Harga sejumlah komoditi pertanian maupun perkebunan di Pasbar terus menunjukkan tren kenaikan. Mulai membaiknya harga komoditas tersebut membawa angin segar bagi para petani. “Kini petani boleh bernapas lega. Karena, harga jual jagung kini sudah naik. Jika sebelumnya harga jagung di tingkat petani hanya Rp1.400 per kg, sekarang naik menjadi Rp2.200 per Kg,” ujar Manik, 50, petani jagung di Luhak Nan Duo, Pasbar. 

Dia mengatakan, sejak satu minggu ini, harga jagung terus membaik. Kondisi ini, katanya telah memberikan semangat baru bagi para petani jagung untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya. Petani jagung lainnya, Eman, 40, juga mengatakan demikian. Kenaikan harga jagung sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Namun, dengan melihat kondisi harga sekarang, para petani jagung mulai merasakan datangnya angin segar seiring terus membaiknya harga jagung di tingkat pengumpul.“Mudah-mudahan harga jagung terus naik hingga ke harga yang sepantasnya,” ujarnya. 

Sementara itu, perkembangan harga kelapa sawit saat ini juga menggembirakan. Kendati belum terlalu membaik, harga sawit yang sebelumnya berkisar Rp700 per Kg, sekarang sudah naik menjadi 1.000 per Kg. Melihat kondisi seperti ini, petani terlihat sangat optimis harga sawit akan terus mengalami peningkatan, seiring dengan perbaikan ekonomi dunia. Sikap optimisme ini dituturkan Yono,55, petani sawit di Luhak Nan Duo. 

Dikatakannya, meskipun harga sawit turun, namun sawit hingga kini masih tetap menjadi komoditas yang sangat menjanjikan. “Melihat dari perkembangan harga saat ini, kami optimis harga sawit akan terus membaik. Untuk itu kita harus sabar menanti hingga ekonomi dunia kembali membaik,” ungkapnya. (e)

http://www.padangekspres.co.id/content/view/28756/104/

Harga TBS Sawit Kembali Turun, Getah Stabil

Rabu, 28 Januari 2009 17:43

Setelah tiga pekan berturut-turut terus naik, pekan ini harga TBS kelapa sawit turun tipis. Sementara harga getah karet stabil.

Riauterkini-PEKANBARU- Petani kelapa sawit kembali harus menghadapi kenyataan turunnya harga tandan buah segar (TBS). Setelah selama tiga pekan terakhir trand harga terus membaik, namun untuk pekan ini harga TBS ditetapkan turun, meskipun hanya tipis.

Berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga TBS Dinas Perekebunan Riau, Rabu (28/1/09) harta TBS ditetapkan turun tipis. Misalnya untuk TBS dari tanaman sawit berbibit unggul dengan usia 3 tahun ke atas semula Rp 822,09 perkilogram naik menjadi Rp 803,09 perkilogram. Demikian juga dengan harta TBS dari tanaman berusia 10 tahun ke atas semula Rp Rp 1.140,64 perkilogram, kini hanya Rp 1.122,84 perkilogram.

Penurunan harga TBS di tingkat petani mengalami penurunan, dikarena harga CPO di pasar dunia juga terkoreksi. Pekan ini CPO di pasar dunia hanya Rp 5.516,51 perkilogram. Sedangkan kernel Rp 2.259,94 perkilogram.

Jika harta TBS mengalami penurunan tipis, tidak demikian dengan harga getah karet. Berdasarkan informasi dari Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Riau, harga getah karet pekan ini stabil. Tetap pada kisaran Rp 12.000 perkilogram untuk getah dengan kadar di atas 95 persen sampai pintu pabrik.***(mad) 

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=22643

Pengembangan Industri Hilir Sawit di Riau Harus Didukung Regulasi

Kamis, 29 Januari 2009 15:46

Untuk mendukung upaya pembangunan industri hilir sawit, perlu adanya regulasi yang memfasilitasinya. Pemerintah diminta untuk membuat regulasi agar ada kepastian aturan.

Riauterkini-PEKANBARU-Direktur Eksekutif Kadin Riau, Muhammad Herwan kepada Riauterkini Kamis (29/1) mengatakan bahwa pembangunan industri hilir sawit perlu digesa. Tujuannya jelas selain ‘mencukupi’ kebuhan dalam negeri, juga untuk meningkatkan harga komoditas sawit di dunia internasional.

“Saya kira banyak investor yang sudah melirik untuk menanamkan modalnya di Indonesia untuk bisnis hilir sawit. Namun tentunya investor memerlukan kepastian bagi modal yang ditanamkannya. Setidaknya kepastian pasokan bahan baku industri sawit, yaitu tandan buah segar (TBS) sawit. Di sinilah diperlukan regulasi yang jelas untuk dapat menjaga kepastian pasokan bahan baku,” terangnya.

Disinggung mekanisme pasar yang akan mengaturnya, Herwan menyanggahnya. Katanya mekanisme pasar dapat dilakukan apabila spread (selisih) harga antara dalam negeri dengan luar negeri tidak jomplang alias senjang. “Selama harga sawit (Crude Palm Oil/CPO) masih senjang, jangan harap mekanisme pasar akan berjalan positif. Pasalnya, yang namanya pengusaha, tentu akan ‘membuang’ productnya ke pasar yang lebih tinggi mendatangkan keuntungan untuk perusahaan,” jelasnya.

Untuk itu, tambahnya, jelas dengan regulasi ekspor sawit (tata ulang ekspor dan reekspor) memiliki aturan main yang jelas, maka investor akan berduyun-duyun menanamkan dananya ke Indonesia dan Riau khususnya. Sebab dengan potensi produksi dari perkebunan sawit seluas 2 juta-an hektar, maka industri hilir sawit akan menjadi rebutan bagi investor luar negeri.

Menurut Herwan, sdaat ini di Riau baru Kebupaten Siak yang sudah memiliki perda tentang industri sawit. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa 10 % dari produksi sawit (CPO) harus masuk ke indusri hilir sawit. Tujuan Pemkab Siak jelas untuk meningkatkan harga komoditas sawit sekaligus membuka peluang kerja bagi tenaga kerja tempatan di industri hilir itu.”Kita tunggu saja munculnya peraturan daerah yang mengurusi masalah industri hilir sawit yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau,” katanya.***(H-we)

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=22658

Pabrik Biodiesel Beroperasi di Rohul

Sabtu, 24 Januari 2009 
PASIRPENGARAIAN (RP)- Pabrik Biodiesel dengan kapasitas 30 ton per hari memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) nabati jenis solar dari hasil pengelohaan CPO, yang dibangun di Desa Tali Kumain, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Jumat (23/1) resmi beroperasi.
 
Diharapkan ini dapat membantu mengatasi kekurangan BBM jenis solar. 

Pabrik ini merupakan satu-satunya yang beroperasi di kabupaten/kota se-Indonesia, hasil kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, selain dari pihak swasta. 

Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Rohul Drs H Achmad MSi kepada Riau Pos, Jumat (23/1) usai meresmikan pengoperasian pabrik tersebut, yang merupakan sharing program dan sharing budget antara Badan Penelitian dan Pengembangan Deparetemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lemigas ESDM) dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 

Dalam peresmian tersebut, hadir HRD Centre For Oil and Gas Technology Kemeterian ESDM Dr Ir Hadi Purnomo MSc, sejumlah kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rohul, camat, kepala desa serta tokoh masyarakat di Kecamatan Tambusai. 

‘’Beroperasinya Pabrik Biodiesel industri hilir di Rohul, merupakan satu langkah dan solusi dari pemerintah dalam menjawab anjloknya harga jual TBS kelapa sawit petani ke depan. Jika harga TBS turun, bisa dijual ke pabrik Biodiesel ini. Pabrik ini memberikan dampak positif terhadap prekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja. Kita minta semua pihak untuk ikut menjaga keberadaan pabrik ini,’’ ungkap Achmad kepada masyarakat. 

Dikatakan Bupati, untuk bahan baku Biodiesel, yakni CPO di Rohul, tidak ada permasalahan. Pihaknya akan bekerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan yang selama ini mengekspor CPO keluar. Perusahaan ini bisa menjual sebahagian hasil produksinya ke Pabrik Bio Disel yang ada di Rohul, sehingga hasil produksi minyak solar itu dapat kembali dibeli oleh pihak perusahaan, dimamfaatkan untuk BBM mobil dinas Pemda dan mesin diesel masyarakat dengan harga dibawah dari harga jual Solar di SPBU.

Ditanya kelanjutan pengelolaan pabrik tersebut, Bupati mengatakan, Pemkab Rohul akan menyerahkan pengelolaannya ke Perusda Rokan Hulu Jaya. ‘’Pemkab akan serahkan pengelolaan Pabrik Biodiesel ini ke Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, disamping melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian ESDM. Untuk tahap awal masih di bawah pembinaan dari Lemigas ESDM, sambil melatih tenaga teknis lokal dari Pemkab Rohul,’’ jelasnya. 

Di tempat terpisah, HRD Centre For Oil and Gas Technology Kementrian ESDM Hadi Purnomo menjelaskan, berdirinya Pabrik Biodiesel ini merupakan kerjasama pemerintah pusat dengan Pemkab Rohul, yang pembangunannya dibiayai melalui APBN tahun 2007. 

Prospek energi alternatif dari nabati ini, sangat besar di Rohul. Imbas positifnya, selain produksi solar, dari Biodiesel ini bisa memproduksi minyak goreng, sabun, es krim, coklat dan industri lain yang bisa dikembangkan dari pengelohaan CPO.

Disinggung, kenapa Kabupaten Rohul yang pertama ditunjuk dalam pembangunan Pabrik Biodiesel? Hadi Purnomo mengungkapkan, Rohul merupakan potensi penghasil CPO yang terbesar sebagai bahan baku Biodiesel. Disamping pendekatan dengan pemerintah pusat dan pertimbangan lainnya yang dianggap layak untuk sebagai bahan percontohan pembangunan Pabrik Biodiesel di kabupaten/kota se-Indonesia. 

Dijelaskannya lagi, anggaran pendirian pabrik tersebut sharing budget antara APBN dan APBD Rohul tahun 2007. Untuk sarana pendukung seperti listrik, dan pembebasan lahan seluas 4,5 hektare dari APBD Rohul. Dimana berdirinya pabrik Biodisel ini sesuai dengan Permendagri ESDM Nomor 32/2008 tentang pemanfatan bahan bakar untuk industri harus menggunakan 10 persen Biodisel dan 90 persen solar 

‘’CPO lebih menguntungkan diolah menjadi Biodisel. Sebab untuk mengasilkan Biodisel 1 liter hanya memerlukan biaya pengolahan dan bahan baku sebesar Rp2.500. Sekarang harga solar di SPBU sudah mencapai Rp4.500 per liter,’’ ujarnya.(epp)

http://www.riaupos.com/v2/content/view/13503/50/

Kebakaran Kebun Sawit di Riau Capai Seribu Hektare

Jumat, 23 Januari 2009 
BUKITBATU (RP) - Kebakaran lahan yang sebagain besar kebun sawit di Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis semakin meluas. Diperkirakan lahan yang terbakar mencapai seribu hektare.
 
Bila sebelumnya lahan yang terbakar berada di Desa Tanjung Leban, hingga Kamis (22/1), meluas hingga kebun K2I Pemprov Riau di Desa Sepahat dan Bukit Kerikil. 

Aksi pemadaman yang dilakukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bapedalda Kabupaten Bengkalis, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) PT Arara Abadi dan Masyarakat Peduli Api (MPA) belum mampu untuk menjinakkan si jago merah. Bahkan menurut Kabid Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Bapedalda Bengkalis M Zainal Zahari, TRC melaporkan kewalahan melakukan pemadaman karena sulit dijangkau dan keterbatasan air.

‘’TRC kewalahan karena api terus menjalar ke sejumlah tempat dan berdasarkan perkiraan kita sampai hari ini (kemarin, red) luas lahan yang terbakar sudah mencapai 1.000 hektare di tiga desa, Tanjung Leban, Sepahat dan Bukit Kerikil. Umumnya lahan yang terbakar adalah kebun kelapa sawit. Kondisi itu diperparah dengan tiupan angin serta musim kemarau membuat api terus menjalar ke lokasi baru,’’ terang Zainal kepada Riau Pos, Kamis (22/1).

Oleh karena itu, lanjutnya, pemadaman tidak bisa hanya dilakukan hanya oleh TRC serta MPA dan perusahaan di sekitar lokasi.

Melihat parahnya kondisi di lapangan, menurut Zainal, rencananya Kamis (22/1) petang, Ketua Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Riau yang juga Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit akan meninjau lokasi kebakaran. ‘’Hari ini Pak Wagubri Mambang Mit yang juga Ketua Penanganan Karhutla Porvinsi Riau akan meninjau kebakaran di Tanjung Leban. Turut mendampingi Wagubri, Kepala Bapedalda, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Kepala Badan Linmas, Kesbang dan Infokom Kabupaten Bengkalis,’’ ujarnya.

