Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Memuat...

Sabtu, 28 Januari 2012

Lahan Kami Kok Hilang

Tribun Pekanbaru - Sabtu, 28 Januari 2012 10:16 WIB
TRIBUNPEKANBARU.COM-Laju industri kehutanan dan perkebunan di Riau di satu sisi menggembirakan, tapi di sisi lain membuat khawatir dengan terus meningkatnya konflik kepemilikan lahan. Sebut saja konflik di Pulau Padang, yang lagi hangat saat ini. Atau perseteruan warga dengan pihak PTPN V Batulangkah.
Pertengahan pekan ini, perusahaan perkebunan plat merah itu menyiagakan ribuan karyawan untuk mengantisipasi aksi sweeping warga ke areal perusahaan.
Konflik itu coba ditengahi Bupati Kampar Jefry Noer dengan menggelar pertemuan di kantornya, Jumat (27/1), dengan menghadiri pihak-pihak bersengketa seperti perwakilan Anak Kemenakan Persukuan Piliang Datuk Pandak, Kenagarian Kabun, manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V.
Hadir pula tokoh masyarakat Syarwan Hamid, Kapolres Kampar AKBP Trio Santoso dan mantan Wakapolres Rokan Hulu, AKBP Effendi serta jajaran Polres Rokan Hulu.
Dari pantauan Tribun, pertemuan berlangsung alot. Hamzali Datuk Pandak memaparkan, tuntutan Anak Kemenakan Datuk Pandak atas lahan seluas 700 hektare yang dijanjikan, tak kunjung mereka dapatkan. Aneh lagi, lahan seluas 700 hektare itu tidak diketahui keberadaannya hingga kini.
Sementara manajemen PTPN V yang diwakili oleh Direktur Produksi Joko Suaharjoko, menyatakan lahan itu sudah diserahkan ke warga.
Inilah yang menjadi bahan perdebatan para pihak dalam pertemuan kemarin.
Ceritanya, saat perusahaan plat merah itu mulai beroperasi membuka kebun sawit sekitar 2001 lalu, sempat terjadi kericuhan mengenai kepemilikan lahan. PTPN V akhirnya bersedia menyisihkan 1.300 hektare untuk dibagikan kepada dua kelompok anak kemenakan masyarakat setempat. Imbalannya, kedua kelompok masyarakat adat berjanji tidak akan mengusik lagi keberadaan PTPN V di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Batu Gajah.
Pembagiannya, 700 hektare untuk Anak Kemenakan Persukuan Piliang Datuk Pandak dan 600 hektare untuk Anak Kemenakan Kenagarian Kabun.
Lahan seluas 600 hektare sudah berupa perkebunan sawit dan kini sudah dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Bumi Asih. Sebaliknya, lahan 700 hektare untuk Persukuan Piliang Datuk Pandak kosong belaka. Mirisnya lagi, Anak Kemenakan Persukuan Piliang Datuk Pandak tak kunjung mendapatkan lahan itu meski telah menunggu cukup lama. Itulah pemicu aksi-aksi unjuk rasa mereka belakangan ini.
Dalam pertemuan kemarin, seorang perwakilan dari Anak Kemenakan Persukuan Piliang Datuk Pandak meminta penjelasan dari Joko mengenai keberadaan lahan tersebut. "Kepada siapa diserahkan dan mana bukti penyerahannya?" ujarnya.
Pertanyaan itu tak sempat dijawab oleh Joko Suharjoko. Bupati Kampar Jefry Noer memotong perdebatan itu, dengan menawarkan jalan tengah yakni agar lahan PTPN V yang terdaftar di BPN seluas 2.800 hektare dan lahan perusahaan bersebelahan dengan PTPN V, yakni PT Johan Sentosa, diukur kembali.
Bupati Jefry meminta BPN dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pengukuran. "Setelah diukur nanti, baru kita tahu dimana letak lahan itu sekarang. Di situlah kita tahu siapa yang bermain. Siapa yang menjual lahan itu kalau ternyata 700 hektar itu sudah ada yang punya. Atau lahan PTPN V sudah kelebihan," kata Jefry.
Usulan itu disetujui kedua belah pihak. Warga, termasuk puluhan pemuda dari Anak Kemenakan Persukuan Piliang Datuk Pandak menunggu hasil pertemuan di halaman kantor bupati, kemudian membubarkan diri. (cr8)

Editor : zidpoenya

Tidak ada komentar: