Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Memuat...

Jumat, 23 September 2016

Dinilai tak Peduli, Pemuda Pangkalan Lesung Blokir Akses PT Musim Mas

Kamis, 22 September 2016 14:13
http://riauterkini.com/sosial.php?arr=113233&judul=Dinilai-tak-Peduli-Pemuda-Pangkalan-Lesung-Blokir-Akses-PT-Musim-Mas

Sejumlah pemuda di Pangkalan Lesung, Pelalawan, mendemo PT Musim Mas. Perusahaan pemilik HGU itu dinilai tak peduli dengan lingkungan sekitarnya.

Riauterkini-PANGKALANLESUNG - Perusahaan yang memiliki hamparan Hak Izin Usaha (HGU) nyaris di tiga kecamatan di Kabupaten Pelalawan, PT Musim Mas, didemo oleh Pemuda Kelurahan Pangkalan Lesung. Aksi puluhan pemuda ini didorong oleh ketidak pedulian perusahaan terhadap berbagai kegiatan kepemudaan‎.

Ketua Pemuda Kelurahan Pangkalan Lesung, Abdul Nasib, Kamis (22/9/16) di sela-sela aksi pemblokiran akses vital menuju areal perusahaan di Kelurahan Pangkalan Lesung, menyebutkan, aksi protes pemblokiran akses ini disebabkan oleh ketidak pedulian perusahaan terhadap berbagai kegiatan kepemudaan. Misalnya, saat ini tengah berlangsung kegiatan open turnamen sepakbola yang diprakarsai oleh Pemuda Pangkalan Lesung, namun PT Musim Mas terkesan tidak peduli dan mendukung agenda tahunan pemuda tersebut.

"Agenda turnamen ini sudah menjadi agenda rutin kami pemuda di Kelurahan ini, namun sebagai perusahaan besar yang beroperasi dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung, PT Musim Mas seolah tidak menunjukkan wujud kepeduliannya. Sebab itu, akses vital menuju areal perusahaan kita blokir hingga ada pertemuan yang melahirkan solusi nantinya," jelas Acib, akrab ia disapa.

Selain itu, imbuh Acib usulan pendirian koperasi yang pernah dijanjikan pihak perusahaan untuk pembelian buah sawit tidak kunjung direalisasikan. "Dulunya kami juga, perna dijanjikan pendirian koperasi untuk pembelian buah sawit kepihak perusahaan, sampai sekarang tak kunjung terealisasi," bebernya.

Ditempat terpisah, Humas PT Musim Mas Tengku Kanna membantah terhadap tuduhan ketidak kepedulian perusahaan kepada warga Pangkalan Lesung. Terkait dengan pendirian koperasi, menurutnya harus menunggu proses.

"Terhadap tuntutan koperasi ini, warga terlalu memaksakan kehendak dan tidak mau bersabar," tandasnya.***(feb) 

Rabu, 07 September 2016

1.300 Hektar Kebun PT Ganda Hera di Ukui Lebihi HGU


http://riauterkini.com/politik.php?arr=112632&judul=Terungkap%20di%20RDP%20Komisi%20I%20DPRD%20Pelalawan1-300%20Hektar%20Kebun%20PT%20Ganda%20Hera%20di%20Ukui%20Lebihi%20HGURabu, 7 September 2016 14:18
Terungkap di RDP Komisi I DPRD Pelalawan

Digelar rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi I DPRD Pelalawan dengan masyarakat Ukui terkait sengekta lahan. Terungkap, kebun PT Ganda Hera kelebihan kebun selaus 1.300 hektar.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- PT Ganda Hera salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi dikabupaten Pelalawan ternyata memiliki kelebihan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi 1 DPRD Pelalawan bersama masyarakat desa Ukui II, Rabu (7/9/16).

Rapat yang digelar diruang lantai 3 gedung DPRD dipimpin ketua komisi 1, Eka Putra didampingi wakil ketua 1 Suprianto serta sejumlah anggota komisi.

Mencuatnya kelebihan HGU yang dimiliki PT Ganda Hera ini, dipertegas oleh perwakilan BPN yang hadir. Dari penjelasan pihak BPN, HGU yang dimiliki PT Ganda Hera 7.797 hektar yang berada didua blok. Sementara data yang dimiliki komisi 1, hanya 6.357 hektar.

RDP yang juga dihadiri camat Ukui Basyarudin, Kades Ukui II bersama masyarakat juga mencuat berbagai persoalan terkait operasional PT Genda Hera ini. Diantaranya, penutupan Daerah Aliran Sungai dan progam CSR yang tidak jelas.

