Senin, 26 Januari 2015 19:02 WIB
Kebun sawit
PEKANBARU, GORIAU.COM - Setelah melaksanakan proses sertifikasi Indonesia Suistainable Palm Oil (ISPO) untuk perusahaan perkebunan, pemerintah akan melaksanakan sertifikasi ISPO untuk petani swadaya sebagai langkah selanjutnya untuk pelaksanaan sertifikasi seluruh pelaku usaha perkebunan. Untuk pelaksanaan sertifikasi itu, Riau dijadikan oleh pemerintah pusat menjadikan Riau sebagai salah satu provinsi yang dijadikan pilot project sertifikasi ISPO petani swadaya. Survei itu dilaksanakan bulan Januari hingga Maret 2015.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher MS, disela pertemuan antara tim sertifikasi ISPO petani swadaya yaitu tim United Nations Development Program (UNDP) selaku penyandang dana sertifikasi, Dirjenbun, PT. Asian Agri, PT. Astra Agro Lestari.
Kadisbun Riau, Drs H Zulher MS, disela-sela pertemuan dengan tim sertifikasi yaitu tim United Nation Development Program (UNDP) sebagai penyandang dana, perwakilan Dirjenbun, PT. Asian Agri, PT Astra Agro Lestari di ruang kantornya, Senin (26/1).
''Sertifikasi ISPO untuk petani swadaya ini merupakan komitmen pemerintah kita kepada pasar global, karena sebagian turunan kelapa sawit yang kita jual itu berasal dari milik petani. Untuk sekarang ini kita mulai dengan Pilot Project untuk beberapa KUD. Hasil sertifikasi ini akan dijadikan rujukan untuk sertifikasi seluruh kebun petani ke depannya,'' ujar Zulher.
Salah satu syarat Sertifikasi ISPO yaitu KUD/Poktan itu harus binaan perusahaan perkebunan yang telah memperoleh sertifikasi ISPO. Hal itu dimaksudkan agar kualitas turunan kelapa sawit yang dijual ke pasar global telah sesuai dengan prinsip green industry yang termuat dalam materi ISPO. Untuk itu, Dirjenbun memutuskan KUD yang disertifikasi yaitu KUD Amanah Binaan PT Inti Indosawit Subur, KUD Mulia dan KUD Mulia Amanah binaan PT Sari Lembah Subur, KUD Tandan Batuah Binaan PT Kimia Tirta Utama.
Sementara itu tim UNDP, Herma Komara, mengungkapkan bahwa mereka optimis sertifikasi ini akan berjalan lancar. ''Kita berkomitmen untuk membantu CPO Indonesia bisa tembus ke pasar global. Petani sebagai salah satu pelaku usaha perkebunan tentu memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan industri ini nantinya. Bukti komitmennya, kita menyediakan anggaran untuk sertifikasi ini. jadi petani jangan khawatir tentang pembiayaan ini,'' ujar Herma.
Selain itu, Zulher menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan di Riau yang telah memiliki sertifikasi ISPO yaitu 22 perusahaan dan sedang proses sertifikasi ISPO yaitu 41 perusahaan. (rls)
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher MS, disela pertemuan antara tim sertifikasi ISPO petani swadaya yaitu tim United Nations Development Program (UNDP) selaku penyandang dana sertifikasi, Dirjenbun, PT. Asian Agri, PT. Astra Agro Lestari.
Kadisbun Riau, Drs H Zulher MS, disela-sela pertemuan dengan tim sertifikasi yaitu tim United Nation Development Program (UNDP) sebagai penyandang dana, perwakilan Dirjenbun, PT. Asian Agri, PT Astra Agro Lestari di ruang kantornya, Senin (26/1).
''Sertifikasi ISPO untuk petani swadaya ini merupakan komitmen pemerintah kita kepada pasar global, karena sebagian turunan kelapa sawit yang kita jual itu berasal dari milik petani. Untuk sekarang ini kita mulai dengan Pilot Project untuk beberapa KUD. Hasil sertifikasi ini akan dijadikan rujukan untuk sertifikasi seluruh kebun petani ke depannya,'' ujar Zulher.
Salah satu syarat Sertifikasi ISPO yaitu KUD/Poktan itu harus binaan perusahaan perkebunan yang telah memperoleh sertifikasi ISPO. Hal itu dimaksudkan agar kualitas turunan kelapa sawit yang dijual ke pasar global telah sesuai dengan prinsip green industry yang termuat dalam materi ISPO. Untuk itu, Dirjenbun memutuskan KUD yang disertifikasi yaitu KUD Amanah Binaan PT Inti Indosawit Subur, KUD Mulia dan KUD Mulia Amanah binaan PT Sari Lembah Subur, KUD Tandan Batuah Binaan PT Kimia Tirta Utama.
Sementara itu tim UNDP, Herma Komara, mengungkapkan bahwa mereka optimis sertifikasi ini akan berjalan lancar. ''Kita berkomitmen untuk membantu CPO Indonesia bisa tembus ke pasar global. Petani sebagai salah satu pelaku usaha perkebunan tentu memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan industri ini nantinya. Bukti komitmennya, kita menyediakan anggaran untuk sertifikasi ini. jadi petani jangan khawatir tentang pembiayaan ini,'' ujar Herma.
Selain itu, Zulher menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan di Riau yang telah memiliki sertifikasi ISPO yaitu 22 perusahaan dan sedang proses sertifikasi ISPO yaitu 41 perusahaan. (rls)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar