Top Scorer Titik Api Pada Konsesi perkebunan

Oleh
Raflis[1] dan Dede Khunaifi[2]
Yayasan Kabut Riau

Link Download

1. Download Pdf :kebakaran-hutan-dan-lahan-dan-kawasan-rawan-bencana
2. Multiply : http://raff94.multiply.com/journal/item/41/Habis_Banjir_Terbitlah_Asap
3. Slideshow:http://www.slideshare.net/raflis/kebakaran-hutan-dan-lahan-dan-kawasan-rawan-bencana

Dilihat dari pola penguasaan lahan maka distribusi titik api lebih banyak berada pada kawasan yang telah diberikan izin pemanfaatan ruang (HTI dan Perkebunan). Sekitar 60,88% sedangkan pada kawasan kelola masyarakat dan kawasan lindung hanya 39,12% Dari porsi ini dapat secara jelas terlihat bahwa yang berkontribusi besar dalam melakukan kebakaran hutan adalah pemilik izin pemanfaatan ruang (HTI dan Perkebunan). Karena ketika izin tersebut diberikan oleh negara terhadap pemilik izin tersebut maka serta merta tanggung jawab negara dalam mengelola kawasan tersebut berpindah ketangan penerima izin, beserta dampak dampak yang ditimbulkannya. Posisi pemerintah dalam hal ini berada pada penegakan hukum lingkungan baik itu atas kesengajaan maupun kelalaian. Fakta penegakan hukum yang dilakukan aleh aparat penegak hukum lebih cenderung pada petani skala kecil, yang melakukan pembakaran lahan utk bertani maupun berkebun. Sedangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh koorporasi atau perusahaan sangat minim. Semenjak tahun 2000, Perusahaan yang divonis bersalah oleh pengadilan hanya 2 perusahaan yaitu PT Jatim jaya Perkasa dan PT Adei Plantation. Sedangkan gugatan lingkungan yang dilakukan oleh para aktifis lingkungan selalu kalah di pengadilan

Sampai Saat ini penanggulangan kebakaran hutan sebatas upaya pemadaman api pada saat kebakaran terjadi. Sedangkan perencanaan menyeluruh belum dilakukan bahkan dalam konfrensi pers yang dilakukan wakil gubernur riau yang juga menjabat sebagai ketua pusdalkarhutha (Pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan) baru baru ini tidak menggambarkan perencanaan yang utuh dalam penaggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 1 Distribusi Titik Api Periode September 2000 sampai Juli 2008

Titik api tersebar pada dua tipe tanah, yaitu tanah mineral dan tanah gambut. Dari 57027 titik api yang ditemukan 17259 titik api ditemukan pada tanah mineral atau 30,24% sedangkan 39813 atau 69,76% lainnya dijumpai pada tanah bergambut dengan kedalaman bervariasi. Lihat gambar 1 dan tabel 1

Tabel 1. Distribusi titik api pada kawasan bergambut.

Kebakaran pada lahan gambut ini selalu berulang setiap tahun pada lokasi yang sama, ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan gambut memiliki resiko yang besar terhadap kebakaran. Hal ini dikarenakan oleh pembuatan kanal kanal sebagai drainase untuk pengeringan lahan gambut tersebut. Sehingga terjadi penurunan muka air tanah pada kawasan bergambut yang akhirnya berdampak pada kekeringan yang tinggi dan mudah terbakar baik disengaja maupun tidak.

Dibukanya lahan gambut oleh perusahaan besar berdampak nyata dengan kedatangan migran dan masyarakat lokal yang juga berlomba membuka lahan yang berdekatan dengan konsesi perusahaan karena telah dibuat akses jalan/ kanal sehingga memudahkan eksploitasi oleh masyarakat tempatan. Akibatnya terjadi pergeseran pola penggunaan lahan yang biasanya arif dan bijaksana oleh masyarakat ke pola pola destruktif.

Distribusi Titik api berdasarkan penguasaan lahan
Berdasarkan Pola penguasaan lahan atau izin pemanfaatan ruang maka titik api terdistribusi pada Kawasan Kelola masyarakat dan kawasan lindungKawasan yang telah diberikan hak pemanfaatan ruang (HTI dan Perkebunan)

Tabel 2. Distribusi Titik Api Berdasarkan Penguasaan Lahan



Titik Api pada konsesi Perusahaan

Tabel 3 Distribusi Titik Api pada jenis konsesi

Dari tabel 3 dapat kita lihat bahwa titik api terbanyak dijumpai pada konsesi HTI, yaitu sekitar 20.353 atau sekitar 35,66% sedangkan pada konsesi perkebunan sebanyak 14395 titik api atau 25,22%.

