Selasa, 6 Januari 2009 | 00:52 WIB
Jakarta, Kompas - Sekitar 2,4 juta petani dengan lahan garapan maksimum 2 hektar tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi. Ini karena mereka belum tergabung dalam kelompok tani.
Mulai 1 Januari 2009, pemerintah menetapkan sistem distribusi tertutup untuk pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani dan mengisi kebutuhan pupuknya dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Hanya petani dengan lahan garapan maksimum 2 hektar yang mendapatkan pupuk bersubsidi.
Menurut Kontak Tani Nelayan Andalan, jumlah itu merupakan 10 persen dari total rumah tangga petani di Indonesia. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan, banyak petani yang belum tahu tentang kebijakan sistem distribusi tertutup untuk pupuk bersubsidi itu.
”Sekitar 80 persen petani berpendidikan SD dan sudah tua sehingga tidak langsung bisa merespons kalau ada kebijakan baru,” kata Winarno, Senin (5/1), saat dihubungi di Yogyakarta.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Pertanian Ato Suprapto mengakui belum semua petani tergabung dalam kelompok tani. Para petani itu, menurut Ato, umumnya di luar Jawa atau di daerah terpencil yang sulit dijangkau. ”Kalau petani di Jawa, semuanya sudah tergabung dalam kelompok tani,” ujarnya.
Tahun 2009, pemerintah menetapkan jumlah pupuk urea bersubsidi sebanyak 5,5 juta ton. Jumlah ini meningkat 700.000 ton dibandingkan dengan jumlah pupuk urea bersubsidi tahun 2008.
Berdasarkan pengamatan Kompas, dalam masa transisi distribusi pupuk dari sistem terbuka ke tertutup, yaitu September-Desember 2008, banyak menimbulkan masalah. Banyak petani yang tidak kebagian pupuk. Kalaupun mendapatkan, jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan.
Akibatnya, banyak tanaman padi yang pertumbuhannya terhambat. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas padi.
Cepat bergabung
Menurut Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Deptan Mulyono Machmur, hingga saat ini jumlah kelompok tani yang sudah didata sebanyak 200.000-300.000. Kelompok- kelompok tani ini tergabung dalam 20.000 gabungan kelompok tani.
Sistem pendataan dilakukan mulai dari nama petani, nama kelompok tani, luas lahan garapan, hingga komoditas usaha taninya.
Bila ada petani yang belum tergabung dalam kelompok tani, Mulyono mengimbau agar cepat bergabung. ”Sekarang ini petani dituntut aktif. Kalau tidak, mereka akan rugi,” ujarnya. (MAS)
Jakarta, Kompas - Sekitar 2,4 juta petani dengan lahan garapan maksimum 2 hektar tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi. Ini karena mereka belum tergabung dalam kelompok tani.
Mulai 1 Januari 2009, pemerintah menetapkan sistem distribusi tertutup untuk pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani dan mengisi kebutuhan pupuknya dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Hanya petani dengan lahan garapan maksimum 2 hektar yang mendapatkan pupuk bersubsidi.
Menurut Kontak Tani Nelayan Andalan, jumlah itu merupakan 10 persen dari total rumah tangga petani di Indonesia. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan, banyak petani yang belum tahu tentang kebijakan sistem distribusi tertutup untuk pupuk bersubsidi itu.
”Sekitar 80 persen petani berpendidikan SD dan sudah tua sehingga tidak langsung bisa merespons kalau ada kebijakan baru,” kata Winarno, Senin (5/1), saat dihubungi di Yogyakarta.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Pertanian Ato Suprapto mengakui belum semua petani tergabung dalam kelompok tani. Para petani itu, menurut Ato, umumnya di luar Jawa atau di daerah terpencil yang sulit dijangkau. ”Kalau petani di Jawa, semuanya sudah tergabung dalam kelompok tani,” ujarnya.
Tahun 2009, pemerintah menetapkan jumlah pupuk urea bersubsidi sebanyak 5,5 juta ton. Jumlah ini meningkat 700.000 ton dibandingkan dengan jumlah pupuk urea bersubsidi tahun 2008.
Berdasarkan pengamatan Kompas, dalam masa transisi distribusi pupuk dari sistem terbuka ke tertutup, yaitu September-Desember 2008, banyak menimbulkan masalah. Banyak petani yang tidak kebagian pupuk. Kalaupun mendapatkan, jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan.
Akibatnya, banyak tanaman padi yang pertumbuhannya terhambat. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas padi.
Cepat bergabung
Menurut Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Deptan Mulyono Machmur, hingga saat ini jumlah kelompok tani yang sudah didata sebanyak 200.000-300.000. Kelompok- kelompok tani ini tergabung dalam 20.000 gabungan kelompok tani.
Sistem pendataan dilakukan mulai dari nama petani, nama kelompok tani, luas lahan garapan, hingga komoditas usaha taninya.
Bila ada petani yang belum tergabung dalam kelompok tani, Mulyono mengimbau agar cepat bergabung. ”Sekarang ini petani dituntut aktif. Kalau tidak, mereka akan rugi,” ujarnya. (MAS)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/06/00525464/24.juta.petani.tak.bisa.mengakses.pupuk.bersubsidi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar