Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Memuat...

Kamis, 14 Agustus 2014

Menhut: Dua Juta Hektar Sawit di Riau tak Berizin

Rabu, 6 Agustus 2014 15:48 WIBhttp://antarariau.com/berita/40758/menhut:-dua-juta-hektar-sawit-tak-berizin-.html

Pekanbaru,  (Antarariau.com) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan izin perkebunan kelapa sawit baru bagi Provinsi Riau tidak seharusnya dikeluarkan lagi karena luas kebun sawit yang sudah ada sekarang mencapai empat juta hektar dan dua juta diantaranya tidak berizin.

"Dari luas empat juta hektar, dimana dua juta hektar diantaranya merupakan kebun sawit ilegal karena tidak memiliki izin. Jadi secara teori, mestinya tidak boleh lagi mengeluarkan izin perkebunan," ujar Menhut dalam kunjungannya ke Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan Riau selama ini memang menarik untuk perkebunan karena kontur tanahnya datar, subur dan potensi perkebunan sawit sangat luar biasa. Dengan luas geografis Riau ini sekitar delapan juta hektare, Menhut menilai areal perkebunan kelapa sawit sudah terlalu luas.

"Hanya dua juta hektar yang mengantongi izin resmi untuk mengalihfungsikan kawasan hutan. Jadi total ada empat juta hektar dan belum untuk keperluan lain seperti perkebunan karet dan tanaman sagu. Yang dua juta hektar sawit itu tidak berizin, tapi sudah berbuah yang berumur 10 tahun dan kemudian ada yang berumur 15 tahun," ujarnya.

Ia mengatakan kalau dipaksakan membuka kebun sawit baru, maka pastinya hal itu akan menggarap lahan yang berbahaya dan dulunya tidak mungkin ditanami karena berada di kawasan gambut dalam atau berada di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tesso Nilo.

"Kalau diperluas lagi, pasti itu masuk lahan gambut atau kawasan berbahaya yang menimbulkan efek bagi ekosistem lingkungan. Apalagi membuka lahan dengan cara membakar dan itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa," katanya.

Menhut mengatakan akan memberikan apresiasi kepada Polda Riau dalam penegakkan hukum di Riau mengingat hak itu dilakukan dengan cara yang tidak mudah. Sebab, ia mengatakan pemerintah dan aparat hukum mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam semangat reformasi, berdemokrasi dan aparat kepolisian tidak asal main tangkap seperti zaman dulu

Ia mengakui pendekatan kesejahteraan yang memberikan kesadaran kepada masyarakat belum berhasil. Karena itu, sekarang diambil dua opsi untuk tindak lanjut, yang pertama pedekatan kesejahteraan dan pendekatan melui sosialisasi.

"Apabila tetap melanggar aturan, maka opsi lainnya adalah kita tangkap walau siapa pun pelaku pembakaran apakah individu, oknum aparta atau perusahaan tidak pandang bulu," ujarnya.

Seperti di Taman Nasional Tesso Nilo, ia mengatakan penegakan hukum perlu diberlakukan terhadap seribuan orang pelaku alih fungsi lahan ke perkebunan sawit.

Dengan semangat kebersamaan melalui pemerintah provinsi yang mendukung penuh, Kapolda terjun langsung sampai menginap dilapangan, TNI dan semua bupati memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama, Zulkifli berharap masalah perambahan di Tesso Nilo lambat laun bisa diatasi.

"Mudah-mudahan tidak akan terulang lagi apa yang terjadi di Tesso Nilo," katanya.

Apkasindo : 30 Persen di Pelalawan Perusahan Kebun Sawit Tak Miliki Izin

Senin, 11 Agustus 2014 09:03 WIB
Laporan artawan Tribunpekanbaru.com: Johanes TanjungTRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI- Pernyataan Mentri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menyebutkan sebanyak 2 juta hektar kebun kelapa sawit di riau rak miliki izin. Hal itu disampaikan saat berkunjung ke Riau pekan lalu.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit (APKASINDO) Pelalawan mendesak Pemkab Pelalawan melalui instansi terkait untuk sesegara mungkin meninjau kembali semua perizinan perusahaan kelapa sawit. Diprediksi, dari jumlah yang disampaikan Menhut itu, kita yakin indikasinya ada 30 persen perkebunan kelapa sawit di Pelalawan.

