Perbatasan Riau-Sumut ”Panas” Lagi

Riau Pos,
11 Agustus 2010

Laporan ENGKI PRIMA PUTRA, Pasirpengarayan engkiprimaputra@riaupos.com
Permasalahan sengketa lahan dengan belum tuntasnya tapal batas antara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Senin (9/8), pukul 13.00 WIB kembali memanas lagi.

Sekitar 70 warga Dusun Kuta Parit Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Rokan Hulu nyaris bentrok dengan dua oknum Brimob Kompi C Sipirok yang PAM di Perkebunan Kelapa sawit PT Mazuma Agro Indonesia (MAI), yang berlokasi di daerah perbatasan Riau-Sumut.

Kapolres Rohul AKBP Adang Suherman MSi yang dikonfirmasi Riau Pos, Selasa (10/8) menegaskan, terjadinya pertikaian antara warga Batang Kumu dengan PT MAI di daerah perbatasan, locus delicty bukan di Rokan Hulu. Karena TKP-nya di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

‘’Situasi di daerah perbatasan Riau-Sumut kondusif. Kita sudah menempatkan anggota Polres dan Polsek Tambusai di daerah perbatasan, untuk menghindari terjadinya konflik. Kita tetap mem-back-up wilayah hukum Polres Rohul. Masyarakat sudah kita inventarisir dan meninggalkan lokasi tersebut,’’ ujarnya.

Menurutnya, dua oknum Brimob yang dilaporkan warga ke Polsek Tambusai tidak bisa diproses, karena mereka bekerja sesuai dengan tugasnya, BKO di PT MAI. ‘’Saya imbau masyarakat jangan terprovokasi dan melakukan tindakan yang dapat merugikan, karena kasus sengketa lahan ini, sedang dalam proses perdata di Pengadilan Negeri Pasirpengaraian,’’ ujarnya.

Informasi yang dirangkum Riau Pos di lapangan, ketegangan bermula ketika warga Dusun Kuta Parit diminta untuk membakar ribuan bibit kelapa sawit yang sudah di tanam di lahan sengketa (perbatasan Riau-Sumut) yang kini masih dalam proses perdata di Pengadilan Negeri Pasirpengaraian.

Akibatnya, situasi kembali memanas di daerah perbatasan Riau-Sumut, ketika dua oknum Brimob BKO di PT MAI sempat mengeluarkan tiga kali tembakan ke udara, guna menakuti warga Batang Kumu yang sedang menanam sawit di lahan garapan mereka.

Mendengar tembakan tersebut, sejumlah warga dan anak-anak ketakutan dan lari ke hutan. Dimana oknum polisi itu memaksa warga untuk membakar bibit sawit warga dengan menggunakan bensin yang telah mereka persiapkan.

Kedatangan oknum Brimob yang di dampingi Humas PT MAI, menuduh warga melakukan penyerobotan lahan seluas 20 hektere milik PT MAI sesuai dengan izin yang mereka peroleh. Sementara masyarakat Dusun Kuta Parit Desa Batang Kumu menilai lahan tersebut sebelumnya hutan belantara dan digarap sendiri oleh warga.

‘’Ketika sedang beristirahat makan siang, kami mendengar tiga kali tembakan ke udara. Terkejut anak dan istri berhamburan menyelamatkan diri ke balik semak belukar. Selang beberapa menit, muncul tiga orang, yang dua orang mengaku Brimob dan satu orang Humas bertugas di PT MAI. Kami disuruh pulang secara paksa di bawah todongan dua senjata laras panjang. 1.500 bibit sawit yang kami tanam dibakar mereka,’’ ucap Sinaga (57), salah seorang warga pemilik bibit sawit (56) kepada Riau Pos, Senin (9/8) malam, usai peristiwa tersebut.

Sinaga menduga, pelaku itu adalah dua oknum Brimob asal Provinsi Sumatera Utara dan seorang Humas PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang sedang patroli, sebab lahan yang akan ditanami warga tersebut berbatasan dengan milik perusahaan itu. ‘’Warga dengan oknum aparat Bantuan Kekuatan Anggota (BKO) PT MAI sempat perang mulut, ketika menghalangi warga melakukan penanaman dan membakar bibit sawit yang akan ditanam. Sekitar puluhan warga, melakukan perlawanan dengan dua oknum aparat. Karena kami ramai, mereka yang bersenjata laras panjang dan Humas PT MAI bernama Siregar digiring oleh warga ke Polsek Tambusai untuk diproses,’’ ujarnya.

