Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Memuat...

Rabu, 30 April 2014

Datangi Hutan yang Ditebang, Ratusan Warga Inhil Desak Penarikan Alat Berat PT SAL

Rabu, 30 April 2014 10:52
http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=74435&judul=Datangi%20Hutan%20yang%20Ditebang,Ratusan%20Warga%20Inhil%20Desak%20Penarikan%20Alat%20Berat%20PT%20SAL

Aktivitas alat berat PT SAL memicu protes warga Gaung, Inhil. Mereka. Mendatangi hutan yang ditebang perusahaan dan mendesak penghentian operasional.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Ratusan warga Desa Pungkat, Kecamatan Gaung kembali mendatangi lahan kawasan hutan yang dikelola perusahaan sawit PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL), Rabu (30/4/14).

Ratusan warga ini menuju lokasi dengan menggunakan puluhan pompong dan perahu dari ibukota desa Pungkat. Setibanya di lokasi mereka langsung menuju kamp yang dibangun di tengah lahan dan ternyata para pekerja perusahaan sudah \'melarikan diri\', di kamp itu hanya ditunggui seorang anggota TNI mengaku dari Kodim 0314/ Inhil.

"Saya mohon alat (eksavator) jangan diganggu, saya juga tidak tahu permasalahan dan sampai saat ini tidak ketemu pihak perusahaan,\" pinta anggota TNI AD tersebut.

Tak jauh dari kamp juga tampak satu unit alat berat yang sebelumnya diketahui mengerjakan penggalian parit dan membersihkan kawasan hutan yang diduga masuk kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan. Menurut info, ada empat unit eksavator yang berada dilokasi yang digarap tersebut.
 
"Kami minta hari ini juga alat berat ini keluar dari lokasi, kalau tidak akan kami bakar,\" teriak ratusan warga tersebut.

Menurut warga, selama ini mereka selalu dibohongi pihak perusahaan, sebelumnya alat berat ini sudah mundur dari lokasi, namun ternyata diam-diam dan sembunyi pihak perusahaan menggarap lahan ini.

\"Keberadaan perusahaan ini mengancam lahan penghidupan kami, akibat hutan digarap perusahaan ini, beruk pun mulai turun merusak kebun kelapa kami. Lebih kami mati berjuang daripada mati kelaparan,\" pekik warga lainnya.

Sampai saat ini ratusan warga ini masih bertahan di lokasi, mereka mengancam akan terus bertahan sampai alat berat ini hengkang dari lokasi ini.***(mar)

Teks photo : Ratusan warga saat menuntut alat berat perusahaan ditarik dari lokasi kawasan hutan yang digarap PT SAL.

Senin, 20 Januari 2014

Menginap di Kantor Satpol PP Rohul, Eks Karyawan PT Budi Murni, Enggan Pulang Kampung

Ahad, 19 Januari 2014 21:03http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=69134
Dengan alasan tidak punya keluarga lagi, tidak punya pekerjaan bahkan rumah di kampung halaman, banyak eks karyawan PT Budi Murni yang enggan pulang kampung. Hingga saat ini mereka masih ditampung di Kantor Satpol PP Rokan Hulu.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Nasib sekitar 37 karyawan PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ) termasuk anak-anak, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kabupaten Rokan Hulu di Pasirpangaraian, masih menunggu keputusan Disdikpora dan Disosnakertrans Rohul.

Mereka merupakan korban dari belum jelasnya legalitas PT Budi Murni karena perusahaan milik warga keturunan asal Selat Panjang Kepulauan Meranti itu dituding sudah menyerobot lahan 700 hektar milik Koperasi Sawit Timur Jaya, Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan yang masih bermitra dengan PT Agro Mitra Rokan (AMR).

Seorang karyawan PT Budi Murni Suwito (71) merupakan warga Kecamatan Batang Sarangan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut, mengaku selama menginap di Kantor Satpol PP Rohul mereka diperlakukan baik oleh personel Satpol PP.

Selama di sana, mereka juga mendapatkan jatah nasi bungkus pada siang hari dan sore hari, sedangkan pada pagi hari hanya mendapat jatah nasi goreng.

"Malamnya kami sering dibelikan gorengan (jajanan goreng-red) oleh bapak-bapak ini (anggota Satpol PP), bahkan bagi kami yang sakit diajak berobat ke rumah sakit," kata pria yang kerjanya memperbaiki jalan di PT Budi Murni lima tahun terakhir, Ahad (19/1/14).

