PKS Dilarang Terima TBS Petani Non Plasmanya

Senin, 30 Maret 2009 17:21

Tingginya tingkat pelanggaran kesepakatan perusahaan inti dengan petani sawit plasma, maka disepakati bahwa perusahaan sawit inti pemilik Pabrik kelapa Sawit (PKS) wajib menolak TBS petani plasma dari perusahaan swit inti lain.

Riauterkini-PEKANBARU-Kasubdin Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC Ernaputra kepada Riauterkini Senin (30/3/09) mengatakan bahwa saat ini tingkat pelanggaran kesepakatan antara petani plasma dengan perusahaan inti. Untuk mengatasinya, pihaknya dan beberapa perusahaan inti sudah sepakat untuk tidak menerima Tandan Buah Segar (TBS) milik petani plasma perusahaan inti lain.

“Pelanggaran terjadi karena adanya selisih harga beli TBS antara satu perusahaan sawit inti dengan perusahaan sawit inti lainnya. Petani dalam hal ini cenderung menjual TBS kepada perusahaan sawit inti yang menawarkan harga lebih tinggi kendati seluruh harganya sangat tipis” terangnya.

Padahal, tambah Ferry, petani plasma masih ada ikatan dengan perusahaan intinya berupa kontrak pengembalian dana pembangunan perkebunan plasma oleh perusahaan inti dan pengolahan TBS petani plasma oleh perusahaan inti. Namun di lapangan, kendati sudah ada kontrak dengan perusahaan inti, petani plasma masih tetap menjual TBS kepada PKS yang menawarkan harga lebih tinggi.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka sudah disepakati oleh beberapa perusahaan inti pemilik pabrik kelapa sawit untuk tidak menerima TBS dari petani plasma perusahaan sawit inti lain. Kesepakatan tersebut diambil untuk mengurangi tingkat pelanggaran kontrak antara petani plasma dengan perusahaan sawit inti. ***(H-we)

Deptan Akan Dorong Petani Gunakan Pupuk Organik

Rabu, 25 Maret 2009 | 05:55 WIB 

Jakarta, Kompas - Departemen Pertanian akan fokus mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik dan bio-organik sebagai substitusi pupuk kimia.

Hal itu dilakukan dalam rangka menekan pemakaian pupuk kimia yang boros anggaran dan merusak lahan pertanian.

Hal itu dikatakan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam kunjungan kerja terkait evaluasi program pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan selama empat hari, 19-23 Maret 2009.

Selain terus mendorong penggunaan pupuk organik, Deptan melalui program peningkatan produktivitas tanaman pangan seperti Sekolah Lapang dan Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT), memanfaatkan penggunaan pupuk organik.

Terbukti dengan mengurangi penggunaan urea dari 300-400 kilogram per hektar menjadi 100 kilogram, NPK ditingkatkan menjadi 300 kilogram per hektar, dan pupuk organik 500 kilogram per hektar, produktivitas tanaman padi dalam program SL-PTT bisa ditingkatkan.

Dua pekan lalu, Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman menyatakan bahwa riset di bidang pangan, salah satunya diarahkan untuk pengembangan pupuk bioorganik atau biofertilizer.

Hal tersebut dilakukan karena pupuk organik lebih ramah lingkungan, sementara anggaran subsidi pupuk kimia terus membengkak, dan adanya kendala suplai gas ke industri pupuk.

Anton menyatakan, penggunaan urea harus dikurangi secara bertahap, tidak bisa langsung besar karena selama ini petani sudah terbiasa dengan urea. ”Harus ada upaya terus-menerus untuk mengajak petani menggunakan pupuk organik,” katanya.

Pengolahan pupuk

Sementara itu, Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemennegkop) mulai membidik koperasi untuk aktif memainkan peran dalam mengembangkan pupuk organik.

Setelah Bali dan Malang, pengembangan pupuk organik diperluas dengan disosialisasikan ke koperasi Pasar Induk Kemang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa pendirian pabrik pengolahan pupuk organik di Bogor ini diperkirakan mencapai Rp 711 juta.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk bangunan Rp 200 juta, pengolahan pupuk organik Rp 190 juta, dan sisanya digunakan untuk mengolah menjadi granul atau butiran pupuk organik serta sosialisasi ke masyarakat.

”Pada intinya, pengembangan pengolahan sampah menjadi pupuk organik mampu membuka lapangan kerja,” kata Menneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Selasa (24/3).

Deputi Pengkajian Kemennegkop dan UKM Wayan Dipta menjelaskan, biaya operasional untuk pengolahan pupuk organik ini Rp 20,9 juta per bulan, sedangkan tenaga kerja yang terserap langsung 15 orang, ditambah seorang manajer. (MAS/OSA)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/25/05551740/deptan.akan.dorong.petani.gunakan.pupuk.organik.

Baru 2.716 Hektar Lahan Sawit yang Siap Direvitalisasi

Selasa, 24 Maret 2009 13:40
Dari 58 ribu hektar lahan kebun yang diajukan untuk direvitalisasi, baru 2.716 hektar lahan saja yang siap direvitalisasi. Sisanya belum ‘clear’.

Riauterkini-PEKANBARU-Kasubdin Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC Ernaputra kepada Riauterkini selasa (24/3/09) mengatakan bahwa dari 58 ribu hektar kebun sawit dan karet yang diajukan untuk mendapatkan dana pinjaman revitalisasi perkebunan, baru 2.716 hektar saja yang sudah clear dan siap dikucuri dana revitalisasi perkebunan. Sisanya masih menunggu proses.

“Kita sudah ajukan 58 ribu hektar lahan kebun untuk masuk pada program revitalisasi perkebunan. Namun baru 1.000 ha di Indragiri Hulu, 716 ha di Rokan Hulu, dan 1.000 ha di Pelalawan saja yang sudah clear dan siap dilakukan program revitalisasi perkebunan,” terangnya.

Di luar inventarisasi lahan perkebunan untuk program revitalisasi Perkebunan Pemprov Riau, Bengkalis juga mengajukan 3.800 ha lahan kebun sawit dan karet. Lahan-lahan itu sudah ada yang bersertifikat. Dan tinggal menunggu proses perizinan dari pemerintah kabupaten Bengkalis. 

“Memang sih sudah ada lahan perkebunan yang sudah dilakukan revitalisasi. Yaitu Inhu 500 hektar dan Rohul 400 hektar. Namun pelaksanaan revitalisasi itu dilakukan dengan dana dari perusahaan sendiri,” kata salah satu Kasubdin di Disbun Riau ini.

Menurutnya, minimnya lahan perkebunan yang tak masuk dalam program revitalisasi perkebunan karena lahan yang diajukan banyak yang tidak sesuai kriteria. Semisal lahan perkebunan tidak memiliki sertifikat, lahan berada di kawasan hutan dan lain sebagainya.***(H-we)
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=23483

Nigeria Tawarkan Lahan untuk Perkebunan Sawit

Selasa, 24 Maret 2009 15:00

Pemerintah Nigeria mengagumi kemajuan sektor perkebunan kelapa sawit di Riau. Jika lahan di Riau sudah tidak mencukupi, negara Afrika tersebut siap menyediakannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Delegasi kecil Pemerintah Nigeria melakukan kunjungan resmi ke Pemprov Riau, Selasa (24/3/09). Tujuan kunjungan tersebut untuk meningkatkan kerjasama antara Nigeria dan Indonesia yang sudah berjalan sangat bagus. kerjasama yang ingin ditingkatkan terutama sektor ekonomi dan bisnis.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMD) Riau Feisal Komar Karim, delegasi Nigeria tersebut terdiri dari Wakil Dubes Nigeria untuk Indoensia bidang politik dan ekonomi AM Dankano beserta dua stafnya. Kepada delegasi tersebut pihak BPMPD memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi dan investasi Riau secara umum.

"Selain ingin melihat potensi ekonomi dan investasi kita, mereka juga menawarkan peluang investasi bagi pengusaha kita di Nigeria," ujar Feisal kepada riauterkini.

Dipaparkan Feisal, secara umum Nigeria dan Indoensia, khususnya Riau memiliki banyak kesamaan. Misalnya sama-sama merupakan daerah penghasil minyak dan gas. "Karena sama-sama merupakan pengahasil Migas, Nigeria menawarkan kita mengembangkan sumber energi terbaharui dengan bahan baku kelapa sawit," ujarnya.

Ketika dijelaskan bahwa potensi perkebunan kelapa sawit di Riau sudah tidak mungkin dikembangkan secara besar-besaran, mengingat ketersediaan lahan yang terbatas, pihak Nigeria langsung menawarkan lahan. "Mereka menawarkan ketersediaan lahan yang luas untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Terlebih, sesungguhnya kelapa sawit itu asalnya dari Afrika. Jadi secara iklim tidak ada masalah," paparnya.

Atas tawaran tersebut, Feisal tidak bisa langusng memberi jawaban pasti dan berjanji akan menawarkan kepada pengusaha. Jika memang ada yang berminat, akan dijembatani untuk membuka lahan kelapa sawit di Nigeria.***(mad)
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=23487

Dukung Industri Sawit

Senin, 23 Maret 2009 , 07:11:00
Laporan GEMA SETARA, Pekanbaru
Instruksi Wakil Presiden (Wapres) agar Kota Dumai segera dijadikan kawasan industri sawit, direspon cepat Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP. Melalui tim percepatan investasi yang telah dibentuk, Gubernur mengharapkan agar tim segera menyiapkan permintaan Wapres secara matang, dan target waktu dua tahun dari keinginan Wapres dapat tercapai.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP di Pekanbaru kemarin mengatakan, intruksi Wapres tersebut harus segera ditindak lanjuti, karena itu Gubernur mengakui melalui tim percepatan investasi yang sudah dibentuk untuk segera mempersiapkannya secara matang dan mulai bekerja guna mencapai tujuan tersebut.

‘’Iya, ini sangat penting sekali, bagi Riau kawasan itu diperlukan sekali, sehingga nanti Riau yang selama ini dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit tidak saja mengekspor dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) saja, akan tetapi bisa mengekspor dalam bentuk dan turunan CPO lainnya,’’ tutur Gubernur.

Seperti diketahui, dalam pertemuan dengan gubernur Riau, bupati serta sejumlah camat di Riau baru-baru ini, Wapres telah menginstruksikan Menteri Perindustrian Fahmi Idris untuk segera menyiapkan Riau sebagai kawasan industri kelapa sawit. Wapres memandang posisi Riau yang sangat strategis sangat layak dijadikan kawasan industri.

Ditambahkan Gubernur, bagi Riau pendirian kawasan ini sangat diperlukan sekali dan sejalan dengan visi dan misi Riau, yang hendak menjadikan daerah ini sebagai kawasan perdagangan.(izl)
 http://www.riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=4445