Hadir manajemen PT Ganda Hera, Edi Noviandi selaku Legal Manejer, Sudin Sembiring, Mil kontrokoler, Didik SHE, Bobi Handoko, koodinator CSR, Hendri Yuvindius Humas.***(feb) 

Selasa, 06 September 2016

Ombudsman Sebut 1,7 Juta Hektar Kebun Sawit di Riau Ilegal

Senin, 5 September 2016 22:48
http://riauterkini.com/sosial.php?arr=112557&judul=Ombudsman-Sebut--1-7-Juta-Hektar-Kebun-Sawit-di-Riau-Ilegal
Ombudsman RI catat ada 6 juta hektare lahan dikapling perusahaan di Riau. 1,7 juta hektar diantaranya dinyatakan perkebunan sawit ilegal.

Riauterkini - PEKANBARU - Anggota Ombudsman RI, Laode Ida sebut di Riau ada 6 juta hektare lahan dikapling perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit. Sayangnya, sebanyak 1,7 juta hektar diantaranya dinyatakan perkebunan sawit ilegal.

Dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut, Pemprov Riau pun dinilai kecolongan. Pemerintah setempat melalui instansi terkait diminta untuk kembali mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah, agar tidak merugikan daerah.

"6 juta hektar dikapling untuk perkebunan. Sisanya 30 persen untuk kawasan hutan. 1,7 juta hektare lahan berstatus ilegal," kata La Ode, di dampingi Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau di kantor Gubernur Riau, Senin (5/9/16).

Akibat banyaknya luasan perkebunan sawit berstatus ilegal itu, dikhawatirkan tentunya akan ada 'kongkalikong' antara pihak perusahaan yang mengoperasikan kebun sawit ilegal itu dengan oknum tertentu yang memanfaatkannya.

Anehnya, data yang disajikan Ombudsman RI tersebut justru berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Perkebuna Riau yang menyebutkan jumlah luas perkebunan di Riau seluas 3,5 juta hektare, 2,4 juta hektare diantaranya perkebunan sawit.

Ada pun luasan kebun masyarakat yang diukur dari tingkat kecamatan terdiri dari kebun plasma dan masyarakat swadaya 1,3 juta hektare. Sisanya perusahaan seluas 1,1 juta hektar.

"Data yang dimiliki perkebunan berbeda dengan data milik ombudsman. Kita harap ini jadi awal dalam menyelaraskan data," ujar Kepala Dinas Perkebunan, Muhibul Basyar.***(mok)

Selasa, 30 Agustus 2016

Tuntut Ganti Kerugian,, Kuasa Hukum Petani Sungai Bela, Inhil Somasi PT IJA

Selasa, 30 Agustus 2016 16:25
http://riauterkini.com/hukum.php?arr=112284&judul=Tuntut-Ganti-Kerugian---Kuasa-Hukum-Petani-Sungai-Bela--Inhil-Somasi-PT-IJA
Kuasa hukum warga Sungai Bungus dan Sungai Ular, Inhil kirimkan surat somasi ke PT IJA. Perusahaan diminta bertanggungjawab atas kerusakan sekira 70 ribu lebih pohon kelapa warga.
Riauterkini-PEKANBARU-Kuasa hukum warga Sungai Bungus dan Sungai Ular, Desa Sungai Bela yang kebun kelapanya rusak diserang kumbang menyampaikan surat somasi kepada manajemen PT Indogreen Jaya Abadi (PT IJA), Selasa (30/8/16).

Chairul Salim SH menyampaikan, surat somasi tersebut diantarkannya langsung ke kantor PT IJA di Gedung Surya Dumai Jalan Sudirman Pekanbaru dan diterima salah seorang staf di kantor perusahaan sawit tersebut.

"Pada hari ini saya menyampaikan somasi kepada manajemen PT Indogreen Jaya Abadi di Pekanbaru," ungkap Chairul Salim kepada riauterkinicom, Selasa (30/8/16).

Dalam somasi tersebut, ditekankan kepada manajemen PT IJA agar bertanggung jawab atas kerusakan sekira 70 ribu lebih pohon kelapa warga Sungai Bungus dan Sungai Ular, diduga akibat aktifitas pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan ini.

"Klien kami meminta PT IJA bertanggung jawab dan mengganti kerugian atas kerusakan pohon kelapa mereka tersebut," tegasnya.

Pihaknya menunggu komitmen perusahaan secepatnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tidak menimbulkan gejolak di lapangan nanti.

"Perusahaan harus segera menindaklanjuti permasalahan ini, karena kalau lamban ditangani, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak antara masyarakat dan perusahaan," imbuhnya.

