Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Memuat...

Kamis, 21 Mei 2015

Inilah Jawaban PT SLS Terkait Laporan Warga Ukui ke ICW dan Komnas HAM

Kamis, 21 Mei 2015 14:43
http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=92525&judul=Inilah%20Jawaban%20PT%20SLS%20Terkait%20Laporan%20Warga%20Ukui%20ke%20ICW%20dan%20Komnas%20HAM
Manajemen PT SLS menghargai laporan warga Ukui ke ICW dan HAM sebagai hak warga negara. Pada prinsipnya, mereka hanya menjalankan SK kerja untuk pembuatan kebun di wilayah itu.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Manajemen PT Sari Lembah Subur tidak mempersalahkan, pihaknya dilaporkan warga Kelurahan Ukui ke ICW dan Komnas HAM. Menurutnya, upaya itu adalah hak warga Ukui sebagai warga negara Indonesia. Terkait persoalan tersebut, inilah jawaban manajemen PT SLS.

"Pada prinsipnya, kita tidak mempersalahkan warga melaporkan kita ke ICW dan Komnas HAM. Silakan saja, itukan hak mereka," terang Humas PT SLS, Taufik melalui telepon genggamnya, Kamis (21/5/15).

Taufik mengaku sedang berada di kantor Transmigrasi Pekanbaru, guna mencari dokumen penting terkait tuntutan masyarakat Kelurahan Ukui. "Saat ini, saya berada di kantor Transmigrasi, mencari dokumen apa yang telah dipermasalahkan oleh masyarakat. Kemarin kita juga ke Jakarta mencari dokumen ini, tapi saat ini belum ditemukan," papar dia.

Dokumen itu, sebut dia terkait SK penempatan PIR dan Transmigrasi di Ukui, sebab pada waktu itu masih pemerintahan Kabupaten Kampar. "Dulu, penempatan SK-nya, masih berada pada masa Pemkab Kampar," papar dia.

Sambil mencari dokumen ini, tambah Taufik, pihaknya juga berusaha mencari dokumen ini ke Pemkab Kampar. "Sambil mencari dokumen ini ke Tranmigrasi kita juga meminta bantuan Pemkab Kampar mencari dokumen ini. Sebab dulu namanya KUPT Trans," tukasnya.

Pada prinsipnya, sebut pria beruban ini, PT SLS hanya menjalankan SK kerja untuk pembuatan kebun di wilayah Ukui. Setelah SK kerja tuntas untuk urusan PIR dan Transmigrasi pihak menyerahkan ke pemerintah.

Sebagai data tambahan, warga Kelurahan Ukui, menuntut PT SLS merealiasasikan kebun KKPA untuk masyarakat Kelurahan Ukui. Dari empat desa yang bekerjasama dengan PT SLS, Kelurahan Ukui sama sekali belum terealiasasi. Sementara tiga desa yang lain sudah terealisasi dan menikmati hasil dari kerjasama ini.

Tuntutan, warga ini, sudah berjalan panjang dimulai sejak puluhan tahun yang silam. Beberapa kali pertemuan melibatkan, instansi terkait akan tetapi tidak menemukan titik terang. Seakan, menemui rasa putus asa, tanggal 13 Mei 2015 kemarin warga terpaksa melaporkan kasus ini ke ICW dan Komnas HAM.***(feb)

Warga Ukui Mengadu ke ICW dan Komnas HAM, Dishutbun Pelalawan Bakal Panggil PT SLS dan Warga

Kamis, 21 Mei 2015 13:37
http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=92521&judul=Warga%20Ukui%20Mengadu%20ke%20ICW%20dan%20Komnas%20HAM,Dishutbun%20Pelalawan%20Bakal%20Panggil%20PT%20SLS%20dan%20Warga
Dishutbun Pelalawan akan memanggil manajemen PT SLS dan warga Kecamatan Ukui untuk mengetahui sengketa di antara kedua belah pihak. Sebelumnya, warga Ukui telah mengadukan kasus ini kepada Komnas HAM dan ICW.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan menerima surat yang dilayangkan warga Kelurahan Ukui ke ICW dan Komnas HAM atas sejumlah persoalan PT Sari Lembah Subur (SLS). Menindaklanjuti surat ini Dihutbun Pelalawan merespon cepat. Langkah pertama akan memanggil manajemen PT SLS kemudian memanggil masyarakat.

Demikian diungkapkan Kadishutbun Pelalawan Hambali Sujatma saat berbincang dengan riauterkini.com, Kamis (21/5/15). "Ke Dishutbun juga dilayangkan surat ini berikut lampiran dan dokumen," terang Hambali didampingi Budi Surlani selaku Kabid Planologi Hutan dan Kebun.

Langkah pertama sebutnya, dalam waktu dekat bakal memanggil PT SLS. "Langkah awal, kita tanya ke PT SLS, kenapa persoalan terjadi. Pada prinsipnya, pemerintah -dalam hal ini Dishutbun- akan berpihak kepada masyarakat jika masyarakat berada di jalur yang benar."

Sementara itu, Budi Surlani menambahkan, pihaknya bakal mempelajari secara detil dokumen yang dilayangkan warga Ukui. Setelah pemanggilan, langkah berikutnya adalah mengukur ulang lahan yang disengketakan.

"Di sana nanti baru diketahui dimana letak dan posisi lahan yang disengketakan ini. Yang pasti kita harus mengetahui terlebih dulu dimana posisi lahan yang disebutkan kemudian dicocokkan dengan dokumen," tandas dia.***(feb)

Rabu, 29 April 2015

Kerusuhan di PTPN V Batu Langkah, 7 Karyawan Sudah Dimintai Keterangan oleh Polsek Kabun

Rabu, 29 April 2015 15:03
http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=91470&judul=
Tujuh karyawan PTPN V Batu Langkah, Rohul, telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Polsek Kabun, terkait kerusuhan di kebun itu, beberapa hari lalu.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Kepolisian Sektor (Polsek) Kabun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) masih melakukan penyelidikan terkait insiden kerusuhan dilakukan ratusan warga Kabupaten Kampar mengatasnamakan anak kemanakan dari Datuk Pandak di PTPN V Kebun Sei Batu Langkah, Sabtu (25/4/15) lalu.

Kepala Polres Rohul AKBP Pitoyo Agung Yuwono melalui Kabag Ops Polres Rohul Kompol Suwarno mengatakan sampai hari ini, sedikitnya 7 saksi dari manajemen dan karyawan PTPN V Kebun Sei Batu Langkah sudah dimintai keterangan terkait kerusuhan tersebut.

"Kita sudah panggil saksi-saksi, dan termasuk akan gelar perkara," kata Kompol Suwarno menjawab riauterkini.com di Pasirpangaraian, Rabu (29/4/15).

Menurut Kompol Suwarno, tempat kejadian perkara (TKP) masih masuk wilayah hukum Rohul, dari itu personel Polres Rohul dikerahkan untuk mengamankan pelaku.

"Belum ada yang ditahan, karena masih tahap penyelidikan," jelas dia ditanya apakah sudah ada tersangka dalam kerusuhan tersebut.

Dia mengungkapkan ada dua versi dari kerusuhan tersebut. Versi pihak PTPN V Kebun Sei Batu Langkah, bahwa ratusan warga Kampar datang ke lokasi perusahaan dan langsung melakukan perusakan.

Namun, versi dari warga Kampar beda lagi. Warga mengakui, 4 utusan warga bermaksud bertemu manajemen perusahaan, untuk menunjukkan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang terkait hasil sidang konflik lahan. Namun, saat di pos jaga, 4 warga ini dihadang oleh petugas pengaman PTPN V Kebun Sei Batu Langkah.

"Karena diusir (oleh petugas pengaman) dipanggillah teman-temannya. Dan mereka beramai-ramai datang ke perusahaan (PTPN V)," terangnya.

Sesuai copy-an didapat pihak Kepolisian, ungkap Suwarno, putusan masalah konflik lahan bukan dimenangkan oleh pihak penggugat, dalam hal ini pelapor Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Pengadilan memerintahkan kepada tergugat (PTPN V) untuk menjadikan lahan menjadi hutan kembali. PTPN V juga diharuskan menanam tanaman kehutanan selain kelapa sawit," ungkap dia.

"Itu tanah Negara, sebab itu oleh Pengadilan diminta dikembalikan fungsinya sebagai hutan kembali, bukan untuk dibagikan. Itu sesuai copy-an yang kami terima," tambah Kompol Suwarno.

Konflik lahan sekitar 2.800 hektar antara warga Kampar dengan pihak PTPN V Kebun Sei Kebun Langkah sudah terjadi lama. Sudah beberapa kalinya terjadi kerusuhan di areal perusahaan plat merah tersebut.

