Ekspansi Lahan Sawit Tak Mungkin Serap 10 Juta Tenaga Kerja

Medan - Perluasan kebun kelapa sawit diyakini tidak akan mampu menyerap 10

juta tenaga kerja sebagaimana diharapkan pemerintah. Ekspansi lahan sawit

dinilai hanya akan menjadi ancaman yang serius bagi persoalan pangan dan

tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan.

Pernyataan itu dikemukakan dalam Deklarasi Nasional Satu Abad Kejahatan

Korporasi Sawit di Indonesia yang merupakan rumusan dari Konferensi

Alternatif Satu Abad Perkebunan Kelapa Sawit. Konferensi yang dihadiri 35

LSM dari seluruh Indonesia itu, berlangsung di Hotel Tiara, Jl. Cut Meutia,

Medan, Senin (28/3/2011).

Dalam pernyataan itu disebutkan, argumentasi bahwa lahan sawit akan menyerap

tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan merupakan suatu

kebohongan. Asumsi hitungan pemerintah dan koorporasi yang menyebutkan bahwa

20 juta hektar lahan perkebunan akan menyerap sekitar 10 juta buruh, sangat

jauh dari kenyataan.

"Fakta yang ditemukan di lapangan, dalam 100 hektar lahan sawit, hanya

menyerap sekitar 22 tenaga kerja sehingga dengan demikian 20 juta hektar

lahan sawit hanya menyerap 4,4 juta buruh," bunyi pernyataan yang dibacakan

secara bergantian oleh perwakilan organisasi yang antara lain berasal dari

Bitra Indonesia, Kontras Sumut, PBHI Sumut, Setara Jambi, JKMA Aceh,

Jikalahari Riau, Fokker LSM Papua, Green Peace, Sawit Watch dan Serikat

Petani Indonesia.

Mereka menyatakan, komersialisasi sawit di Indonesia yang dimulai sejak

1911, kini sudah bergerak ke arah kapitalisasi perkebunan melalui ekspansi

yang masif, terutama 10 tahun terakhir. Ekspansi itu dipicu tingginya

permintaan pasar global terhadap Crude Palm Oil (CPO), baik untuk

kepentingan produk bahan makanan, aneka produk kosmetik maupun energi.

Saat ini luas perkebunan sawit mencapai 7,9 juta hektar, dengan komposisi

pemilikan 65 persen dikuasai korporasi dan 35 persen nonkorporasi. Kekuatan

korporasi dalam kerangka ekspansi ini, memperoleh dukungan dari 10 bank

besar di dunia, antara lain World Bank dan Asia Development Bank (ADB) yang

mengakibatkan hilangnya hak hidup masyarakat dan terjadinya kerusakan hutan,

hancurnya ekosistem, krisis pangan dan air bersih, serta hancurnya budaya

kolektif masyarakat adat.

"Investasi korporasi hanya membawa derita bagi rakyat Indonesia, kerakusan

industri ekstraktif, telah mematikan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan merusak

hutan primer. Lebih dari 5.000 DAS yang ada di Kawasan Taman Nasional mati

akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit," kata mereka.

Pada bagian akhir deklarasi itu, disampaikan beberapa desakan yakni,

hentikan ekspansi perkebunan sawit, cabut UU No 18 Tahun 2004 tentang

Perkebunan, kembalikan tanah rakyat yang dirampas perkebunan koorporasi

perkebunan sawit, pemerintah harus menyediakan lahan untuk pertanian pangan,

mendesak kepada bank internasional, bank nasional, bank asing untuk

menghentikan kredit kepada koorporasi dalam rangka ekspansi sawit. Selain

itu juga mendesak agar dihentikan segera sistem perbudakan modren yaitu

buruh murah dalam bentuk buruh kontak, butuh harian lepas di industri

perkebunan kelapa sawit.

Usai membacakan deklarasi itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch Abetnego

Tarigan kepada wartawan menyatakan, pentingnya pencabutan UU No 18 Tahun

2004 tentang Perkebunan, karena UU ini menjadi alat untuk memenjarakan

rakyat. Sudah 202 orang rakyat terutama petani yang ditangkap polisi dengan

alasan UU tersebut.