Sihombing, warga setempat menjelaskan, rasanya warga Dusun Kuta Parit Desa Batang Kumu sudah bersabar selama ini, atas tindakan dan perbuatan dari pihak PT MAI. ‘’Sejak 1998 kami ditindas mereka, rumah kami dibakar, harta kami di jarah, warga kami ditahan sampai sekarang enam orang kami belum tahu nasibnya,’’ tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Rokan Hulu AKBP Adang Suherman MSi melalui Kanit Reskrim Polsek Tambusai Bribka Huta Julu, Senin (9/8) malam kepada wartawan, membenarkan adanya laporan warga Batang Kumu dengan membawa dua orang oknum Brimob berinisial GT dan SB dan Humas PT MAI Siregar ke Mapolsek Tambusai.

Oknum Brimob dan Humas PT MAI malamnya dilepas, dengan alasan warga disuruh untuk melaporkan kejadian penembakan dan pembakaran bibit sawit ke Polres Rohul dan kesatuan Brimob yang bersangkutan di Kompi C Sipirok Kabupaten Padang lawas.

‘’Kita tidak bisa menahan mereka, yang berhak menahan Provos Polres Rohul dan tempat kesatuan mereka di Kompi C Sipirok, warga sudah disarankan untuk melaporkan, karena menolak sehingga mereka malamnya dilepas,’’ ujarnya.

Menanggapi pelayanan di Mapolsek Tambusai yang berbelit, puluhan warga Batang Kumu yang sudah susah payah membawa dua oknum Brimob dan Humas PT MAI dari daerah perbatasan, sangat kecewa. Karena Polri itu satu kesatuan. ‘’Seharusnya kalau menerima laporan, Polsek harus menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan institusinya (Polres). Karena proses pelaporan berbelit-belit, makanya warga malam itu langsung pulang meninggalkan Mapolsek,’’ ujar salah seorang warga Batang Kumu.

Sementara itu, Oknum Brimob berinisial GT yang diwawancarai di ruang Reskrim Polsek Tambusai, atas tindakannya melepaskan tembakan untuk menakuti warga, GT terlihat banyak diam dan tidak bersedia berkomentar, ia berdalih kepalanya sedang pusing. ‘’Kepala saya sedang pusing, dari siang belum ada makan,’’ tuturnya.

Humas PT MAI R Siregar mengklaim, lahan yang ditanami bibit sawit oleh warga itu, milik perusahaan. Dia membantah jika dituduh melakukan pembakaran bibit sawit milik warga.

‘’Lahan yang ditanaman warga itu, milik PT MAI, karena tidak mungkin kami berani mengusir warga kalau tidak ada dasarnya.Kami tidak membakar bibit sawit warga Batang Kumu,’’ ujarnya.(izl)

Politeknik Kampar Siapkan Industri Hilir Sawit

29 Maret 2010

BANGKINANG (RP) - Selama ini pengolahan sawit di Riau hanya terbatas hingga produksi CPO saja, namun kini Politeknik Kampar (Polkam) sudah mulai merintis melahirkan tenaga lulusan untuk industri hilir dari CPO.

Produk industri hilir sawit yang telah mampu dihasilkan mahasiswa jurusan Teknik Pengolahan Sawit (TPS) Polkam, salah satunya yaitu pembuatan sabun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Drs H Zulher MS mewakili Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM, Ahad (28/3) dalam gerak jalan sehat yang bertema Melangkah Bersama Polkam mengatakan, bahwa apa yang dirintis oleh Polkam saat ini merupakan bukti bahwa Polkam siap menghadapi tantangan masa depan. Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Polkam Ir Munafry Alwis MT, Ketua STIE Bangkinang Ir H Zamhir MM, unsur Ninik Mamak, para dosen, mahasiswa Polkam serta para siswa SMA sederajat.

Sekda menyatakan bahwa keberadaan Polkam sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di Kabupaten Kampar, SDM yang produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja, bukan SDM yang mencari kerja kemana-mana.

Sekda menyambut baik kemajuan yang dimiliki Polkam saat ini, terutama keahlian yang telah dimiliki para mahasiswanya seperti pembuatan sabun untuk jurusan TPS, untuk jurusan Perawatan perbaikan Mesin (PPM) yang mahasiswa juga sudah mampu menggunakan mesin CNC, untuk jurusan Teknik Informatika (TI) mahasiswanya mampu membuat jaringan website dan net meeting. ‘’Ini baru tahap awal, ke depan nanti saya yakin bahwa Polkam akan lebih baik lagi,’’ ujar Sekda.

Dalam kesempatan itu, Direktur Polkam Ir Munafry Alwis MT menyampaikan bahwa Polkam saat ini memiliki 130 orang mahasiswa yang terbagi dalam 3 jurusan yaitu TPS, PPM dan TI. Jumlah dosen sebanyak 30 orang, dan 17 orang diantaranya sedang menjalani pendidikan S-2 di dalam dan luar negeri. Untuk luar negeri, para dosen tersebut ada yang kuliah di Inggris, Belanda dan Australia.

Terkait dengan bangunan Kampus Polkam di Jalan Lingkar Bangkinang, lanjutnya, untuk pembangunan tahap I fisik akan rampung pada akhir April 2010 ini, sedangkan peralatan untuk menunjang perkuliahan saat ini sudah 90 persen ready. Direncanakan, pada tahun 2011, Polkam mulai melahirkan alumni perdana.

‘’Pada 2011 juga diprogramkan peresmian Kampus Polkam secara Nasional, yang saat ini acara tersebut sudah mulai dipersiapkan, karena rencananya akan menghadirkan Mendiknas, para Direktur Politeknik se-Indonesia, Muspida se-Riau dan berbagai pihak yang berkompeten lainnya,’’ ujarnya.

Sementara itu, kemarin pada gerak jalan sehat Polkam, sejumlah pemenang doorprize yang berasal dari siswa kelas III SMA sederajat memperoleh beasiswa, di antaranya ada beasiswa kuliah 3 semester di Polkam, ada yang dua semester dan satu semester.

Beasiswa tersebut berasal dari Bupati Kampar, Ketua DPRD Kampar, Sekda Kampar dan para perusahaan perkebunan, perusahaan bidang jasa kontruksi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Kabupaten Kampar. Selain itu, ada juga peralatan elektronik, sumbangan dari para sponsor yaitu Dinas/Instansi dan sejumlah perusahaan.(why/rdh)

Akhir Januari, Ditetapkan Cluster Industri Sawit di Riau

13 Januari 2010
 
PEKANBARU (RP)-Jika tidak ada perubahan, 31 Januari 2010 mendatang, pemerintah mencanangkan penetapan lokasi pembangunan cluster (pengelompokan) industri sawit yang terletak di tiga provinsi. Tiga daerah itu ada di Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau, Herliyan Saleh menyebutkan, setelah dicanangkan, maka dalam waktu lima tahun, cluster industri sawit sudah berproduksi. Jadi, tahun 2015 mendatang cluster industri sawit itu sudah bisa memenuhi keperluan dalam negeri dan ekspor.

Untuk di Riau, ujar Herlian, lokasi tak ada permasalahan. Sebab tujuan utamanya adalah menetapkan di Riau menjadi salah satu tempat cluster industri sawit. Jadi bisa saja ditetapkan di Kuala Enok, Buton dan juga Dumai. Jika dilihat dari infrastruktur Dumai memang lebih siap.

‘’Berdasarkan penyampaian pusat kepada saya, untuk pencanangan daerah cluster Industri Sawit dilaksanakan 31 Januari 2010 mendatang,’’ kata Herlian kepada Riau Pos, Selasa (12/1).

Dalam pencanangan ini nantinya, pusat langsung menetapkan di mana saja lokasi pembangunan cluster industri sawit di Riau. Soal lokasinya pusat yang menetapkan, karena itu wewenang pusat. Riau sudah mengusulkan tiga lokasi strategis, yakni Dumai, Kuala Enok dan Tanjung Buton. Tapi dari usulan tersebut, kata Herlian, Pemprov Riau tidak menegaskan lokasi mana yang lebih prioritas. ‘’Hanya saja dari segi kesiapan infrastruktur, Dumai memiliki kelebihan dan kesiapan infrastruktur dibandingkan dua daerah lain itu,’’ lanjut Herliyan Saleh.

Daerah cluster industri sawit nantinya, menurut Herliyan, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menyiapkan masterplan cluster industri. Setelah dibuat masterplan, baru bisa dilihat berapa investasi, produk turunan yang dibuat serta tenaga kerja yang dibutuhkan.

‘’Saat ini kita belum punya masterplan. Setelah ada keputusan resmi nantinya baru kita buat. Sebab kita sudah tetapkan anggaran masterplan dalam APBD tahun 2010 ini. Untuk rencana awal, diperkirakan produksi sawit yang dilakukan mencapai 7-9 produk turunan,’’ jelasnya.

Sedangkan untuk investasi, diperkirakan untuk satu produk industri saja akan menyedot investasi sekitar Rp10 triliun, sedangkan untuk jumlah tenaga kerja masih belum ada gambaran.

Dijelaskannya, produk turunan kelapa sawit, yang selama ini hanya CPO, ke depan akan diolah menjadi minyak goreng, sabun, margarin dan produk turunan lainnya. Produk itu untuk keperluan dalam negeri dan bisa diekspor. ‘’Jadi yang biasanya kita ekspor CPO, tapi ke depan bisa menekan ekspor CPO hingga 50 persen jika saja industri produk turunnan kelapa sawit dilaksanakan,’’ tegasnya.

Satu Tahun Ekspor 6,1 Juta Ton CPO
Di Riau saat ini sudah menjadi daerah pengekspor terbesar CPO. Pasalnya dari ekspor Nasional Riau melakukan ekspor CPO sebesar 40 persen jika dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan data yang ada, dalam satu tahun Riau mengekspor sebesar 6,1 juta ton CPO ke luar negeri.

Berdasarkan data 2007, Riau sanggup memproduksi sekitar 5,1 juta ton CPO setiap tahun. ‘’Saat sekarang ekspor CPO dari Riau bisa mencapai 6,1 juta ton, termasuk tambahan produksi dari daerah lain, salah satunya Sumatera Utara (Sumut),’’ jelas Herliyan Saleh.

Kemudian ia mengatakan, total produksi ekspor CPO dari pelabuhan di Riau itu persentasenya bisa mencapai 40 persen, dari total ekspor CPO Indonesia ke luar negeri.

Maka dari itu, kata Herliyan dengan berjalannya kegiatan cluster industri sawit, akan memberikan dampak perekonomian Riau lebih meningkat. Bahkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional.(esi/yon/zar/ksm)

Dumai KEK, Inhil Cluster Sawit

Program 100 Hari Kerja Menperindag
11 Desember 2009
 
PEKANBARU (RP) - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menetapkan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau sebagai kawasan terpadu cluster industri hilir kelapa sawit.

Ini berdasarkan hasil rapat Menperin bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan se-Indonesia belum lama ini.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal kepada wartawan, Kamis (10/12) kemarin, di kediamannya Jalan Diponegoro Pekanbaru. Selain Riau, sambungnya, Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah juga masuk sebagai kawasan cluster sawit.

Dari penuturan Gubri setelah adanya ketetapan dari Menperin ini, maka Riau akan melakukan inventarisasi sarana prasana penunjang yang diperlukan. Terutama mengenai jalan, listrik, dan air bersih di Inhil.

‘’Kalau Dumai menjadi kawasan ekonomis khusus. Inhil menjadi kawasan cluster kelapa sawit. Ini sebuah penghargaan bagi Riau. Kita siap membantu inventarisasi di lapangan. Sedangkan pembangunannya akan dilakukan pemerintah pusat secara bersama dengan daerah nantinya,’’ papar Gubri.

