Dituding Warga Lakukan Penyerobotan, Pemkab Inhu Bentuk Tim Independen Soal Lahan PTPN V

Selasa, 19 April 2011 17:37

Pemkab Inhu merespon demo ratusan masyarakat yang merasa menjadi korban penyerobotan lahan oleh PTPN V. Sebuah tim independen dibentuk untuk mengupayakan penyelesaian.

Riauterkini –RENGAT -Guna menyelesaikan permasalahan lahan antara warga Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya, terkait dugaan kelebihan HGU PTPN V, maka Pemda Inhu langsung membentuk tim independen. Tim Ini akan bertugas menyelesaikan permasalahan ini, Selasa (19/4/11).

Sebagaimana di ungkapkan Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Setdakab Inhu Drs HM Sadar ketika di konfirmasi Riauterkini, Selasa (19/4/11) di Pematangreba.Tim independen ini terdiri dari, unsur Pemda Inhu. Seperti Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag Tapem, Kadis Perkebunan, serta BPN Inhu.

Sementara dari pihak warga, ikut dilibatkan tokoh masyarakat, mantan Kades, perwakilan warga Desa Lubuk Batu Tinggal yang ikut menggelar aksi demontrasi ke BPN dan kantor Bupati Inhu kemarin.“Gabungan tim inilah ynag disebut dengan tim independen ” ujar HM Sadar.

Direncanakan, pada hari Rabu (20/4/11) tim independen akan turun ke lapangan untuk meninjau HGU lahan PTPN V di Desa Lubuk Batu Tinggal. Dilibatkannya, mantan Kades dan tokoh masyarakat desa, dengan tujuan agar diketahui dengan jelas perbatasan dengan desa tetangga.

Setelah tim turun mengumpulkan data, maka akan dilanjutkan pembahasan dengan pihak perusahaan bersama tim independen. Jika memang ada kelebihan lahan dari HGU, akan diminta untuk mengembalikan kepada warga desa. Begitupun tanah perkuburan yang disebut warga masuk juga dalam HGU PTPNV, maka akan di kembalikan kepada warga.

Dimana sebelumnya, saat berlangsung demontrasi di Pematangreba, Bupati Inhu Yopi Arianto,SE berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga tersebut. Bupati minta agar tim independen dibentuk secepatnya.

Bupati Inhu juga minta kepada warga untuk tetap tenang dalam menyelesaikan masalah lahan ini. Jangan sampai terpancing isu dan provokasi pihak tak bertanggung jawab. Karena, ini bisa merugikan warga sendiri. Sebab Pemda sudah menyetujui pembentukan tim independen dalam menyelesaikan masalah tersebut.***(guh)