Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Senin, 30 Januari 2017

Kabar Baik, Tahun Ini Jepang Bakal Tanamkan Modal Rp1,2 T, Guna Kembangkan Hilirisasi Sawit di Dumai Riau

Minggu, 29 Januari 2017 00:15 WIBhttps://www.goriau.com/berita/ekonomi/kabar-baik-tahun-ini-jepang-bakal-tanamkan-modal-rp12-t-guna-kembangkan-hilirisasi-sawit-di-dumai-riau.html
JAKARTA - Perusahaan hilirisasi Kelapa Sawit asal Jepang, Kao akan menanamkan modalnya sebesar USD 90 juta atau Rp 1,2 triliun untuk mendirikan pabrik fatty acid di Dumai, Riau.

Nantinya, investasi ini akan berbentuk joint venture atau usaha patungan dengan Badan Usaha milik swasta nasional.

Pejabat Promosi Investasi Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Tokyo, Jepang Saribua Siahaan menyampaikan kerja sama tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2017.

Di mana porsi kepemilikan saham Perusahaan Indonesia sebesar 65 persen dan Perusahaan Jepang sebesar 35 persen.


"Pabrik tersebut ditargetkan mulai berproduksi pada 2019 di lahan seluas 44.000 meter per segi di Dumai, Riau dengan kapasitas sebesar 100.000 ton per tahun," kata Saribua melalui keterangan resminya, Sabtu (28/1).

Dia menambahkan, perusahaan joint venture tersebut akan memproduksi fatty acid, bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai jenis produk seperti detergen, sampo dan pembersih muka.

Yang nantinya akan mendongkrak kapasitas produksi fatty acid Kao sebesar 130 persen dan meningkatkan porsi pasokan fatty acid internal perusahaan hingga 60 persen.

"Pabrik yang di Indonesia akan menyediakan kebutuhan bahan baku untuk pabrik produk konsumer Kao di Thailand, Indonesia dan Vietnam," imbuhnya.

Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) melalui IIPC Tokyo secara aktif memfasilitasi perusahaan dalam mengajukan perizinan ke BKPM melalui fasilitas Investasi Izin 3 Jam dan juga akan terus mendukung dan membantu perusahaan sampai proyek ini mencapai commercial stages.

Pemerintah menyambut baik rencana investasi investor Jepang di sektor industri penghiliran CPO di Indonesia, di mana potensi industri manufaktur berbasis CPO di Tanah Air masih sangat besar, karena kebutuhan bahan baku industri makanan dan produk konsumer terus meningkat.

Dukungan atas proses penghiliran industri CPO juga diberikan lewat pengembangan kawasan industri berbasis CPO, termasuk Dumai. Pemerintah menerapkan disinsentif bea keluar bagi produk CPO yang tarifnya semakin rendah semakin besar nilai tambah yang diberikan dalam proses produksi di Indonesia. ***

Senin, 09 Januari 2017

Ratusan Warga Ulak Patian, Rohul Demo PT. SJI Coy

Senin, 9 Januari 2017 17:17
http://riauterkini.com/sosial.php?arr=117246&judul=-Ratusan-Warga-Ulak-Patian--Rohul-Demo-PT--SJI-Coy

Ratusan Warga Ulak Patian, Rohul datangi kantor PT SJI Coy. Massa menuntut perusahaan memenuhi perjanjian pembentukan KKPA dan menjebol parit gajah penghubung dengan desa.

, Ini Empat Tuntutannya Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Ratusan masyarakat Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mendemo kantor PT. Sumber Jaya Indahnusa (SJI) Coy, Senin (9/1/17).

Aksi demontrasi masyarakat ini hampir berujung bentrok. Setibanya massa di pintu masuk perusahaan, mereka dihadang oleh puluhan security PT. SJI Coy. Adu mulut pun tidak terhindarkan.

Sedikitnya ada empat tuntutan masyarakat disampaikan pada aksi demo di pintu masuk ke kantor manajemen PT. SJI Coy berlokadi di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan.

Empat tuntutan masyarakat Ulak Patian ke PT. SJI Coy, yakni meminta perusahaan segera konversikan lahan pola kemitraan atau KKPA seluas 375 hektar secepatnya, karena sudah melewati nota kesepahaman atau MoU.

"Kami menuntut PT. SJI memenuhi perjanjian dalam pembentukan pola KKPA beberapa tahun lalu, karena sampai saat ini belum direalisasikan pihak perusahaan," tegas seorang pendemo.

Selain itu, tuntutan kedua, masyarakat juga meminta agar PT. SJI Coy bisa mempekerjakan masyarakat tempatan. Ketiga, warga meminta PKS PT. SJI Coy yang efektif beroperasi Agustus 2016 silam tidak membuang limbah cairnya ke sungai.

Dan tuntutan ke empat, warga mendesak PT. SJI Coy menjebol tanggul atau parit gajah, yang merupakan perbatasan antara Desa Ulak Patian dengan PT. SJI Coy.

"Ketika musim penghujan, air sungai merendam pemukiman kami, ini karena tanggul perusahaan," sampai warga.

Ani, salah seorang perempuan asal Desa Ulak Patian mengakui dirinya ikut demo karena meminta kejelasan soal pola KKPA yang dimitrakan dengan PT. SJI Coy belum juga terealisasi.

Menurut warga, seharusnya enam bulan lalu pola KKPA dimitrakan dengan PT. SJI Coy sudah dikonversikan ke masyarakat penerima, namun belum ada direalisasikan oleh perusahaan sampai hari ini.

"Kami minta lahan pola KKPA kami dikembalikan," teriak histeris Ani saat aksi demo.

Koordinator Aksi, Supardi, mengatakan empat tuntutan sudah disampaikan ke pihak manajemen PT. SJI Coy, dan perusahaan minta penangguhan waktu satu minggu ke depan, dan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan perwakilan masyarakat.

Bila dalam waktu satu minggu ke depan tidak ada itikad baik dari manajemen PT. SJI Coy, maka masyarakat akan merebut paksa lahan pola KKPA seluas 375 hektar yang belum juga dikonversikan oleh perusahaan.

Menurut Supardi, nota kesepahaman pola KKPA dimitrakan masyarakat dengan PT. SJI Coy sudah melewati batas MoU atau kesepakatan, sekitar enam bulan lalu.

Cukup lama masyarakat Ulak Patian bertahan di depan pintu masuk ke perusahaan menyuarakan aspirasi, sambil menunggu pihak manajemen PT. SJI Coy memberikan kejelasan ke masyarakat.

Akhirnya, Mill Manager PT. SJI Coy, Anal Ridwan Sirait, datang dan menemui pendemo. Kepada masyarakat, Ridwan mengakui dirinya bisa memutuskan sepihak soal tuntutan masyarakat Ulak Patian.

Semua tuntutan masyarakat Ulak Patian akan diteruskan ke manajemen atas, yakni kantor direksi PT. SJI Coy di Kota Medan, Sumatera Utara.

Ridwan meminta waktu satu minggu ke masyarakat. Sebab, semua tuntutan itu harus disampaikan ke manajemen lebih tinggi dulu. Setelah ada jawaban dari kantor direksi, diakui Ridwan, pihak perusahaan dan masyarakat Ulak Patian akan menggelar pertemuan.***(zal)

Jumat, 23 September 2016

Dinilai tak Peduli, Pemuda Pangkalan Lesung Blokir Akses PT Musim Mas

Kamis, 22 September 2016 14:13
http://riauterkini.com/sosial.php?arr=113233&judul=Dinilai-tak-Peduli-Pemuda-Pangkalan-Lesung-Blokir-Akses-PT-Musim-Mas

Sejumlah pemuda di Pangkalan Lesung, Pelalawan, mendemo PT Musim Mas. Perusahaan pemilik HGU itu dinilai tak peduli dengan lingkungan sekitarnya.

Riauterkini-PANGKALANLESUNG - Perusahaan yang memiliki hamparan Hak Izin Usaha (HGU) nyaris di tiga kecamatan di Kabupaten Pelalawan, PT Musim Mas, didemo oleh Pemuda Kelurahan Pangkalan Lesung. Aksi puluhan pemuda ini didorong oleh ketidak pedulian perusahaan terhadap berbagai kegiatan kepemudaan‎.

Ketua Pemuda Kelurahan Pangkalan Lesung, Abdul Nasib, Kamis (22/9/16) di sela-sela aksi pemblokiran akses vital menuju areal perusahaan di Kelurahan Pangkalan Lesung, menyebutkan, aksi protes pemblokiran akses ini disebabkan oleh ketidak pedulian perusahaan terhadap berbagai kegiatan kepemudaan. Misalnya, saat ini tengah berlangsung kegiatan open turnamen sepakbola yang diprakarsai oleh Pemuda Pangkalan Lesung, namun PT Musim Mas terkesan tidak peduli dan mendukung agenda tahunan pemuda tersebut.

"Agenda turnamen ini sudah menjadi agenda rutin kami pemuda di Kelurahan ini, namun sebagai perusahaan besar yang beroperasi dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung, PT Musim Mas seolah tidak menunjukkan wujud kepeduliannya. Sebab itu, akses vital menuju areal perusahaan kita blokir hingga ada pertemuan yang melahirkan solusi nantinya," jelas Acib, akrab ia disapa.

