50 Persen Produksi Sawit Riau untuk Klaster Industri Hilir

Jum’at, 29 Januari 2010 14:20

Keberadaan dua lokasi klaster industri hilir pertanian di Riau akan membawa dampak positif berupa kompetitifnya harga produk perkebunan. 

Riauterkini-PEKANBARU- Penetapan Kuala Enok, Indragiri Hilir dan Dumai sebagai lokasi klater industri hilir pertanian diprediksi akan membawa angina segar bagi sektor perkebunan, terutama pada aspek kompentitifnya harga. Diperkirakan, 50 persen produk kelapa sawit Riau nantinya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku klaster. Sementara sisanya, baru dikirim ke luar negeri sebagai ekspor.

“Kalau klaster ini nanti sudah berjalan, maka sekitar 50 persen produk kelapa sawit kita untuk memenuhi kebutuhan bahan baku klaster, baru sisanya diekspor,” tutur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Herliyan Saleh kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/1/10).

Kebutuhan bahan baku klaster industri hilir akan menyebabkan harga kelapa sawit di Riau sangat kopentitif dan stabil. Jika selama ini terjadi fluktuatif, dan cenderung tidak stabil, maka ke depan harga kelapa sawit akan sangat kopentitif.

Lebih lanjut Herlian menjelaskan, bahwa saat ini telah dibentuk tim yang bertugas menyusun master plan pembangunan klaster industri hilir. “Kosentrasi saat ini pada penyusunan master plan pembangunan klaster industri hilir,” jelasnya.

Master plan tersebut berguna untuk acuan pembangunan dan pengembangan klaster. Diharapkan dalam waktu beberapa bulan ke depan master plan tersebut sudah selesai.***(mad)

Nihil Pengembangan Kebun Sawit di Riau Sepanjang 2009

Kamis, 7 Januari 2010 18:18

Kendati bisnis di perkebunan sawit sangat menjanjikan prospeknya, namun sepanjang tahun 2009, belum ada penambahan luasan perkebunan sawit.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Riau, Wisnu Oriza Suharto kepada Riauterkini Kamis (7/1/09) menyebutkan bahwa kendati harga CPO dan tandan buah segar sawit berfluktuatif di sepanjang tahun 2009, namun secara garis besar masih terbilang stabil. Bahkan seringkali harga CPO di pasar Eropa yang sangat mempengaruhi harga TBS di tingkat petani terjadi kenaikan.

Namun demikian, kondisi bisnis perkebunan sawit di Riau tahun 2009 cenderung stagnan. Pasalnya, belum ada perusahaan yang berekspansi memperluas areal perkebunan. Selain kepengurusan perijinannya lama, juga lahan yang memang sulit untuk dilakukan ekspansi.

"Sejauh ini, belum ada perusahaan sawit yang menjadi anggota Gapki Riau yang melakukan ekspansi untuk penambahan luasan perkebunan sawit mereka. Banyak faktor yang menyebabkannya kendati bisnis komoditas sawit di pasar Eropa cukup menjanjikan. Sebabnya masalah perijinan dan keberadaan lahan," terangnya.

Kata Wisnu, namun jika ditotal jumlah kebun sawit di Riau tahun 2009, berkemungkinan besar terjadi penambahan kendati prosentasenya kecil. Penambahan kawasan perkebunan lebih banyak di kebun sawit swadaya masyarakat. Jumlahnya kecil-kecil, di angka puluhan hektar.

"Daya tarik kebun sawit di masyarakat cukup besar. Hal itu membuat kebun sawit swadaya masyarakat akan terus terjadi penambahan. Jumlahnya tidak bisa terdeteksi secara maksimal. Pasalnya, warga yang membuat kebun sawit skala kecil, biasanya tidak mengurus perijinan," terangnya. ***(H-we)

Sengketa Lahan, Warga Inhu Blokir Jalan PT. Duta Palma

Senin, 14 Desember 2009 12:59

Warga Desa Kuala Mulya, Inhu memblokir akses jalan menuju lokasi dua perusaan group PT. Duta Palma. Tindakan tersebut dipicu sengketa lahan 1.200 hektar.

Riauterkini-PEKANBARU- Sudah enam hari terakhir warga Desa Kuala Jaya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kapaten Indragiri Hulu (Inhu) memblokir jalan akses menuju PT. Bertuah Aneka Yasa (BAY) dan PT. Palma I, anak perusahaan PT. Duta Palma. Pemblikiran dilakukan secara bergantian untuk menghalangi kendaraan operasional perusahaan masuk atau keluar.

Aksi pemblokiran jalan dilakukan warga terkait tindakan perusahaan merusak tanaman kelapa sawit dan pisang di lahan 1.200 hektar milik warga. Menurut Sekretaris Desa Kuala Jaya Ibrahim, aksi pemblokiran terpaksa dilakukan warga, setelah upaya negoisasi dengan perusahaan tak kunjung menunjukkan itikad baik. “Masalah ini sudah lama dan sudah berulang kali diupayakan penyeolesaiannya, namun sampai sekarang perusahaan tidak menunjukkan itikad baik. Terpaksa kami memblokir jalan,” ujarnya saat dihubungi riautekrini, Senin (14/12/09).

Dijelaskan Ibrahim, lahan 1.200 hektar merupakan milik warga berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Inhu, ketika itu dijabat Ruhiat Syaifuddin pada 1998. Namun belakangan digarap secara sepihak oleh perusahaan, tanpa pernah memberikan keuntungan apapun pada masyarakat.

Upaya penyelesaian sudah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan dimediasi DPRD Inhu, namun selalu saja tak berhasil mendapatkan solusi, karena pimpinan perusahaan tak pernah datang langsung, namun sekedar menguntus humas.

Dengan aksi pemblokiran tersebut, warga mengharapkan ada itikad baik perusahaan. “Ada dua pilihan bagi perusahaan yang diinginkan warga. Pertama mengembalikan lahan kepada warga atau tetap menggarap dengan pola kemitraan,” demikian penjelasannya.***(mad)

Kerjasama Warga 5 Desa dengan PT.MAS Terbengkalai 8 Tahun

Jum’at, 11 Desember 2009 16:21

Harapan warga 5 desa di Bengkalis memiliki kebun kelapa sawit tak kunjung terwujud. Padahal mereka sudah menyepakati kerjasama dengan PT. Meskom Agro Sarimas (MAS) 8 tahun silam.

Riauterkini-BENGKALIS- Sejumlah masyarakat di lima Desa di Kecamatan Bengkalis mengeluhkan tak kunjung terealisasinya PT Meskom Agro Sarimas (MAS) membentuk koperasi agrobisnis yang dinamakan Koperasi Meskom Sejati. Pasalnya, rencana pembangunan kebun kelapa sawit yang digagas sejak 8 tahun silam tak kunjung ada titik terangnya. Padalah warga Desa Pedekik, Pangkalan Batang, Sebauk, Teluk Latak dan Meskom sudah ada yang menyerahkan surat tanah.

Herianto (30) salah seorang warga Desa Pedekik, mengatakan rencana yang dimulai Tahun 2001 dan 2002 hingga sekarang masih belum jelas. Baik dari keanggotaan serta hak dan kewajiban antara perusahaan dan koperasi milik warga yang didaftarkan masuk di Koperasi Meskom Sejati padahal surat kepemilikan lahan sudah diserahkan kepada pihak perusahaan.

Dari lima desa yang diusulkan, hanya Desa Meskom saja yang ada tindak lanjutnya. Itupun hanya sebagian masyarakat saja. Sementara dalam usulan Desa Pedekik saja ada sekitar 4 kelompok koperasi yang mengajukan, namun hingga saat ini belum jelas sejuahmana tindak lanjut rencana tersebut.

“Seluruh masyarakat Desa Pedekik mempertanyakan hal itu sebelumnya kepada pihak Desa, namun belum ada jawaban yang mengarah kepada penyelesaian. Sementara surat lahan kepemilikan sudah ditahan oleh koperasi, dan hingga saat ini mereka bertanya-tanya kapan bisa mengambil KTA, dan apa saja hak serta kewajiban yang harus dijalankan,” ungkapnya kepada Riauterkini Jum'at (11/12/2009) di Bengkalis.

Menurut Herianto, rencana kelompok tani Meskom Sejati itu diawali tahun 2001 dan 2002, dimana pihak perusahaan PT MAS menawarkan bentuk usaha agrobisnis kepada masyarakat, dengan bagi hasil 60:40. Untuk jaminan pemeliharaan masing-masing masyarakat menyerahkan surat tanah asli kepada pihak koperasi melalui beberapa perjanjian tertulis antara koperasi dan perusahaan. “Sampai sekarang ada masyarakat yang nama-namanya masuk dan terdaftar tapi mereka juga belum tahu kapan bagaimana hak dan kewajibannya, dan mereka juga apakah sudah mendapatkan rekening bank,” imbuhnya.

Sementara itu, ditempat terpisah Camat Bengkalis Ja’afar Arif saat dikonfirmasi perihal keluhan ini mengatakan, pihaknya menyalahkan koperasi. Dimana tidak lanjutnya sudah dijelaskan, dan sudah melakukan Beberapa koordinasi. Tetapi hingga saat ini belum juga ada penyelesaian antara koperasi dengan perusahaan. Saya menilai koperasi tidak pro aktif dan koperasi tidak komitmen. Buktinya saja ada beberapa orang yang terdaftar tapi hanya sekedar mendaftarkan namanya saja. Sedangkan identitas dalam bentuk KTP dan KK tidak dilengkapi. dimana masing-masing masyarakat yang mendaftar dikoperasi meminta bagian lahan 2 hektar per Orang.

“Salahnya di Koperasi sendiri, karena terlalu banyak mendaftarkan orang dan lahan tidak cukup untuk dibagi, ada sekitar 2.999 nama yang terdaftar. Sementara perusahaan hanya menyediakan lahan sekitar 3000 hektar lebih, untuk PT MAS 3000 hektar jadi lahan yang tersedia sekitar 6000 hektar dan sisanya untuk fasilitas umum,” katanya.***(dik)

Industri Hilir Sawit Masuk Program Kerja 100 Hari Menperindag

Kamis, 10 Desember 2009 16:59

Harapan Riau memiliki kawasan industri hilir kelapa sawit berpeluang terwujud. Menteri Perindustria MS Hidayat dalam program kerja 100 hari.

Riauterkini-PEKANBARU- Gubernur Riau M Rusli Zainal mengungkapkan masuknya pendirian kawasan terpadu atau klaster industri hilir kelapa sawit sebagai program kerja Menteri Perindustrian MS Hidayat. Dalam keputusannya, Riau menjadi salah satu daerah lokasi pembangunan, termasuk Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

“Kita menyambut positif dimasukkannya pembangunan klaster industri hilir kelapa sawit dalam program kerja 100 hari Menteri Perindustrian,” ujar gubernur kepada sejumlah wartawan, termasuk riauterkini di kediamannya, Kamis (10/12/09).

Dijelaskan gubernur, selain menentukan tiga provinsi sebagai lokasi, Menperin juga menunjuk Indragiri Hilir (Inhil) sebagai lokasi di Riau. Penunjukkan Inhil tersebut, menurut gubernur sangat tepat dalam rangka menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Kalau di Dumai kan sudah bagus pertumbuhan ekonominya, maka dengan ditunjuk Inhil, dengan sendirinya akan menjadi stimulus munculnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru,” komentarnya.

Ketika disinggung mengenai sarana infrastruktur yang belum mendukung di Inhil, gubernur mengatakan, justru dengan adanya penunjukkan itu, nantinya pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana infrastruktur. “Pemerintah nanti harus bertanggung jawab membangun infrastruktur untuk mendukung kebijakan tersebut,” demikian penjelasannya.***(mad)

Harga Getah Tertahan, TBS Sawit Turun

Selasa, 8 Desember 2009 14:27

Harga dua komoditas perkebunan di Riau kurang prospektif pekan ini. Untuk getah karet tak ada perubahan. Sementara harga TBS kelapa sawit turun.

Riauterkini-PEKANBARU- Setelah dua pekan berturut-turut mengalami kenaikan secara beruntun, pekan ini sentiment positif harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit terhenti. Terjadi penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan, yakni Rp 3,87 perkilogram.

“Pekan ini harga TBS kelapa sawit mengalami penurunan tipis, yakni sekitar Rp 3,87 perkilogram,” ujar Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Riau Ferry HC kepada riauterkini di Pekanbaru, Selasa (8/12/09).

Dipaparkan Fery, untuk harga TBS dari tanaman kelapa sawit berbibit unggul dengan 3 tahun Rp 961,45 perkilogram, usia 4 tahun Rp 1.075,02 perkilogram, 5 tahun Rp 1.150,89 perkilogram, 6 tahun Rp 1.183,59 perkilogram.

Selanjutnya untuk TBS dari tanaman berusia 7 tahun Rp 1.229,10 perkilogram, usia 8 tahun Rp 1.267,34 perkilogra, 9 tahun Rp 1.307,32 perkilogram dan usia 10 tahun Rp 1.244,38 perkilogram.

Sementara untuk harga getah karet tidak mengalami perubahan. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Riau, pekan ini harga getah karet tetap Rp 21.000 perkilogram untuk getah dengan kadar mencapai 95 persen dampai pintu pabrik.***(mad)

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=27090

Karet Turun, Harga TBS Sawit Riau Tertinggi di Sumatera

Selasa, 25 Agustus 2009 16:54

Dua komoditas perkebunan Riau mengalami beda nasib dalam masalah harga pekan ini. Jika getah karet turun tipis, maka harga TBS sawit di Riau naik dan menjadi yang tertinggi di Sumatera.

Riauterkini-PEKANBARU- Trand positif dua komoditas perkebunan unggulan di Riau hanya berlanjut untuk tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Sementara harga getah turun tipis. Berdasarkan informasi Gabupagan Pengusaha Karet Indonesia (Gapki) Riau, harga getah karet pekan ini turun menjadi Rp 14.500 perkilogram, dari semula Rp 14.750 perkilogram.

Sementara untuk TBS sawit pekan ini sebenarnya hanya mengalami kenaikan tipis, yakni berkisar Rp 15,22 perkilogra, meski demikian, kenaikan tersebut menempatkan harga TBS sawit di Riau menjadi yang tertinggi di Sumatera.

"Pekan ini harga TBS kelapa sawit kembali naik. Meskipun tipis, namun menjadikan harga TBS kita tertinggi di Sumatera," ujar Kasubdin Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Riau Fery CH Putra kepada riauterkini usai memimpin rapat penetapan harga TBS kelapa sawit di kantornya, Selasa (25/8/09). 

Sedangkan untuk TBS dari tanaman dengan usia dibawah 10 tahun, harganya sebagai berikut: usia 3 tahun Rp 1.007,15 perkilogram, usia 4 tahun Rp 1.126,06 perkilogram, usia 5 tahun Rp 1.205,54 perkilogram, usia 6 tahun Rp 1.239,76 perkilogram, usia 7 tahun Rp 1.287,45 perkilogram, usia 8 tahun Rp 1.327,50 perkilogram dan usia 9 tahun Rp 1.369,35 perkilogram.

Kenaikan harga TBS kelapa sawit di Riau tak lepas dari membaiknya harga CPO di pasar dunia yang berkisar Rp 6.757,03 perkilogram dan kernel pada kisaran Rp 2.790,51 perkilogram.***(mad)

Ratusan Ribu Hektar Kebun Sawit di Riau Tanpa HGU

Rabu, 26 Agustus 2009 13:30

Keberadaan 1.7 juta hektar kebun kelapa sawit di Riau tak sekedar mendatang keunggulan daerah, tapi juga masalah, karena ratusan ribu hektar di antaranya tanpa HGU.

Riauterkini-PEKANBARU- Kepala Dinas Perkebunan Riau Muhammad Yafiz mengungkapkan banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sait di Provinsi Riau yang membuka kebun melebihi izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki. Kondisi tersebut sangat merugikan daerah. Baik dari aspek penerimaan, maupun aspek tanah sebagai aset daerah.

“Sangat banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membuka kebun melebihi HGU yang dimilikinya. Inilah yang kita sedang rancang penertibannya,” ujar Yafiz saat berbincang dengan riauterkini di kantor Gubernur Riau, Rabu (26/8/09). 

Dipaparkan Yafiz, dari sekitar 225 perusahaan perkebunan yang mengantongi HGU, diperkirakannya sektiar 60 persen membuka kebun melebihi luas HGU. Dari total luas kebun kelapa sawit di Riau 1.7 juta hektar, diperkirakan sekitar 20 persennya ditanam di lahan yang berada di luar areal HGU. 

Sebagai contoh Yafis menyebut PTPN V dengan kebun seluas 2.800 hektar di Sinamanenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. “Kebun itu terbukti ditanam di luar HGU dan sekarang bersengketa dengan masyarakat. Meskipun BPN (Badan Pertanahan Nasional.red) dan Menteri BUMN menyatakan kebun tersebut ilegal, namun sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya sampai sekarang,” keluhnya. 

Dijelaskan Yafiz, pihaknya saat ini tengah merancang penertiban kelapa sawit yang ditanam di luar HGU, hanya saja regulasi menjadi hambatan paling besar. Pasalnya, Dinas Perkebunan bukan merupaka intansi terkait dalam proses perizinan pembukaan perkebunan. “Izinnya lewat BPN dan langsung ke Jakarta setelah dari kabupaten. Jadi tidak melalui kita. Kita hanya menerima laporan data,” tuturnya. 

Meski demikian, lanjut Yafiz, pihanya telah memulai dengan langkah presuasif. “Secara bertahap kita sudah mulai memanggil perusahaan-perusahaan bersangkutan untuk kita cek kebenaran datanya. Selanjutnya pada 2010 mendatang kita akan usulan program penertibannya,” demikian penjelasan Yafiz.***(mad)

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=25700

Muncul Gagasan Ranperda Pajak Kelapa Sawit

Rabu, 29 Juli 2009 08:46

Potensi kebun kelapa sawit Riau terbesar di Indonesia, namun potensi itu tak memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Karena itu muncul gagasan Ranperda pajak kelapa sawit.

Riauterkini-PEKANBARU-Besarnya potensi kebun sawit di Provinsi Riau, hingga kini belum memberikan kontribusi sebagai pemasukan asli daerah. DPRD Riau dalam hal ini Komisi B, merancang Ranperda terhadap pajak hasil perkebunan Sawit, dalam hal ini untuk ekspor. Komisi B melihat potensi pajak ekspor dibidang perkebunan ini sudah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal ini dikemukakan Anggota Komisi B DPRD Riau, Syamsul Hidayah Kahar kepada wartawan, kemarin. Pajak ekspor akunya memang terganjal oleh undang-undang dimana daerah tidak boleh memungut pajak ekspor. Namun peluang itu tetap ada sebagai pemasukan daerah yaitu retribusi sertifikasi kualitas. 

‘’Di Sulsel, celah seperti ini dilakukan mereka sehingga tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Mereka bangun laboratorium sertifikasi, lalu setiap ekspor Kakao harus lulus laboratorium sertifikasi kualitas yang ditarik retribusinya. Hanya Rp40 per kilogram dikenakan, namun hasilnya menyumbang PAD sampai Rp80 miliar,’’ terangnya. 

Potensi ini akan sangat besar di Riau lanjut Syamsul mengingat selama ini CPO yang dieskpor, daerah tidak mendapatkan apa-apa. Nantinya setelah Ranperda disahkan, akan dibangun laboratorium uji sertifikasi kualitas yang dikenakan retribusi. 

‘’Berapa banyak CPO yang diekspor dari Riau dan bila dikenakan retribusi tersebut, bisa menyumbang pendapatan yang cukup besar bagi Riau. Tapi kita harus mengeluarkan modal membangun laboratorium sertifikasi. Kita sedang siapkan Ranperdanya setelah studi banding ke Sulawesi Selatan pekan lalu,’’ tuturnya.***RPO

http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=25337

Tentang Kebun sawit K2I Disbun Tengah Ajukan Perbaikan Perda

Senin, 25 Mei 2009 14:10

Ada kabar bagus tentang Kebun Sawit K2I yang ‘di idam-idamkan’ oleh rakyat kecil. Karena saat ini Disbun tengah mengajukan perbaikan perda guna kembali menggarap program tersebut lebih intens.

Riauterkini-PEKANBARU- Tentang kelanjutan program kebun sawit K2I, Kadisbun Riau, M Yafis kepada Riauterkini Senin (25/5/09) mengatakan bahwa Disbun Riau akan menggarap program tersebut secara optimal. Jika berhasil, program tersebut dinilai akan dapat mensejahterakan masyarakat miskin di Riau.

“Kini kami tengah mengajukan berbagai perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah (Perda) tentang program kebun K2I yang ada. Perbaikan meliputi tahun pembangunan dan lama pembangunan. Karena pada perda sebelumnya yang digabung dengan perda Dinas PU memiliki masa pembangunan yang berbeda. Jika PU hanya sampai 2008, maka kebun K2I sampai 2010,” terangnya.

Disinggung mengenai jumlah lahan yang akan dibangun perkebunan sawit, Yafis mengatakan bahwa saat ini sudah dilakukan inventarisir lahan perkebunan untuk program K2I. Jumlah lahan yang tersedia baru 1.700 hektar dari jumlah total seluas 10 ribu hektar yang ditargetkan selama 5 tahun.

Katanya, pengajuan tersebut sudah diserahkan kepada Biro hukum Pemprov Riau yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD Riau untuk dibahas mengenai ketentuan hukum yang menjadi dasarnya. “Kita berharap akan dapat segera selesai dibahas agar dapat segera dialikasikan di lapangan,” katanya. ***(H-we)
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=24401

Dampak Pembabatan Hutan, Greenpeace Tuding SM Berhutang Rp 48,5 Triliun Setahun

Senin, 25 Mei 2009 17:15

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Sinar Mas Group dituding berhutan untuk perubahan iklim sebesar Rp 48,5 triliun setahun. Hal itu dampak dari pembabatan hutan di Sumatera.

Riauterkini-JAKARTA-Greenpeace hari ini meluncurkan laporan penelitian yang mengestimasi bahwa kegiatan perusakan lahan gambut oleh Sinar Mas Grup di Sumatera saja, melepaskan hingga 113 juta ton karbon dioksida, atau sama dengan total emisi CO2 Belgia pada 2005. 

Tiap tahun, Perusahaan itu berhutang 3,4 miliar Euro atau 48,5 triliun Rupiah, jika mengacu pada rata-rata harga 30 Euro per ton karbon (berdasarkan perhitungan Kyoto Phase II oleh lembaga riset pasar karbon terkemuka). 

Berdasarkan perhitungan Greenpeace, jika tidak ada tindakan segera, Konsesi Minyak Kelapa Sawit dan Kertas Sinar Mas Grup pada lahan gambut di Riau akan melepaskan emisi karbon dioksida sampai 2,26 miliar ton, setara dengan hutang perubahan iklim global hingga 97,4 triliun Rupiah.

Di Provinsi Riau, Sinar Mas menguasai lebih dari 780.000 hektar perkebunan minyak kelapa sawit dan kertas. The World Wide Fund for Nature (WWF) memperkirakan sejak 2001, 450.000 hektar hutan atau setara dengan luas pulau Lombok, telah dirusak oleh perusahaan Asia Pulp and Paper (APP) milik Sinar Mas Grup. 

"Berdasarkan analisa peta satelit, 52% perkebunan milik Sinar Mas Grup berada di lahan gambut. Berada di bawah hutan tropis, lahan gambut ini mengandung sekitar 35 miliar ton karbon. Penebangan hutan dan pembakaran hutan gambut ini melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat banyak, merupakan bom waktu bagi persoalan perubahan iklim," ujar Bustar Maitar, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. 

Selain di Riau, kegiatan penebangan dan pembakaran hutan serta ekspansi perkebunan minyak kelapa sawit Sinar Mas Grup juga menjadi ancaman serius bagi hutan dan masyarakat adat di Provinsi Lereh, Papua. Kegiatan Grup ini juga mengancam ekosistem di Taman Nasional Danau Sentarum Kalimantan Barat, yang masuk daftar Convention on Wetlands of International Importance (RAMSAR). 

"Yang lebih mengkhawatirkan adalah rencana ekspansi Sinar Mas," imbuh Bustar "Kepada publik perusahaan ini telah menyatakan akan melakukan ekspansi hingga 1,3 juta hektar di Papua dan Kalimantan untuk perkebunan minyak kelapa sawit baru. Tetapi yang publik tidak ketahui adalah Sinar Mas telah berencana membangun 2,8 miliar hektar perkebunan sawit di Papua, yang menurut temuan Greenpeace lebih dari dua kali lipat kepemilikan tanah Sinar Mas saat ini." 

"Perubahan iklim telah menjadi ancaman terbesar masa depan bumi. Jika kita tidak menghentikan penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab ini, maka kemajuan yang dicapai dalam perang mengatasi perubahan iklim menjadi kurang berarti. China, sebagai salah satu negara yang paling terkena dampak perubahan iklim, juga akan ikut menderita. Greenpeace menuntut Sinar Mas Grup untuk segera menghentikan kejahatan iklim mereka yakni merusak lahan gambut dan hutan untuk perkebunan minyak kelapa sawit mereka," Liu Shangwen, Jurukampanye Hutan Greenpeace China, menyimpulkan. 

Sebagai catatan, analisa berdasarkan beberapa set data. Batas Konsesi Minyak Kelapa Sawit berdasarkan FWI (2006; peatland distribution maps based on Wahyunto et al (2006); Data Konsesi Hutan Pulp APP and APRIL yang didapat Greenpeace. Annual emissions for palm oil development on peatland (170t CO2e/ha) and for pulpwood development on peatland (280t CO2e/ha) are based on figures provided by Rieley et al (2008).Belgiums total national CO2 emissions in 2005 is 184 million tons. Source: WRI 2008.***(rls)

http://www.riauterkini.com/lingkungan.php?arr=24406

Ratusan Warga Kepau Jaya Duduki Perkebunan PT. Agro Abadi

Rabu, 29 April 2009 14:10

Sengketa lahan memicu aksi pendudukan perkebunan. Ratusan warga Desa Kepau Jaya, Siak Hulu merasa lahannya diserobot menduduki kebun PT. Agro Abadi.

Riauterkini-SIAKHULU- Sekitar 300 warga Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar mendatangi sekaligus menduduki lahan kerkebunan PT. Agro Abadi yang berlokasi di desa yang sama, Rabu (29/4/09). Aksi pendudukan ini sebagai kelanjutan protes atas penyerobotan lahan warga oleh perusahaan perkebunan tersebut.

Aksi warga ini berlangsung lancar dan tanpa hambatan, sebab pihak perusahaan langsung menghindar begitu mengetahui kedatangan ratusan warga. Di lapangan hanya terlihat beberapa polisi dari Polsek Siak Hulu yang melakukan pengamanan.

Menurut salah seorang warga Kepau Jaya beranam Sabarman, sejak 1999 lahan ulayat warga seluas 12.500 hektar yang semula berupa Hak Penguasaan Hutan (HPH) dirubah menjadi kebun kelapa sawit oleh perusahaan. Saat ini tanaman kelapa sawit sudah berbuah dan beberapa kali panen, namun masyarakat sama sekali tak pernah mendapatkan bagian.