Tabel 5. Sepuluh titik api terbanyak pada konsesi perkebunan dari 157 perkebunan yang terdeteksi mempunyai titik api

Penyebab Kebakaran Lahan Gambut

Pengelolaan lahan gambut pada umumnya dilakukan dengan cara membuat kanal sebagai upaya pengeringan lahan tersebut untuk ditanami tanaman pertanain, perkebunan maupun kehutanan. Akibat dari pembuatan kanal ini maka akan terjadi penurunan muka air pada kawasan gambut. Pada musim kemarau terjadi kekeringan pada permukaan gambut, sedangkan gambut dengan kadar air rendah akan sifatnya sangat mudah terbakar karena mempunya kandungan karbon yang cukup tinggi.

Kawasan Rawan Bencana

Kalau dilihat dari pemakaian istilah “kebakaran hutan” kuranglah tepat. Yang tepat adalah “pembakaran hutan”. Kenapa? karena istilah pertama cenderung menghasilkan perngertian ketidaksengajaan dalam kejadian kebakaran. Padahal dengan kondisinya yang seperti itu, hutan, sangatlah tidak mungkin menciptakan kondisi dimana api dapat menyala secara alami. Olah karenanya, “pembakaran hutan” merupakan istilah yang sangat tepat. Dan yang dapat mengintervensi segitiga api adalah manusia.

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan karakteristik lahan yang sama setiap tahun. Beberapa dampak yang ditimbulkan diantaranya:

Box 2. Beberapa Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan antara lain:

Kawasan bergambut yang setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan menunjukkan bahwa kawasan tersebut telah gagal dikelola sebagai kawasan budidaya. Melihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan sudah seharusnya dilakukan penanggulangan menyeluruh terhadap kebakaran ini dalam rencana tata ruang provinsi dengan menetapkan kawasan rawan kebakaran ini sebagai kawasan rawan bencana.


Kesimpulan:

• Munculnya bencana asap di riau setiap tahun (periode 2000-2008) diakibatkan oleh izin pemanfaatan ruang yang diberikan terhadap perusahaan besar yang ada di provinsi riau dengan kontribusi titik api berjumlah sekitar 34748 atau 60,88%.
• Kebakaran Terjadi Akibat degradasi lingkungan sebagai akibat dari pemberian izin pemanfaatan ruang pada kawasan yang berkategori lindung menurut kepres 32 tahun 1990, PP 47 tahun 1997 dan PP 26 tahun 2008.
• Jumlah Titik api yang menimbulkan asap berada pada kawasan bergambut pada periode 200-2008 dengan jumlah titik api 39.813 atau 69,76% dari total titik api.
• Penyebab dari kebakaran pada kawasan bergambut terjadi karena pembuatan drainase skala besar, sehingga mengganggu keseimbangan hidrologi pada kawasan gambut pada musim kemarau.
• Terjadinya kebakaran berulang setiap tahun mengindikasikan bahwa pengelolaan kawasan bergambut gagal dikelola sebagai kawasan budidaya.
  

Saran:

• Kawasan bergambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih harus ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebagaimana yang diamanatkan Kepres No 32 Tahun 1990 dan PP 26 tahun 2008.
• Kawasan Bergambut yang rawan terbakar atau terjadi kebakaran berulang setiap tahun sebaiknya ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana dalam Rencana tata ruang Provinsi maupun kabupaten, serta dilakukan pemulihan fungsi hidrologi dengan menutup kanal kanal yang terdapat pada kawasan tersebut.
• Seluruh Izin Pemanfaatan ruang yang berada pada kawasan bergambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih harus dicabut perizinannya sesuai dengan amanat UU no 26 tahun 2007.
• Kawasan budidaya yang berada pada kawasan bergambut yang kurang dari 3 meter, harus dikelola dan diawasi dengan ketat.
• Melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan baik secara sengaja ataupun akibat dari kelalaian pengelolaan.
• Menghentikan sementara (moratorium) aktifitas konversi lahan gambut serta melakukan riset dan pembuatan peta lahan gambut yang boleh dikonversi atau harus dilindungi sebagai kawasan bergambut atau kawasan rawan bencana.
  

Daftar Pustaka:

1. http://www.detiknews.com/read/2009/02/18/154817/1086819/10/pemprov-riau-nilai-kebakaran-hutan-tidak-disengaja
2. Kepres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
3. PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
5. http://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran_liar
6. Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2001-2015
7. Data Hotspot November 2000 sampai Juli 2008 satelit Modis (terra dan Aqua)

Pelopori Petani Miliki Kebun Sendiri

Jumat, 13/02/2009 | 12:23 WIB 

KOTAJAMBI-Hingga saat ini, tingkat kesejahteraan hidup petani masih jauh dibawah standar. Padahal, ada program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Meski begitu, sejauh ini belum bisa mengangkat harkat dan martabat petani Jambi. 

Isya karim, Ketua Yayasan Jambi Factual melalui Humas Yayasan Jambi Factual Sumardi As mengatakan, pihaknya mempunyai terobosan untuk memperbaiki nasib belasan ribu anggota kelompok tani yang tersebar di sembilan Kabupaten dan satu kota, yang telah bergabung dalam Yayasan Jambi Factual.

Untuk memperbaiki kehidupan petani itu, menurut dia, pihaknya telah menempuh berbagai upaya seperti mencari lahan untuk dijadikan areal perkebunan, dan saat ini sudah berhasil memperoleh 6.000 hektar di Desa Pemunduran, Kecamatan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi. “Lahan ini sudah siap digarap,”katanya. 

Ia mengatakan, program pemberdayaan petani ini mengacu pada Permenhut No 23 Menhut–11/2007, yang antara lain menyebutkan, bahwa hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan petani dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan pola silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Bertolak dari itu, kata Sumardi, yayasan yang bergerak dibidang usaha perkebunan, perdagangan umum, pengadaan barang dan jasa serta koperasi simpan pinjam, tergerak dan mengajak para petani untuk bisa punya kebun sendiri. 

“Kita prihatin melihat kehidupan petani yang menderita akibat tingginya harga ditengah kondisi sulit, oleh sebab itu perlu diperjuangkan kesejahteraannya,”katanya lagi.

Sumardi juga menambahkan, ribuan hektar lahan yang didapat dari eks HPH tersebut, dalam waktu dekat akan ditanamani kelapa sawit dan coklat yang di koordinir secara propesional. “Kita usahakan kebun itu akan menjadi milik petani setelah akad kreditnya lunas. Saat ini, kita sudah mengantongi ijin dari instansi terkait,”pungkasnya. (Infojambi.com/HR)
http://infojambi.com/content/view/4338/103/lang,/

Mentan Keluarkan Aturan Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Selasa, 17 Februari 2009 15:20 WIB
Penulis : Andreas Timothy
JAKARTA--MI: Menteri Pertanian Anton Apriantono telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 14/Permentan/PL.110/2/2009 
mengenai Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. 

Menurut Mentan, pemanfaatan lahan gambut dapat meningkatkan produksi dan budidaya kelapa sawit sekaligus memelihara kelestarian fungsi lahan gambut. "Penggunaan lahan gambut akan lebih banyak manfaatnya dibanding kerusakan yang ditimbulkan," jelas Mentan di Jakarta, Selasa (17/2). 

Anton menjelaskan, pada prinsipnya pemanfaatan lahan gambut harus memenuhi beberapa kriteria. Syarat itu antara lain diusahakan pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya, ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter. Demikian pula dengan substratum tanah mineral di bawah gambut bahan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam. Sedangkan tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang) dan tingkat kesuburan tanah gambut eutropik. 

"Yang kita perlu perhatikan adalah perlu adanya pengawasan dan kontrol terhadap pemanfaatan lahan gambut. Ini karena di tingkat lapangan tidak mudah memastikan kriteria-kriteria tersebut telah dipatuhi," terangnya. (*/OL-03)

Harga Getah Karet dan TBS Sawit Naik

Rabu, 18 Pebruari 2009 08:00

Dua komoditas unggulan perkebunan Riau harganya terus fluktuatif. Pekan ini harga getah karet dan TBS kelapa sawit naik, meski tipis.

Riauterkini-PEKANBARU- Harga dua komoditas unggulan perkebunan Riau pekan ini mengalami kenaikan tipis. Getah karet yang selama tiga pekan terpaku pada harga Rp 10.500 perkilogram sampai pintu pabrik, pekan ini sedikit terdongkrak.

Menurut data Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Riau, pekan ini harga getah karet dengan presentase di atas 90 persen sampai pintu pabrik naik Rp 500 perkilogram menjadi Rp 11.000 perkilogram.

Sementara harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga TBS Dinas Perekebunan Riau, Selasa (17/2/09) mengalami kenaikan lagi dengan kisaran Rp 122,38 perkilogram. Misalnya untuk TBS dari tanaman sawit berbibit unggul dengan usia 3 tahun ke atas semula Rp 826,72 menjadi Rp 914,22 perkilogram. Demikian juga dengan harta TBS dari tanaman berusia 10 tahun ke atas semula 1.248,66 menjadi Rp 1.278,36 perkilogram. Kenaikan harga TBS di tingkat petani berbanding lurus dengan harga CPO di pasar dunia. Informasi dari Dinas Perkebuan Riau harga CPO di pasar dunia pekan ini CPO di pasar dunia semula Rp 5.696.53 menjadi Rp 6.233,85 perkilogram. Sedangkan kernel justru turun dari Rp 2.248,66 menjadi Rp 2.396,31 perkilogram.***(mad)

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=22947

HUTAN SIBERUT DIINCAR PENGUSAHA SAWIT

Seluas 15.200 Ha lahan yang ada di Pulau Siberut akan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit oleh PT. Siberut Golden Plantation Pratama. 

Ini berdasarkan surat pertimbangan teknis ketersedian lahan yang dikeluarkan Kepala Dinas Mentawai “Samuel Panggabean bernomor: 522.3/199/Hut-Mtw/2008. areal lahan ini diantaranya kawasan hutan produksi (HP) dan bukan kawasan mangrove yaitu 10.800 Ha, yang berada pada hutan peruntukkan Konservasi (HPK) 9.700 Ha, dan areal Penggunaan Lain (APL) 1.800 Ha. 

“Dalam hal ini Dinas Kehutanan menjelaskan status lahan yang akan dimohon dan ini tergantung dari masyarakat” kata Fu’ad, Pelaksana Harian Kasi Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Mentawai pada acara sosialisasi PT. Siberut Golden Plantation dengan kepala desa dan BPD serta dusun di Kecamatan Siberut Utara pada tanggal 10 Desember 2008 yang lalu. 

Ditambahkan Fu’ad, dalam areal tanah yang dimohon tersebut ada yang masuk areal garapan PT. SSS dan juga dalam areal konservasi, termasuk lokasi pantai Sikabaluan sebagai lokasi reboisaso penanaman pohon cemara. “Hutan konservasi tidak tertutup kemungkinan untuk dimanfaatkan ke hal lain”, tambahnya. 

Sementara pihak PT. Siberut Golden Plantation Pratamam menyatakan keseriusannya untuk membuka perkebunan sawit di pulau Siberut dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga akan menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek perkebunan tersebut. 

“Kita dalam hal ini tidak main-main dan serius karena ini banyak dampak positifnya bagi masyarakat,” Kata Jamal, Direktur PT. Siberut Golden Plantation Pratama. 

Luasan areal perkebunan sawit yang dimohonkan oleh PT. Siberut Golden Plantation Pratama ini nantinya akan dinilai secara maksimal oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mentawai, apakah areal ini akan bertambah atau berkurang. Ini akan dilihat nantinya dari peta dan peninjauan ke lokasi. Bila mana dalam areal tersebut masuk areal perusahaan kayu yang sedang beroperasi seperti PT. SSS, maka pihak perkebunan akan menyelesaikan hal ini langsung dengan pihak PT. SSS. 

Dalam acara sosialisasi ini, Sekretaris Camat Siberut Utara, Ikral mengharapkan agar masyarakat dapat menilai dan menerima investor yang ingin menanamkan modalnya di Pulau Siberut untuk kesejahteraan masyarakat. 

“Tanpa adanya perusahaan disini kita tidak akan berkembang,” jelasnya dalam pembukaan acara mewakilik Camat Siberut Utara yang berhalangan hadir karena urusan penting. 

Sumber : Puailiggoubat No 158, 15 – 31 Desember 2008

Ratusan Hektare Perkebunan Terbakar

Selasa, 17 Februari 2009 , 07:41:00
BUKITKAPUR (RP) - Ratusan hektare lahan perkebunan milik masyarakat di Jalan Damai RT 20, kelurahan Bagan Besar habis dilalap si jago merah. Api yang di duga berasal dari wilayah Bukit Timah itu, membuat para petani perkebunan karet dan kelapa sawit harus membentuk tim siaga satu demi mencegah perkebunan mereka dilalap api.

Mulai dari Ahad (15/2) hingga Senin (16/2), sekitar 80 kepala keluarga terlihat sibuk memadamkan kobaran api yang telah merambah ke wilayah perkebunan mereka dengan mengunakan mesin Robin. Namun, upaya itu tidak semaksimal sehingga mereka harus merelakan harta benda yang merupakan sumber rezeki mereka hangus terbakar. Dikarenakan sulitnya mendapatkan sumber air untuk memadamkan api.

Walaupun bantuan dari Pemerintah Kota Dumai dengan menurunkan mobil kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja tepat pada waktunya, namun tidak bisa berbuat banyak, karena kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi. Selain jalan sempit, petugas juga takut akan hal-hal negatif, yakni dikelilingi api. Namun, Satpol PP tetap ambil andil dengan menurunkan mesin apung dengan bersumber air dari drainase-drainse lumpur di sekitar lahan terbakar.

Pantauan RPG, Ahad dini hari hingga Senin (16/2), terlihat sekitar 80 kepala keluarga dari masyarakat yang terdiri dari pemilik lahan hingga para pekerja, siaga mengantisipasi kebakaran agar tidak sampai ke lahan di Jalan Damai RT 20 tersebut. Tapi apa boleh buat, usaha itu terlihat sia-sia karena api semakin membesar serta laju dibawa angin di atas lahan perkebunan yang sebagian masih ditumbuhi ilalang. Meski mereka sudah hampir 24 jam berada dilokasi, tetapi tidak bisa berbuat banyak dalam menjelamatkan perkebunan.

