Infrastruktur Industri Hilir CPO Tak Siap

Senin, 1 Februari 2010 | 03:59 WIB

Medan, Kompas - Kalangan pengusaha di Sumatera Utara masih pesimistis pembangunan kluster industri hilir minyak sawit mentah atau crude palm oil di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun, dapat diselesaikan sesuai dengan rencana pada 2011. Banyak hal yang masih harus disinkronkan oleh semua pemangku kepentingan, terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam sebuah kluster industri.

Menurut Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adhyaksa di Medan, Minggu (31/1), banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kluster industri hilir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Sumut masih belum menyinkronkan rencana pembangunan sarana pendukung. Dia mencontohkan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) malah belum ada rencana dalam waktu dekat membangun pelabuhan di Kuala Tanjung. Padahal, rencananya Pelabuhan Kuala Tanjung digunakan sebagai sarana untuk mengekspor hasil industri dari Sei Mangke.

”Beberapa hari lalu kami menggelar rapat bersama Pelindo dan mereka memang tak ada rencana dalam waktu dekat membangun pelabuhan di Kuala Tanjung. Pelindo masih fokus membenahi Pelabuhan Belawan. Memang ada rencana PT Kereta Api Indonesia membangun jaringan rel kereta api sepanjang 25 kilometer dari Sei Mangke menuju Kuala Tanjung. Namun, kalau pelabuhannya belum siap, ya, percuma,” kata Laksamana.

Belum lagi soal rencana lokasi kluster yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

”Justru yang saya dengar dari Bappeda Sumut, rencana pembangunan kluster ini ada di Labuhan Batu. Sementara yang di Sei Mangke ini, kan. dari pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN,” katanya.

Menurut Laksamana, sebagai wacana, pembangunan kluster industri hilir CPO cukup bagus.

”Tetapi, ada dua hal yang harus diperhatikan jika pemerintah ingin serius, yakni kluster tersebut menyediakan apa sehingga pengusaha tertarik ke sana dan yang kedua akses serta sarana transportasinya bagaimana. Infrastruktur tetap menjadi kendala,” katanya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumut Timbas Tarigan. Menurut dia, peranti lunak dan peranti keras yang diperlukan sebuah kluster industri hilir CPO di Sei Mangke belum disiapkan. Dia menyayangkan, pemerintah hanya menyiapkan areal kluster tanpa terlebih dulu menyiapkan infrastrukturnya.

”Ini, kan, enggak nyambung. Kluster direncanakan selesai tahun 2011, tetapi Pelabuhan Kuala Tanjung baru selesai paling cepat tahun 2015. Persoalan izin juga belum jelas. Apa kemudahan izin yang ditawarkan pemerintah. Skema kemudahan pajak, seperti tax holiday, juga enggak ada. Bagaimana pengusaha mau tertarik kalau pemerintah masih belum menyiapkan software dan hardware kluster industri ini,” katanya. (BIL)

Empat Perusahaan Ajukan Sertifikasi RSPO

Senin, 1 Februari 2010 | 08:22 WIB

Medan, Kompas - Sedikitnya lima perusahaan pengelolaan kelapa sawit di Sumatera Utara mengajukan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau sertifikasi minyak sawit lestari. Pihak konsultan menyatakan, problem utama yang paling banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang mengajukan sertifikasi adalah masalah sosial, terutama konflik status kepemilikan lahan.

Konsultan dari PT TUV Internasional Indonesia, Dian S Soeminta, di Medan, Sabtu (30/1), mengatakan, empat perusahaan di Sumut yang masih menunggu turunnya sertifikat dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menjadi dampingan mereka adalah PTPN III Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Mangke, PT BSP Tbk Kisaran, PT Perkebunan Milano, dan yang terakhir adalah PT First Mujur Plantation & Industry. Sementara di Kalimantan adalah PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group).

Dian mengatakan, pihaknya diminta menjadi konsultan PT First Mujur Plantation sejak tahun lalu. Saat itu konsultan menemukan baru 60 persen dari 139 indikator sertifikasi RSPO. Namun, belakangan perusahaan terus melakukan perbaikan sehingga 39 indikator utama yang bisa menghambat penerimaan sertifikasi tak ditemukan lagi oleh pihak konsultan. ”Ada temuan minor, tetapi bisa diperbaiki,” tutur Dian.