Sulitnya melakukan pemadaman juga diungkapkan Ketua Penanganan (Karhutla) Kabupaten Bengkalis Normansyah Wahab. ‘’Saat ini pemadaman api dilakukan TRC Bapedalda Kabupaten Bengkalis, RPK PT Mapala Rabda, Masyarakat Peduli Api (MPA) di Bukitbatu serta jajaran kepolisian, Satpol PP dan masyarakat. Hal itu jelas tidak maksimal, karena lahan yang terbakar adalah lahan gambut yang cukup tebal,’’ ungkap pria yang juga Wakil Bupati Bengkalis ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, selain Pemkab Bengkalis, pihak Pemprov Riau, Pemko Dumai ikut membantu memadamkan api. ‘’Dikhawatirkan kebakaran lahan ini terus meluas dan jelas ini akan menjadi bencana nasional karena dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan ini sangat vital bagi manusia serta ekosistem yang ada di sekitarnya, termasuk kabut asap yang bisa menyelimuti Riau bahkan provinsi tetangga serta negeri jiran Malaysia dan Singapura,’’ tegas Normansyah.

Saat ditanya kaitan belum maksimalnya penanganan Karhutla di Kabupaten Bengkalis dengan tidak adanya anggaran khusus, Normansyah enggan berkomentar. ‘’Saya no comment soal anggaran Karhutla tersebut, karena selaku Ketua Karhutla saya tidak pernah tahu anggaran untuk Karhutla. Sekarang yang penting bagaimana menangani kebakaran ini termasuk kerja kolektif dengan melibatkan banyak pihak,’’ ujarnya.

Akibat kebakaran lahan di tiga desa tersebut, kabut asap mulai menyelimuti Kota Dumai dan Kecamatan Mandau serta Kecamatan Pinggir karena tiupan angin ke arah utara. Camat Bukitbatu Basuki Rakhmat mengutarakan, kebakaran lahan kali ini cukup dahsyat, karena dalam kurun waktu sepekan menghanguskan seribuan hektare lahan.

‘’Kondisinya sekarang cukup memprihatinkan, karena luas lahan yang terbakar terus bertambah walau upaya pemadaman sudah dilakukan melalui penyiraman dari udara oleh RPK Arara Abadi dengan menggunakan helikopter serta TRC Bapedalda,’’ ujar Basuki kepada Riau Pos, Kamis (22/1)

Menurut Camat, dari informasi di lapangan, hingga kemarin kobaran api di Tanjung Leban belum berhasil dipadamkan. Kencangnya tiupan angin dan udara kering, menyebabkan api mudah membesar. Situasi ini membuat tim Manggala Agni kesulitan untuk mencapai titik pusat kobaran api. 

Ditambahkannya, ratusan hektare kebun sawit di Tanjung Leban yang terbakar tidak semunya milik masyarkat. Sebagian di antaranya merupakan milk warga Dumai dan sejumlah pengusaha dan pejabat. Areal lahan yang terbakar tersebut berbatasan dengan Dumai.

‘’Tujuh rumah yang terbakar bukan rumah permanen, melainkan pondok pekerja. Sedangkan soal berapa total kerugian, sampai hari ini belum bisa dikalkulasikan,’’ jelasnyat.

100 Titik Api
Di bagian lain, Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulanan kebakaran lahan Pemkab Bengkalis Rahyuni Indar kepada wartawan mengatakan, jumlah titik api di Kabupaten Bengkalis mencapai 100 titik dan letaknya menyebar. 

‘’Luas lahan yang terbakar di Kecamatan Bukitbatu diperkiakan sekitar 1.100 hektare. Di antarya 12 hektare merupakan kebun K21 Pemprov di Sepahat dan milik masyarakat sekitar 10 hektare. Areal lahan yang luas terbakar di Bukit Lengkung, Dusun Baru Desa Tanjung Leban sekitar 1.000 hektar. Selain itu, kebakaran lahan juga terjadi di Bukit Kerikil,’’ ujarnya.(evi/rus)

http://www.riaupos.com/

Perkebunan Sawit Perparah Kawasan Resapan Air di Riau

Senin, 19 Januari 2009 16:38

Kawasan resapan air di wilayah Riau belakangan kian kritis. Keberadaan kebun kelapa sawit dinilai turut memperparah kerusakan kawasan penting tersebut.

Riauterkini-PEKANBARU- Perkebunan kelapa sawit memperparah kondisi daerah tangkapan air yang sudah kritis di Riau. Pemerintah diminta untuk segera merevisi tata ruang berbasiskan penyelamatan daerah sungai di Riau. Hal tersebut diungkapkan Direktur Rona Lingkungan Universitas Riau (Unri) Tengku Ariful Amri kemarin. Menurutnya hutan di bagian hulu empat sungai di Riau yang selama ini menjadi daerah tangkapan air kondisinya sudah sangat parah. Empat Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut yakni Sungai Kampar, Siak, Rokan dan Indragiri. Empat sungai besar ini menyimpanan ribuan anak sungai di seluruh Riau.

“Penggundulan hutan terjadi pada hutan di bagian hulu sungai tersebut. Hutan di bagian hulu sejumlah sungai tadi disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Sehingga daya dukung tangkapan airnya menjadi turun drastis,” kata Ariful.

Misalnya kawasan lindung Bukit Suligi yang menjadi daerah utama pendukung persedian air bagi sungai Siak. Kondisi tutupan vegetasi hutan di sana sudah kritis. Dari sekitar 32 ribu hektare luasnya, hanya tinggal 3 ribu hektare saja yang vegetasi hutannya masih terbilang lestari. Selebihnya sudah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet warga. Sementara pada bagian hulu Sungai Kampar, daerah tangkapan airnya berada pada wilayah Pangkalan, Sumatra Barat. Sedangkan bagian hulu Sungai Rokan, daerah tangkapan airnya bergantung pada kondisi hutan Mahato di Rokan Hulu, hutan di Pasaman, Sumatra Barat (Sumbar) dan daerah Sumatra Utara (Sumut). “Yang jelas untuk sungai Rokan, daerah tangkapan airnya juga sudah rusak berat. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga memperparah kondisi tangkapan air untuk Rokan,” jelasnya.

Nasib serupa juga dialami DAS Indragiri yang berhulu pada hutan di daerah Lubuk Jambi dan Singakarak Sumatra Barat (Sumbar). Lagi-lagi, hutan bagi hulu DAS tersebut sudah diisi perkebunan kelapa sawit. Penggundulan di bagian hulu sejumlah DAS tadi menyebabkan kelerangan yang cukup curam. Kondisi ini berdampak pada erosi. Tanah yang terkikis oleh hujan akan terbawa air hingga menyebabkan pendangkalan di bagian hilir. Kondisi ini terjadi salah satunya pada Sungai Siak. Saat ini kedalaman Sungai Siak hanya tinggal sekitar 15 meter saja di bagian hilir. Padahal 10 tahun yang lewat, kedalaman Sungai Siak mencapai 22 meter.