Sunar dan Anas hanya bisa melelapkan matanya sekaligus menelan air ludah ketika kebunnya habis dilalap api. ‘’Ini mungkin cobaan, tetapi diharapkan cobaan tidak sampai menghabiskan semua yang dimiliki,’’ kata mereka berdua sambil duduk di ketebalan asap.

Dibalik ketebalan asap tersebut, terlihat Kapolsek Bukit kapur AKP M Nazif, Camat Fauzi Efrizal MSi serta Sekcam Satrio Wibowo MSi melaksanakan pemadaman api yang berada di bibir jalan, agar tidak merembat ke berbagai wilayah lainya.(anw/rpg)

http://www.riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=485

Jambi Tertinggi di Pulau Sumatera

Selasa, 17 Februari 2009 | 01:12 WIB 

Jambi, Kompas - Meski sempat melewati masa krisis ekonomi pada triwulan keempat tahun 2008, Jambi masih memperoleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhannya sepanjang tahun lalu bahkan tertinggi di antara semua provinsi di Sumatera.

Indikator pertumbuhan ekonomi Jambi melalui produk domestik regional bruto pada 2008 mencapai 7,16 persen dibandingkan tahun 2007 dan di atas pertumbuhan rata-rata di Sumatera yang mencapai 4,65 persen. Peningkatan ini didukung oleh semua sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 23,88 persen.

”Pertumbuhan ekonomi Jambi tetap positif walau melalui krisis menjelang akhir tahun lalu,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Dyan Pramono Effendi dalam jumpa pers di Jambi, Senin (16/2).

Pada triwulan keempat, saat krisis terjadi, ada enam sektor yang mengalami pertumbuhan tetap positif, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; listrik gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; dan jasa-jasa. Sedangkan tiga sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; serta keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Pertumbuhan negatif pada industri pengolahan diduga didorong terjadinya penurunan minat beli dunia yang mengakibatkan ekspor anjlok. Sektor keuangan, yang sempat mengalami pertumbuhan tinggi pada tiga triwulan sebelumnya, juga mengalami negatif diduga akibat krisis.

Jatuhnya harga sawit dan karet membuat banyak petani tak mampu membayar bunga kredit ke bank. Kalangan eksportir tak mampu membayar bunga pinjaman. Minat terhadap usaha persewaan dan jasa perusahaan diduga juga menurun. (ITA)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/17/0112599/jambi.tertinggi.di.pulau.sumatera

Subulussalam Undang Investor Sawit

Senin, 16 Februari 2009 | 00:12 WIB 

Banda Aceh, Minggu - Pemerintah Kota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengharapkan kehadiran pengusaha membangun minimal enam pabrik pengolahan kelapa sawit di daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Singkil itu.

”Sesuai dengan luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada, kami memprediksi minimal diperlukan enam unit pabrik pengolahan kelapa sawit untuk menampung produk komoditas petani daerah ini,” kata Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Subulussalam Faisal di Banda Aceh, Minggu (15/2).

Luas areal perkebunan sawit rakyat Subulussalam sekitar 31.000 hektar, dengan produksi tandan buah segar sebanyak 400.000 ton per tahun. Kini hanya satu unit pabrik pengolahan kelapa sawit yang menampung hasil panen petani, sementara tandan buah segar yang tidak tertampung terpaksa diangkut ke luar daerah.

”Satu unit pabrik pengolahan kelapa sawit tidak mungkin menampung produksi sawit masyarakat daerah ini karena kemampuannya terbatas. Tidak tertutup kemungkinan terjadi permainan harga apabila produksi sawit masyarakat lebih banyak. Ini yang dialami para petani Subulussalam,” katanya.

Kehadiran pengusaha untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit tentu akan membawa dampak positif dan saling menguntungkan.

Petani mudah memasarkan hasil sawit, sedangkan pengusaha bisa membantu rakyat dan pemerintah juga dapat memperbesar penerimaan pendapatan asli daerah. (MAR/ANTARA)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/16/0012049/subulussalam.undang.investor.sawit

Dua Sektor Masih

Pasar Modal
Senin, 16 Februari 2009 | 00:39 WIB 

Jakarta, Kompas - Kenaikan harga saham-saham sektor perkebunan dan pertambangan pada pekan lalu diperkirakan masih akan terus berlanjut pada pekan ini.

Selain dipengaruhi harga komoditas yang cenderung meningkat, pilihan investor terhadap saham pertambangan dan perkebunan juga dipicu oleh kekhawatiran mengakumulasi saham-saham sektor lainnya, khususnya saham perbankan.

”Saham perkebunan dan pertambangan masih akan mendominasi perdagangan saham sepekan ke depan. Apalagi jika harga minyak dan CPO meningkat,” kata Direktur Kapita Sekurindo Haryajid Ramelan, Minggu (15/2) di Jakarta.

Jika penguatan terhadap saham-saham pertambangan dan perkebunan cukup signifikan, Haryajid memperkirakan, saham-saham di kedua sektor itu berpotensi menjadi penggerak indeks. Saham-saham di kedua sektor itu memiliki kapitalisasi pasar relatif besar.

Bila digabung, kapitalisasi pasar saham-saham di sektor pertambangan dan perkebunan mencapai Rp 174 triliun. Jumlah tersebut merupakan 16,2 persen dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, yang mencapai Rp 1.074 triliun.

Akhir pekan lalu, harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) meningkat 2,57 persen, sedangkan harga minyak mentah jenis light sweet di York Mercantile Exchange untuk pengiriman bulan Maret 2009 meningkat tajam sebesar 3,53 dollar AS, menjadi 37,51 dollar AS.

Meningkatnya harga minyak yang relatif tinggi itu di luar perkiraan para pemangku kepentingan minyak. Sebelumnya, para pedagang akan menandatangani kontrak penjualan untuk bulan Maret, dan kemudian kembali membeli pada bulan April sampai Juli 2009.

”Hari Jumat rencana itu berubah,” kata Phil Flynn dari Alaron Trading Corporation.

Haryajid memperkirakan, saham-saham sektor perkebunan dan pertambangan masih akan dilirik para investor.

Hal itu, kata Haryajid, karena para investor belum memiliki acuan atau data untuk mulai membeli saham-saham sektor lainnya.

Masih khawatir

Dalam sepekan ini, para investor diperkirakan masih akan menahan diri untuk membeli saham-saham perbankan.

Sampai saat ini, kata Haryajid, investor masih khawatir terhadap kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit.

Hal itu dilandasi penilaian terhadap sikap perbankan yang belum juga menurunkan suku bunga kredit, sekalipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan dari 8,75 persen menjadi 8,25 persen pada awal Februari.

Selain itu, para investor juga khawatir terhadap kemungkinan meningkatnya rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) perbankan, menyusul turunnya daya beli masyarakat.

Perbankan syariah

Namun, terhadap saham perbankan yang memiliki basis cukup kuat di sektor pembiayaan syariah dan kredit mikro, sikap investor berbeda. Masih ada peluang investor saham-saham perbankan tersebut dibeli investor.

Haryajid menilai, perbankan yang memiliki lini bisnis yang kuat di pembiayaan syariah dan kredit mikro lebih siap menghadapi kondisi perekonomian yang bergolak seperti saat ini.

Kepala Riset Recapital Securities Poltak Hotradero memperkirakan, perdagangan saham selama sepekan ini belum akan marak.

Menurut dia, investor masih cenderung menunggu keluarnya laporan keuangan emiten. Laporan itu akan menjadi landasan bagi investor untuk berinvestasi di pasar saham.

Investor, lanjut Poltak, ingin mengetahui berapa tingkat eksposur masing-masing emiten terhadap kerugian selisih kurs menyusul turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Baik Poltak maupun Haryajid memperkirakan, pergerakan indeks saham bursa dalam negeri selama sepekan ini masih akan dipengaruhi kondisi bursa regional dan global. (AP/REI)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/16/00392893/dua.sektor.masih

BENIH SOCFINDO DIPALSUKAN

Benih sawit "Socfindo" merupakan salah satu benih sawit yang memiliki kualitas unggul di Indonesia. Andapun bisa mendapatkannya dengan cara memesan langsung dari PT. Socfindo yang berlokasi di Medan. Namun dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Persetujuan Penyeluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) dari Dinas Perkebunan Propinsi atau Kabupaten dimana lokasi kebun berada. 

Namun hati-hati ketika ada oknum yang menawarkan benih yang diklaim asal PT. Socfin Indonesia. Entah dengan dalih apapun, serta dengan segala perlengkapan seperti sertifikat atau label dari Socfindo, maupun dengan bukti pemesanan dari Socfindo, dipastikan benih tersebut tidak jelas asal usulnya. Alias "benih palsu". 

Modus yang pernah terjadi, oknum-oknum pemasar "benih palsu" mengaku sebagai "orang dalam" PT. Socfin Indonesia. Atau karyawan dari perusahaan swasta yang ingin menawarkan "benih Socfindo miliknya" yang tidak jadi ditanam, dengan berbagai alasan. Atau memasarkannya benih atau bibit PT. Socfind palsu tersebut via internet. 

PT. Socfindo tidak pernah memasarkan benih melibatkan orang ketiga. Dan untuk mendapatkannyapun si calon konsumen harus mengikuti prosedur sesuai dengan aturan pemerintah (lihat prosedur pemesanan benih di blog ini). 

Jangan sampai Anda menjadi korban hanya gara-gara berambisi mendapatkan benih milik PT. Sofindo. Anda harus selalu waspada, karena pada tahun 2008 yang lalu, berhasil dibongkar dua kasus peredaran benih sawit ilegal dengan memalsukan label benih Socfindo. Hebatnya oknum-oknum tersebut mampu membuat dokumen jaminan benih hampir mirip dengan yang asli. 

Pada kasus yang pertama benih rencananya akan dikirim dari Pekanbaru ke Balikpapan, yang kemudian tertanggap di Bandara Udara di Balikpapan, pada pengiriman yang ketiga (pada pengiriman pertama dan kedua lolos) yang terungkap pada awal tahun 2008. Sedangkan kasus 
lainnya benih akan dikirim dari Medan ke Kendari yang kemudian tertangkap di Bandara Polonia pada akhir tahun 2008. 

Korban dalam kasus ini keduanya adalah perusahaan swasta. Benih yang bakal dikirim konon berjumlah puluhan ribu kecambah. Para pelaku pengedar benih yang tertanggap saat ini sedang menghadapi proses hukum. 

Namun bisa jadi kasus serupa masih banyak terjadi dan belum terunggkap. Bahkan mungkin dengan modus-modus baru yang bisa memperdaya calon konsumennya. Tentu saja bisnis benih palsu akan terus ada selama permintaan benih masih tetap tinggi. 

Bayangkan saja, untuk mendapatkan benih palsu sang oknum hanya perlu mengeluarkan biaya pengumpulan buah sawit yang berjatuhan di kebun-kebun produksi. Dengan biaya yang sangat kecil tentu saja margin yang diperoleh sangat besar, apalagi jika benih dijual seharga benih yang 
legal (berkisar antara Rp. 6000 s/d 12.000), maka si pemalsu mendadak jadi jutawan dengan cara mudah. 

Untung benih Socfindo palsu tersebut tidak sampai ditanam, kalau sempat digunakan maka kedua perusahaan tersebut akan rugi besar. Karena produktivitas tanaman bakal 50 persen lebih rendah dari tanaman yang diperoleh dari benih unggul bermutu, yakni hanya bisa mencapai 15 ton Ton/ha/thn. 

Oleh sebab itu, meskipun benih sawit sedang sulit diperoleh dan harus menunggu untuk mendapatkan benih dari sumber benih sawit, akan lebih baik menunggu, atau mencoba cara lain, seperti impor benih. Ini akan lebih baik dari pada mengambil resiko mendapakan benih dari orang ketiga atau jalur tidak resmi.

Sumber: http://pengawasbenihtanaman.blogspot.com/

Warga Karmen Masih Duduki Polres Sarolangun

Senin, 02/02/2009 | 00:00 WIB 

SAROLANGUN – Hingga Minggu (1/2/09), masyarakat Karang Mendapo (karmen) masih menginap di kantor polres Sarolangun menunggu kejelasan tentang nasib Kades mereka, yang ditahan sejak Kamis (29/1/09). Dari pantauan infojambi.com, ada 500 warga Karmen yang melakukan demo dan bertahan di polres Sarolangun. Sebagian masyarakat masih melakukan pendudukan lahan dan panen lahan sawit yang diduduki di konsesi PT. Kresna Duta Agroindo (KDA), Sinar Mas Group.

Arif Munandar, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, mengklarifikasi beberapa media yang memuat berita yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Kata dia, saat ini pihak polres tidak dapat menerima fakta secara obyektif yang disampaikan warga terhadap persoalan kades ini, salah satunya kesepakatan desa sesuai tanggal 20 juli 2009 untuk mengembalikan uang hasil panen dari Koperasi Tiga Serumpun sebagai alpalis PT.KDA. 

Menurut Arif, Kades hanya menjalankan amanat dari warga Karang Mendapo, namun upaya pengembalian ditolak oleh Koperasi Tiga Serumpun (Bobi, ketua koperasi). Lalu, beberapa panggilan secara formal dan informal kepada pihak koperasi tiga serumpun dan PT.KDA tidak pernah ditanggapi serius oleh pihak tersebut. 

“Berbagai upaya inflitrasi yang dilakukan oleh pihak koperasi Tiga Serumpun dan PT.KDA melalui beberapa orang desa yang pro-perusahaan melakukan pelaporan kepada polres Sarolangun. Juga berupaya untuk memperlemah perjuangan masyarkat desa Karang Mendapo terhadap PT.KDA yang merampas hak-hak masyarakat Karmen atas ruang hidup mereka,” jelasnya.

Saat ini, sambung Arif, masyarakat membuat sekitar 800 surat pernyataan yang menegaskan tentang hasil kesepakatan rapat desa untuk pengembalian uang hasil panen dari perusahaan tersebut. Hal itu disebabkan masyarakat telah melakukan pengambil-alihan lahan yang bermitra dengan perusahaan tersebut.

Arif menambahkan, masyarakat Desa Karang Mendapo juga menyesalkan sikap polres dan polda jambi yang tidak kooperatif terhadap laporan masyarakat sebelumnya, terkait masalah pendudukan lahan, yakni pertama masalah intimidasi dan teror terhadap kades, pelemparan rumah kades, kedua, masalah penganiayaan, salah satu warga yang menduduki lahan. Lalu ketiga, penembakan masyarakat Karang Mendapo yang sedang melakukan panen di lahan tersebut.

“Atas masalah ini, masyarakat akan menggugat balik pelapor yang merekayasa dan menafikan kesepakatan seluruh masyarakat desa Karang Mendapo. Selain itu juga meminta kepada pihak kepolisian untuk berlaku adil terhadap masalah ini,” jelas Arif. (www.infojambi.com joint with WALHI Jambi)

http://infojambi.com/content/view/4057/103/lang,/

Peta Perkebunan Sawit Riau Tahun 2006

Peta Perkebunan Sawit Riau Tahun 2006

Usut Tuntas Kebakaran Kebun K2i Di Sepahat Dumai

3 Februari 2009 - 09:57 WIB
Pekanbaru (RiauNews). Kebun kelapa sawit bagi kelurga miskin atau dikenal dengan nama kebun K2i yang barad di desa Sepahat Bengkalis kembali terbakar. Namun terbakarnya lahan kebun ini jadi tanda tanya bagi anggota DPRD Riau Azir Alimuddin, apakah terbakar atau sengaja terbakar.

" Saya ingin ada pengusutan tuntas tentang terbakarnya kebun tersebut, karena kebun ini tahun lalu terbakar sekarang kok bisa terbakar lagi, lagipula tidak sembarang yang bisa masuk kedalam kawasan kebun tersebut " katanya penduh tanda tanya, kepada RiauNews, Senin (01/02/2009) di DPRD Riau.

Untuk mengungkap kebakaran tersebut Azwir minta kepada Pemprov Riau untuk melakukan pengusutan dengan meminta bantuan pihak kepolisian, " Kita ingin pengusuatan tuntas, kalau terbakar kenapa, terus jika betul dibakar lakukan tindakan tegas terhadap pembakarnya," jelasnya.

Pengusutan tersebut peting, sebab pembangunan kebun yang berjalan ditempat tersebut sangat diharapkan dapat selesai oleh masyarakat yang tidak mampu, untuk dapat membantu hidup mereka agar lebih layak, apalagi pembangunan kebun tersebut menggunakan uang APBD yang merupakan uang rakyat," Jadi sekali lagi saya minta untuk diusut," pintanya.

Ditanya apa komisi B yang merupakan mitar Dinas Perkebunan, akan memanggil Disbun untuk mweminta penjelasan tentang terbakarnya kebun tersebut, Azwir manyatakan belum mengetahui sikap Komisi, " Namun kalau saya pribadi saya ingin panggil Disbun Riau meminta keterangan mereka dan progress dari kebun K2i di Riau sudah sejauh mana, Tapi coba tanya ketua komisi, sarannya.

Ketua komisi B Ruspan Aman ditempat yang sama tidak mau mengomentari hal tersebut katanya. 

Seperti diberitakan oleh media baru-baru ini kebakaran yang terjadi di desa Sepahat kecamatan Bukti Batu Bengkalis menghanguskan 1 haktar lahan kebun K2i. Ien

http://www.riaunews.com/v3/berita.php?act=full&id=1680

Harga Getah Karet Anjlok, TBS Sawit Naik Tipis

Selasa, 3 Pebruari 2009 14:50

Dua komoditas perkebunan di Riau mengalami beda nasib dalam harga. Jika TBS kelapa sawit naik tipis, maka harga getah karet anjlok signifikan.

Riauterkini-PEKANBARU- Para petani karet harus kembali menghadapi situasi sulit. Harga getah karet mengalami penurunan dratis. Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Riau, jika pada pekan lalu harga getah karet dengan kadar 95 persen sampai pintu pabrik Rp 12.000 perkilogram, maka pada pekan ini harganya anjlok menjadi hanya Rp 10.500 perkilogram.

Sementara harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga TBS Dinas Perekebunan Riau, Selasa (3/2/09) mengalami kenaikan sangat tipis. Sekitar Rp 3 perkilogram. Misalnya untuk TBS dari tanaman sawit berbibit unggul dengan usia 3 tahun ke atas semula Rp 803,09 menjadi Rp 806,75 perkilogram. Demikian juga dengan harta TBS dari tanaman berusia 10 tahun ke atas semula Rp Rp 1.122,84 menjadi 1.248,66 perkilogram. Kenaikan harga TBS di tingkat petani berbanding lurus dengan harga CPO di pasar dunia. Informasi dari Dinas Perkebuan Riau harga CPO di pasar dunia pekan ini CPO di pasar dunia Rp 5.548,18 perkilogram. Sedangkan kernel justru turun dari Rp 2.259,94 menjadi Rp 2.248,66 perkilogram.***(mad)