"Kami menuntut perusahaan memberikan hak warga dengan mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat," tuntut Sabarman.

Sampai saat ini aksi ratusan warga yang datang dengan menggunakan sepeda motor tersebut masih berlangsung. Mereka bertekad akan terus menduduki kebun perusahaan, sampai tuntutan warga dipenuhi perusahaan.***(mad)

Karet Tertahan, Harga TBS Sawit Riau Kembali Naik

Selasa, 31 Maret 2009 15:16

Setelah turun tipis pekan lalu sebesar Rp 13,67 perKg, pekan ini harga TBS kembali naik. Kenaikan Rp 6,41 perkilogram TBS. Sementara untuk getah karet harganya tetap.

Riauterkini-PEKANBARU-Kasubdin Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC Putra kepada Riauterkini mengatakan bahwa setelah sempat turun pekan lalu, harga TBS sawit lokal Riau kembali naik. Kenaikan sangat tipis. Yaitu Rp 6,41 perkilogram.

“Kenaikan harga TBS sawit lokal Riau disebabkan karena naiknya harga CPO dan kernel di SPOT pasar internasional Pekan lalu harga CPO internasional mencapai Rp 6.472,86 perkilogram sedangkan harga kernel Rp 2.674,28 perkilogram. Pekan ini harga CPO mencapai Rp 6.474,25 sedangkan harga kernel Rp 2.682,08 perkilogram. Katanya untuk indeks harga kumulative sawit adalah 86,69,” terangnya.

Data harga sawit pekan ini (periode 30 Maret-5 April 2009) adalah untuk sawit yang telah berumur 3 tahun harganya Rp 962,68 perkilogram. Sawit berumur 4 tahun harganya Rp 1.076,33 perkilogram. Sawit berumur 5 tahun harganya Rp 1.152,30 perkilogram. 

Selanjutnya untuk sawit umur 6 tahun Rp 1.185,01 perkilogram. Sawit umur 7 tahun Rp 1.230,59 perkilogram. Sawit umur 8 tahun Rp 1268,88 kilogram. Sawit umur 9 tahun Rp 1.308,88 dan sawit umu10 tahun Rp 1.346,88 perkilogram.

Sementara untuk harga getah karet, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Riau, masih pada angka Rp 11.000/kilogram. Harga tersebut tak berubah dengan harga pekan sebelumnya. ***(H-we) 

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=23583

PKS Dilarang Terima TBS Petani Non Plasmanya

Senin, 30 Maret 2009 17:21

Tingginya tingkat pelanggaran kesepakatan perusahaan inti dengan petani sawit plasma, maka disepakati bahwa perusahaan sawit inti pemilik Pabrik kelapa Sawit (PKS) wajib menolak TBS petani plasma dari perusahaan swit inti lain.

Riauterkini-PEKANBARU-Kasubdin Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC Ernaputra kepada Riauterkini Senin (30/3/09) mengatakan bahwa saat ini tingkat pelanggaran kesepakatan antara petani plasma dengan perusahaan inti. Untuk mengatasinya, pihaknya dan beberapa perusahaan inti sudah sepakat untuk tidak menerima Tandan Buah Segar (TBS) milik petani plasma perusahaan inti lain.

“Pelanggaran terjadi karena adanya selisih harga beli TBS antara satu perusahaan sawit inti dengan perusahaan sawit inti lainnya. Petani dalam hal ini cenderung menjual TBS kepada perusahaan sawit inti yang menawarkan harga lebih tinggi kendati seluruh harganya sangat tipis” terangnya.

Padahal, tambah Ferry, petani plasma masih ada ikatan dengan perusahaan intinya berupa kontrak pengembalian dana pembangunan perkebunan plasma oleh perusahaan inti dan pengolahan TBS petani plasma oleh perusahaan inti. Namun di lapangan, kendati sudah ada kontrak dengan perusahaan inti, petani plasma masih tetap menjual TBS kepada PKS yang menawarkan harga lebih tinggi.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka sudah disepakati oleh beberapa perusahaan inti pemilik pabrik kelapa sawit untuk tidak menerima TBS dari petani plasma perusahaan sawit inti lain. Kesepakatan tersebut diambil untuk mengurangi tingkat pelanggaran kontrak antara petani plasma dengan perusahaan sawit inti. ***(H-we)

Baru 2.716 Hektar Lahan Sawit yang Siap Direvitalisasi

Selasa, 24 Maret 2009 13:40
Dari 58 ribu hektar lahan kebun yang diajukan untuk direvitalisasi, baru 2.716 hektar lahan saja yang siap direvitalisasi. Sisanya belum ‘clear’.

Riauterkini-PEKANBARU-Kasubdin Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC Ernaputra kepada Riauterkini selasa (24/3/09) mengatakan bahwa dari 58 ribu hektar kebun sawit dan karet yang diajukan untuk mendapatkan dana pinjaman revitalisasi perkebunan, baru 2.716 hektar saja yang sudah clear dan siap dikucuri dana revitalisasi perkebunan. Sisanya masih menunggu proses.

“Kita sudah ajukan 58 ribu hektar lahan kebun untuk masuk pada program revitalisasi perkebunan. Namun baru 1.000 ha di Indragiri Hulu, 716 ha di Rokan Hulu, dan 1.000 ha di Pelalawan saja yang sudah clear dan siap dilakukan program revitalisasi perkebunan,” terangnya.

Di luar inventarisasi lahan perkebunan untuk program revitalisasi Perkebunan Pemprov Riau, Bengkalis juga mengajukan 3.800 ha lahan kebun sawit dan karet. Lahan-lahan itu sudah ada yang bersertifikat. Dan tinggal menunggu proses perizinan dari pemerintah kabupaten Bengkalis. 

“Memang sih sudah ada lahan perkebunan yang sudah dilakukan revitalisasi. Yaitu Inhu 500 hektar dan Rohul 400 hektar. Namun pelaksanaan revitalisasi itu dilakukan dengan dana dari perusahaan sendiri,” kata salah satu Kasubdin di Disbun Riau ini.

Menurutnya, minimnya lahan perkebunan yang tak masuk dalam program revitalisasi perkebunan karena lahan yang diajukan banyak yang tidak sesuai kriteria. Semisal lahan perkebunan tidak memiliki sertifikat, lahan berada di kawasan hutan dan lain sebagainya.***(H-we)
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=23483

Nigeria Tawarkan Lahan untuk Perkebunan Sawit

Selasa, 24 Maret 2009 15:00

Pemerintah Nigeria mengagumi kemajuan sektor perkebunan kelapa sawit di Riau. Jika lahan di Riau sudah tidak mencukupi, negara Afrika tersebut siap menyediakannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Delegasi kecil Pemerintah Nigeria melakukan kunjungan resmi ke Pemprov Riau, Selasa (24/3/09). Tujuan kunjungan tersebut untuk meningkatkan kerjasama antara Nigeria dan Indonesia yang sudah berjalan sangat bagus. kerjasama yang ingin ditingkatkan terutama sektor ekonomi dan bisnis.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMD) Riau Feisal Komar Karim, delegasi Nigeria tersebut terdiri dari Wakil Dubes Nigeria untuk Indoensia bidang politik dan ekonomi AM Dankano beserta dua stafnya. Kepada delegasi tersebut pihak BPMPD memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi dan investasi Riau secara umum.

"Selain ingin melihat potensi ekonomi dan investasi kita, mereka juga menawarkan peluang investasi bagi pengusaha kita di Nigeria," ujar Feisal kepada riauterkini.

Dipaparkan Feisal, secara umum Nigeria dan Indoensia, khususnya Riau memiliki banyak kesamaan. Misalnya sama-sama merupakan daerah penghasil minyak dan gas. "Karena sama-sama merupakan pengahasil Migas, Nigeria menawarkan kita mengembangkan sumber energi terbaharui dengan bahan baku kelapa sawit," ujarnya.

Ketika dijelaskan bahwa potensi perkebunan kelapa sawit di Riau sudah tidak mungkin dikembangkan secara besar-besaran, mengingat ketersediaan lahan yang terbatas, pihak Nigeria langsung menawarkan lahan. "Mereka menawarkan ketersediaan lahan yang luas untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Terlebih, sesungguhnya kelapa sawit itu asalnya dari Afrika. Jadi secara iklim tidak ada masalah," paparnya.

Atas tawaran tersebut, Feisal tidak bisa langusng memberi jawaban pasti dan berjanji akan menawarkan kepada pengusaha. Jika memang ada yang berminat, akan dijembatani untuk membuka lahan kelapa sawit di Nigeria.***(mad)
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=23487

Kelangkaan Pupuk Ancam Produtifitas Panen Sawit

Jum’at, 6 Maret 2009 16:17
Sudah Disokong Impor,

Kendati pihak swasta di Riau sudah melakukan impor pupuk, namun kelangkaan pupuk masih saja terjadi. Kondisi itu membuat kebun petani sawit plasma terancam menurun produksinya. 

Riauterkini-PEKANBARU-Memang malang nasib petani yang dipermainkan oleh oknum distibutor dan pensuply pupuk. Pasalnya, sepanjang tahun 2008 lalu, tercatat di Riau terjadi kelangkaan pupuk hingga beberapa kali. Hilangnya pupuk di pasaran akan dapat mengakibatkan turunnya produksi petani. Terutama produksi TBS petani sawit plasma.

Selain gelontoran pupuk bersubsidi tahun 2008 sebanyak 54 ribu ton dan pupuk non subsidi yang didistribusikan distributor, ternyata pihak swasta Riau juga melakukan impor pupuk dari luar negeri. Nilainya tidak main-main, yaitu 231,72 miliar USD atau 15,30 persen dari total impor Riau 2008.

Kepada Riauterkini Jum’at (6/3/09) Kepala Badan Pusat Statistik Riau, Irland Indrocahyo mengatakan bahwa pada tahun 2008, tercatat pengusaha Riau mengimpor pupuk dari luar negeri senilai dengan 231,72 miliar USD. Jumlah yang cukup besar untuk melempar pupuk di pasar Riau.

”Kita tidak tahu secara pasti pupuk-pupuk tersebut apa digunakan dan dilempar ke pasar Riau atau tidak. Karena BPS sendiri tidak memiliki dana untuk melakukan penelusuran arus barang. Bisa jadi pupuk-pupuk tersebut juga dilempar di luar Riau,” katanya.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Riau, Setiono kepada Riauterkini menyatakan bahwa hilangnya pupuk di pasaran Riau, akan sangat mengancam hasil produksi sawit petani plasma dan petani swadaya. Pasalnya, jika tahun ini pemberian pupuk kepada tanaman kurang, maka dampak penurunan jumlah produksi TBS sawit akan turun pada tahun berikutnya.

“Petani sawit plasma dan swadaya (non plasma) sangat menggantungkan nasib kepada keberadaan pupuk. Harganya mahal karena langka sekalipun, pasti akan di beli oleh petani sawit. Lha…ini, sudahlah harganya mahal, keberadaan pupuk-pun langka,” katanya.

