Jum’at, 7 Mei 2010 14:37
Realisasi Klaster Kelapa Sawit Banyak Temui Hambatan
Meksipun telah dicanangkan, namun keberadaan Klaster kelapa sawit di Riau masih jauh untuk bisa diwujudkan. Sejumlah hambatan harus diatasi terlebih dahulu.
Riauterkini-PEKANBARU- Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau Feisal Qomar Karim mengungkapkan hasil pertemuan BPMPD 16 provinsi di Bali yang membahas kebijakan klaster berbagai komoditas yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Dari pembahasan tersebut, terungkap, sebuah kawasan baru bisa diwujudkan sebagai klaster jika seluruh prasarana pendukung tersedia dan didukung payung hukum yang pasti.
“Untuk dua kawasan klaster yang ada di daerah kita, kondisinya masih sangat jauh dari ideal. Sangat banyak hambatan yang belum teratasi sampai sekarang,” ujarnya menjawab riauterkini di kantornya, Jumat (7/5/10).
Sejumlah hambatan yang dimaksud, seperti ketersediaan infrastruktur dan energi. Di Dumai dan Kuala Enok, yang ditetapkan sebagai kawasan klaster kelapa sawit, sampai saat ini tak memiliki daya dukung infrastruktur dan juga energi. “Untuk energi bisa saja pihak swasta yang memenuhi sendiri, tetapi kalau untuk membangun jalan? Mana ada perusahaan yang mau,” tukasnya.
Selain itu, sebuah kawasan klaster hanya bisa terwujud jika ada daya dukung kebijakan, termasuk ketentuan yang menjadi jaminan tersediaan bahan baku. Sementara saat ini produk CPO di Riau sudah terpetakan untuk pasar ekspor. “Kalau tidak ada jaminan akan pasokan bahan baku, mustahil ada investor yang bersedia,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut Feisal mencontohkan keberhasilan Malaysia dalam membentuk klaster kelapa sawit. Negeri tetangga tersebut saat ini telah memiliki tiga klaster kelapa sawit yang sukses membuat berbagai produk turunan kelapa sawit, seperti minyak goreng, sabun, margarin dan produk lainnya. ***(mad)
Jumat, 07 Mei 2010
Cegah Konflik Lanjutan, Kemendagri Didesak Segera Tuntaskan Tata-batas Riau-Sumut
Jum’at, 7 Mei 2010 15:05
Cegah Konflik Lanjutan,
Kemendagri Didesak Segera Tuntaskan Tata-batas Riau-Sumut
Masalah tata-batas Riau-Sumut telah memicu konflik berdarah di Rohul, karena itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rohul mendesak Kemendgari menuntaskannya.
Riauterkini-PASIRPANGARAIAN-Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Desak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), secepatnya selesaikan masalah tapal batas Kabupaten Rohul, antara Desa Batangkumu dengan Desa Sungai Korang Padanglawas Sumatera Utara (Sumut).
Kadishutbun Rohul, Drs M.Munif M.Si, menanggapi aksi demo, Kamis (6/5/10), dalam keterangannya kepada Riauterkini mengaku, pihak Pemkab Rohul dan pihak Propinsi Riau, sudah berkali-kali melaporkan sengketa tata batas itu ke Mendagri, Gamawan Fauzi SH.MM. Namun tidak ada titik terang dan kabar menggembirakan hingga saat ini,
"Kita selalu dipersalahkan masyarakat, padahal wewenang tata batas propinsi, merupakan wewenang Mendagri," jelas M Munif, dikantornya, Jum'at (7/5/10).
Disinggung mengenai kawasan hutan lindung Mahato dan Hutan Produksi terbatas (HPT), yang semula luasnya sekitar 30.000 hektar. Pihaknya mengaku, hutan lindung Mahato dan HPT dulunya memang ada. Namun sekarang sudah menjadi perkebunan. Baik dikelola perusahaan, maupun dikelola oleh masyarakat.
"Kita sudah tidak mengetahui lagi mana hutan lindung. Karena sudah menjadi perkebunan. Sehingga kita minta Mendagri agar secepatnya selesaikan tata batas itu," harap Munif.
Dibeberapa kawasan yang ada diMahato. Informasi dari masyarakat Kecamatan Tambusai dan Tambusai utara. Hutan Lindung dan HPT, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Karena hutan lindung sudah berubah jadi perkebunan, bahkan sudah berdiri Pabrik Kelapa Sawit (PKS).***(zal)
Cegah Konflik Lanjutan,
Kemendagri Didesak Segera Tuntaskan Tata-batas Riau-Sumut
Masalah tata-batas Riau-Sumut telah memicu konflik berdarah di Rohul, karena itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rohul mendesak Kemendgari menuntaskannya.
Riauterkini-PASIRPANGARAIAN-Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Desak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), secepatnya selesaikan masalah tapal batas Kabupaten Rohul, antara Desa Batangkumu dengan Desa Sungai Korang Padanglawas Sumatera Utara (Sumut).
Kadishutbun Rohul, Drs M.Munif M.Si, menanggapi aksi demo, Kamis (6/5/10), dalam keterangannya kepada Riauterkini mengaku, pihak Pemkab Rohul dan pihak Propinsi Riau, sudah berkali-kali melaporkan sengketa tata batas itu ke Mendagri, Gamawan Fauzi SH.MM. Namun tidak ada titik terang dan kabar menggembirakan hingga saat ini,
"Kita selalu dipersalahkan masyarakat, padahal wewenang tata batas propinsi, merupakan wewenang Mendagri," jelas M Munif, dikantornya, Jum'at (7/5/10).
Disinggung mengenai kawasan hutan lindung Mahato dan Hutan Produksi terbatas (HPT), yang semula luasnya sekitar 30.000 hektar. Pihaknya mengaku, hutan lindung Mahato dan HPT dulunya memang ada. Namun sekarang sudah menjadi perkebunan. Baik dikelola perusahaan, maupun dikelola oleh masyarakat.
"Kita sudah tidak mengetahui lagi mana hutan lindung. Karena sudah menjadi perkebunan. Sehingga kita minta Mendagri agar secepatnya selesaikan tata batas itu," harap Munif.
Dibeberapa kawasan yang ada diMahato. Informasi dari masyarakat Kecamatan Tambusai dan Tambusai utara. Hutan Lindung dan HPT, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Karena hutan lindung sudah berubah jadi perkebunan, bahkan sudah berdiri Pabrik Kelapa Sawit (PKS).***(zal)
Berdemo, Masyarakat Rohul Desak Penuntasan Tata-batas Riau-Sumut
Kamis, 6 Mei 2010 16:25
Berdemo, Masyarakat Rohul Desak Penuntasan Tata-batas Riau-Sumut
Persoalan tata-batas Riau-Sumut telah memicu konflik berdarah di Rohul. Karena itu, dengan berunjuk rasa, masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pusat segera menuntaskannya.
Riauterkini-PASIRPANGARAIAN-Masyarakat Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, dan Barisan Muda Rokan Hulu (BMR), Kamis (6/5/10) sekitar pukul 11.00 Wib, dalam aksi demo di kota Pasirpangaraian. Mendesak Pemkab Rohul dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar secepatnya menyelesaikan tapal batas Sumatera Utara (Sumut) - Riau.
Tapal batas Sumut - Riau, antara desa Batang Kumu Tambusai dan Desa Sungai Korang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Sumut. Karena sejak tahun 1998 hingga saat ini belum selesai. Padahal sudah lama masyarakat Desa Batang Kumu ingin segera terselesaikan masalah tapal batas antara Propinsi Riau - Sumut. Sehingga masyarakat bisa hidup aman dan nyaman, serta tidak terjadi aksi anarkis seperti pembakaran rumah warga lagi.
Massa demo merupakan masyarakat Desa Batang Kumu sekitar 230 orang, dengan massa dari BMR sekitar 50 orang sebagai bentuk solidaritas, karena adanya tindakan anarkis dengan pembakaran rumah warga.
