Pasca Lebaran, Produksi Kelapa Sawit di Rohul Meningkat

Ahad, 26 September 2010 11:32

Perkebunn kelapa sawit menjadi sektor unggulan bagi masyarakat Kabupaten Rohul. Pasca Lebaran ini, produksi komoditas ini terus meningkat.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Produksi komoditas andalan Indonesia saat ini, yaitu buah kelapa sawit, perkebunan rakyat, di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dua pekan terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan, dibandingkan dengan dua pekan sebelumnya.

"Peningkatan hasil produksi perkebunan kelapa sawit, dalam dua pekan terakhir ini, mencapai 258.978 ton. Ini karena ada penundaan masa panen pasca lebaran kemarin," terang Agung Nugroho, Kepala Bidang Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Rohul, Ahad (26/9/10).

Kata dia, jumlah produksi kelapa sawit perkebunan rakyat pada masa panen dua pekan terakhir telah mencapai 258.978 ton, setiap panen (dua pekan sekali), dibandingkan hasil produksi tiga pekan sebelumnya, yang hanya mencapai 172.650 ton, per dua pekan masa panen.

"Total luas lahan perkenunan rakyat 86.325 hektar. Normal produksi sawit hanya 200.000 ton, per dua pekan," imbuhnya.

Jelas dia, terjadi peningkatan 33 persen dari sebelumnya. Penyebabnya, karena faktor masa panen yang sempat tertunda, karena akan menyambut lebaran lalu, dibiarkan hingga selesai lebaran baru dipanen. Sehingga tandan buah segar (TBS), buah kelapa sawit lebih banyak dari biasanya.

Pihaknya memprediksi, masih pada tahun 2010 ini, produksi sawit semakin meningkat. Selain luas lahan penanaman sawit yang semakin meluas, masa penurunan produksi (trek), juga sudah berakhir pada bulan September ini.

"Kita perkirakan, beberapa bulan ke depan, hasil produksi sawit akan terus meningkat. Selain intensitas hujan cukup tinggi, masa trek juga sudah berlalu," jelasnya.

Menurutnya, produksi kelapa sawit di 16 kecamatan hampir merata. Dan warga di Kecamatan Tambusai Utara, yang paling banyak petani kelapa sawit, dikuti oleh Pendalian IV koto, dan Rokan IV Koto.

Suharman (43), peningkatan hasil produksi, harus diimbangi dengan harga yang tinggi. Sebab biaya perawatan, dan pemupukan juga tinggi.

"Percuma jika produksi tinggi, tetapi harga belinya rendah. Namun pekan ini harga sudah lumayan, mencapai Rp1.175 per kilo gram (kg). Ada peningkatan dari dua pekan sebelumnya, yang hanya Rp1.130 per kg nya," terangnya.

Dia berharap pemerintah, persediaan pupuk yang mencukupi, dengan harga yang normal, dan bisa dijangkau petani. Akan lebih meningkatkan produksi kelapa sawit ke depannya.***(zal)

Setengah Kebun Sawit Riau Illegal

Friday,
24 September 2010 09:44

PEKANBARU, TRIBUN - Provinsi Riau memang dijuluki daerah penghasil kelapa sawit terbesar nasional. Namun, di balik itu, ada yang perlu disorot. Sebabdiindikasikan separuh dari total luas kebun sawit mencapai 1,7 juta hektar merupakan kebun yang dikelola secara ilegal.

Para pemiliknya sebagian besar merupakan pemodal yang diduga memanfaatkan masyarakat sebagai pengelola, meski tidak pernah mencicipi basil bumi tersebut. Dengan memperalat warga tempatan, maka kewajiban usaha perkebunan yang harus dibayar pemilik kebun bisa dihindari.

Praktik ini merupakan modus kejahatan lama yang kini jadi target tim terpadu lintas institusi untuk diusut tuntas.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Riau, Ir Ferry HC menjelaskan, hasil verifikasi sementara dari sebanyak 1,7 juta hektar kebun sawit di Riau, hanya seluas 816 ribu hektar saja yang memiliki izin usaha perkebunan yang sah.

Jumlah tersebut mencapai 48 persen dari total lahan kebun sawit di Riau. Kebun sawit "resmi" itu dimiliki oleh 168 izin usaha resmi.

Sementara, lebih separuh atau sekitar 884 ribu hektare merupakan kebun tergolong ilegal. Ferry menjelaskan, kebun ilegal tersebut dibagi menjadidua kelompok, yakni usaha Perkebunan yang sudah berdiri, namun belum memenuhi persyaratan serta kebun yang sama sekali meat-tang tidak memiliki ijin perkebunan.

Menurutnya, kebun sawit di Riau yang ilegal tersebut lantaran memang belum memiliki ijin usaha. Kebanyakan, kebun terbentur pada tidak terbitnya izin pelepasan kawasan hutan oleh kementerian terkait sehingga proses lanjutan mandeg.

