Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Memuat...

Jumat, 06 Mei 2016

Dishutbun Rohul Ungkap Tiga Modus Perusahaan Kuasai Hutan Lindung Sei Mahato

Jum’at, 6 Mei 2016 17:
09http://riauterkini.com/sosial.php?arr=107890&judul=Dishutbun-Rohul-Ungkap-Tiga-Modus-Perusahaan-Kuasai-Hutan-Lindung-Sei-Mahato

Hutan Lindung Sei Mahato, Rohul kini telah "digarap" tiga perusahaan asal Sumut. Dishutbun sbut ada tiga modus perusahaan untuk bebas menguasai lahan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sedikitnya tiga perusahaan masih bebas menguasai hutan lindung Sei Mahato di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. Modusnya, tiga perusahaan ini memanfaat masyarakat melalui pola kemitraan.

Hutan negara yang seharusnya dijaga kelestariannya dengan tanaman kehutanan dan tanaman multi serba guna, kini berubah menjadi hutan tanaman kelapa sawit milik perusahaan.

Bahkan, dua perusahaan yang "menggarap" kawasan dilindungi negara mengantongi izin perkebunan dari Sumatera Utara, yakni PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) dan PT. Agro Mitra Karya Sejahtera (AMKS). Sedangkan PT. Torganda yang izin perkebunannya dari Provinsi Riau memanfaatkan masyarakat melalui pola kemitraan dengan dua koperasi.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Rohul, Sri Hardono, mengungkapkan modus tiga perusahaan ketika menguasai hutan lindung Sei Mahato adalah dengan menggandeng masyarakat melalui pola kemitraan melalui koperasi.

Perusahaan membeli lahan dari masyarakat, kemudian untuk pengurusan surat keterangan tanah atau SKT berurusan dengan oknum Kepala Desa setempat.

"Modusnya seperti itu (manfatkan masyarakat)," ungkap Sri Hardono ditemui di kantornya.

Berdasarkan catatan Dishutbun Rohul, PT. MAI menguasai hutan lindung Sei Mahato sekira 300 hektar, sedangkan PT. AMKS menguasai kawasan hutan dilindungi negara sekira 2.000-an hektar.

Sedangkan perusahaan perkebunan sawit milik Darius Lungguk Sitorus, PT. Torganda lebih memanfaatkan pola kemitraan, yakni Koperasi Karya Bakti dan Koperasi Mahato Bersatu yang punya legalitas resmi dari Diskoperindag Kabupaten Rohul.

Sri Hardono mengakui sudah melaporkan penguasaan hutan lindung Sei Mahato dilakukan dua perusahaan asal Sumut tersebut. Termasuk, dua koperasi binaan PT. Torganda yang masih beraktivitas sampai saat ini.

"Sudah beberapa kali kita laporkan ke Menteri Kehutanan. Tapi belum ada kelanjutannya sampai saat ini," pungkas Sri Hardono.***(zal) 

Rabu, 23 Maret 2016

Mendapat Respon Positif Kementerian LHK, DPRD Riau Diminta Lengkapi Laporan Pelepasan Ribuan Hektar Lahan

Selasa, 22 Maret 2016 20:46http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=105966&judul=Mendapat-Respon-Positif-Kementerian-LHK%2CDPRD-Riau-Diminta-Lengkapi-Laporan--Pelepasan-Ribuan-Hektar-Lahan
Komisi A DPRD Riau mengaku mendapat respon atas permemintaan pengembalian 111 ribu hektar milik 118 perusahaan diputihkan. Dirjen Planologi Kementerian LHK RI berikan waktu satu bulan untuk melakukan identifikasi.

Riauterkini-PEKANBARU- Dirjen Planologi Kementerian LHK RI respon positif laporan Komisi A DPRD Riau yang meminta pengembalian 111 ribu hektar milik 118 perusahaan perkebunan sawit di Riau yang diputihkan SK Menhut Nomor 878 Tahun 2014 tentang pelepasan kawasan pengganti SK Menhut Nomor 673 Tahun 1994.

"Laporan sudah kita sampaikan secara sepihak terkait memutihkan 111 ribu hektar lahan dari 118 perusahaan," kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi A DPRD Riau kepada riauterkinicom, Selasa (22/03/16).

Lebih lanjut politisi Hanura ini mengatakan, Dirjen Planologi bisa memahami dan akan membawa laporannya dalam rapat internal Kementerian LHK RI. Pihak kementerian juga memberikan waktu satu bulan kepada Komisi A untuk memenuhi laporannya tersebut.

"Kita diberikan waktu satu bulan untuk melakukan identifikasi karena dari 111 ribu hektar temuan kita perlu pengkajian perhitungan detail. Satu bulan untuk memenuhi laporan komisi A dalam mengembalikan lahan perusahaan kembali ke kawasan hutan dan mengganti dengan lahan kepentingan Pemda dan masyarakat," ungkapnya.

Politisi Kuansing ini mengatakan, masih ada sekitar 920 ribu lahan di Riau yang masih berada dalam kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah. Diantaranya daerah pemukiman masyarakat, desa, perkantoran yang masih berada di kawasan hutan.

"Jadi, inilah yang kita minta 111 ribu hektar lahan perusahaan itu dikembalikan ke kawasan hutan dan diganti dengan lahan untuk kepentingan masyarakat, pemukiman, desa dan perkantoran untuk dikeluarkan dari kawasan hutan," tutupnya. ***(ary)

Senin, 14 Maret 2016

Perkara Karlahut PT LIH, Saksi Ahli Dishutbun Pelalawan Sebut Api dari Luar Kebun Perusahaan

Senin, 14 Maret 2016 19:05
http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=105600&judul=Perkara-Karlahut-PT-LIH,-Saksi-Ahli-Dishutbun-Pelalawan-Sebut-Api-dari-Luar-Kebun-Perusahaan
PN Pelalawan kembali gelar sidang lanjutan perkara Karlahut PT LIH dengan terdakwa Frans Katihokang. Saksi Ahli Dishutbun Pelalawan sebut api yang membakar lahan perusahaan kemungkinan dari luar.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Kepala Bidang Planologi Hutan dan Kebun Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pelalawan, Budi Surlaini mengatakan, api yang membakar lahan PT LIH kemungkinan melompat dari lahan yang berada di luar kebun milik PT Langgam Inti Hibrindo (LIH), yang juga terbakar.

Hal tersebut disampaikan oleh Budi ketika menjadi saksi ahli dalam sidang kasus dugaan pembakaran lahan dengan terdakwa Frans Katihokang, Manajer Operasional LIH di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Senin (14/3/16).

Menurut Budi, berdasarkan pengamatan di lapangan, saat terjadi kebakaran di kebun sawit LIH pada 27 Juli 2015, di luar kebun LIH juga mengalami kebakaran. Sehingga api diperkirakan melompat ke areal kebun LIH di wilayah Gondai.

"Saat kebun LIH terbakar, ada beberapa titik api melompat dari luar kebun. PT LIH sendiri batas luarnya ditandai dengan kanal selebar 3 meter dan berisi air,” ungkap Budi dalam keterangannya kepada majelis hakim yang diketuai I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara.

Untuk luas areal lahan LIH yang terbakar, Budi menyebutkan tercatat 533 ha, dan 100% lahan yang sudah ditanami terbakar. Ia juga menegaskan bahwa terkait peralatan untuk pemadaman kebakaran, pedoman yang digunakan dari Ditjen Perkebunan itu tidak mengikat secara hukum.

Budi menyatakan keahliannya dibidang planologi dan perizinan. Untuk menerbitkan perizinan perkebunan, kepala dinas perkebunan biasanya bertanya kepadanya. PT LIH sendiri terdaftar sebagai salah satu perkebunan swasta di Pelalawan dan memperoleh izin pelepasan areal hutan dari menteri kehutanan.

Pada persidangan sebelumnya, I Nyoman Widiarsa, Direktur LIH saat memberikan kesaksian mengatakan untuk melakukan pemadaman, LIH bekerja nonstop selama 24 jam dengan menggunakan standar peralatan yang dimiliki yaitu antara lain 2 unit Max3, 1 unit Tohatsu dan 13 unit alkon beserta selang penyedot dan selang penyemprot.

“Kami telah memiliki standar operasi yang baku terkait ancaman kebakaran ini. Seluruh proses itu kami jalani sampai akhirnya api padam pada 31 Juli 2015,” tegasnya.

Direktur Utama PT Provident Agro Tbk, induk usaha dari PT LIH, Tri Boewono mengatakan sebagai pemasok buyer global seperti Wilmar dan Sinarmas yang telah menjadi anggota Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP), PT Provident Agro Tbk, induk perusahaan PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) terikat pada ketentuan yang sangat ketat.