"Kita sebagai anak Rohul, tetap memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Apalagi adanya pembakaran rumah dan tindakan anarkis. Sehingga kita mengesalkan atas tindakan itu," tegas aktivis BMR, Maulana Syahputra alias Imul, kepada wartawan di sela-sela demo di taman kota Pasirpangaraian, Kamis (6/5/10).
Massa demo dalam orasinya ditaman kota, yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wib itu, mendesak Pemkab Rohul dan Mendagri agar secepatnya menyelesaikan tapal batas Riau - Sumut di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai. Apalagi dengan adanya pembakaran itu, sekitar 40 kepala keluarga (KK), saat ini belum berani pulang untuk memperbaiki rumahnya.
Selanjutnya massa long march menuju kantor Polres Rohul, dan meminta Kapolres Rohul, AKBP Drs Adang Suherman, memberikan pengamanan kepada korban pembakaran rumah. BMR juga menyesalkan, ketidaktahuan pihak Polres Rohul atas penolakan laporan dari masyarakat di Polsek Tambusai beberapa waktu lalu. Dan meminta Kapolres bertindak responsif dan profesional, sehingga tdk ada markus dijajaran Polres Rohul.
"Kita sudah menerima laporan itu dari Polsek Tambusai. Namun itu bukan wewenang kita. Tetapi untuk pengamanan, sudah kita lakukan. Bahkan saya sendiri pernah menginap didaerah konflik," tegas Kapolres Rohul, AKBP Drs Adang Suherman, menjawab pertanyaan dari orator massa di halaman kantor Polsek Rohul.
Kapolres Rohul, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, masalah tapal batas bukan wewenang polisi. Dan harus sesuai yuridiksi, dan harus diselesaikan dengan oleh pihak yang berwewenang. Apalagi dalam menentukan titik kordinat dan batas wilayah, pihaknya sama sekali tidak mengerti. Wewenang pihaknya hanya menjaga suasana agar tetap kondusif.
"Sejauh ini kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres Kabupaten Lawas Sumut. Jika ada tindak pidana, Polri akan tindak secara hukum yang berlaku," tegas Kapolres Rohul, Adang Suherman.
Dari kantor Polres Rohul, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, massa menuju kantor Bupati Rohul, dengan diangkut 4 buah mobil jenis colt diesel, dan diiringi puluhan sepeda motor, dan dikawal oleh pihak Polres Rohul.
Massa demo diterima oleh Asisten I Pemkab Rohul, Zulfikar Achmad SH.MH. Dalam orasinya, masyarakat mendesak pihak Pemkab Rohul, agar refleks dengan keadaan masyarakat. Sehingga secepatnya dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian meminta kepada Pemkab Rohul, agar mendesak Mendagri, untuk secepatnya menyelesaikan tapal batas Riau - Sumut, yang menjadi dilema.
Berdemo, Masyarakat Rohul Desak Penuntasan Tata-batas Riau-Sumut
Persoalan tata-batas Riau-Sumut telah memicu konflik berdarah di Rohul. Karena itu, dengan berunjuk rasa, masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pusat segera menuntaskannya.
Riauterkini-PASIRPANGARAIAN-Masyarakat Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, dan Barisan Muda Rokan Hulu (BMR), Kamis (6/5/10) sekitar pukul 11.00 Wib, dalam aksi demo di kota Pasirpangaraian. Mendesak Pemkab Rohul dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar secepatnya menyelesaikan tapal batas Sumatera Utara (Sumut) - Riau.
Tapal batas Sumut - Riau, antara desa Batang Kumu Tambusai dan Desa Sungai Korang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Sumut. Karena sejak tahun 1998 hingga saat ini belum selesai. Padahal sudah lama masyarakat Desa Batang Kumu ingin segera terselesaikan masalah tapal batas antara Propinsi Riau - Sumut. Sehingga masyarakat bisa hidup aman dan nyaman, serta tidak terjadi aksi anarkis seperti pembakaran rumah warga lagi.