Sebagai salah satu lembaga sertifikasi di Indonesia, kata Dian, pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Board of RSPO. PT TUV sendiri sampai saat ini sudah memberikan rekomendasi pada lima perusahaan, tetapi belum ada jawaban dari Board of RSPO. Sementara yang masih dalam penanganan ada tujuh perusahaan.

Dian mengatakan, sertifikat itu sewaktu-waktu bisa dicabut jika ditemukan ada penyelewengan dari 139 indikator yang sudah ditentukan. Menurut Dian, kebanyakan perusahaan yang ia nilai secara ekonomi memenuhi kriteria, tetapi terhambat dalam aspek-aspek sosial. (WSI)

Akhir Januari, Ditetapkan Cluster Industri Sawit di Riau

13 Januari 2010
 
PEKANBARU (RP)-Jika tidak ada perubahan, 31 Januari 2010 mendatang, pemerintah mencanangkan penetapan lokasi pembangunan cluster (pengelompokan) industri sawit yang terletak di tiga provinsi. Tiga daerah itu ada di Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau, Herliyan Saleh menyebutkan, setelah dicanangkan, maka dalam waktu lima tahun, cluster industri sawit sudah berproduksi. Jadi, tahun 2015 mendatang cluster industri sawit itu sudah bisa memenuhi keperluan dalam negeri dan ekspor.

Untuk di Riau, ujar Herlian, lokasi tak ada permasalahan. Sebab tujuan utamanya adalah menetapkan di Riau menjadi salah satu tempat cluster industri sawit. Jadi bisa saja ditetapkan di Kuala Enok, Buton dan juga Dumai. Jika dilihat dari infrastruktur Dumai memang lebih siap.

‘’Berdasarkan penyampaian pusat kepada saya, untuk pencanangan daerah cluster Industri Sawit dilaksanakan 31 Januari 2010 mendatang,’’ kata Herlian kepada Riau Pos, Selasa (12/1).

Dalam pencanangan ini nantinya, pusat langsung menetapkan di mana saja lokasi pembangunan cluster industri sawit di Riau. Soal lokasinya pusat yang menetapkan, karena itu wewenang pusat. Riau sudah mengusulkan tiga lokasi strategis, yakni Dumai, Kuala Enok dan Tanjung Buton. Tapi dari usulan tersebut, kata Herlian, Pemprov Riau tidak menegaskan lokasi mana yang lebih prioritas. ‘’Hanya saja dari segi kesiapan infrastruktur, Dumai memiliki kelebihan dan kesiapan infrastruktur dibandingkan dua daerah lain itu,’’ lanjut Herliyan Saleh.

Daerah cluster industri sawit nantinya, menurut Herliyan, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menyiapkan masterplan cluster industri. Setelah dibuat masterplan, baru bisa dilihat berapa investasi, produk turunan yang dibuat serta tenaga kerja yang dibutuhkan.

‘’Saat ini kita belum punya masterplan. Setelah ada keputusan resmi nantinya baru kita buat. Sebab kita sudah tetapkan anggaran masterplan dalam APBD tahun 2010 ini. Untuk rencana awal, diperkirakan produksi sawit yang dilakukan mencapai 7-9 produk turunan,’’ jelasnya.

Sedangkan untuk investasi, diperkirakan untuk satu produk industri saja akan menyedot investasi sekitar Rp10 triliun, sedangkan untuk jumlah tenaga kerja masih belum ada gambaran.

Dijelaskannya, produk turunan kelapa sawit, yang selama ini hanya CPO, ke depan akan diolah menjadi minyak goreng, sabun, margarin dan produk turunan lainnya. Produk itu untuk keperluan dalam negeri dan bisa diekspor. ‘’Jadi yang biasanya kita ekspor CPO, tapi ke depan bisa menekan ekspor CPO hingga 50 persen jika saja industri produk turunnan kelapa sawit dilaksanakan,’’ tegasnya.

Satu Tahun Ekspor 6,1 Juta Ton CPO
Di Riau saat ini sudah menjadi daerah pengekspor terbesar CPO. Pasalnya dari ekspor Nasional Riau melakukan ekspor CPO sebesar 40 persen jika dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan data yang ada, dalam satu tahun Riau mengekspor sebesar 6,1 juta ton CPO ke luar negeri.

