Riau harus Punya Industri Hilir CPO

Selasa, 28 Oktober 2008 | 09:35 WIB

PEKANBARU--Puluhan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Riau melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau (Gubri) Drs H Wan Abubakar MS MSi di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Senin (27/10) malam. Dalam pertemuan itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan para pengusaha sepakat akan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla. Waktu pertemuan itu akan dilakukan akan dikoordinasi dengan pihak Wapres dan diharapkan terlaksana dalam dua pekan mendatang. Gubri yang ditemui usai pertemuan mengatakan, pertemuan dengan Wapres tersebut guna meminta dukungan agar di Riau didirikan industri hilir dari Crude Palm Oil (CPO), dukungan ini sangat diperlukan sekali, sebab tanpa dukungan ini sangat tidak mungkin industri hilir tersebut bisa dilakukan. ‘’Kita sepakat untuk melakukan pertemuan dengan Wapres Bapak HM Jusuf Kalla hanya saja kapan, akan kita koordinasikan pihak Wapres, namun kita berharap pertemuan itu bisa dilakukan dalam dua pekan ke depan. Kita akan meminta dukungan agar di Riau didirikan industri hilir CPO,’’ ujarnya. Selain itu, tambah Gubri, dalam pertemuan itu juga disepakati untuk membentuk tim guna mengatasi persoalan turunnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Yang perlu diingat, turunnya harga jual TBS ini bukan karena kebijakan Pemerintah Indonesia, akan tetapi karena krisis global yang melanda dunia, imbasnya berdampak pada petani di Riau. Diharapkan dengan adanya industri hilir CPO tersebut, ekspor CPO ke luar negeri bisa dibatasi, sebaliknya CPO tersebut akan bisa diolah di dalam negeri dalam berbagai bentuk seperti minyak goreng, sabun, kosmetik dan sebagainya. Langkah semacam ini perlu sekali dilakukan, sehingga krisis yang berkepanjangan ini bisa segera diatasi dan petani tidak mengalami kerugian terus-menerus. Sedangkan tim yang akan dibentuk ini, lanjut Gubri, diharapkan bisa bekerja secepatnya. Tim ini terdiri atas dari pengusaha kelapa sawit khususnya yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asisten II, Dinas Perdagangan, Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) dan sebagainya. Upaya mengatasi rendahnya harga jual TBS ini harus dilakukan secepatnya, sebab jika tidak dilakukan akan bisa menimbulkan ledakan kemiskinan di Riau. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Herliyan Saleh mengatakan, jika persoalan ini tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan ledakan kemiskinan di Riau akan meningkat dari 11 persen saat ini akan menjadi 34 persen. Mengapa ini bisa terjadi karena hampir 23 persen penduduk Riau bergerak dalam sektor ini. ‘’Kalau hal ini tidak ditangani dengan segera ledakan itu besar kemungkinan akan terjadi, kita berharap upaya mengatasinya bisa segera dilakukan sehingga ledakan kemiskinan tersebut tidak terjadi,’’ ujarnya. Namun Gubernur Wan Abubakar tetap mengharapkan hal ini tidak terjadi. Meskipun saat ini harga jual TBS sangat rendah, masyarakat diingatkan jangan sampai menjual lahan kebun kelapa sawitnya. ‘’Masyarakat jangan sampai menjual lahan kebun sawitnya, kita harapkan persoalan ini akan segera teratasi dan harga TBS kembali normal,’’ ujar Gubri.(gem)