Massa demo merupakan masyarakat Desa Batang Kumu sekitar 230 orang, dengan massa dari BMR sekitar 50 orang sebagai bentuk solidaritas, karena adanya tindakan anarkis dengan pembakaran rumah warga.
"Kita sebagai anak Rohul, tetap memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Apalagi adanya pembakaran rumah dan tindakan anarkis. Sehingga kita mengesalkan atas tindakan itu," tegas aktivis BMR, Maulana Syahputra alias Imul, kepada wartawan di sela-sela demo di taman kota Pasirpangaraian, Kamis (6/5/10).
Massa demo dalam orasinya ditaman kota, yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wib itu, mendesak Pemkab Rohul dan Mendagri agar secepatnya menyelesaikan tapal batas Riau - Sumut di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai. Apalagi dengan adanya pembakaran itu, sekitar 40 kepala keluarga (KK), saat ini belum berani pulang untuk memperbaiki rumahnya.
Selanjutnya massa long march menuju kantor Polres Rohul, dan meminta Kapolres Rohul, AKBP Drs Adang Suherman, memberikan pengamanan kepada korban pembakaran rumah. BMR juga menyesalkan, ketidaktahuan pihak Polres Rohul atas penolakan laporan dari masyarakat di Polsek Tambusai beberapa waktu lalu. Dan meminta Kapolres bertindak responsif dan profesional, sehingga tdk ada markus dijajaran Polres Rohul.
"Kita sudah menerima laporan itu dari Polsek Tambusai. Namun itu bukan wewenang kita. Tetapi untuk pengamanan, sudah kita lakukan. Bahkan saya sendiri pernah menginap didaerah konflik," tegas Kapolres Rohul, AKBP Drs Adang Suherman, menjawab pertanyaan dari orator massa di halaman kantor Polsek Rohul.
Kapolres Rohul, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, masalah tapal batas bukan wewenang polisi. Dan harus sesuai yuridiksi, dan harus diselesaikan dengan oleh pihak yang berwewenang. Apalagi dalam menentukan titik kordinat dan batas wilayah, pihaknya sama sekali tidak mengerti. Wewenang pihaknya hanya menjaga suasana agar tetap kondusif.
"Sejauh ini kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres Kabupaten Lawas Sumut. Jika ada tindak pidana, Polri akan tindak secara hukum yang berlaku," tegas Kapolres Rohul, Adang Suherman.
Dari kantor Polres Rohul, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, massa menuju kantor Bupati Rohul, dengan diangkut 4 buah mobil jenis colt diesel, dan diiringi puluhan sepeda motor, dan dikawal oleh pihak Polres Rohul.
Massa demo diterima oleh Asisten I Pemkab Rohul, Zulfikar Achmad SH.MH. Dalam orasinya, masyarakat mendesak pihak Pemkab Rohul, agar refleks dengan keadaan masyarakat. Sehingga secepatnya dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian meminta kepada Pemkab Rohul, agar mendesak Mendagri, untuk secepatnya menyelesaikan tapal batas Riau - Sumut, yang menjadi dilema.
"Kita sudah terima aspirasi masyarakat, dan akan kita sampaikan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah pusat," jelas Asiten I, Zulfikar Achmad, kepada massa demo.***(zal)
Kamis, 22 April 2010
Truk Sawit Picu Kerusakan
Rabu, 21 April 2010 | 04:07 WIB
Palembang, Kompas - Jalan provinsi sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Empat Lawang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan itu diduga kuat akibat meningkatnya volume truk kelapa sawit yang melintas dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi menuju ke Provinsi Lampung dan Bengkulu. Hal itu diperparah lagi dengan faktor hujan dan genangan air yang terjadi selama musim hujan tahun 2009-2010.
Menurut Armen (32), tokoh masyarakat dari Desa Jarai, Lintang, yang dikonfirmasi dari Palembang, Selasa (20/4), pihaknya mengeluhkan aktivitas truk kelapa sawit yang melintas di jalan provinsi dengan panjang sekitar 30 kilometer di Kabupaten Empat Lawang.