Pendangkalan ini membuat daya tampung Sungai Siak menjadi sangat jauh berkurang. Bila musim hujan tiba, kota di pinggiran Sungai bagian hilir masih terendam banjir. Misalnya Pekanbaru yang sebelumnya menderita banjir setahun sekali. Meningkat menjadi tiga kali sepanjang 2008 lalu. Menurut Ariful, operasi pembalakan liar yang dilakukan pemerintah belum membuat kondisi daerah tangkapan air tersebut pulih. “Hampir bisa dibilang kondisinya masih stagnan. Mengalami perbaikan tapi dampaknya belum terasa. Semakin buruk juga tidak,” tuturnya.

Solusinya, lanjut Ariful komitmen kuat dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten untuk merivisi tata ruang bagi penyelamatan daerah tangkapan air. Dan memikirkan ulang berbagai kebijakan pembangunan agar tidak berbenturan dengan penyelamatan daerah tangkapan air. Misalnya, menutup rapat pemberian izin pembangunan perkebunan di daerah tangkapan air.

Sementara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Rachman Siddik sebelumnya mengatakan pihak terus berupaya mereboisasi hutan konservasi yang kondisi sudah rusak. Dan memusnahkan perkebunan kelapa sawit yang menempati wilayah hutan lindung. “Kami telah menumbangkan sekitar seratusan hektare perkebunan kelapa sawit warga di Hutan Lindung Bukit Suligi. Selain karena perkebunan di dalam hutan lindung menyalahi aturan, kebijakan tersebut juga untuk menyelamatkan Bukit Suligi sebagai hulunya Sungai Siak,” jelas Rachman.***(mad)

http://www.riauterkini.com/lingkungan.php?arr=22505

Gapki Minta Wajib Nota Kredit Ditunda

Kamis, 22 Januari 2009 | 01:17 WIB 

Jakarta, Kompas - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki meminta pemerintah menunda implementasi kebijakan wajib nota kredit ekspor. Pengusaha khawatir, di tengah rendahnya kepercayaan antarbank, kebijakan itu akan dapat menghambat laju ekspor.

Pemerintah mewajibkan ekspor produk primer, yang belum atau sudah diolah tetapi belum berbentuk barang jadi, menggunakan nota kredit (letter of credit atau L/C). Produk yang termasuk dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/2009 ini adalah kopi, kakao, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan produk pertambangan. Kebijakan ini efektif berlaku mulai 5 Maret.

Menurut Ketua Umum Gapki Akmaluddin Hasibuan di sela musyawarah nasional VII Gapki di Jakarta, Rabu (21/1), Gapki sedang mendata anggota yang mengekspor CPO dengan pembayaran tunai. Ada juga pengusaha yang mengekspor tanpa membuka L/C karena sudah percaya dengan mitra bisnis.

”Kami tidak menolak kebijakan ini. Hanya meminta supaya ditunda. Saat ini waktunya tidak tepat karena tingkat kepercayaan antarbank rendah karena krisis likuiditas,” ujar Akmaluddin, didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian Gatot Irianto, Ketua Harian Gapki Derom Bangun, dan Ketua Dewan Penasihat Gapki Dahlan Harahap.

Lazimnya, importir membuka L/C di bank saat eksportir memuat barang yang akan dikirim. Namun, dengan adanya hubungan dagang yang baik dan saling memercayai, importir seringkali baru membuka L/C saat kapal tiba di pelabuhan tujuan.

Krisis likuiditas yang terjadi enam bulan terakhir membuat bank koresponden di negara eksportir tidak lagi bersedia menalangi pembayaran impor sehingga importir atau eksportir harus menyetor seluruh dana yang dibutuhkan untuk transaksi ekspor ke L/C. Kondisi ini membuat pengusaha kesulitan. Pengusaha memilih cara pembayaran lain yang disepakati.

Memahami

Pemerintah menetapkan kebijakan wajib nota kredit ekspor untuk meningkatkan pengawasan devisa. Kebijakan ini membuat seluruh transaksi produk primer bakal tercatat lebih lengkap dalam neraca perdagangan Indonesia.

Menurut Akmaluddin, jika kewajiban nota kredit ekspor tetap dilaksanakan, pemerintah perlu menyiapkan berbagai langkah antisipatif jika terjadi pelambatan ekspor CPO.

Langkah itu, antara lain, mendorong kepercayaan antarbank meningkat, dan melakukan kerja sama bilateral dengan negara tujuan ekspor untuk saling menjamin pembayaran.

Menurut Gatot, kebijakan wajib nota kredit ekspor produk primer adalah usulan Departemen Pertanian, agar devisa ekspor dapat tercatat. ”Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kebijakan ini. Kalaupun ada kendala, tidak akan mengganggu seluruh proses ekspor,” ujar Gatot.(ham)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/22/01175043/gapki.minta.wajib.nota.kredit.ditunda

IIKP Perbesar Usaha Kelapa Sawit

Selasa, 16 Desember 2008 | 14:48 WIB

Laporawan Wartawan PersdaNetwork Sugiyarto

JAKARTA, SELASA — Perusahaan perkebunan dan perikanan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) berencana memperbesar usaha di perkebunan kelapa sawit dengan jalan menguasai saham pada PT Inti Plantations, sebuah perkebunan kelapa sawit yang berbasis di Pasaman, Sumatera Barat, dari 5 persen menjadi di atas 90 persen.

Selama ini perseroan yang mengelola penangkaran ikan arwana di sejumlah tambak di Pontianak, Kalimantan Barat, ini hanya memiliki 5 persen saham kepemilikan di PT Inti Plantions. Untuk bisa memperbesar kepemilikan saham sampai di atas 90 persen, PT Inti Agri menganggarkan belanja modal tahun depan sampai Rp 206 miliar.

Direktur Utama Inti Agri Resources Heria Machdi menyatakan, dari alokasi belanja modal tersebut, sebesar Rp 200 miliar di antaranya akan dipakai untuk menambah kepemilikan perseroan di PT Inti Plantations dari 5 persen menjadi lebih dari 90 persen. Sisanya yang Rp 6 miliar akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perikanan.

Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya adalah pinjaman bank, rights issue, serta pendanaan pihak ketiga. ”Kami masih mengkaji opsi-opsi itu. Namun, dalam kondisi seperti saat ini yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank,” katanya dalam paparan publik perseroan, Selasa (16/12).

Adapun perincian pendanaan untuk tahun depan, sebesar 12,5 juta dollar AS (sekitar Rp 125 miliar) akan dipakai untuk menambah kepemilikan di Inti Plantation dan 7,5 juta dollar AS (sekitar Rp 75 miliar) akan digunakan untuk pengembangan lahan seluas sekitar 2.490,6 hektar.

Selama ini PT Inti Plantations 95 persen kepemilikan dikuasai oleh Wijaya Mulia. Dengan komposisi kepemilikan ini, IIKP tidak bisa mengendalikan kinerja perseroan secara penuh dan belum bisa mendapatkan laba konsolidasi dari sektor perkebunan.

Sementara itu, pendapatan perseroan saat ini masih tergantung pada penjualan ikan arwana. Padahal, industri ikan arwana sendiri memang tengah dalam kondisi penurunan. Itu terutama dengan karakter ikan arwana yang hanya bersifat hobi.

Namun, keinginan untuk masuk ke industri perkebunan, terutama kelapa sawit, terhambat oleh turunnya harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Selain itu, perseroan juga mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk akuisisi. "Masalah utamanya memang likuiditas. Selain itu, harga komoditas dunia juga turun," kata Heria.

UGI
http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/16/14480124/iikp.perbesar.usaha.kelapa.sawit

Harga Sawit Mulai Naik

Selasa, 20 Januari 2009 | 19:39 WIB

PALEMBANG, SELASA — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Selatan mulai naik disebabkan meningkatnya permintaan ekspor CPO. Dinas Perkebunan Sumsel, Selasa (20/1), mengumumkan harga penjualan TBS di tingkat petani plasma Rp 1.049 per kilogram, meningkat dari harga minggu sebelumnya Rp 891 per kilogram.

Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Syamuil Chatib, Selasa, mengutarakan, harga CPO di pasar dunia mengalami peningkatan. Saat ini harga ekspor CPO mencapai 530 dollar AS per ton. Kondisi tersebut membuat ekspor CPO dari Sumsel yang sebelumnya tersendat sekarang mulai bergairah.

Harga CPO sekarang membuat pengusaha berminat lagi melakukan ekspor CPO. Sebelumnya, para pengusaha memilih menyimpan CPO karena harga anjlok. "Negara-negara tujuan ekspor CPO dari Sumsel di kawasan Asia dan Eropa mulai meningkatkan permintaan," kata Syamuil.

Menurut Syamuil, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas karet yang diekspor. Harga karet FOB saat ini 1,45 dollar AS per kilogram, meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya seharga 1,3 dollar AS per kilogram.

Syamuil mengatakan, pelantikan Presiden AS Barack Obama menyebabkan permintaan karet dari industri otomotif meningkat. Dengan dilantiknya Obama, industri otomotif yang banyak membutuhkan karet berharap dapat keluar dari dampak krisis keuangan global.

Syamuil memastikan, kenaikan harga CPO menyebabkan program revitalisasi perkebunan di Sumsel berjalan lancar. Pada tahun 2009, program revitalisasi perkebunan di Sumsel, baik yang dilakukan pemerintah maupun petani, ditargetkan mencapai luas 40.000 hektar untuk tanaman karet dan kelapa sawit, sedangkan program revitalisasi kelapa sawit dengan pola plasma yang sudah disetujui perbankan mencapai luas 30.000 hektar.

Luas perkebunan kelapa sawit di Sumsel selama tahun 2008 bertambah sebanyak 59.000 hektar sehingga pada tahun 2008 total luas perkebunan kelapa sawit mencapai 720.000 hektar, naik dibandingkan tahun 2007 seluas 680.000 hektar. Pada akhir tahun 2010, luas perkebunan kelapa sawit di Sumsel akan mencapai 800.000 hektar.

Wisnu Aji Dewabrata

http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/20/19395659/harga.sawit.mulai.naik..

Diskon Tarif Impor Sawit Masih Dibicarakan

Rabu, 21 Januari 2009 | 13:44 WIB

JAKARTA, RABU — Kebijakan untuk meminta diskon bea masuk atau tarif impor CPO Indonesia ke Pakistan hingga kini masih dibahas oleh pemerintah melalui Departemen Perdagangan dan diharapkan segera terbit agar produk CPO Indonesia dapat bersaing dengan Malaysia.
   
"Sampai saat ini kebijakan dan keputusan untuk persoalan itu masih sedang dikerjakan di Departemen Perdagangan," kata Kepala Badan Litbang Departemen Pertanian Gatot Irianto di Jakarta, Rabu (21/1).
   
Pakistan ternyata selama ini telah mengadakan perjanjian free trade area (FTA) dengan Malaysia dengan memberikan diskon terhadap bea masuk CPO Malaysia sebesar 10 persen.
   
Kondisi itu menjadikan harga CPO asal Malaysia lebih rendah dibandingkan CPO Indonesia. Gatot mengatakan, di Pakistan bea masuk kelapa sawit ditetapkan sebesar 910 rupee per ton.
   
"Jadi kalau Malaysia mendapat diskon 10 persen berarti 91 rupee lebih rendah dibandingkan Indonesia. Angka itu setara dengan 16 dollar AS," katanya.
   
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Akmaludin Hasibuan, mengatakan, perlu ada kegiatan menuju Pakistan untuk merundingkan agar CPO Indonesia memperoleh fasilitas yang sama.
   
Ia mengatakan, asosiasi lain yang ada di Indonesia sudah meminta GAPKI sebagai asosiasi yang memiliki hubungan erat dengan asosiasi Vanaspati Pakistan (PVNS) untuk berangkat ke Pakistan guna merundingkan fasilitas yang sama dengan CPO Malaysia tersebut dengan pemerintah Pakistan. "Namun kami juga harus berdiskusi dengan pemerintah terlebih dahulu," katanya.
   
Pihaknya telah menyusun tim yang akan diutus untuk membicarakan persoalan itu.
   
Akibat perlakuan yang berbeda itu, volume ekspor CPO Indonesia ke Pakistan selama beberapa bulan terakhir turun hingga 350.000 ton dan Indonesia kehilangan pendapatan hampir Rp 800 miliar.
   
Pakistan dinilai merupakan poin penting bagi Indonesia karena negara itu menjadi pintu masuk bagi ekspor CPO Indonesia ke sejumlah negara Asia Tengah, seperti Afganistan, Kirgistan, dan Kazakstan.
   
Pada 2009, produktivitas kelapa sawit Indonesia ditargetkan mencapai 19,8 hingga 20 juta ton atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 17 hingga 18,6 juta ton.
   
Kebutuhan sawit dalam negeri berkisar lima juta ton dan sisanya sekitar 15 juta ton akan diekspor ke pasar internasional.

http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/21/13441547/Diskon.Tarif.Impor.Sawit.Masih.Dibicarakan

Harga TBS Sawit Naik Tipis, Getah Karet Stabil

Rabu, 21 Januari 2009 08:34

Harga TBS kelapa sawit mengalami kenaikan tipis pekan ini. Sementara harga getah karet belum ada perubahan.

Riauterkini-PEKANBARU- Petani kelapa sawit mulai menikmati kenaikan beruntun harga tandan buah segar (TBS). Selama tiga pekan terakhir trand harga terus membaik, meksipun pekan ini hanya terjadi kenaikan tipis. Hanya berkisar Rp 9 setiap kilogram TBS.

Berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga TBS Dinas Perekebunan Riau, Selasa (20/1/09) harta TBS ditetapkan naik tipis. Misalnya untuk TBS dari tanaman sawit berbibit unggul dengan usia 3 tahun ke atas semula Rp 815,79 perkilogram naik menjadi Rp 822,09 perkilogram. Demikian juga dengan harta TBS dari tanaman berusia 10 tahun ke aras semula Rp Rp 1.140,64 perkilogram.

Jika harta TBS mengalami kenaikan tipis, tidak demikian dengan harga getah karet. Berdasarkan informasi dari Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Riau, harga getah karet pekan ini stabil. Tetap pada kisaran Rp 12.000 perkilogram untuk getah dengan kadar di atas 95 persen sampai pintu pabrik.***(mad)

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=22531

Provinsi Riau Semakin Rawan terhadap Konflik

Rabu, 21 Januari 2009 | 00:25 WIB 

Pekanbaru, Kompas - Konflik pertanahan di Provinsi Riau sepanjang tahun 2008 mengalami peningkatan signifikan ketimbang tahun 2007. Bila tahun 2007 konflik pertanahan hanya 35 kasus, tahun 2008 meningkat sampai 274 persen atau 96 kasus dengan luas sengketa lebih dari 220.000 hektar.

”Pada tahun 2009, tren peningkatan konflik justru semakin membesar,” ujar Ahmad Zazali, Direktur Eksekutif Lembaga Scale-Up, saat memaparkan catatan akhir tahun 2008 dan prediksi tahun 2009 di Pekanbaru, Selasa (20/1). Catatan yang dikeluarkan Scale-Up merupakan laporan pengaduan masyarakat secara langsung.

Konflik terbesar tahun 2008 adalah kasus terkait lahan perkebunan sebanyak 54 kasus dengan luas sengketa mencapai 101.822 hektar. Disusul konflik dengan industri kehutanan seluas 85.000 hektar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah semakin besarnya penyerobotan kawasan konservasi ataupun hutan lindung oleh masyarakat di beberapa daerah, seperti Taman Nasional Tesso Nilo (Kabupaten Pelalawan), Kawasan Lindung Gambut di Semenanjung Kampar, Taman Nasional Bukit Tiga puluh, Kawasan Hutan Mahato, dan Suaka Margasatwa Kerumutan.

”Kami belum memiliki data total penyerobotan kawasan konservasi dan kawasan lindung. Namun, untuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan tanah cadangan Tesso Nilo, penyerobotan tanah sudah mencapai 15.000 hektar,” kata Zazali.

Scale-Up juga melihat kaitan peningkatan konflik menjelang pemilihan kepala daerah. ”Pada saat pemilihan Gubernur Riau akhir tahun 2008 terjadi peningkatan konflik masyarakat dengan industri perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu. Kami mengamati, konflik itu meningkat seiring dengan keluarnya beberapa izin perkebunan,” ujar Hary Oktavian, Deputi Direktur Scale-Up.

Pada bagian lain, Zazali memprediksi akan terjadi peningkatan konflik sepanjang 2009. Peningkatan itu disebabkan oleh lima faktor yang saling terkait, yakni pertumbuhan penduduk, membengkaknya pengangguran, penyempitan areal, kebutuhan pangan yang meningkat, dan perambahan besar-besaran terhadap kawasan konservasi. (SAH)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/21/00255986/provinsi.riau.semakin.rawan.terhadap.konflik

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan

Sabtu, 10 Januari 2009 | 00:09 WIB 

Jambi, Kompas - Rencana Gubernur Jambi menahan sawit Jambi untuk tidak dijual ke luar daerah mulai tahun 2010 (Kompas, 7/9) dinilai pengamat ekonomi tidak realistis. Pelaku industri juga mengharapkan Gubernur untuk mengkaji kembali kebijakannya terkait industri sawit.

Pengamat ekonomi dari Universitas Batanghari, Pantun Bukit, Kamis (8/1), mengatakan, waktu yang direncanakan Gubernur begitu singkat sehingga amat sulit rencana tersebut untuk direalisasikan.

Produksi minyak sawit mentah (CPO) Jambi telah mencapai 1,1 juta ton tahun 2008 dan diperkirakan mencapai 1,3 juta ton tahun 2009, sementara hingga kini baru satu pabrik di Jambi yang mampu mengolah CPO jadi minyak goreng. Pabrik tersebut diperkirakan hanya mampu menyerap 100.000-150.000 ton CPO per tahun. Artinya, Jambi masih membutuhkan banyak investor industri hilir untuk menyerap seluruh produksi CPO.

”Jika satu saja perusahaan industri hilir bisa berdiri di Jambi sampai tahun 2010, itu sudah prestasi untuk pemerintah,” ujarnya.

Menurut Pantun Bukit, di mata investor, Jambi cukup aman untuk menanamkan modal. Akan tetapi, investor selalu akan mengeluhkan infrastruktur yang tidak memadai. Terlebih lagi saat ini Jambi belum memiliki kawasan khusus industri hilir serta pengembangan infrastruktur yang terpadu dengan sentra-sentra penghasil sawit dan CPO.

”Dari segi keamanan, kita unggul. Namun, dari segi infrastruktur, kita masih tertinggal jauh,” ujarnya. (ITA)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/10/00091387/pemerintah.diminta.kaji.ulang.kebijakan

2,4 Juta Petani Tak Bisa Mengakses Pupuk Bersubsidi

Selasa, 6 Januari 2009 | 00:52 WIB 

Jakarta, Kompas - Sekitar 2,4 juta petani dengan lahan garapan maksimum 2 hektar tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi. Ini karena mereka belum tergabung dalam kelompok tani.

Mulai 1 Januari 2009, pemerintah menetapkan sistem distribusi tertutup untuk pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani dan mengisi kebutuhan pupuknya dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Hanya petani dengan lahan garapan maksimum 2 hektar yang mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menurut Kontak Tani Nelayan Andalan, jumlah itu merupakan 10 persen dari total rumah tangga petani di Indonesia. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan, banyak petani yang belum tahu tentang kebijakan sistem distribusi tertutup untuk pupuk bersubsidi itu.

”Sekitar 80 persen petani berpendidikan SD dan sudah tua sehingga tidak langsung bisa merespons kalau ada kebijakan baru,” kata Winarno, Senin (5/1), saat dihubungi di Yogyakarta.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Pertanian Ato Suprapto mengakui belum semua petani tergabung dalam kelompok tani. Para petani itu, menurut Ato, umumnya di luar Jawa atau di daerah terpencil yang sulit dijangkau. ”Kalau petani di Jawa, semuanya sudah tergabung dalam kelompok tani,” ujarnya.

Tahun 2009, pemerintah menetapkan jumlah pupuk urea bersubsidi sebanyak 5,5 juta ton. Jumlah ini meningkat 700.000 ton dibandingkan dengan jumlah pupuk urea bersubsidi tahun 2008.

Berdasarkan pengamatan Kompas, dalam masa transisi distribusi pupuk dari sistem terbuka ke tertutup, yaitu September-Desember 2008, banyak menimbulkan masalah. Banyak petani yang tidak kebagian pupuk. Kalaupun mendapatkan, jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Akibatnya, banyak tanaman padi yang pertumbuhannya terhambat. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas padi.

Cepat bergabung

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Deptan Mulyono Machmur, hingga saat ini jumlah kelompok tani yang sudah didata sebanyak 200.000-300.000. Kelompok- kelompok tani ini tergabung dalam 20.000 gabungan kelompok tani.

Sistem pendataan dilakukan mulai dari nama petani, nama kelompok tani, luas lahan garapan, hingga komoditas usaha taninya.

Bila ada petani yang belum tergabung dalam kelompok tani, Mulyono mengimbau agar cepat bergabung. ”Sekarang ini petani dituntut aktif. Kalau tidak, mereka akan rugi,” ujarnya. (MAS)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/06/00525464/24.juta.petani.tak.bisa.mengakses.pupuk.bersubsidi

Petani Sumsel dan Jambi Masih Tekor

Selasa, 6 Januari 2009 | 03:00 WIB 

Palembang, Kompas - Pendapatan petani di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi masih lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran mereka sehari-hari alias tekor. Bahkan, dari hasil survei mengenai nilai tukar petani yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada November 2008, Jambi memiliki nilai tukar yang terendah di Indonesia.

Nilai tukar petani (NTP) Sumatera Selatan naik 3,12 persen, tetapi angkanya masih di bawah 100, yakni menjadi 96,45. Kondisi tersebut tidak berbeda dengan yang dialami sebagian besar petani di Jambi dengan NTP hanya 73.

NTP adalah indikator yang mengukur kesejahteraan petani melalui perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Pada level 100, indeks yang diterima dan yang dibayarkan petani seimbang. Semakin tinggi NTP, tingkat kesejahteraan petani dikatakan semakin baik.

Kepala Bidang Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan Nazaruddin Latief, Senin (5/1), di ruang kerjanya, mengatakan, nilai tukar petani di sektor padi, palawija, dan tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan. Namun, secara tahunan, NTP Sumatera Selatan menunjukkan penurunan cukup tajam.

”Fenomena rendahnya nilai tukar petani selama dua bulan terakhir ini merupakan dampak dari krisis keuangan global yang terjadi sejak September 2008 yang menimpa komoditas andalan Sumatera Selatan, seperti karet, kelapa sawit, dan kopi,” katanya.

Menurut dia, NTP padi dan palawija di Sumatera Selatan sebesar 100,96 persen menunjukkan bahwa petani ini relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan tahun dasar 2007. Secara umum, terjadi peningkatan indeks daya beli sebesar 1,15 persen.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan Kompas, harga beras di Pasar Cinde, Palembang, mengalami kenaikan Rp 500 menjadi Rp 6.500 per kilogram untuk beras merek Selancar. Menurut Ajit, pedagang bahan pokok di Pasar Cinde, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak dua minggu terakhir.

Penyebab kenaikan harga beras karena musim hujan yang semakin memuncak. Akibatnya pengeringan beras di tingkat petani maupun di penggilingan tak maksimal.

”Selain musim hujan, kenaikan harga dipengaruhi kondisi permintaan dan persediaan. Kalau permintaan tidak tinggi dan persediaan cukup, harganya tidak akan naik,” kata Ajit.

Petani Jambi ”nombok”

Kepala Bidang Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Fauzi mengatakan, petani di Jambi pada subsektor perikanan dan peternakan mengalami kesejahteraan yang rendah, tecermin dari NTP yang hampir setiap bulan berada di bawah 100.

”Petani di Jambi rupanya masih harus nombok karena nilai yang diterima lebih rendah dari yang dibayarkan,” tutur Fauzi.

Selama dua bulan terakhir, NTP petani di Jambi terendah secara nasional. Penurunan NTP paling signifikan disebabkan oleh penurunan harga panen sawit dan karet sejak dua bulan lalu.

Hal ini terlihat dari pergerakan NTP subsektor perkebunan rakyat yang sejak Januari-September selalu di atas 100, tetapi melorot menjadi 74 pada Oktober dan terus turun menjadi 73 pada November.

Penurunan NTP pada subsektor perkebunan rakyat juga terjadi di sejumlah provinsi penghasil sawit dan karet, seperti di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Akan tetapi, NTP petani di daerah lain tetap tinggi karena ditopang oleh tingginya NTP di subsektor lain, seperti perikanan, peternakan, dan hortikultura.

Pada November, deflasi di pedesaan Jambi mencapai 0,37 persen. (ONI/ITA/WAD)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/06/00093198/petani.sumsel.dan.jambi.masih.tekor

Sumbangan Pihak Ketiga Rp766 Juta

Jumat, 02 Januari 2009 
Laporan Bunyamin, Pangkalankerinci 
DINAS Perkebunan Kabupaten Pelalawan bertekad akan meningkatkan penerimaan daerah dari kontribusi pengusaha perkebunan.

Keinginan tersebut sejalan dengan imbauan Plt Bupati Pelalawan Rustam Effendy kepada pengusaha agar berpartisipasi dalam pembangunan. Pasalnya PAD yang berasal dari pos sumbangan pihak ketiga, pada tahun-tahun terakhir relatif kecil.

Kepala Dinas Perkebunan, Ir Teguh Budi Prasetyo mengungkapkan kepada Riau Pos, penerimaan dari kontribusi pengusaha perkebunan dari tahun ketahun bertambah terus. Tahun 2008 lalu misalnya, pihaknya berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp766 juta, sedikit di atas target yang ditetapkan. Kendati demikian, sebetulnya potensi penerimaan sektor ini masih sangat terbuka untuk dinaikkan lagi. Utamanya apabila pengusaha-pengusaha yang ada mematuhi kesepakatan.

‘’Dasar pungutannya Perda nomor 56 tahun 2002 tentang kontribusi pengusaha perkebunan. Yang tahun 2008 penerimaan kita dari sini sudah di atas target, sebesar Rp766 juta. Tapi pada tahun 2009 kita usahakan harus meningkat lagi. Sebab potensi penerimaan yang belum masuk masih sangat besar,’’ kata Teguh didampingi Kasubdin Kelapa Sawit Ir Guruh Subagio, Kamis (1/1).  