Sama dengan yang lain, kepada riauterkinicom, Suwito juga tidak tahu alasan barak mereka dikosongkan. Sepulang kerja sekitar pukul 13.00 WIB, dia disuruh mengumpulkan semua barang-barangnya dan segera keluar barak sebelum barak disegel.

"Kalau saya dipulangkan, saya mau usaha apa disana. Rumah kami sempit, dan kini ditempati anak saya. Rencananya saya mau menumpang di rumah saudara di Jalan Baru PT EMA, karena dia punya kebun kelapa sawit di sana," ujar pria yang selama di PT Budi Murni menerima gaji Rp55 ribu per hari kerja.

Liani boru Bancin (35) warga Medan, Sumut, yang sudah lima tahun bekerja di PT Budi Murni juga mengaku bingung jika benar akan dipulangkan ke daerah asalnya. Dia ingin tinggal di Rohul karena satu dari dua anaknya masih duduk di sekolah dasar dekat bekas perusahaan tempatnya bekerja.

"Kalaupun pulang kampung, kami tidak tau kemana. Kami belum punya rumah di Medan," kata Liani lesu.

Beda lagi dengan Kusmiati (51). Wanita asal Kabupaten Garut Jawa Barat tersebut mengaku tidak tahu lagi dimana anak-anak dan saudaranya. Pasalnya, selama mengikuti Trans di Langsa Aceh Timur pada 1985 silam, dia tidak pernah bertemu keluarganya. Saat pulang ke daerahnya pada 2006, anak-anak dan keluarganya sudah pindah daerah dan sampai kini belum bertemu.

Dia sendiri hijrah ke Rohul dan bekerja di PT Budi Murni serta meninggalkan lahan Transmigrasinya di Aceh Timur karena semua surat tanah yang diberikan pemerintah semasa Presiden Soeharto, dirampas oleh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Saya tidak tahu lagi mau kemana. Saya ini korban penganiayaan GAM dan tidak punya harta benda dan keluarga lagi," keluh Kusmiati.

Untuk diketahui, puluhan karyawan ini merupakan korban dari pengosongan areal PT Budi Murni dilakukan Satpol PP Rohul, Jumat (17/1/14) lalu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rohul Nomor 100/Pen/2013/398, tertanggal 3 Desember 2013 untuk pengosongan lahan, ratusan personel Satpol PP menyegel empat barak milik perusahaan.

Dampak dari pengosongan areal itu, puluhan karyawan PT Budi Murni dan anak-anaknya yang tidak tahu masalah, termasuk harta bendanya dibawa ke Kantor Satpol PP Rohul. Rencananya mereka akan dipulangkan ke daerah asalnya yang rata-rata berasal dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Satpol PP Bantah Sekap Karyawan PT Budi Murni dan Anak-anak

Menurut Kepala Satpol PP Rohul Roy Roberto, rencananya Senin (20/1/14) besok, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rohul serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rohul untuk kelanjutan nasib pendidikan anak-anak usia sekolah dan karyawan PT Budi Murni.

"Kami akan siapkan tiket bus bagi yang akan dipulangkan ke daerah asalnya. Namun bagi yang ingin tetap di Rohul, besok kita koordinasikan ke dinas terkait," kata Roy kepada riauterkinicom, Ahad.

Roy mengakui dari 30 kepala keluarga atau 65 jiwa karyawan PT Budi Murni dan anak-anaknya, sebagian sudah diantarkan kepada keluarganya yang masih di sekitar Rohul. Dan yang dibawa ke Kantor Satpol PP merupakan keluarga yang masih bingung nasibnya.

"Jadi kami bukan menyekap 37 karyawan dan anak-anak ini seperti SMS yang beredar saat ini. Mereka kami layani layaknya keluarga sendiri. Mereka kami beri makan tiga kali sehari, minum bebas mau buat kopi juga bisa. Dan ada yang sakit juga kami obatkan dan kami bawa ke rumah sakit," jelasnya.

"Ada juga anak karyawan yang kena paku sebelum kami mengosongkan barak sudah menjalani operasi. Pokoknya sampai susu bayi karyawan pun kami sediakan sesuai merk susunya," tambah Roy dan mengakui segala kebutuhan konsumsi, susu bayi, termasuk jajan anak-anak karyawan ditanggung pihak Satpol PP.

Surya, Ajudan Roy juga mengakui anak karyawan yang dioperasi karena paku bernama Ardi. Murid kelas 2 sekolah dasar tersebut kena paku saat bermain dengan teman-temannya beberapa hari sebelum personel Satpol PP Rohul melakukan pengosongan.

"Yang jelas walau mereka sakit dari sana (PT Budi Murni), disini kami obatkan. Mereka kami perlakukan seperti saudara sendiri. Segala kebutuhan konsumsi, rumah sakit, semua dibiayai," ungkap Surya.***(zal)

Bupati Rohul: PT Budi Murni Perusahaan Ilegal

Ahad, 19 Januari 2014 21:32
http://www.riauterkini.com/rohul.php?arr=69137Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Bupati Rokan Hulu Achmad mengakui pengosongan areal PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ) di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, karena perusahaan itu "ilegal".

Menurutnya, perusahaan milik warga keturunan asal Selat Panjang, Kepulauan Meranti itu sudah seharusnya ditertibkan. Namun begitu, Pemkab Rohul tetap memperhatikan nasib karyawan dan anak-anaknya karena merupakan masih warga Rohul.

"Hanya perusahaannya yang ditertibkan, sementara orang-orangnya (karyawan-red) tetap kami pedulikan. Bagi yang mau pulang akan kami pulangkan dan disiapkan tiket. Rencananya Senin besok (20/1/14) kami selesaikan masalah ini," kata Bupati Achmad, Ahad (19/1/14).

Diakuinya, pengosongan areal PT Budi Murni dilakukan ratusan Satpol PP Rohul, Jumat (17/1/14) lalu menjadi tanggung jawab Pemkab Rohul. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) akan bekerja sama dengan Satpol PP Rohul akan melakukan proses pemulangan.

Sementara, Kapolres Rohul AKBP H. Onny Trimurti Nugroho mengatakan Kantor PT Budi Murni dan beberapa barak karyawan sudah disegel menggunakan papan dan dipaku oleh Satpol PP Rohul. Meski begitu, sekitar 10 karyawan perusahaan masih berada di lokasi untuk menjaga aset perusahaan.

Kapolres Onny mengakui sesuai keterangan dari pihak Satpol PP Rohul, dalam merekrut tenaga kerja PT BMPJ tanpa melalui prosedur Disnakertrans Rohul. Tambahnya, selain pekerja tidak mengantongi izin lengkap, perusahaan juga tidak mengindahkan Surat Keputusan Bupati Rohul tentang pengosongan lahan yang sudah tiga kali dikirimkan yakni SK Nomor 100/Pen/2013/398, tertanggal 3 Desember 2013.***(zal/fit)

Rabu, 25 Desember 2013

Jejak Masalah dan Darah PT MAN di Rohul (3), Perusahaan Membuat Banyak Warga Tamut Masuk Penjara

Rabu, 25 Desember 2013 10:26

Warga eks transmigarasi umumnya bersahaja dan sangat taat hukum, namun sejak kehadiran PT MAN, banyak dari mereka yang dianggap melanggar hukum dan dijebloskan ke penjara.

RIAUTERKINI-Jika memiliki tabiat penjahat dan mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, sudah pasti masyarakat empat desa di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu tidak akan mau berada di kawasan tersebut. Mereka rela meninggalkan kampung halaman di Jawa karena mengharap rejeki halal untuk merubah nasib melalui program transmigrasi.

Sebagai masyarakat desa, umumnya mereka adalah orang-orang bersahaja yang sangat taat pada hukum. Membayangkan berurusan dengan aparat hukum adalah sebuah ketakutan luar biasa. Karena itu, mereka selalu menghindari. Tetapi ternyata suratan takdir berkehendak lain. Justru banyak di antara warga empat desa tersebut justru harus dianggap sebagai pelaku tindak kriminal. Mereka ditangkap, diproses hukum lantas dipenjara.

Kondisi tersebut tak lepas dari dampat permasalahan rumit nan panjang yang dialami warga empat desa setelah sepakat bermitra dengan PT Merangkai Artha Nusantara.

Adalah Muhammad Syafi'e warga Desa Sukadamai asal Pasuruan, Jawa Timur. Seumur hidup baru sekali ia berurusan dengan aparat kepolisian akibat dilaporkan PT MAN. Ia dituduh mencuri kelapa sawit.

"Padahal, sebagai Ketua LMD saya tidak mungkin mencuri kelapa sawit dari kebun masyarakat. Ketika itu, saya mengawal truk muat kelapa sawit dari kebun. Saya lakukan itu berdasarkan hasil rapat desa. Rencananya, hasil penjualan kelapa sawit dibagikan kepada petani dan juga perusahaan. Kalau dulu perusahaan yang mengelola, kini desa yang mengelola," tutur Syafi'e kepada riauterkini ketika itu.

Namun justru Syafi'e kemudian dilaporkan ke polisi oleh PT MAN dengan tuduhan mencuri kelapa sawit dari kebun perusahaan.

Nasib serupa juga dialami Misri, warga Sukadamai yang lain. Ia juga nyaris menjadi penghuni penjara karena dipolisikan perusahaan dengan tuduhan serupa.

Demikian juga dengan Riyanto, Warga Desa Pagar Mayang, Tambusai Utara yang harus mendekam dalam tahanan Polsek setempat karena dituduh mencuri kelapa sawit perusahaan pada Juni 2012 silam.

Belasan warga Sukadamai juga pernah berurusan dengan polisi karena mengeroyok warga yang dianggap menjadi antek PT MAN.

Kasus paling heboh yang harus dialami masyarakat empat desa di Tambusai Utara yang terkait dengan PT MAN adalah saat demo di Kejaksaan Negeri Pasirpangaraian, 11 Oktober 2011. Ketika itu ratusan warga emosi karena merasa jaksa yang menyidik perkara 5 warga yang dituduh mencuri kelapa sawit PT MAN berlaku curang.

Warga kalap dan melampiaskan amarah. Seluruh jaksa menjadi sasaran amukkan warga, Seorang jaksa bernama Ardiansyah tertangkap dan dihajar ramai-ramai sampai tak sadarkan diri. Tiga warga jadi tersangka dalam kasus anarkhis tersebut.

Terbaru dan masih berlangsung sampai saat ini, delapan warga Mahato Sakti, termasuk Kepala Desa Malius harus mendekam dalam tahanan Mapolres Rohul. Mereka menjadi tersangka tragedi 'Jumat Berdarah'. Warga yang sudah kehilangan kesabaran menyerbu ke kubu pamswakarsa PT MAN. Membakar bedeng, truk dan sepeda motor. Menghajar pamswakarsa yang ditemui. Seorang tewas dan tiga lainnya luka.***(ahmad s.udi/bersambung)

Keterangan foto:
1. Tiga dari delapan warga Desa Mahato Sakti yang ditahan sebagai tersangka bentrok 'Jumat Berdarah'.
2. Jaksa Ardiansyah babak-belur dan pingsan dihajar ratusan warga Tambusai Utara yang kalap, karena jaksa dinilai curang dalam menangani perkara 5 warga yang dituding mencuri sawit PT MAN.

Selasa, 24 Desember 2013

Jejak Masalah dan Darah PT MAN di Rohul (2), Puluhan Perundingan Dimentahkan Arogansi Perusahaan

Selasa, 24 Desember 2013 17:26
,http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=68167
Keruwetan yang dialami warga empat desa di Tambusai Utara sejak bekerjasama dengan PT MAN sudah sering dicarikan solusi, namunpuluhan perundingan selalu dimentahkan arogansi perusahaan.

RIAUTERKINI- Sudah tak terhitung berapa kali perundingan digelar antara warga empat desa di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten ROkan Hulu dengan PT Merangkai Artha Nusantara (MAN). Pertemuan yang diharap mendapatkan solusi terbaik selalu buntu. Kandas terhadap sikap tak mau kompromi Barmansyah, selaku pemilik perusahaan.

Perundingan sudah digelar sejak Kabupaten Rokan Hulu masih dipimpin Bupati Ramlan Zas. Terus berlanjut beberapa kali di masa kepemimpinan Bupati Achmad, namun tetap saja tak pernah membuahkan hasil sebagaimana diharap.

Masalah terasa semakin rumit ketika PT MAN sempat berganti bendera menjadi PT Sawit Mas Riau atau SMR, meskipun pemiliknya tetap sama. Hanya direktur utamanya berganti-ganti. Mulai dari Suyut yang kemudian masuk penjara setelah diperkarakan pihak perusahaannya sendiri.

Misalnya pada perundingan yang digelar di Mapolres Rohul di Pasirpangaraian, Rabu, 21 November 2007. Warga dipertemukan dengan PT MSR, bukan PT MAN berkat mediasi Kabag Ops Polres Rohul yang ketika itu dijabat Kompol Andi Salamon Perundingan berlangsung alot dan panas dari pagi dan baru diakhiri menjelang tengah malam.

Dalam perundingan tersebut perwakilan warga desa dipimpin langsung Kepala Desa M Retnanto didampingi Ketua LMD M Syafi'ie dan sejumlah tokoh masyarakat, seperti Hendrik. Sedangkan dari PT. SMR langsung dipimpin Direktur Utama Suyud. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Suyanto, perwakilan Dinas Perkebunan Rohul.

Meskipun telah berdunding berjam-jam secara marathon, namun sampai bubar tidak ada kata sepakat. Warga menolak menandatangan draf kesepakatan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan. "Semua yang tertera dalam draf kesepakatan merupakan keinginan perusahaan. Tidak ada sedikitpun yang merupakan aspirasi kami selaku utusan warga, karena itu kami menolak menandatangani," ujar Retnanto kepada riauterkini ketika itu.

Dipaparkan Retnanto, sejumlah draf kesepakatan yang dinilainya sepihak antara lain, menyangkut peserta, perusahaan bersikukuh hanya 495 orang, padahal menurut data desa sebanyak 668 dengan luas kebun yang telah tertanam seluas 775 hektar. Draf yang paling fatal adalah mengenai jumlah hutang yang harus ditanggung warga, yakni Rp 12,7 juta setiap hektar ditambah bungan 1 persen setiap bulan. Jika pencicilan berlangsung 4 tahun, maka bunga yang harus ditanggung warga mencapai 60 persen dari total nilai hutang.

Harga Rp 12,7 juta/hektar sebenarnya wajar, jika situasi kerjasama normal, semacam KKPA, di mana warga menyerahkan lahan dalam bentuk hutan tanpa surat kepemilikan dan perusahaan yang membuka, sedangkan di Sukadamai berbeda, yang diserahkan warga adalah lahan jatah transmigrasi yang sudah dalam bentuk hamparan dan bersertifikat.

Selain itu, waktu akad kredit sudah jauh terlampaui. Perusahaan, ketika itu masih bernama PT. Merangkai Arta Nusantara (MAN), mulai menanam sawit 1996 silam. Berdasarkan perjanjian, 48 bulan setelah penanaman, kebun akan dibagikan kepada peserta plasma untuk mulai mencicil kredit. Ternyata sampai sekarang, atau setelah 7 tahun, belum dibagikan. Selama tujuh tahun perusahaan memanen hasil kebun secara sepihak dan hanya memberikan bagian warga sekehendak hati. Terkadang Rp 50.000 untuk setiap hektar, bahkan sering warga tidak mendapat apa-apa.

"Kami sebenarnya bisa menerima harga yang diajukan perusahaan, tapi kami minta dipotong dengan pencicilan dari hasil penen perusahaan selama tujuh tahun. Tapi mereka tidak mau. Itu, kan namanya mau enak sendiri," runtuk Retnanto lagi.

Ditambahkan Retnanto, jika kerjasama berjalan dengan baik, bisa jadi hutang warga sudah lunas, tetapi kenyataannya bermasalah. Kondisi yang sekarang terjadi di lapangan sama sekali tidak ada andil kesalahan warga. Semua kesalahan perusahaan. "Sedikitpun kami tidak punya andil yang membuat kondisi kebun rusak. Kami yang tak salah, kok malah kami yang harus terus dirugikan," keluhnya.

Fakta lain yang membuat warga menolak adalah kondisi kebun yang sudah sangat kritis, karena tak pernah dirawat dengan baik dan hanya dipanen. Terlebi setelah sekitar dua bulan tidak dipanen. Warga sepakat menghentikan kegiatan panen perusahaan, karena tak ingin terus dirugikan.

Buntunya perudingan tersebut memunculkan pemikiran baru dari warga. Kemungkinan warga akan menggugat perusahaan, baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana, warga berencana mengadukan perusahaan karena dinilai telah melakukan penipuan. Sedangkan perdata dilakukan untuk memutuskan hak atas lahan, mengingat perusahaan bersikeras memiliki hak atas sebagian lahan. Padahal lahan tersebut sudah bersetifikat dan ketika datang perusahaan sama sekali tak memiliki lahan.***(ahmad s.udi/bersambung)

Keterangan foto:
Puluhan warga Desa Pagar Mayang dan Payung Sekaki demo di PDRD Rohul, Juni 2012. Mereka mendesak dewan membantu mencarikan solusi masalah mereka dengan PT MAN.