Selain itu, imbuh Acib usulan pendirian koperasi yang pernah dijanjikan pihak perusahaan untuk pembelian buah sawit tidak kunjung direalisasikan. "Dulunya kami juga, perna dijanjikan pendirian koperasi untuk pembelian buah sawit kepihak perusahaan, sampai sekarang tak kunjung terealisasi," bebernya.

Ditempat terpisah, Humas PT Musim Mas Tengku Kanna membantah terhadap tuduhan ketidak kepedulian perusahaan kepada warga Pangkalan Lesung. Terkait dengan pendirian koperasi, menurutnya harus menunggu proses.

"Terhadap tuntutan koperasi ini, warga terlalu memaksakan kehendak dan tidak mau bersabar," tandasnya.***(feb) 

Rabu, 07 September 2016

1.300 Hektar Kebun PT Ganda Hera di Ukui Lebihi HGU


http://riauterkini.com/politik.php?arr=112632&judul=Terungkap%20di%20RDP%20Komisi%20I%20DPRD%20Pelalawan1-300%20Hektar%20Kebun%20PT%20Ganda%20Hera%20di%20Ukui%20Lebihi%20HGURabu, 7 September 2016 14:18
Terungkap di RDP Komisi I DPRD Pelalawan

Digelar rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi I DPRD Pelalawan dengan masyarakat Ukui terkait sengekta lahan. Terungkap, kebun PT Ganda Hera kelebihan kebun selaus 1.300 hektar.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- PT Ganda Hera salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi dikabupaten Pelalawan ternyata memiliki kelebihan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi 1 DPRD Pelalawan bersama masyarakat desa Ukui II, Rabu (7/9/16).

Rapat yang digelar diruang lantai 3 gedung DPRD dipimpin ketua komisi 1, Eka Putra didampingi wakil ketua 1 Suprianto serta sejumlah anggota komisi.

Mencuatnya kelebihan HGU yang dimiliki PT Ganda Hera ini, dipertegas oleh perwakilan BPN yang hadir. Dari penjelasan pihak BPN, HGU yang dimiliki PT Ganda Hera 7.797 hektar yang berada didua blok. Sementara data yang dimiliki komisi 1, hanya 6.357 hektar.

RDP yang juga dihadiri camat Ukui Basyarudin, Kades Ukui II bersama masyarakat juga mencuat berbagai persoalan terkait operasional PT Genda Hera ini. Diantaranya, penutupan Daerah Aliran Sungai dan progam CSR yang tidak jelas.

Hadir manajemen PT Ganda Hera, Edi Noviandi selaku Legal Manejer, Sudin Sembiring, Mil kontrokoler, Didik SHE, Bobi Handoko, koodinator CSR, Hendri Yuvindius Humas.***(feb) 

Selasa, 06 September 2016

Ombudsman Sebut 1,7 Juta Hektar Kebun Sawit di Riau Ilegal

Senin, 5 September 2016 22:48
http://riauterkini.com/sosial.php?arr=112557&judul=Ombudsman-Sebut--1-7-Juta-Hektar-Kebun-Sawit-di-Riau-Ilegal
Ombudsman RI catat ada 6 juta hektare lahan dikapling perusahaan di Riau. 1,7 juta hektar diantaranya dinyatakan perkebunan sawit ilegal.

Riauterkini - PEKANBARU - Anggota Ombudsman RI, Laode Ida sebut di Riau ada 6 juta hektare lahan dikapling perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit. Sayangnya, sebanyak 1,7 juta hektar diantaranya dinyatakan perkebunan sawit ilegal.

Dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut, Pemprov Riau pun dinilai kecolongan. Pemerintah setempat melalui instansi terkait diminta untuk kembali mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah, agar tidak merugikan daerah.

"6 juta hektar dikapling untuk perkebunan. Sisanya 30 persen untuk kawasan hutan. 1,7 juta hektare lahan berstatus ilegal," kata La Ode, di dampingi Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau di kantor Gubernur Riau, Senin (5/9/16).

Akibat banyaknya luasan perkebunan sawit berstatus ilegal itu, dikhawatirkan tentunya akan ada 'kongkalikong' antara pihak perusahaan yang mengoperasikan kebun sawit ilegal itu dengan oknum tertentu yang memanfaatkannya.

Anehnya, data yang disajikan Ombudsman RI tersebut justru berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Perkebuna Riau yang menyebutkan jumlah luas perkebunan di Riau seluas 3,5 juta hektare, 2,4 juta hektare diantaranya perkebunan sawit.

Ada pun luasan kebun masyarakat yang diukur dari tingkat kecamatan terdiri dari kebun plasma dan masyarakat swadaya 1,3 juta hektare. Sisanya perusahaan seluas 1,1 juta hektar.

"Data yang dimiliki perkebunan berbeda dengan data milik ombudsman. Kita harap ini jadi awal dalam menyelaraskan data," ujar Kepala Dinas Perkebunan, Muhibul Basyar.***(mok)