"Jika ini ditemukan, berarti itu jelas secara otomatis milik Pemda, dan bisa saja oleh Pemkab Pelalawan dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang hidupnya berada di bawah taraf kemiskinan di daerah ini," tegas  Ketua Apkasindo, Jupri SE.

http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/08/11/apkasindo-30-persen-di-pelalawan-perusahan-kebun-sawit-tak-miliki-izinDikatakannya, jika Pemkab Pelalawanmerasa kurang mampu atau kurang siap dalam menangani, maka Apkasindo Pelalawan siap untuk membantu karena ini juga menyangkut pendapatan daerah.(*)
Penulis: johanes
Editor: zid
Sumber: Tribun Pekanbaru

Setelah di 'Ultimatum' Petani Tiga Kecamatan, PT BPLP Bersedia Ganti Kerugian Sebesar Rp 100 Ribu Perbatang

http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=79135&judul=Setelah%20di%20%27Ultimatum%27%20Petani%20Tiga%20Kecamatan,%20%20PT%20BPLP%20Bersedia%20Ganti%20Kerugian%20Sebesar%20Rp%20100%20Ribu%20Perbatang
Rabu, 13 Agustus 2014 20:43
Akhirnya kata kesepakatan terjalin antara masyarakat Inhil dengan PT BPLP. Perusahaan bersedia melakukan ganti rugi kepada petani.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Setelah menerima 'ultimatum' dari petani agar segera mengganti kerugian kerusakan tanaman kelapa mereka, akhirnya pihak manajemen PT Bumi Palma Lestari Persada (PT BPLP) bersedia mengganti kerugian perbatang tanaman kelapa sebesar Rp 100 ribu.

Selain membayar ganti kerugian berupa uang tersebut, pihak PT BPLP juga berjanji akan menanam kembali tanaman kelapa yang rusak dan kepemilikan 100 bagi petani, syaratnya setelah berproduksi petani mengganti biaya investasinya.

Asisten II Setdakab Inhil, Fauzan Hamid membenarkan adanya komitmen PT BPLP membayar ganti kerugian sebesar Rp 100 ribu perbatang dan membangun kebun kelapa yang rusak dengan menanam tanaman kelapa sawit.

“Setelah melakukan pembicaraan dengan PT BPLP akhirnya perusahaan sepakat untuk mengganti sebesar Rp 100 ribu perbatang dan bagi masyarakat yang ingin lahannya ditanami sawit bisa membangun kemitraan untuk penanaman kelapa sawit dengan PT BPLP dengan kepemilikan lahan 100 persen milik masyarakat,” ungkap Fauzan.

Ditambahkan, selama empat tahun sebelum kebun warga berproduksi, warga akan berkerja dengan PT BPLP hingga kebun warga kembali berproduksi.

“PT BPLP hanya meminta nantinya setelah kebun warga telah berproduksi untuk menjual hasil kebunnya kepada PT BPLP. Saya kira hal tersebut tidak masalah yang penting sesuai dengan harga pasar,” tandasnya.

Fauzan juga mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan final dari Pemkab Inhil dan PT BPLP. “Harapan kita masyarakat menerima hasil ini. Bagi masyarakat yang tidak terima dan ingin nilai ganti rugi yang lebih besar kita silahkan untuk menempuh jalur hukum,” imbuhnya.

Kuasa Hukum petani dari Kecamatan Enok dan Keritang, Zainuddin mengaku senang dengan adanya komitmen tersebut. Zainuddin mengaku puas dengan hasil kesepakatan yang menurutnya sesuai denga kerugian yang dialami warga selama ini.

“Karena pihak perusahaan sebelumnya hanya bersedia memberikan kompensasi ganti kerugian sebesar Rp 2,5 miliar bagi lebih kurang 51 ribu tanaman kelapa dan eks tanama kelapa dalam yang rusak dilakukan penanaman sampai produksi dengan tanaman kelapa sawit, dengan syarat biaya investasi pembangunan tanaman kelapa sawit ini ditanggung petani setelah tanaman menghasilkan,” katanya.

Ganti kerugian sebesar Rp 100 ribu perbatang, menurutnya merupakan nilai yang pantas atas kerugian yang dialami oleh warga selama ini.

“Ya, telah ada kenaikan harga dari sebelumnya sesuai dengan apa yang kita minta. Kita berterimaksih kepada Pemkab Inhil yang telah berupaya selama ini demi kebaikan masyarakat,” ujarnya.***(mar) 

Peraturan Tak Jelas, Banyak Investor Asing Buka Kebun Sawit di Riau

Rabu, 13 Agustus 2014 19:53http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=79130&judul=%20Peraturan%20Tak%20Jelas,%20Banyak%20Investor%20Asing%20Buka%20Kebun%20Sawit%20di%20Riau
Belum jelasnya regulasi yang mengatur investasi membuat banyak pengusaha asing memiliki kebun sawit di Riau puluhan bahkan ratusan ribu hektar.

Riauterkini-PEKANBARU-Kehadiran investor asing dalam industri perkebunan sawit di Indonesia harus diawasi. Jika asing dibiarkan dominan bisa berdampak negatif. Hal tersebut dikatakan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Riau Wisnu Oryza Soeharto Rabu (13/8/14).

Ia menyebutkan dari sekitar 7 juta hektar areal lahan perkebunan sawit di Indonesia, 30 persen di antaranya dimiliki asing. Dan 20 persen dari seluruh perusahaan perkebunan sawit di Riau dimiliki investor asing yang sebagian besar berasal dari Malaysia.

“Kehadiran asing sudah harus diawasi, jangan sampai bisnis yang strategis dan menguntungkan di bidang industri perkebunan sawit malah justru dikuasai asing,” ujarnya.

Untuk menghindari dominasi asing, menurut Wisnu, diperlukan peran pemerintah dalam memperketat izin kepemilikan asing. Sejauh ini regulasi tentang kepemilikan asing di bisnis sawit dinilai masih kabur dan tak mengatur secara tegas.

Kata dia, dominasi asing di bisnis sawit nasional sangat berbahaya. Pasalnya, banyak orang pribumi yang menggantungkan hidup di sektor industri sawit.

“Izin kepemilikannya harus diperketat dan diatur sedemikian rupa supaya mereka (asing, red) tidak dominan, karena itu berbahaya. Jika tidak diatur secara tegas dan diperketat, bukan tidak mungkin asing akan mendominasi dan ini sangat merugikan nantinya. Kita bukan minta pemerintah berat sebelah, tapi harus ada pengawasan dan izin yang lebih ketat bagi kepemilikan asing karena banyak orang pribumi yang menggantungkan hidup di bisnis ini,” tambah Wisnu.

Data Konsulat Jendral Malaysia di Riau tahun 2009 menyebutkan bahwa TH. Indo Plantation yang memiliki kebun sawit seluas 80.000 ha, Di Pelalawan ada TH Indo Plantation yang memiliki kebun sawit seluas 12 ribu hektar, Di Rohil ada Minamas Plantation yang memiliki kebun sawit seluas 30 ribu hektar.

Di Mandau Bengkalis ada PT Adei Plantation Industri yang memiliki 9 ribu hektar kebun sawit dan 4 ribu hektar kebun karet, Untuk di Pelalawan ada PT Adei Plantation yang memiliki kebun sawit seluas 12 ribu hektar. Di Kampar ada PT Adei Plantation yang memiliki 6 ribu hektar kebun sawit sawit. Dan di Inhil, ada Minamas Plantation yang memiliki 25 ribu hektar kebun sawit.

