Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Memuat...

Jumat, 14 November 2014

PT Duta Palma Diduga Suap Gubri untuk Legalkan Puluhan Ribu Hektar Kebun Sawit di Inhu

Kamis, 13 Nopember 2014 15:21
Big Bosnya Kembali Diperiksa KPK,http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=83496&judul=
Untuk kali kedua bos besar PT Duta Palma Surya Darmadi alias Apeng diperiksa KPK. Perusahaan tersebut diduga kuat terlibat suap untuk melegalkan puluhan ribu hektar kebun sawit di Inhu.

Riauterkini-PEKANBARU- Bos besar PT Duta Palma Surya Darmadi alias Apeng kemarin, Rabu (12/11/14) kembali diperiksa Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Sebelumnya, pada Jumat (24/10/14) Apeng juga sudah diperiksa penyidik KPK di ruang Catur Prasetya Sekokolah Polisi Negara (SPN) Jalan Patimura Pekanbaru.

Selain Apeng, sejumlah petinggi perusahaan perkebunan tersebut juga telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan suap terhadap Gubernur Riau Annas Maamun untuk memuluskan proses izin alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Bahkan, kantor PT Duta Palma di belakang purna MTQ pada Senin (20/11/14) juga sempat digeledah penyidik lembaga anti rasuah itu.

Intensifnya perusahaan tersebut diperiksa penyidik KPK menguatkan dugaan adanya kaitan kuat dengan kasus yang menyebabkan Gubri nonaktif dan Gulat Manurut dijadikan KPK tersangka sekaligus ditahan. Sejumlah asumsi pun bermunculan terkait dugaan suap dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan data yang dirangkum riauterkinicom dari sumber di Dinas Kehutanan Provinsi Riau, setidaknya ada lima anak perusahaan PT Duta Palma yang kebun kelapa sawitnya ditanam di kawasan terlarang. Baik di Hutan Produksi bisa di-Korversikan (HPK) maupun di Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Seluruhnya berada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kelima perusahaan tersebut adalah PT Kencana Amal Tani dengan kebun sawit seluas 4.420 hektar berlokasi di HPK. Kedua, PT Banyu Bening Utama seluas 7.850 hektar di kawasan HPT dan HP. Ketiga, PT Palma Satu seluas 11.044 hektar di kawasan HPK.

Keempat PT Siberida Subur dengan kebun kelapa sawit seluas 2.340 hektar yang ditanam di kawasan HPT. Kelima, PT Panca Agrindo Lestari seluas 3.562 hektar di kwasan HPT dan HP.

Masih menurut sumber dari Dinas Kehutanan Riau yang menolak namanya disebutkan, bahwa usulan pelepasan kawasan dari group PT Duta Palma tak ada satupun yang masuk rekomendasi Tim Terpadu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun faktanya saat diusulkan pada Menteri Kehutanan untuk dijadikan SK, justru seluruhnya diminta untuk dijadikan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).

Terkait dengan dugaan asal Suap dari PT Duta Palma, juru bicara KPK Johan Budi menolak menanggapi. Ia hanya membenarkan kalau setiap saksi yang diperiksa dalam kasus Gubri nonaktif terindikasi punya kaitan dengan kasus tersebut.

“Itu masih diselidiki dari mana asal uang suap pada Gubernur Riau. Kalau memang ada kaitan langsungnya, nanti pasti ada perkembangan selanjutnya,” ujarnya menjawab wartawan yang menghubunginya, Kamis (13/11/14).***(mad) 

Sabtu, 08 November 2014

PT DPN Bisa Dikeluarkan dari Keanggotan RSPO

Jum’at, 7 Nopember 2014 17:32
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=83234&judul=
Sengketa antara PT DPN dengan warga di empat kenegerian di Kuansing, bisa berujung dengan dikeluarkannya perusahaan itu dari RSPO. Bila sertifikat RSPO tak ada, produksi sawitnya tak akan dihargai pasar.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Sengketa Hak Guna Usaha PT Duta Palma Nusantara dengan masyarakat empat kenegerian di Kuansing belum kunjung cair.

Jika sengketa itu tidak bisa diatasi, maka tidak menutup kemungkinan, perusahaan pemilik modal asing itu tidak akan bisa memiliki sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Jika PT DPN tidak memiliki RSPO, maka hasil produksi sawitnya tidak akan di dihargai di pasar ekspor, keputusan ini akan berlaku mulai tahun 2015 mendatang," ujar Kadis Perkebunan Kuansing, Wariman.

Sebab kata Wariman, untuk memperoleh sertifikat tersebut ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya kejelasan status HGU yang dimilikinya, serta sertifikat izin dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan itu hingga kini masih bersengketa HGU-nya dengan Pemerintah Kuansing, bahkan dengan sejumlah masyarakat kenegerian. "Ini akan jadi penghalang mereka untuk mendapatkan RSPO," cetusnya kepada riauterkinicom, kemarin.

Kata Wariman, tim yang akan memberikan RSPO itu memantau perkebunan, bagaimana status tanahnya, dan apakah sering berkonflik dengan masyarakat setempat atau lain-lain, "RSPO baru bisa keluar apabila perusahaan itu bersih dari permasalahan," sambung Wariman.

Senada, Ketua LSM Permata Kuansing, Junaidi Afandi menuturkan, peran LSM dan media massa terkait perebutan hak ulayat yang telah dirampas selama ini oleh perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kuansing sangat penting.

Bahkan saking strategisnya peran LSM selevel nasional dan international merupakan ujung tombak kekuatan. Pasalnya kekuatan uang dan jaringan yang dimiliki oleh perusahaan besar itu merupakan sebuah kekuatan besar yang harus dihadapi oleh masyarakat.

Kendatipun demikian sebut Junaidi, bukan berarti perusahaan tidak memiliki titik lemah. Titik lemah perusahaan berada pada produksi.

Hasil produksi mereka dapat diboikot konsumen apabila konsumen tahu bahwa produksi mereka dihasilkan melalui cara-cara yang tidak ramah lingkungan,mengkebiri hak-hak masyarakat lokal dan melanggar aturan yang ada.

“Sekarang kan konsumen dunia cukup sensistif. Kalau tahu CPO dihasilkan dari lahan yang berkonflik dengan masyarakat, konsumen dunia akan memboikot. Kalau sudah diboikot ya perusahaan otomatis bangkrut, karena konsumen dunia tidak mau minyak goreng atau bahan-bahan lain yang bahan bakunya CPO yang mereka gunakan berasal dari lahan-lahan yang bermasalah dengan masyarakat, apalagi yang membuat masyarakat tersingkir dan tidak memiliki lahan,”ujarnya.

Karena itu dirinya menyarankan, warga masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan, selain berjuang secara legal formal di lembaga-lembaga pemerintah dan legislatif, juga mengandeng LSM daerah, nasional dan internasional.

"Titik lemah perusahaan disitu, mereka akan mau berunding kalau produksi mereka kena boikot,” ujarnya.***(dri)

Selasa, 28 Oktober 2014

Dibantah Terdakwa, Humas PT SAL Tidak Akui Surat Penghentian Sementara dari Pemkab Inhil

Senin, 27 Oktober 2014 15:19
http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=82660&judul=
Kasus pembakaran alat berat PT SAL di Desa Pungkat, Inhil, sudah masuk ke PN Tembilahan. Hari ini, 7 saksi dimintai keterangannya.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Humas PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) tidak mengakui adanya surat penghentian sementara sebelum aksi 'protes' warga Desa Pungkat dengan membakar 9 unit alat berat milik perusahaan sawit ini.



Keterangan ini disampaikannya dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terhadap para terdakwa pembakar 9 unit alat berat milik PT SAL, Senin (27/10/14) di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Sebanyak 7 saksi dihadirkan, yakni Thomas (humas PT SAL), Murdiono, Suharman, SM Nainggolan (anggota Kodim 0314 Inhil), Antoni, Imran (Kades Pungkat) dan Hasan Basri (Sekdes Belantaraya).

Para terdakwa didampingi para kuasa hukumnya Zainuddin SH, Wandi SH MH, Afrizal, SH dan Dolly Marpaung, SH.

Dalam kesaksiannya, Thomas mengakui adanya surat penolakan dari warga Desa Pungkat atas keberadaan perusahaan sawit ini kepada pihak Pemkab dan DPRD Inhil.

"Tidak ada surat penghentian sementara sebelum kejadian, yang ada sesudah kejadian," kilahnya. Padahal, diketahui pihak Pemkab Inhil melalui Asisten I Setdakab dan Badan Penanaman Modal, Perizinan dan Promosi Daerah (BPPMD) Inhil telah menyampaikan surat tersebut kepada perusahaan sawit ini.

Keterangan saksi Thomas ini dibantah tim kuasa hukum dan para terdakwa. Mereka menyebutkan, sebelum kejadian sudah ada surat penghentian sementara operasional PT SAL tersebut.

Kuasa hukum terdakwa juga mempertanyakan keberadaan enam orang anggota TNI yang bertugas sebagai pengamanan di PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL). Karena pengakuan Thomas, ada enam anggota TNI yang 'bertugas' di lokasi.

"Kami mempertanyakan keberadaan anggota TNI di lokasi, sebagai apa mereka disana," tanya kuasa hukum Zainuddin Acang, SH.

Majelis hakim juga mempertanyakan kapasitas Thomas sebagai humas PT SAL yang selalu tidak tahu atas berbagai pertanyaan yang diajukan, baik hakim dan kuasa hukum para terdakwa.

Lucunya, ketika ditanyakan terkait sejauhmana legalitas izin lokasi yang dikantongi perusahaan ini, ia mengarahkan dipertanyakan kepada pihak BPMPPD Inhil.***(mar)

Teks foto: Sidang keterangan saksi kasus Pungkat. 