”Jumlah truk yang melintas ini terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan per hari bisa ratusan unit truk yang melintas. Kami warga Jarai merasa sangat terganggu dengan aktivitas truk- truk tersebut. Mohon pemerintah menertibkan,” kata Armen.
Warga merasa terganggu karena truk melintas secara rombongan. Satu rombongan terdiri dari 5 unit sampai 7 unit truk. Kendaraan itu melintasi Kabupaten Empat Lawang karena hendak menuju ke Provinsi Bengkulu dan Lampung, dari Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.
Armen berpendapat, warga Empat Lawang sebenarnya tidak banyak memperoleh manfaat dari truk kelapa sawit karena kendaraan itu hanya melintas. Keuntungan yang diraih hanya para pemilik warung sebab kendaraan itu selalu transit berhari-hari di sepanjang tepi jalan.
Pengamatan lapangan
Keluhan Armen tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan Kompas di lapangan pada Maret 2010. Saat itu, salah satu ruas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah dari Pagar Alam menuju Pendopo Lintang.
Kerusakan di jalan yang membentang sekitar 50 kilometer di areal perbukitan ini misalnya lubang jalan sedalam 0,5 meter dengan diameter bervariasi, kerusakan bahu jalan, dan gorong- gorong yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan genangan air hujan di sejumlah titik.
Lebar lajur jalan tampak terlalu sempit, atau sekitar 3 meter per lajur, dan tikungan tajam juga membahayakan pengguna jalan. Karena itu, para pengemudi sepeda motor dan mobil yang melintasi jalan ini perlu ekstra hati-hati.
Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri saat dikonfirmasi membenarkan kondisi jalan tersebut. Dia mengatakan, kerusakan jalan di Empat Lawang terjadi di sejumlah titik jalan milik pemerintah provinsi dan kabupaten. Salah satu ruas jalan kabupaten yang tingkat kerusakannya paling parah adalah di ruas Pagar Alam menuju Pendopo Lintang.
”Tahun ini kami sedang fokus untuk membenahi jalan tersebut. Namun, perbaikannya menunggu musim hujan selesai agar kualitas pengerjaan jalannya lebih awet. Saat ini ya terpaksa dibiarkan dulu seperti itu sembari menunggu musim hujan selesai,” kata Budi.
Empat Lawang juga hendak membuka sejumlah akses jalan baru menuju Bengkulu. (ONI)
Palembang, Kompas - Jalan provinsi sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Empat Lawang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan itu diduga kuat akibat meningkatnya volume truk kelapa sawit yang melintas dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi menuju ke Provinsi Lampung dan Bengkulu. Hal itu diperparah lagi dengan faktor hujan dan genangan air yang terjadi selama musim hujan tahun 2009-2010.
Menurut Armen (32), tokoh masyarakat dari Desa Jarai, Lintang, yang dikonfirmasi dari Palembang, Selasa (20/4), pihaknya mengeluhkan aktivitas truk kelapa sawit yang melintas di jalan provinsi dengan panjang sekitar 30 kilometer di Kabupaten Empat Lawang.
”Jumlah truk yang melintas ini terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan per hari bisa ratusan unit truk yang melintas. Kami warga Jarai merasa sangat terganggu dengan aktivitas truk- truk tersebut. Mohon pemerintah menertibkan,” kata Armen.
Warga merasa terganggu karena truk melintas secara rombongan. Satu rombongan terdiri dari 5 unit sampai 7 unit truk. Kendaraan itu melintasi Kabupaten Empat Lawang karena hendak menuju ke Provinsi Bengkulu dan Lampung, dari Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.
Armen berpendapat, warga Empat Lawang sebenarnya tidak banyak memperoleh manfaat dari truk kelapa sawit karena kendaraan itu hanya melintas. Keuntungan yang diraih hanya para pemilik warung sebab kendaraan itu selalu transit berhari-hari di sepanjang tepi jalan.
Pengamatan lapangan
Keluhan Armen tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan Kompas di lapangan pada Maret 2010. Saat itu, salah satu ruas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah dari Pagar Alam menuju Pendopo Lintang.
Kerusakan di jalan yang membentang sekitar 50 kilometer di areal perbukitan ini misalnya lubang jalan sedalam 0,5 meter dengan diameter bervariasi, kerusakan bahu jalan, dan gorong- gorong yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan genangan air hujan di sejumlah titik.
Lebar lajur jalan tampak terlalu sempit, atau sekitar 3 meter per lajur, dan tikungan tajam juga membahayakan pengguna jalan. Karena itu, para pengemudi sepeda motor dan mobil yang melintasi jalan ini perlu ekstra hati-hati.
Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri saat dikonfirmasi membenarkan kondisi jalan tersebut. Dia mengatakan, kerusakan jalan di Empat Lawang terjadi di sejumlah titik jalan milik pemerintah provinsi dan kabupaten. Salah satu ruas jalan kabupaten yang tingkat kerusakannya paling parah adalah di ruas Pagar Alam menuju Pendopo Lintang.
”Tahun ini kami sedang fokus untuk membenahi jalan tersebut. Namun, perbaikannya menunggu musim hujan selesai agar kualitas pengerjaan jalannya lebih awet. Saat ini ya terpaksa dibiarkan dulu seperti itu sembari menunggu musim hujan selesai,” kata Budi.
Empat Lawang juga hendak membuka sejumlah akses jalan baru menuju Bengkulu. (ONI)
24.970 Ha Sawah Menjadi Lahan Sawit
Rabu, 21 April 2010 | 04:16 WIB
Medan, Kompas - Sebanyak 24.970 hektar atau sekitar 12,3 persen dari seluruh lahan sawah nonirigasi yang ada di Sumatera Utara menghilang selama tahun 2008-2009. Kebanyakan lahan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Meskipun demikian, lahan sawah irigasi meningkat setelah pemerintah menggalakkan program pencetakan sawah baru di Sumut.
Hingga tahun 2009, tercetak sawah baru seluas 10.705 hektar. Dengan demikian, lahan sawah yang hilang mencapai 14.265 hektar atau 2,98 persen dari seluruh lahan sawah yang dimiliki Sumut.
”Kondisi ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, pemerintah berusaha mencetak sawah baru lewat dana APBN. Di sisi lain, sawah juga terkonversi menjadi lahan perkebunan, khususnya sawit,” tutur Kepala Sub-Bagian Program Dinas Pertanian Sumut Lusyantini, Selasa (20/4).
Salah satu penyebab besarnya konversi lahan persawahan menjadi lahan sawit adalah karena belum tersosialisasinya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian abadi.
Kebanyakan kabupaten/kota hingga saat ini belum mempunyai tata ruang yang melindungi lahan persawahan petani sehingga dengan mudah lahan bisa dikonversi menjadi kawasan penggunaan lain yang lebih menguntungkan secara ekonomis.
Ini disebabkan produktivitas padi lahan kering sangat rendah, mencapai 3 ton per hektar dengan masa panen 4-5 bulan. ”Varietas padi gogo unggul belum familier digunakan oleh petani,” lanjut Lusyantini.
Daerah-daerah yang memiliki kawasan padi kering terluas di Sumut adalah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Langkat.
Adapun lahan bukan pertanian, seperti rawa-rawa dan hutan negara, yang beralih menjadi lahan sawit mencapai 383.155 hektar hingga tahun 2009.
Dengan kemarau yang diperkirakan akan panjang tahun ini, Lusyantini memperkirakan, tahun ini kondisi pertanian akan lebih berat dibandingkan dengan tahun lalu. Sebagai contoh, anomali cuaca selama bulan Maret yang terjadi di Sumut menyebabkan 39,5 hektar lahan padi di Kecamatan Tarabitang, Humbang Hasundutan, dilanda banjir. Sementara di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, terjadi padi puso seluas 10 hektar.