Riau memiliki kebun sawit seluas 2.258.553 Ha atau 26,25% dari total luas sawit nasional sekitar 8 juta Ha. Dari total luas kebun sawit di Riau, sekitar 53% atau 1.205.498 Ha kebun sawit rakyat, 905.979 Ha atau sekitar 43% milik swasta, dan 79.545 Ha atau 4% milik perkebunan sawit perusahaan besar negara sekitar.***(H-we)

Selasa, 12 Agustus 2014

Peraturan di Riau Banyak Memihak ke Perusahaan

Selasa, 12 Agustus 2014 18:24
Rapat Bersama Pemkab Kampar-Kemendagri,http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=79068&judul=Rapat%20Bersama%20Pemkab%20Kampar-Kemendagri,Peraturan%20di%20Riau%20Banyak%20Memihak%20ke%20Perusahaan
Asisten Pemkab Kampar gelar rapat bersama dengan Tim Survey Konflik Pertanahan Kemendagri. Ia mengeluhkan peraturan lebih memihak kepada perusahaan bukan kepada masyarakat.

Riauterkini-BANGKINANGKOTA -Asisten Pemerintahan Setda Kampar H Nukman Hakim didampingi Kabag pemerintah umum Setda Kampar Sugianto melaporkan masalah konflik tanah di Indonesia sudah merupakan “PR” bagi pemerintah dan tidak menjadi rahasia lagi.

Hal ini dikarenakan kepastian peraturan perundang-undangan yang berlaku masih mengambang dan masih memihak kepada perusahaan-perusahan yang ada di provinsi Riau bukan memihak kepada masyarakat. Hal tersebut dikatakannya pada rapat Bersama Tim Survey Konflik Pertanahan Kemendagri di ruang rapat Asisten Pemerintahaan Setda Kampar. Selasa, (12/8/14).

Nukman mencontohkan tentang peraturan perundang-undangan keberadaan tanah ulayat yang banyak sekali diserobot oleh pihak perusahaan tanpa surat legalitas yang jelas karena pasal demi pasalnya melemahkan aturan tanah ulayat itu sendiri dan masih memberikan peluang bagi perusahaan untuk dapat menguasai daerah tersebut.

“Kasihan masyarakat kita pak, bersengketa sampai pertumpahan darah bahkan bukan korban materi saja namunsudah nyawa mereka menjadi taruhan dalam mempertahankan tanah ulayat tersebut”.ucap Nukman

Untuk itu Nukman meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan hal ini dengan melihat atau menunjau kembali peraturan perundang-undangan yang ada sehingga daerah dapat kepastian aturan mana yang mesti dipakai.

Dit Kawasan dan pertanahan Ditjen Pemerintahan Umum kementerian dalam negeri RI Hendri Firdaus membenarkan bahwa memang aturan perundang-undangan kita tentang pertanahan saat ini banyak sekali tumpang tindih, baik itu undang-undang pertanahan, kehutanan dan perkebunan.

Untuk itu lanjut Hendri Dit Kawasan dan pertanahan Ditjen Pemerintahan Umum kementerian dalam negeri melalui PT Surveyor Indonesia (Persero)untuk penyelesaiannya mendata, memetakkan serta inginn mengetahui apa permasalahan yang ada baik itu dimasyarakat maupun perusahaan melalui pemerintah Kabupaten Kampar selaku fasilitator.

Ketua PT Surveyor Indonesia (Persero) Edison Manurung menjelaskan bahwa kegiatan Survey dan Pendataan Konflik Pertanahan ini dengan maksud mendapatkan informasi (data) dan dokumentasi pendukung (teknis) terkait permasalahan pertanahan di 6 lokasi termasuk provinsi Riau.

“Maksud dari survey yang dilakukan ini adalah mendapatkan informasi dan dokumentasi pendukung (teknis) terkait permasalahan pertanahan di 6 lokasi termasuk provinsi Riau termasuk pendataandan pemetaan pemanfaatan tanah terkait Sumber Daya Alam (SDA) khususnya sektor perkebunan dan kehutanan,”ucap Hendri.

Kemudian nantinya Tim akan menganalisa akibat muncuknya konflik baik itu pemberian izin, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian sengketa ganti rugi, pemberian izin membuka lahan dan lainnya. Lanjut Hednri.

Tujuan kegiatan ini sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam perencanaan penggunnaan dan pemanfaatan tanah, meminimalisir potensi konflik permasalah pertanahan di daerah melalui tersedianya basis data untuk penyesaian sengketa konflik serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksnakan kebijakan teknis di daerah dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah.***(man)