Perusahaan juga harus mematuhi standar regulasi yang telah ditetapkan oleh buyer Global. Jika aturan tersebut dilanggar, produk CPO dan Kernel dari Provident tidak akan bisa diterima oleh buyer.

“Itulah sebabnya di tahun 2015, LIH tidak punya rencana untuk membuka lahan baru. Kami tidak mungkin membahayakan nasib perusahaan dan ribuan karyawan dengan melanggar kesepakatan yang sudah ditandatangani,” ucap Tri.

Kuasa Hukum LIH Hendry Muliana Hendrawan usai sidang mengatakan, sesuai kesaksian ahli pada persidangan ketujuh ini, pedoman mengenai perlengkapan pemadaman api tidak mengikat secara hukum. Namun PT LIH sudah melakukan prosedur standar pemadaman api.

“Sebagai perusahaan nasional, LIH memiliki standar baku dalam mengelola kebun yang dimiliki. Apalagi sebagai bagian dari Provident Group, LIH juga harus mengikuti aturan ketat yang telah ditetapkan oleh buyer global,” tandasnya.***(feb)

Rabu, 06 Januari 2016

Dilarang Panen Sawit di Kebun KKPA, Warga Rantau Kasai, Rohul Nyaris Bentrok dengan Sekuriti Torganda

Rabu, 6 Januari 2016 19:02

Puluhan warga Rantau Kasai, Rohul nyaris bentrok fisik dengan karyawan Mitra Ganda, anak perusahaan PT Torganda. Aksi dipicu larangan sekuriti perusahaan yang melarang warga untuk memanen sawit kebun KKPA.

Riauterkini-TAMBUSAI UTARA- Warga Rantau Kasai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) nyaris terlibat bentrok fisik dengan karyawan Mitra Ganda, anak perusahaan dari PT Torganda.

Pemicunya, puluhan warga Rantau Sakti Desa Tambusai Utara yang mencoba memanen buah kelapa sawit mereka di lahan yang dimitrakan dengan PT Torganda.

Aksi warga tersebut gagal, sebab puluhan sekuriti PT Torganda mencoba menghalang-halangi upaya warga tersebut. Akibatnya, warga pun memberikan perlawanan.

Situasi semakin memanas ketika Manager Mitra Ganda, Juni Sinaga, dan puluhan sekuriti mencoba menghalang-halangi warga. Pihak perusahaan mengakui, lokasi kebun yang akan dipanen warga merupakan kebun inti perusahaan.

Aksi dorong diikuti adu mulut pun terjadi. Namun aksi itu bisa diredam oleh anggota Polsek Tambusai Utara. Kepolisian menyarankan masalah tersebut dimediasi di kantor Mapolsek Tambusai Utara.

Saran dari Kepolisian tersebut akhirnya dituruti kedua belah pihak. Baik warga dan pihak manajemen PT Torganda, mereka mengirimkan perwakilan untuk mengikuti mediasi.

Tarmiji, salah seorang warga Rantau Kasai yang mengaku sebagai perwakilan keluarga pemilik lahan, mengatakan kebun sawit dengan luas sekira 528 hektar yang akan mereka panen merupakan kebun yang sudah dimitrakan warga ke Darius Lungguk atau DL Sitorus melalui PT Torganda.

Warga mengakui mereka berniat panen buah kelapa sawit di kebun mereka, karena sejak menjalin kerjasama dengan DL Sitorus sekira 13 tahun lalu, warga tidak menikmati hasil panennya.

"Lahan ini merupakan lahan milik keluarga almarhum H. Peramli (orang tua Tarmiji) yang telah dimitrakan dengan Pak DL Sitorus. Tuntutan kami, agar lahan dimitrakan itu dibagi 60-40. Karena SKT nya milik kami," sampai Tarmiji.

Ia menambahkan kebun milik almarhum orang tuanya dimitrakan ke PT Torganda. Namun, belakangan hari terungkap, bahwa sebagian lahan diantaranya disinyalir jadi milik oknum petinggi di PT Torganda.

"Kami minta pola kemitraan KKPA ini diaudit atau dievaluasi. KKPA di hutan lindung saja bagi 60-40, apalagi ini tanah sendiri," kesal Tarmiji.

Di tempat berbeda, Manager PT Torganda, Juni Sinaga, kepada wartawan mengatakan kebun pola mitra sudah dijalankan perusahaan sesuai kesepakatan. Dari luas lahan sekira 528 hektra yang dimitrakan, sekira 60 hektar sudah diserahkan ke keluarga Tarmiji.

Diakuinya, kalau lahan yang saat ini telah menjadi kebun inti PT Torganda dipanen tentu tidak bisa. Menurutnya, kalau warga mau memanen buah sawit, dipersilahkan memanen di kebun 60 hektar.

"Untuk pembagian 60-40 sejak dulu saya minta SKT-nya untuk saya pelajari. Mengenai masalah surat menyurat, ada aktenya, dan aktenya ini," kata Juni Sinaga.

Terlepas itu, mediasi di salah satu rumah warga, berada di samping Mapolsek Tambusai Utara, adu mulut antara warga Rantau Kasai dengan pihak manajemen PT Torganda kembali terjadi.

Pemicunya, warga Rantau Kasai mengajak agar mediasi dibicarakan di kantor Mapolsek Tambusai Utara, namun permintaan warga ditolak oleh manajemen PT Torganda. Namun masalah tersebut pada akhirnya bisa ditengahi oleh aparat Kepolisian.***(zal)

http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=102615&judul=%20Dilarang%20Panen%20Sawit%20di%20Kebun%20KKPA,%20Warga%20Rantau%20Kasai,%20Rohul%20Nyaris%20Bentrok%20dengan%20Sekuriti%20Torganda

Rabu, 23 Desember 2015

BPDP Anggarkan Rp1,25 Triliun untuk Peremajaan Kebun Sawit Rakyat

Selasa, 22 Desember 2015 21:41http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=102177&judul=

PBDP KS menganggarkan dana antara Rp800 miliar hingga Rp1,25 triliun untuk peremajaan kebun sawit rakyat. Petani sawit yang menginginkannya, diminta segera melengkapi segala persyaratan.

Riauterkini - PEKANBARU - Alokasi dana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) untuk 2016, sebesar Rp800 miliar hingga Rp1,25 triliun. Alokasi tersebut bersumber dari pungutan ekspor produk CPO dan Produk hasil sawit lainnya, yakni sebesar 50 US dollar/ ton CPO yang sudah di pungut sejak 16 Juli 2015.

Ada pun dasar pungutan tersebut dengan memakai payung hukum Peraturan Presiden No.61 tahun 2015, tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.

Demikian dikatakan Wasekjend DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Rino Afrino, ST MM di sela kunjungan akademisi University of Tokyo, Prof Dr Nagata Junji ke kantor DPW APKASINDO Provinsi Riau, Selasa (22/12/15), guna mendapatkan informasi tentang kondisi sosial ekonomi petani kelapa sawit di Provinsi Riau.

Dalam Perpres No.61 tahun 2015, disebutkan bahwa tujuan utama penghimpunan dana tersebut yaitu untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Yakni, meliputi peremajaan perkebunan kelapa sawit, sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, riset, promosi serta pengembangan industri hilir biodiesel.

APKASINDO sebagai wadah seluruh petani kelapa sawit Indonesia sebagai Komite Pengarah di BPDP KS tersebut, bersama kementerian terkait. Data Luas perkebunan kelapa sawit rakyat tahun 2014 (dirjenbun) mencapai 4,5 juta hektar, yaitu 42 persen dari total luas perkebunan sawit di indonesia yang mencapai 10,9 juta Ha.

Perkebunan kelapa sawit Rakyat tersebut terdiri atas Pola Plasma (PIR, KKPA, REVITBUN) seluas 916 Ribu Ha, dan Pola Swadaya 3,6 Juta Ha. Peremajaan merupakan permasalahan besar untuk petani sawit saat ini baik pola plasma maupun swadaya, pada perkebunan pola plasma lebih dari 200 ribu ha usianya sudah melewati usia 25 tahun, bahkan ada yang mencapai usia 34 tahun.

Sedangkan pada perkebunan pola swadaya, walaupun dalam usia produktif, namun produktivitasnya rendah, sehingga perlu pergantian tanaman juga, dan bantuan sarana prasarana.

Karena itu, agar dana tersebut bisa cepat tersalurkan, agar seluruh petani kelapa sawit Indonesia mempersiapkan diri, guna memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan menteri pertanian mengenai peremajaan tersebut. Serta menghubungi pengurus APKASINDO di masing masing kabupaten atau dinas perkebunannya, untuk dimasukkan dalam database. Persyaratan utamanya adalah legalitas lahan dan Status lahan, ujar Rino yang juga sekaligus Sekretaris DPW APKASINDO Provinsi RIAU.***(mok)