Disinggung mengenai nasib perkebunan sawit dengan langkanya pupuk, Setiono menyatakan bahwa untuk perusahaan perkebunan sawit sudah tidak ada masalah. Pasalnya, perusahaan sawit sudah melakukan kontrak kerjasama dengan produsen pupuk dalam jumlah yang besar.***(H-we)

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=23215

PTPN V Didemo Warga Kampar Soal Penyerobotan Lahan

Rabu, 4 Maret 2009 11:35

Lebih dari seratus warga dua desa dari Kabupaten Kampar berdemo di kantor PTPN V. Mereka menuntut pengembalian lahan 4.000 hektar warga yang telah diserobot perusahaan.

Riauterkini-PEKANBARU- Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) V kembali didera masalah penyerbotan lahan. Kali ini perusahaan perkebunan plat merah tersebut dituding telah menyerobot lahan warga Desa Ganting dan Ganting damai, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar. Tak terima lahan 4.000 hektar lahan diserobot lebih dari seratus warga mendatangi kantor pusat PTPN V di Jalan Rambutan Pekanbaru, Rabu (4/3/09).

Warga tiba di kantor pusat PTPN V sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka datang dengan menggunakan sejumlah mobil pribadi dan angkutan umum yang sengaja disewa. Begitu tiba warga langsung menggelar aksi unjuk rasa. Ternyata kedatangan warga sudah diantisipasi pihak perusahaan, terbukti pintu gerbang pagar langsung ditutup dan dijaga ketat petugas keamanan perusahaan dibantu sejumlah polisi.

Dalam orasi yang disampaikan, warga mengecam langkah PTPN V yang telah menyerobot lahan seluas 4.000 hektar milik warga. Mereka menuntut agar lahan tersebut segera dikembalikan perusahaan kepada warga yang berhak memilikinya.

Akibat penyerbotan tersebut, rencana warga untuk membangun perkebunan dengan pola kemitran bersama PT. Johan Sentosa gagal total. Karena tak memiliki kebun sebagai sumber penghasilan, kehidupan warga di kedua desa tersebut jauh dari sejahtera.

Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan terkait tudingan warga tersebut. Sampai saat ini aksi unjuk rasa masih berlangsung.***(vila/mad)
http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=23159

Harga Getah Karet dan TBS Sawit Naik

Rabu, 18 Pebruari 2009 08:00

Dua komoditas unggulan perkebunan Riau harganya terus fluktuatif. Pekan ini harga getah karet dan TBS kelapa sawit naik, meski tipis.

Riauterkini-PEKANBARU- Harga dua komoditas unggulan perkebunan Riau pekan ini mengalami kenaikan tipis. Getah karet yang selama tiga pekan terpaku pada harga Rp 10.500 perkilogram sampai pintu pabrik, pekan ini sedikit terdongkrak.

Menurut data Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Riau, pekan ini harga getah karet dengan presentase di atas 90 persen sampai pintu pabrik naik Rp 500 perkilogram menjadi Rp 11.000 perkilogram.

Sementara harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga TBS Dinas Perekebunan Riau, Selasa (17/2/09) mengalami kenaikan lagi dengan kisaran Rp 122,38 perkilogram. Misalnya untuk TBS dari tanaman sawit berbibit unggul dengan usia 3 tahun ke atas semula Rp 826,72 menjadi Rp 914,22 perkilogram. Demikian juga dengan harta TBS dari tanaman berusia 10 tahun ke atas semula 1.248,66 menjadi Rp 1.278,36 perkilogram. Kenaikan harga TBS di tingkat petani berbanding lurus dengan harga CPO di pasar dunia. Informasi dari Dinas Perkebuan Riau harga CPO di pasar dunia pekan ini CPO di pasar dunia semula Rp 5.696.53 menjadi Rp 6.233,85 perkilogram. Sedangkan kernel justru turun dari Rp 2.248,66 menjadi Rp 2.396,31 perkilogram.***(mad)

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=22947

Harga Getah Karet Anjlok, TBS Sawit Naik Tipis

Selasa, 3 Pebruari 2009 14:50

Dua komoditas perkebunan di Riau mengalami beda nasib dalam harga. Jika TBS kelapa sawit naik tipis, maka harga getah karet anjlok signifikan.

Riauterkini-PEKANBARU- Para petani karet harus kembali menghadapi situasi sulit. Harga getah karet mengalami penurunan dratis. Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Riau, jika pada pekan lalu harga getah karet dengan kadar 95 persen sampai pintu pabrik Rp 12.000 perkilogram, maka pada pekan ini harganya anjlok menjadi hanya Rp 10.500 perkilogram.

Sementara harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga TBS Dinas Perekebunan Riau, Selasa (3/2/09) mengalami kenaikan sangat tipis. Sekitar Rp 3 perkilogram. Misalnya untuk TBS dari tanaman sawit berbibit unggul dengan usia 3 tahun ke atas semula Rp 803,09 menjadi Rp 806,75 perkilogram. Demikian juga dengan harta TBS dari tanaman berusia 10 tahun ke atas semula Rp Rp 1.122,84 menjadi 1.248,66 perkilogram. Kenaikan harga TBS di tingkat petani berbanding lurus dengan harga CPO di pasar dunia. Informasi dari Dinas Perkebuan Riau harga CPO di pasar dunia pekan ini CPO di pasar dunia Rp 5.548,18 perkilogram. Sedangkan kernel justru turun dari Rp 2.259,94 menjadi Rp 2.248,66 perkilogram.***(mad)