Rabu, 15 Oktober 2014

Ancam Blokir Jalan ke Perusahaan, 4 Koptan Pola KKPA di Rohul Minta PT. SJI Lanjutkan MoU

Selasa, 14 Oktober 2014 21:08
http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=82097&judul=Ancam%20Blokir%20Jalan%20ke%20Perusahaan,4%20Koptan%20Pola%20KKPA%20di%20Rohul%20Minta%20PT.%20SJI%20Lanjutkan%20MoU
Empat Koptan di Rohul yang bermitra dengan PT Sumber Jaya Nusa Indah Coy, menuntut perusahaan itu tetap melanjutkan kerja sama yang telah disepakati sejak 14 tahun lalu. Bila tidak, mereka mengancam akan memblokir jalan perusahaan.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Empat pengurus kelompok tani (Koptan) pola kemitraan KKPA di Kecamatan Kepenuhan, bermitra dengan PT. Sumber Jaya Nusa Indah Coy (SJI) minta perusahaan ini melanjutkan MoU kerja sama yang telah disepakati sejak 2002 silam.

Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, 4 Koptan KKPA dari empat desa ini mengancam akan memblokir jalan ke perusahaan, sehingga aktivitas produksi perusahaan pun berhenti. Hal itu disampaikan pengurus saat mediasi dengan manajemen PT. SJI di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Rohul, Selasa (14/10/14).

Empat Koptan pola KKPA yang bermitra dengan PT. SJI, di antaranya Koptan Mekar Sari Desa Kepenuhan Timur, Koptan Karya Nyata Desa Kepenuhan Hilir, Koptan Bonai Maju Bersama Desa Ulak Patian dan Koptan Bunda Desa Rantau Binuang Sakti dengan luas lahan sekitar 1.500 haktar.

Namun demikian, dari 1.500 haktar yang dimitrakan dengan PT. SJI sejak 2002 silam, tidak sesuai hasil produksi perkebunan inti perusahaan. Hal itu yang membuat geram anggota dan pengurus dari 4 Koptan.

Dalam mediasi difasiltasi Dishutbun Rohul, 4 pengurus Koptan, didampingi kepala desa masing-masing menilai PT. SJI telah gagal membina kemitraan sesuai MoU yang telah disepakati.

Sebelumnnya, kedua belah pihak sebenarnya telah melaksanakan rapat koordinasi, namun tidak menemukan kesepakatan. Diharapkan, Dishutbun Rohul bisa mencarikan solusinya.

Kades Kepenuhan Timur Azhar mengatakan ada tiga permintaan warga dari itu, yakni meminta MoU dengan PT. SJI berjalan kembali, meminta perusahaan menyediakan bibit unggul atau asli, bukan bibit palsu. Dan ketiga, perawatan dilakukan perusahaan harus sesuai standar operasional perusahaan atau SOP.

Beberapa anggota Koptan yang ikut mediasi menambahkan, PT. SJI pintar berdalih saat diminta melaksanakan tanggung jawabnya sesuai MoU yang telah disepakati sejak berdirinya perusahaan. Padahal, sebelum berdiri, perusahaan ini mengaku siap sebagai bapak angkat kemitraan pola KKPA bagi 4 Koptan.

Sementara itu, General Manager (GM) PT. SJI, P. Siringo-ringo mengatakan tuntutan 4 Koptan dari empat desa akan direalisasikan, namun meski ada keputusan dari Direksi dan Direktur perusahaaan.

"Saya sebagai GM tidak bisa memberikan keputusan, karena hal ini adalah kewenangan menajemen perusahaaan," kata Siringo-ringo.***(zal) 

Selasa, 07 Oktober 2014

151 Perusahaan Perkebunan Sawit di Riau Terancam Kena Sanksi

Senin, 6 Oktober 2014 16:02
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=81686&judul=
Sedikitnya, 151 perusahaan perkebunan di Riau terancam mendapatkan sanksi karena tak miliki sertifikat ISPO. 

Riauterkini-PEKANBARU- Dari 170 perusahaan perkebunan di Riau, baik swasta maupun BUMN, perusahaan besar atau kecil, baru 19 perusahaan yang sudah memiliki sertifikat Indonesian Suitainable Palm Oil (ISPO).

Artinya, sekitar 151 perusahaan perkebunan di Riau yang hingga kini belum memiliki sertifikat ISPO. Padahal, batas pengurusan sertifikat hingga akhir tahun nanti (Desember 2014).

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulher Senin (6/10/14) sesuai dengan aturan pemerintah, perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki setifikasi ISPO paling lambat 31 Desember 2014.

"Jika tidak, perusahaan akan dikenai sanksi berupa penurunan klasifikasi perkebunan dan pelarangan ekspor Crude Palm Oil," terangnya.

Tidak bolehnya perusahaan untuk menjual buah CPO menurut Zulher adalah untuk menjaga image kelapa sawit indonesia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip green industry.

"Jika perusahaan tidak memiliki sertifikat tersebut, maka Disbun Riau dalam penilaian usaha perkebunan akan menurunkan rangking kebunnya," terangnya.

Disinggung tentang kepengurusan ISPO, Zulher memperkirakan bahwa 19 jumlah perusahaan yang sudah mengurus ISPO itu akan terus naik menjelang akhir Desember tahun ini. Menurutnya, saat ini telah banyak perusahaan yang mengurus sertifikat