Musim hujan di Sumut yang sudah mundur satu-dua bulan serta pergeseran masa tanam juga membuat realisasi tanam di beberapa daerah mulai terhambat.
Di Kabupaten Batubara, realisasi penanaman padi hingga bulan Maret baru 38,31 persen dari target, sementara di Humbang Hasundutan baru 43,77 persen, di Deli Serdang baru 45,82 persen, dan di Simalungun 73,12 persen. Di Sumut, realisasi penanaman padi baru 86,50 persen atau 112.000 hektar dari target 140.000 hektar.
Adapun realisasi tanaman kedelai baru 58,81 persen, sementara tanaman jagung 98,41 persen. Lahan yang sudah dipanen sejak Januari hingga Februari hingga kini belum bisa ditanami kembali. (WSI)
Medan, Kompas - Sebanyak 24.970 hektar atau sekitar 12,3 persen dari seluruh lahan sawah nonirigasi yang ada di Sumatera Utara menghilang selama tahun 2008-2009. Kebanyakan lahan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Meskipun demikian, lahan sawah irigasi meningkat setelah pemerintah menggalakkan program pencetakan sawah baru di Sumut.
Hingga tahun 2009, tercetak sawah baru seluas 10.705 hektar. Dengan demikian, lahan sawah yang hilang mencapai 14.265 hektar atau 2,98 persen dari seluruh lahan sawah yang dimiliki Sumut.
”Kondisi ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, pemerintah berusaha mencetak sawah baru lewat dana APBN. Di sisi lain, sawah juga terkonversi menjadi lahan perkebunan, khususnya sawit,” tutur Kepala Sub-Bagian Program Dinas Pertanian Sumut Lusyantini, Selasa (20/4).
Salah satu penyebab besarnya konversi lahan persawahan menjadi lahan sawit adalah karena belum tersosialisasinya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian abadi.
Kebanyakan kabupaten/kota hingga saat ini belum mempunyai tata ruang yang melindungi lahan persawahan petani sehingga dengan mudah lahan bisa dikonversi menjadi kawasan penggunaan lain yang lebih menguntungkan secara ekonomis.
Ini disebabkan produktivitas padi lahan kering sangat rendah, mencapai 3 ton per hektar dengan masa panen 4-5 bulan. ”Varietas padi gogo unggul belum familier digunakan oleh petani,” lanjut Lusyantini.
Daerah-daerah yang memiliki kawasan padi kering terluas di Sumut adalah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Langkat.
Adapun lahan bukan pertanian, seperti rawa-rawa dan hutan negara, yang beralih menjadi lahan sawit mencapai 383.155 hektar hingga tahun 2009.
Dengan kemarau yang diperkirakan akan panjang tahun ini, Lusyantini memperkirakan, tahun ini kondisi pertanian akan lebih berat dibandingkan dengan tahun lalu. Sebagai contoh, anomali cuaca selama bulan Maret yang terjadi di Sumut menyebabkan 39,5 hektar lahan padi di Kecamatan Tarabitang, Humbang Hasundutan, dilanda banjir. Sementara di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, terjadi padi puso seluas 10 hektar.
Musim hujan di Sumut yang sudah mundur satu-dua bulan serta pergeseran masa tanam juga membuat realisasi tanam di beberapa daerah mulai terhambat.
Di Kabupaten Batubara, realisasi penanaman padi hingga bulan Maret baru 38,31 persen dari target, sementara di Humbang Hasundutan baru 43,77 persen, di Deli Serdang baru 45,82 persen, dan di Simalungun 73,12 persen. Di Sumut, realisasi penanaman padi baru 86,50 persen atau 112.000 hektar dari target 140.000 hektar.
Adapun realisasi tanaman kedelai baru 58,81 persen, sementara tanaman jagung 98,41 persen. Lahan yang sudah dipanen sejak Januari hingga Februari hingga kini belum bisa ditanami kembali. (WSI)
Langganan:
Postingan (Atom)