Selain itu, persyaratan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak dipenuhi pemilik kebun. Namun meski pemerintah belum mengalihfungsikan kawasan hutan, tetap saja pengelola memaksakan diri untuk tetap mengelola. Alhasil sawit dibangun di kawasan yang tidak diperuntukan untuk perkebunan.

"Tapi, ada juga yang memang sejak awal tidak memiliki itikad untuk melakukan pengurusan. Biasanya pemodal menggunakan tangan-tangan koperasi dan usaha swadaya masyarakat," kata Ferry kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/ 9) di kantor Gubernur Riau.

Menurutnya, penyebaran kebun ilegal tersebut ditemukan di setiap kabupaten/ kota di Riau. Daerah Bengkalis, Rokan Hilir (Rohil), Rokan Hulu (Rohul), Pelalawan dan Kampar merupakan yang paling banyak diidentifikasi. "Penyebarannya memang merata. Kebun sawit dibangun di kawasan yang bukan untuk peruntukkannya," tegas Ferry.

Ditanya tentang banyaknya tertahan izin usaha dan pelepasan kawasan, Ferry menyatakan masalah tersebut tidak menjadi ranah instansi Dinas Perkebunan Riau. "Ada dinas terkait untuk itu. Tidak tepat kalau saya yang menjelaskan," tambah Ferry.

Menurutnya, maraknya kebun sawit ilegal tersebut selain menyebabkan alih fungsi kawa¬san secara tidak sah yang merusak lingkungan, juga tidak terpungutnya potensi pendapatan daerah secara maksimal. Sebab, tanpa izin usaha resmi, tentu saja pemda tidak memungkinkan untuk mendapatkan PAD.

Ditanya tentang langkah konkret terkait maraknya kebun ilegal tersebut, Ferry menyatakan scat ini telah dibentuk tim terpadu lintas institusi yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupetan. Aparat pengak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK juga ikut dalam tim tersebut. Ia menjelaskan, Oktober ini tim akan turun ke Riau untuk melakukan penyelidikan lapangan. Hasil penyelidikan nantinya, lanjut Ferry akan dijadikan dasar melakukan penertiban dan penindakan. Ia menambahkan, pemilik kebun sawit yang ditemukan berada di kawasan hutan, akan diperintahkan untuk mengembalikan lahan pada kondisi awal.

Sumber: Tribun Pekanbaru

SELAMAT IDHUL FITRI 1431 H

MOHON MAAF LAHIR BATHIN

Kampar Miliki 330 Ribu Ha Lahan Sawit dan 31 PKS

27 Agustus 2010 

BANGKINANG (RP) - Pada zaman yang penuh dengan persaingan yang semakin kompetitif seperti saat ini, kemampuan daya saing menjadi kata kunci dalam menentukan keberhasilan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM ketika menyampaikan pengarahan pada acara silaturahim Bupati dengan guru-guru yang ada di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Kamis (26/8) di aula kantor camat.

Bupati mengatakan bahwa Kabupaten Kampar memiliki Sumber Daya Alam (SDA), namun SDA yang melimpah tersebut belum mempunyai nilai tambah bagi masyarakat akibat lemahnya daya saing yang dimiliki masyarakat.

‘’Perlu kita pahami bahwa masyarakat kita masih lemah pada daya saing. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tentunya pendidikan. Kita memiliki SDA yang melimpah namun belum mampu menjadi nilai tambah dari kekayaan yang kita miliki itu,’’ ungkapnya.

Bupati menyebutkan bahwa Kabupaten Kampar yang memiliki lahan sawit yang mencapai 330.000 hektare lahan sawit dengan 31 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ternyata hanya mampu menghasilkan produk hulu. Padahal dari sawit banyak jenis produk turunan yang dihasilkan seperti sabun, kaspul, kosmetik dan ratusan produk turunan lainnya. Namun akibat pendidikan dan daya saing yang lemah akhirnya sawit yang begitu luas yang belum mampu dihasilkan produk hilirnya.

Disebutkan Burhanuddin, daya saing ditentukan oleh beberapa faktor seperti karakter, cara berfikir dan perilaku masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh motivasi, semangat juang dan ethos kerja yang rendah. ‘’Kita harus siap bertarung ditengah kompetisi yang semakin ketat ini. Perilaku mudah menyerah hanya menandakan kita tidak siap bersaing padahal ditengah kondisi seperti sekarang dituntut semangat yang kuat serta motivasi yang berlipat ganda,’’ sebutnya.

Bupati juga menyorot masalah angka kelulusan yang setiap tahun sebenarnya cukup mencengangkan. Setiap tahun angka kelulusan di Kabupaten Kampar disetiap tingkatan cukup tinggi bahkan di propinsi Riau Kampar selalu medndominasi. Namun menurut Bupati angka kelulusan tersebut hanya pada kuantitas bukan kualitas.

Oleh karena itu, tambah Bupati, Pemkab Kampar terus berupaya membangun dunia pendidikan dengan melakukan langkah-langkah seperti pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidkan yang bermutu, murah dan terjangkau, meningkatkan jumlah guru dan mutu tenaga pendiddik, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.(why)