Sesuai catatan Polres Rohul, kerugian akibat kerusuhan di PTPN V Kebun Sei Batu Langkah pada pekan lalu belum bisa ditaksir. Dari kerusuhan itu, satu Kantor Afdeling dibakar, 44 rumah karyawan juga dirusak dan ada yang dibakar.

Bukan itu saja, sedikitnya 5 sepeda motor berbagai jenis dibakar, 5 sepeda motor lagi dirusak, 1 sepeda motor raib. Ada juga celengan milik karyawan di dalam rumah yang hilang, termasuk perhiasan, dan hewan ternak.

Massa semakin tidak terkendali, sebab saat kerusuhan terjadi, kaum pria dewasa sedang bekerja di lapangan. Sedangkan kaum ibu sedang berkumpul di tempat lain, sedang memperingati Hari Kartini.***(zal)

Perusahaan DL Sitorus yang Akan Dieksekusi Beromzet Rp 600 M per Tahun


Ikhwanul Khabibi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Perusahaan DL Sitorus yang Akan Dieksekusi Beromzet Rp 600 M per TahunJumpa Pers bersama di KPK (Foto: Khabibi/detikcom)
Jakarta - Hasil rapat di KPK menyepakati eksekusi perusahaan kelapa sawit milik DL Sitorus beserta asetnya seluas 47 ribu hektar di Padang Lawas, Sumatera Utara oleh tim Kejaksaan Agung.

Menurut perhitungan KPK, perusahaan yang masih beroperasi meski seharusnya sudah dieksekusi sejak tahun 2007 itu memiliki omzet Rp 600 miliar per tahun.

"Saya ingin mempertegas bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah baik PT Torganda (milik DL Sitorus), Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan menguasai aset negara secara ilegal dan memperoleh keuntungan. KPK pernah hitung tahun 2010-2012 ada Rp 1,3 triliun yang seharusnya milik negara, itu posisinya. Itu angka yang besar yang seharusnya menjadi milik negara," jelas Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2015).

Ada banyak hal yang menjadi alasan eksekusi tak kunjung bisa dilakukan. DL Sitorus oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai pahlawan karena telah menghidupi 13 ribu KK lebih.

Masyarakat sekitar pun melakukan perlawanan saat eksekusi akan dilakukan.

"Dapat saya berikan contoh pada saat kejaksaan mengeksekusi kasus besar juga di beberapa provinsi yaitu kasus Asian Agri dengan terpidana Sukamto Tanoto, harus bayar ke negara Rp 2,5 triliun bila tidak dibayar maka yang bersangkutan harus disita aset-aset perusahaan di 14 tempat dan ribuan karyawan. Maka kejasama dipimpin oleh JA Basrief Arief memanggil pihak-pihak terkait supaya eksekusi benar dan mensejahterakan rakyat, diundang ahli hukum pidana, Dirjen pajak, tenaga ahli untuk memberi pendapat termasuk Menteri BUMN Dahlan Iskan," jelas Jampidsus Widyo Pramono.

"Saat itu disepakati jika Sukamto tidak mau membayar dari pada 14 perusahaan resah dan kacau maka menteri BUMN siap mengendalikan perusahaan-perusahaan yang masih aktif itu, silakan disita, setelah rapat dipublikasikan seperti ini sehingga Sukamto mau bayar Rp 2,5 triliun dan tidak jadi disita, dan secara cash jadi contohnya dengan pertemuan tadi solusi brilian dan mensejahterakan masyarakat," imbuhnya.
Dengan pertimbangan ada 13 ribu KK yang menggantungkan hidupnya ke perusahaan milik DL Sitorus, maka disimpulkan PT Torganda akan segera dieksekusi dan langsung diambil alih manajerialnya oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 

Roda bisnis perusahaan akan tetap berjalan dan tak akan ada pemecatan pegawai meskipun kepemilikan perusahaan menjadi milik negara.

"Pemerintah pusat ingin melakukan pelurusan-pelurusan karena aset harus dikembalikan ke negara, tapi di sana ada masyarkat dan saya menjamin pemerintah tidak akan menyusahkan rakyat. Tadi rapat juga memutuskan rantai bisnis yang menghidupi rakyat di sana tidak akan terganggu tapi posisi kerugian negera 2 tahun saja Rp 1,3 triliun harus ada alih manajemen yang penting masyarakat memahami berapapun yang ada di sana, 13 ribu KK dan 6000 plasmanya tidak akan terganggu," tegas Menteri Siti.

