Akhir Januari, Ditetapkan Cluster Industri Sawit di Riau

13 Januari 2010
 
PEKANBARU (RP)-Jika tidak ada perubahan, 31 Januari 2010 mendatang, pemerintah mencanangkan penetapan lokasi pembangunan cluster (pengelompokan) industri sawit yang terletak di tiga provinsi. Tiga daerah itu ada di Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau, Herliyan Saleh menyebutkan, setelah dicanangkan, maka dalam waktu lima tahun, cluster industri sawit sudah berproduksi. Jadi, tahun 2015 mendatang cluster industri sawit itu sudah bisa memenuhi keperluan dalam negeri dan ekspor.

Untuk di Riau, ujar Herlian, lokasi tak ada permasalahan. Sebab tujuan utamanya adalah menetapkan di Riau menjadi salah satu tempat cluster industri sawit. Jadi bisa saja ditetapkan di Kuala Enok, Buton dan juga Dumai. Jika dilihat dari infrastruktur Dumai memang lebih siap.

‘’Berdasarkan penyampaian pusat kepada saya, untuk pencanangan daerah cluster Industri Sawit dilaksanakan 31 Januari 2010 mendatang,’’ kata Herlian kepada Riau Pos, Selasa (12/1).

Dalam pencanangan ini nantinya, pusat langsung menetapkan di mana saja lokasi pembangunan cluster industri sawit di Riau. Soal lokasinya pusat yang menetapkan, karena itu wewenang pusat. Riau sudah mengusulkan tiga lokasi strategis, yakni Dumai, Kuala Enok dan Tanjung Buton. Tapi dari usulan tersebut, kata Herlian, Pemprov Riau tidak menegaskan lokasi mana yang lebih prioritas. ‘’Hanya saja dari segi kesiapan infrastruktur, Dumai memiliki kelebihan dan kesiapan infrastruktur dibandingkan dua daerah lain itu,’’ lanjut Herliyan Saleh.

Daerah cluster industri sawit nantinya, menurut Herliyan, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menyiapkan masterplan cluster industri. Setelah dibuat masterplan, baru bisa dilihat berapa investasi, produk turunan yang dibuat serta tenaga kerja yang dibutuhkan.

‘’Saat ini kita belum punya masterplan. Setelah ada keputusan resmi nantinya baru kita buat. Sebab kita sudah tetapkan anggaran masterplan dalam APBD tahun 2010 ini. Untuk rencana awal, diperkirakan produksi sawit yang dilakukan mencapai 7-9 produk turunan,’’ jelasnya.

Sedangkan untuk investasi, diperkirakan untuk satu produk industri saja akan menyedot investasi sekitar Rp10 triliun, sedangkan untuk jumlah tenaga kerja masih belum ada gambaran.

Dijelaskannya, produk turunan kelapa sawit, yang selama ini hanya CPO, ke depan akan diolah menjadi minyak goreng, sabun, margarin dan produk turunan lainnya. Produk itu untuk keperluan dalam negeri dan bisa diekspor. ‘’Jadi yang biasanya kita ekspor CPO, tapi ke depan bisa menekan ekspor CPO hingga 50 persen jika saja industri produk turunnan kelapa sawit dilaksanakan,’’ tegasnya.

Satu Tahun Ekspor 6,1 Juta Ton CPO
Di Riau saat ini sudah menjadi daerah pengekspor terbesar CPO. Pasalnya dari ekspor Nasional Riau melakukan ekspor CPO sebesar 40 persen jika dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan data yang ada, dalam satu tahun Riau mengekspor sebesar 6,1 juta ton CPO ke luar negeri.

Berdasarkan data 2007, Riau sanggup memproduksi sekitar 5,1 juta ton CPO setiap tahun. ‘’Saat sekarang ekspor CPO dari Riau bisa mencapai 6,1 juta ton, termasuk tambahan produksi dari daerah lain, salah satunya Sumatera Utara (Sumut),’’ jelas Herliyan Saleh.

Kemudian ia mengatakan, total produksi ekspor CPO dari pelabuhan di Riau itu persentasenya bisa mencapai 40 persen, dari total ekspor CPO Indonesia ke luar negeri.

Maka dari itu, kata Herliyan dengan berjalannya kegiatan cluster industri sawit, akan memberikan dampak perekonomian Riau lebih meningkat. Bahkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional.(esi/yon/zar/ksm)

50 Persen Produksi Sawit Riau untuk Klaster Industri Hilir

Jum’at, 29 Januari 2010 14:20

Keberadaan dua lokasi klaster industri hilir pertanian di Riau akan membawa dampak positif berupa kompetitifnya harga produk perkebunan. 

Riauterkini-PEKANBARU- Penetapan Kuala Enok, Indragiri Hilir dan Dumai sebagai lokasi klater industri hilir pertanian diprediksi akan membawa angina segar bagi sektor perkebunan, terutama pada aspek kompentitifnya harga. Diperkirakan, 50 persen produk kelapa sawit Riau nantinya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku klaster. Sementara sisanya, baru dikirim ke luar negeri sebagai ekspor.

“Kalau klaster ini nanti sudah berjalan, maka sekitar 50 persen produk kelapa sawit kita untuk memenuhi kebutuhan bahan baku klaster, baru sisanya diekspor,” tutur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Herliyan Saleh kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/1/10).

Kebutuhan bahan baku klaster industri hilir akan menyebabkan harga kelapa sawit di Riau sangat kopentitif dan stabil. Jika selama ini terjadi fluktuatif, dan cenderung tidak stabil, maka ke depan harga kelapa sawit akan sangat kopentitif.

Lebih lanjut Herlian menjelaskan, bahwa saat ini telah dibentuk tim yang bertugas menyusun master plan pembangunan klaster industri hilir. “Kosentrasi saat ini pada penyusunan master plan pembangunan klaster industri hilir,” jelasnya.

Master plan tersebut berguna untuk acuan pembangunan dan pengembangan klaster. Diharapkan dalam waktu beberapa bulan ke depan master plan tersebut sudah selesai.***(mad)

Kluster Industri Hilir CPO Resmi Dicanangkan

Kamis, 28 Januari 2010 | 03:01 WIB

Medan, Kompas - Pemerintah secara resmi mencanangkan pembangunan kluster industri hilir minyak sawit mentah di Sumatera Utara. Kluster ini merupakan salah satu kluster industri prioritas nasional. Kluster akan dibangun di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara III seluas 3000 hektar di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun, dan berjarak sekitar 35 kilometer dari Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pencanangan itu dilakukan Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (27/1). Pemilihan Sumut sebagai salah satu kluster industri hilir minyak sawit, kata Hidayat, tak lepas dari potensi Sumut sebagai produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) besar di Indonesia. Dengan luas kebun sawit 970.000,7 hektar, produksi CPO Sumut tahun 2008 mencapai 3,52 juta ton, atau setara dengan 16 persen total produksi CPO nasional 42,90 juta ton.

”Pencanangan ini merupakan jawaban atas keinginan dan semangat kuat melakukan percepatan pembangunan daerah di Sumut, sebagai salah satu pusat industri hilir kelapa sawit di Indonesia, bahkan berpotensi sebagai pusat industri hilir sawit internasional,” ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan, terbangunnya kluster industri hilir CPO diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi baru regional dan nasional. ”Indonesia harus mengubah komposisi ekspor dari bahan minyak sawit mentah menjadi ekspor turunan. Paling tidak 50 persen dari total ekspor minyak sawit mentah pada tahun 2015. Pada tahun 2020, kita hanya mengekspor 30 persen dalam bentuk minyak sawit mentah.”

Menurut dia, pemerintah daerah di Sumut dan masyarakatnya tentu ingin mengubah pendekatan dari daerah eksportir produk mentah perkebunan, seperti CPO, menjadi eksportir produk yang sudah diproses dan memiliki banyak nilai tambah.

Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik, yang wilayahnya menjadi tempat dibangunnya kluster industri hilir CPO, meminta pemerintah jangan asal mencanangkan. Itu akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan warga. (BIL)

Produksi Sawit Dumai hanya 1,1 Ton per Hektar
Selasa, 19 Januari 2010 | 19:42 WIB
Laporan: M Iqbal

DUMAI, TRIBUN - Meskipun kondisi harga sawit saat ini termasuk tinggi yakni Rp 1.100 per kilo, namun terjadi penurunan produktivitas sawit di tingkat petani sawit di Dumai. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasi Pengembangan dan Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Dumai, Sartono.