Gubri menyebutkan, dijadikannya Riau sebagai kawasan cluster kelapa sawit, masuk dalam program 100 hari kerja Menprin. Sebuah penunjukan yang menurut dia lagi, sangat tepat diberikan Menperin. Inhil dipastikan perkembangannya ekonominya sangat bagus dan bisa menciptakan ekonomi baru bagi masyarakatnya.

‘’Sarana prasaran sangat bagus sekali dikembangkan di Inhil. Pusat ekonomi baru dipastikan muncul di Riau nantinya. Kita sangat menyambut baik keinginan pemerintah pusat ini,’’ pungkasnya.

KEK Dumai
Terkait dengan usulan dari Pemerintah Provinsi Riau supaya Kota Dumai dan Kuala Enok, Indragiri Hilir dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), telah dimasukkan ke dalam program Menko Perekonomian, saat ini tinggal diajukan kepada DPR RI untuk disetujui supaya dua daerah di Riau ini ditetapkan sebagai KEK.

‘’Dumai dan Kula Enok yang akan dijadikan sebagai KEK, pada saat ini telah masuk di dalam program Menko Perekonomian, selanjutnya akan diproses oleh anggota DPR RI untuk disepakati sebagai KEK,’’ ujar Rusli Zainal.(new/yud/esi/izl)

http://www.riaupos.com/berita.php?act=full&id=10147&kat=1

DBH Sawit Rp7,5 T, Riau Hanya Dapat Rp48 M

10 Desember 2009

Laporan MASHURI KURNIAWAN , Pekanbaru mashurikurniawan@riaupos.com

Potensi dana bagi hasil sawit Riau yang selama bisa menghasilkan pendapatan hingga triliunan rupiah dari sektor pajak selama satu tahun, namun dalam realisasinya untuk daerah hanya mendapatkan dana sebesar Rp48 miliar.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bappeda Riau Emrizal Pakis kepada wartawan, Rabu (9/12), di ruang kerjanya. Menurut dia, nilai potensi perkebunan di Riau cukup besar peranannya bagi pendapatan daerah.

‘’Pendapatan dari sawit bukan hanya berupa pajak saja. Kita ingin pusat merealisasikan potensi DBH perkebunan yang ada Riau sebesar Rp7,5 triliun. Potensi inilah yang sedang kita kejar. daerah lain juga melakukannya,’’ ungkap Emrizal Pakis.

Diakuinya, dengan potensi sawit yang nilainya luasnya mencapai 1,8 juta hektare, dengan apa yang diperoleh dari pajak sangatlah kecil jumlahnya. Namun begitu, sebutnya, pusat harus segera merealisasikan DBH perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Riau selama ini.

Walaupun dalam mendapatkan DBH kelapa sawit tidaklah sangat mudah. Tapi, Riau akan terus berusaha merebut apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat di Bumi Lancang Kuning. Pusat, tegasnya, harus juga merevisi UU Nomor: 33/2004, prihal perimbangan keuangan pusat dan daerah.

‘’Revisi UU Nomor: 33 tahun 2004 sangat diperlukan untuk menambah income dari sektor perkebunan. Kita sudah berusaha maksimal bersama 19 daerah lainnya agar DBH perkebunan segera direalisasikan,’’ ujarnya.(izl)

http://www.riaupos.com/berita.php?act=full&id=10047&kat=7

Warga Tambusai Utara Temui Pimpinan DPRD Rohul

Riau Pos, 26 November 2009. PASIRPENGARAIAN (RP) - 15 perawakilan warga Desa Mahato Sakti, Desa Suka Damai, Desa Pagar Mayang, dan Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara, Rabu (25/11) menemui Wakil Ketua DPRD Rohul Erizal ST.

Mereka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan pola KKPA kebun kelapa sawit dengan bapak angkat PT SMN di Kebun, Kecamatan Tambusai Utara.Mereka meminta DPRD Rohul dapat memperjuangkan hak masyarakat, dalam pembagian hasil pola KKPA Kebun Kelapa Sawit dengan PT SMN. Seperti disampaikan Mali, warga Desa Mahato Sakti. Menurutnya, pada 1996 lalu masyarakat di empat desa di Kecamatan Tambusai Utara telah menyerahkan lahan mereka kepada PT SMN, dengan perjanjian dibangun kebun kelapa sawit dengan sistem Pola PIR‘’Di Desa Pagar Mayang Luas lahan sekitar 278 hektare, Desa Payung Sekaki 318 hektare, Desa Mahato 378 hektare, dan Desa Suka Damai 276 hektare,’’ tuturnya.Dari perjanjian yang telah disepakati itu, Mali menyebutkan, pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT SMN harus dikembalikan ke masyarakat setelah 48 bulan tanam yakni Mei 2001.