Berdasarkan data 2007, Riau sanggup memproduksi sekitar 5,1 juta ton CPO setiap tahun. ‘’Saat sekarang ekspor CPO dari Riau bisa mencapai 6,1 juta ton, termasuk tambahan produksi dari daerah lain, salah satunya Sumatera Utara (Sumut),’’ jelas Herliyan Saleh.

Kemudian ia mengatakan, total produksi ekspor CPO dari pelabuhan di Riau itu persentasenya bisa mencapai 40 persen, dari total ekspor CPO Indonesia ke luar negeri.

Maka dari itu, kata Herliyan dengan berjalannya kegiatan cluster industri sawit, akan memberikan dampak perekonomian Riau lebih meningkat. Bahkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional.(esi/yon/zar/ksm)

50 Persen Produksi Sawit Riau untuk Klaster Industri Hilir

Jum’at, 29 Januari 2010 14:20

Keberadaan dua lokasi klaster industri hilir pertanian di Riau akan membawa dampak positif berupa kompetitifnya harga produk perkebunan. 

Riauterkini-PEKANBARU- Penetapan Kuala Enok, Indragiri Hilir dan Dumai sebagai lokasi klater industri hilir pertanian diprediksi akan membawa angina segar bagi sektor perkebunan, terutama pada aspek kompentitifnya harga. Diperkirakan, 50 persen produk kelapa sawit Riau nantinya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku klaster. Sementara sisanya, baru dikirim ke luar negeri sebagai ekspor.

“Kalau klaster ini nanti sudah berjalan, maka sekitar 50 persen produk kelapa sawit kita untuk memenuhi kebutuhan bahan baku klaster, baru sisanya diekspor,” tutur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Herliyan Saleh kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/1/10).

Kebutuhan bahan baku klaster industri hilir akan menyebabkan harga kelapa sawit di Riau sangat kopentitif dan stabil. Jika selama ini terjadi fluktuatif, dan cenderung tidak stabil, maka ke depan harga kelapa sawit akan sangat kopentitif.

Lebih lanjut Herlian menjelaskan, bahwa saat ini telah dibentuk tim yang bertugas menyusun master plan pembangunan klaster industri hilir. “Kosentrasi saat ini pada penyusunan master plan pembangunan klaster industri hilir,” jelasnya.

Master plan tersebut berguna untuk acuan pembangunan dan pengembangan klaster. Diharapkan dalam waktu beberapa bulan ke depan master plan tersebut sudah selesai.***(mad)

Kluster Industri Hilir CPO Resmi Dicanangkan

Kamis, 28 Januari 2010 | 03:01 WIB

Medan, Kompas - Pemerintah secara resmi mencanangkan pembangunan kluster industri hilir minyak sawit mentah di Sumatera Utara. Kluster ini merupakan salah satu kluster industri prioritas nasional. Kluster akan dibangun di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara III seluas 3000 hektar di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun, dan berjarak sekitar 35 kilometer dari Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pencanangan itu dilakukan Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (27/1). Pemilihan Sumut sebagai salah satu kluster industri hilir minyak sawit, kata Hidayat, tak lepas dari potensi Sumut sebagai produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) besar di Indonesia. Dengan luas kebun sawit 970.000,7 hektar, produksi CPO Sumut tahun 2008 mencapai 3,52 juta ton, atau setara dengan 16 persen total produksi CPO nasional 42,90 juta ton.

”Pencanangan ini merupakan jawaban atas keinginan dan semangat kuat melakukan percepatan pembangunan daerah di Sumut, sebagai salah satu pusat industri hilir kelapa sawit di Indonesia, bahkan berpotensi sebagai pusat industri hilir sawit internasional,” ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan, terbangunnya kluster industri hilir CPO diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi baru regional dan nasional. ”Indonesia harus mengubah komposisi ekspor dari bahan minyak sawit mentah menjadi ekspor turunan. Paling tidak 50 persen dari total ekspor minyak sawit mentah pada tahun 2015. Pada tahun 2020, kita hanya mengekspor 30 persen dalam bentuk minyak sawit mentah.”

Menurut dia, pemerintah daerah di Sumut dan masyarakatnya tentu ingin mengubah pendekatan dari daerah eksportir produk mentah perkebunan, seperti CPO, menjadi eksportir produk yang sudah diproses dan memiliki banyak nilai tambah.

Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik, yang wilayahnya menjadi tempat dibangunnya kluster industri hilir CPO, meminta pemerintah jangan asal mencanangkan. Itu akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan warga. (BIL)