Catatan Disbun Pelalawan menyebutkan, penerimaan kontribusi sebesar itu berasal dari delapan unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Yaitu PKS PT Musim Mas sebesar Rp43.750.000 dan Rp43.750.000, PT Inti Indo Sawit Subur Rp92.050.000, Rp88 juta dan Rp88 juta, PT Sinar Agro Raya Rp21.750.000 dan Rp21.750.000, PT Adei Plantation Rp66 juta, PT Gandahera Rp66 juta, PT Multi Palma Sejahtera Rp20 juta dan Rp25 juta, PT Surya Bratasena Rp59 juta. Terakhir PT Sari Lembah Subur tiga kali membayar masing-masing Rp25.192.308, Rp40.307.-692 dan Rp65.500.000.

Peluang terbesar menaikkan pendapatan sumbangan pihak ketiga, adalah masih banyaknya perusahaan yang menunggak. Tercatat lebih 20 PKS beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Jika seluruhnya kooperatif, penerimaan diperkirakan bisa meningkat dua kali lipat pada tahun ini.

Sesuai dengan imbauan Bupati, pada tahun 2009 Disbun berjanji mengintensifkan penagihan tunggakan kontribusi beberapa PKS lainnya. Selain itu terhadap pengusaha yang kooperatif membayar kontribusi, kata Teguh, akan diberikan reward berupa sertifikat pengusaha peduli pembangunan daerah. ‘’Kita akan berikan semacam sertifikat kepada pengusaha yang patuh dengan ketentuan pemerintah daerah. Sertifikat ini diserahkan pada tiap-tiap akhir tahun anggaran,’’ jelasnya. (bud)

http://www.riaupos.com/

200.000 Hektar Hutan TNKS Habis

Jumat, 2 Januari 2009 | 01:37 WIB 

Jambi, Kompas - Lebih dari 200.000 hektar hutan hujan tropis Taman Nasional Kerinci Seblat telah habis akibat perambahan liar. Degradasi hutan tersebut mengakibatkan rusaknya sejumlah daerah aliran sungai utama di empat provinsi di Sumatera.

Hal itu diutarakan Koordinator Advokasi Aliansi Konservasi Alam Raya (Akar) Musnardi Munir, Kamis (1/1) di Jambi. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) memiliki luas 1.386.000 hektar dengan wilayah berada di empat provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat.

Menurut Musnardi, perambahan paling marak terjadi di sepanjang kawasan kaki Gunung Kerinci, seperti di Gunung Labu, Desa Lempur, Kebun Baru, Girimulyo, dan Rawa Ladeh Panjang. Perambahan juga meluas di kaki Gunung Tujuh.

Perambahan semakin marak seiring dengan rencana pembukaan lebih dari 30 jalan menembus TNKS oleh masyarakat dan sejumlah pemerintah kabupaten. Sejumlah jalan malahan sudah dibuka, antara lain oleh masyarakat Desa Lempur di Kabupaten Kerinci. Jalan dibangun selebar 10 meter, menembus TNKS sepanjang 10 kilometer hingga ke Sungai Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Akibat maraknya perambahan hutan, daerah aliran sungai (DAS) yang mulai rusak, antara lain, adalah Batanghari di Jambi, Musi di Sumsel, Majunto di Bengkulu, serta Sangir dan Indrapura di Sumbar.

Ia mencontohkan, kawasan hutan Kebun Baru yang merupakan sumber tangkapan air telah dirusak. Ini berdampak pada kerusakan DAS, mulai dari Sungai Batang Siulak, Batangmerangin, hingga Batanghari.

Hal serupa terjadi di hulu, yaitu Renah Pemetik, Gunung Tujuh, dan Lempur, sehingga terjadi sedimentasi, serta fluktuasi debit air Sungai Batanghari.

Kepala Balai TNKS Suyatno mengemukakan, terdapat 584 kasus perambahan terkait TNKS selama tahun 2002-2008. Dari seluruh kasus, sebanyak 114 di antaranya sudah divonis.

”Apabila tidak diurus, TNKS dapat berstatus ’dalam ancaman’. Karena itu, kami melaksanakan rencana aksi darurat berupa tindakan preventif hingga represif,” ujarnya.

Mengenai maraknya rencana pembukaan jalan menembus TNKS, demikian Suyatno, pihaknya telah berdialog dengan sejumlah pemerintah daerah supaya pembangunan tidak berlanjut.

Sumsel makin terancam

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan Sri Lestari Kadariah dan Direktur Eksekutif Wahana Bumi Hijau Sumsel Deddy Permana dalam diskusi ”Catatan Akhir Tahun 2008 Lingkungan Hidup”, Kamis di Palembang, memastikan, tingkat kerusakan hutan lindung sudah sangat mengkhawatirkan. Luas hutan yang masih produktif tinggal 1,1 juta hektar.

Tingginya laju konversi hutan yang mencapai 100.000 hektar per tahun mengancam empat kawasan hutan lindung untuk kepentingan perusahaan perkebunan dan kegiatan pembangunan.

Menurut Sri Lestari Kadariah, keempat hutan lindung di Sumsel yang terancam meliputi Hutan Suaka Alam Bentayan, Kabupaten Musi Banyuasin; Hutan Lindung Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir; Hutan Gambut Merang, Kabupaten Musi Banyuasin; dan Hutan Mangrove Air Telang, Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan data Walhi Sumsel, Hutan Suaka Alam Bentayan mengalami penyusutan areal karena dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebanyak 7.740 hektar dari total luas 23.220 hektar Hutan Bentayan sudah tidak berupa kawasan hutan lagi.

Hutan Lindung Pantai Sungai Lumpur di Kecamatan Mesuji tak luput dari ancaman konversi hutan. Selama tahun 2008 telah terjadi pembukaan hutan seluas 200 hektar untuk pembangunan kanal, permukiman, perkebunan, dan perkantoran.

Hutan lindung terpenting di Sumsel, Kawasan Hutan Gambut Merang, seluas 200.000 hektar juga terancam. Hutan ini penting karena menyimpan karbon terbesar (47 juta ton).

”Ironisnya, pemerintah memberikan izin pembukaan untuk hutan tanaman industri (HTI) seluas 55.150 hektar. Ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Konsesi HTI,” kata Sri Lestari.

Deddy Permana menambahkan, salah satu catatan penting kerusakan lingkungan hidup selama tahun 2008 terjadi pada Hutan Mangrove Air Telang. Sebanyak 600 hektar kawasan mangrove terpanjang di Asia itu rusak karena untuk kepentingan pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api. (ITA/ONI)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/02/01370462/200.000.hektar.hutan.tnks.habis