Normalanya produksi yang didapat petani sawit Dumai kisaran 1,5 sampai 2 ton per hekatar per bulan. Karena ada penurunan hasil panen yang didapat petani hanya mampu 1,1 ton per hektar per bulannya.

"Meskipun produksinya turun, untuk harga stabil. Sudah beberapa bulan terakhir harga di tingkat petani mencapai Rp 1.100. Sebelumnya lebih rendah yakni Rp 950 perkilo," katanya. (ans)

Nihil Pengembangan Kebun Sawit di Riau Sepanjang 2009

Kamis, 7 Januari 2010 18:18

Kendati bisnis di perkebunan sawit sangat menjanjikan prospeknya, namun sepanjang tahun 2009, belum ada penambahan luasan perkebunan sawit.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Riau, Wisnu Oriza Suharto kepada Riauterkini Kamis (7/1/09) menyebutkan bahwa kendati harga CPO dan tandan buah segar sawit berfluktuatif di sepanjang tahun 2009, namun secara garis besar masih terbilang stabil. Bahkan seringkali harga CPO di pasar Eropa yang sangat mempengaruhi harga TBS di tingkat petani terjadi kenaikan.

Namun demikian, kondisi bisnis perkebunan sawit di Riau tahun 2009 cenderung stagnan. Pasalnya, belum ada perusahaan yang berekspansi memperluas areal perkebunan. Selain kepengurusan perijinannya lama, juga lahan yang memang sulit untuk dilakukan ekspansi.

"Sejauh ini, belum ada perusahaan sawit yang menjadi anggota Gapki Riau yang melakukan ekspansi untuk penambahan luasan perkebunan sawit mereka. Banyak faktor yang menyebabkannya kendati bisnis komoditas sawit di pasar Eropa cukup menjanjikan. Sebabnya masalah perijinan dan keberadaan lahan," terangnya.

Kata Wisnu, namun jika ditotal jumlah kebun sawit di Riau tahun 2009, berkemungkinan besar terjadi penambahan kendati prosentasenya kecil. Penambahan kawasan perkebunan lebih banyak di kebun sawit swadaya masyarakat. Jumlahnya kecil-kecil, di angka puluhan hektar.

"Daya tarik kebun sawit di masyarakat cukup besar. Hal itu membuat kebun sawit swadaya masyarakat akan terus terjadi penambahan. Jumlahnya tidak bisa terdeteksi secara maksimal. Pasalnya, warga yang membuat kebun sawit skala kecil, biasanya tidak mengurus perijinan," terangnya. ***(H-we)

Data HGU dan Kontribusi Perkebunan tidak Jelas
Friday, 08 January 2010 00:00

PASIR PENGARAYAN-Data perizinan luas hak guna usaha (HGU) serta kontribusi perusahaan perkebunan besar di Rokan Hulu tidak jelas. Program community development (CD/pemberdayaan masyarakat) dari mereka juga masih sangat kecil. Hal itu disampaikan Bupati Rokan Hulu (Rohul), Drs H Achmad, MSi kepada sejumlah wartawan, Rabu (6/1), di sela-sela memantau dua proyek multiyears yang didanai dari APBD Rohul.
Dikatakan Bupati, sejauh ini izin HGU sejumlah perusahaan di Rohul langsung dari pusat. Sehingga sampai kini data luas HGU perkebunan di Rohul yang ada di Pemkab Rohul tidak jelas.
Selain itu, kat Ahmad, untuk kontribusi perkebunan ke daerah juga sangat minim sekali. “Di satu sisi, izin HGU dikeluarkan oleh pusat langsung, namun kenyataan di lapangan HGU dengan izin banyak yang tidak singkron. Selain itu mengenai kontribusi yang kembali ke daerah juga sangat minim," ujarnya.
Ironisnya lagi, tambah Bupati, truk kayu (chip) dan truk sawit setiap saat melintasi jalan-jalan propinsi maupun kabupaten yang dibangun dari APBD Rohul. "Mereka yang merusaknya sedangkan kontribusi ke daerah itu tidak ada,” tambah Achmad.
Bupati mencontohkan PTPN V yang HGU perkebunannya terluas di Rohul. Hingga saat ini program perusahan tersebut juga tidak jelas. "Pada tahun 2010 ini, saya minta dinas terkait untuk kembali mendata seluruh luas HGU perkebunan di Rohul. Kita juga minta perusahaan juga pebih peduli terhadap daerah Rohul," tukasnya. fer