"Manajemennya nanti di BUMN kehutanan dalam hal ini Inhutani IV, sementara pengambilalihan dipersiapkan Inhutani IV sebagai badan pengelola sementara dan dewan pengawas adalah Pak Gubernur.

Pengelola sementara adalah Inhutani yang sekarang sudah jadi bagian holding Perhutani sementara alih manajemen berlangsung berarti alih manejemen selesai," urai Siti.http://news.detik.com/read/2015/04/28/181711/2900662/10/2/perusahaan-dl-sitorus-yang-akan-dieksekusi-beromzet-rp-600-m-per-tahun

Senin, 27 April 2015

Kerusuhan di PTPN V Batu Langkah, Perusahaan Laporkan Warga Kampar ke Polsek Kabun

Senin, 27 April 2015 19:25
http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=91370&judul=Kerusuhan%20di%20PTPN%20V%20Batu%20Langkah,%20Perusahaan%20Laporkan%20Warga%20Kampar%20ke%20Polsek%20Kabun
Pihak PTPN V mengaku telah melaporkan aksi pengrusakan sekelompok warga ke Polsek Kabun. Perusahaan meminta aparat hukum memproses secara hukum berlaku.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Asisten Umum (Asum) PTPN V Kebun Sei Batu Langkah, Tarigan mengatakan pihaknya telah melaporkan tindakan anarkis dilakukan sekelompok warga mengatasnamakan dari anak kemanakan Datuk Pandak dari Desa Ganting, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar ke Polsek Kabun, Rokan Hulu (Rohul) pada Ahad (26/4/15) kemarin.

Tarigan mengungkapkan pada kerusuhan, Sabtu (25/4/15) lalu, ratusan anak kemanakan dari Datuk Pandak masuk ke dalam areal PTPN V Kebun Sei Batu Langka tanpa pemberitahuan. Begitu masuk, massa melakukan perusakan kantor Afdeling, penjarahan, serta perusakan perumahan karyawan.

Selain membakar dan merusak 44 perumahan karyawan, massa juga membakar 5 sepeda motor milik karyawan, merusak 5 sepeda motor, dan 1 sepeda motor lagi hilang. Selain itu, satu Pos Pemantau turut dirusak dan dibakar.

"Atas kejadian itu perusahaan dan karyawan mengalami kerugian sekitar Rp430 juta," kata Tarigan kepada wartawan, Senin (27/4/15).

Tarigan juga mengakui pada aksi kerusuhan massa juga melakukan penjarahan seperti uang tunai, perhiasan, tabungan, makanan, hewan ternak, alat panen, dan alat elektronik karyawan yang tinggal di perumahan Afdeling 3 Kebun Sei Batu Langkah.

"Kita berharap aparat Kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan memproses secara hukum berlaku," harap Tarigan di ujung telepon.

Sejauh ini, jelas Tarigan, pihak perusahaan juga telah memberikan keterangan sebagai saksi di Polsek Kabun.

Lahan Konflik Masuk Wilayah Rohul

Kepala Bagian Tapem Setda Kabupaten Rohul Muhammad Zaki mengatakan dilihat dari tapal batas versi Kabupaten Rohul, bahwa tanah ulayat diklaim ratusan warga dari Kabupaten Kampar, masih masuk wilayah Rohul.

Hal itu juga sesuai surat keterangan batas wilayah yang telah disepakati oleh Ninik Mamak Kenegerian Tapung dengan Ninik Mamak Kenegerian Lima Koto dan Pucuk Adat Kabun, Datuk adat Batu Gajah dan Datuk Adat Petatapahan, tertanggal 30 Desember 2003. Surat kesepakatan bersama juga dibubuhi oleh stempel dari masing-masing Datuk Adat dan Ninik Mamak.

Menurut M. Zaki, kesepakatan dari tiga Ninik Mamak dan Datuk Adat tersebut menjadi pedoman Pemkab Rohul dalam penetapan tapal batas, antara Kabupaten Rohul dan Kabupaten Kampar.

"Permasalahan tapal batas ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, karena sedang dalam proses," jelas Zaki juga mantan Camat Kabun, Rohul.***(zal)