Karena faktanya, saat ini sumber penghasilan masyarakat dari kebun kelapa tidak lagi dapat diharapkan, karena pohon kelapanya mati diserang hama kumbang. Masyarakat saat ini bekerja seadanya untuk dapat menghidupi keluarganya, seperti mencari siput dan kerja serabutan lainnya.

Padahal, sebelum kedatangan perusahaan dengan membuka kawasan hutan alam tersebut, kelapa masyarakat sangat produktif. Seorang petani saat itu ada yang dapat menghasilkan kelapa bulat sampai 30.000 butir sekali panen, namun saat ini pohon kelapanya mati semua dan tidak lagi menghasilkan buah akibat dimakan kumbang.***(mar).

Keterangan photo : Kebun kelapa masyarakat yang mati akibat diserang hama kumbang.

Kamis, 11 Agustus 2016

SPKS Gandeng PT. Unilever Hidupkan Industri Hilir Di Rohul

Rohultoday.co- KAMIS, 28 JULI 2016 
Harga Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) sering  kali mengalami penurunan yang menyebabkan petani kelapa sawit harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta pabrik-pabrik kelapa sawit (PKS)  yang menjual CPO nya melalui perantara-perantara hingga ke PT Unilever sebagai perusahaan besar Dunia.
Untuk itulah, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Rokan Hulu (Rohul) menaja diskusi dengan  PKS non kebun dengan menghadirkan pemateri langsung dari PT Unilever.
Ketua SPKS Rohul M. Nasir Sihotang mengungkapkan, diskusi ini merupakan upaya untuk memberikan pencerdasan dan memutus mata rantai, penjualan CPO, sehingga harga yang didapat oleh petani akan menjadi lebih tinggi dan pantas.
Ia menambahkan, melihat luas lahan petani swadaya yang ada di Rohul lebih kurang 286 ribu Ha, tentunya jumlah tersebut tergolong banyak, bila di maksimalkan, petani Rohul akan sejahtera.
Dengan di hadirnya Unilever, diharapkan dapat membantu meningkatkan dari segi harga. Pasalnya,  pembeli CPO dari PKS ini langsung dari pengusaha indrusti hilir, dan perusahan raksasa pembeli CPO 35 persen dunia (Unilever).
"Kalau dibeli langsung oleh unilever tentunya harga akan semakin tinggi, baik dari petani maupun PKS. Karna mulai dari petani hingga ke Unilever, banyak mata rantainya, " katanya, Kamis (28/7/2016).
Dilanjutkanya, jika CPO dari PKS bisa dibeli langsung oleh perusahaan unilever dengan harga yang lebih tinggi, karna tidak menggunakan perantara, tentunya pihak PKS akan membeli TBS juga dengan harga yang pantas.
"Nah salah satu tujuan kita dengan menghadirkan Unilever tentunya untuk memutus mata rantai ini, jadi gak ada prantara lagi, CPO langsung diambil oleh pihak unilever," jelasnya.
Pria yang sering disapa Sihotang ini mengungkapkan, melalui unilever ini juga pihaknya akan membuat pelatihan kepada para petani Swadaya, sehingga ‎ petani yang lestari dan berkelanjutan akan terwujud. 
Terlepas dari itu, dirinya merasa sangat kecewa dengan peserta diskusi, karna dari 15 PKS Non kebun yang diundang hanya tiga PKS saja yang hadir.
"Padahal kegiatan ini kan menguntungkan bagi pihak perusahaan, namun ko hanya Sebagaian yang datang," ungkapnya.
Dirinya berharap, dengan adanya diskusi ini, diharapkan kedapan PKS non kebun dan petani Sawit Swadaya bisa menjadi contoh bagi perusahaan yang lainya, sehingga mata rantai yang membuat harga TBS turun bisa diputuskan.
Saat ditanya apakah ada syarat khusus agar CPO dari PKS bisa langsung di beli oleh unilever, pihaknya mengungkapkan, tidak ada syarat khusus, Yang jelas PKS  harus bisa memberikan edukasi kepada para petani tentang  pertanian yang benar lestari dan berkelanjutan.
"Kalau kualitas buah atau TBS itu akan baik secara bertahap, namun cara bertani yang baik itu harus diterapkan," imbuhnya.
Sementara Kepala dinas Perkebunan dan Kehutanan, Ir. Sri hardono, MM mengaku sangat mengapresiasi diskusi yang ditaja oleh SPKS, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Pasir Pengaraian.
"Diskusi ini sangat bagus, karna memberikan pencerdasan, dan peluang-peluang yang sangat menguntungkan bagi petani dan PKS, semoga melalui diskusi ini petani sawit Rohul akan semakin baik lagi," pungkasnya.***[Suma]