Namun sampai saat ini, sudah hampir delapan tahun, masyarakat belum mendapatkan haknya.‘’Kami masyarakat lemah, minta DPRD Rohul sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan hak masyarakat empat desa di Kecamatan Tambusai Utara, tentang pembagian hasil pembangunan kebun kelapa sawit dengan PT SMN. Sebab, hutang masyarakat dengan perusahaan sudah tidak ada. Seharusnya, 2001 lalu perusahaan sudah kembalikan hak masyarakat,’’ tuturnya. Menanggapi pernyataan tersebut, Erizal ST berjanji semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat. Menurutnya, DPRD Rohul prihatin atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Sebab, masyarakat telah menyerahkan lahan mereka kepada pihak perusahaan, dengan perjanjian untuk membangun kebun kelapa sawit dengan sistem pola PIR. Itu pun pelaksanaanya dilakukan dengan sistem Pola KKPA.

‘’Sekarang kebun kelapa sawit itu telah berhasil dan menghasilkan uang. Namun hak masyarakat tidak diberikan oleh PT SMN. Kita minta perusahaan konsisten dengan janji yang telah disepakati dengan masyarakat di empat desa itu. Jangan hak masyarakat dikebiri. DPRD Rohul siap membantu masyarakat, bila perusahaan tidak mau mengembalikan hak masyarakat, kita siap untuk membantu dalam proses hukum,’’ tutur Erizal kepada Riau Pos, Rabu (25/11) di ruang kerjanya.Sementara Camat Tambusai Utara Tri Ismadi SSos ketika dimintai keterangan tentang PT SMN, ia mengaku tidak mengetahui ada perusahaan tersebut di wilayah kerjanya.

Demikian juga dengan pihak Disnaker dan Dishutbun, yang mengaku PT SMN tidak terdaftar di kedua instansi tersebut.(epp)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Perjelas Status Lahan Kebun K2I

Senin, 27 April 2009 , 07:33:00

Laporan GEMA SETARA, Pekanbaru  
Status lahan kebun sawit K2I yang saat ini masih dalam proses pembangunan oleh rekanan terkait, perlu mendapatkan pengukuhan yang lebih. Sebab saat ini status lahan itu hanya baru Surat Keterangan Tanah (SKT) dari bupati masing-masing kabupaten. Dengan adanya pengukuhan lahan, maka jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat lebih kuat.

Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Riau Drs HM Yafiz di Pekanbaru Ahad (26/4) mengatakan, peningkatan status lahan dari yang saat ini semestinya menjadi mutlak dilakukan, apakah status lahan itu nanti menjadi hak guna usaha ataupun sertifikat hak milik dan sebagainya.

‘’Status lahan itu saat ini masih berpegang pada SKT yang dikeluarkan oleh Bupati, kita berharap ada peningkatan status lahan ini yang lebih tinggi, sebab kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentu kita akan lebih kuta,’’ tuturnya.

Sejauh ini, lanjut mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Riau ini, luas lahan yang sudah ditanam kelapa sawit seluas 170 hektare masing-masing di Kabupaten Bengkalis, Kampar dan Indragiri Hulu (Inhu).

Terkait belum selesainya Perda multiyears (MY) bagaimana dengan perawatan tanaman tersebut, Yafiz mengatakan tidak menjadi persoalan karena dalam Perda sebelumnya dinyatakan bahwa pihak rekanan punya kewajiban menjaga dan merawat tanaman tersebut. ‘’Soal itu tidak ada persoalan karena item perjanjian sebelumnya ada menyatakan demikian,’’ tuturnya.

Sampai saat ini, lanjutnya pihaknya masih menunggu siapnya Perda MY tersebut, jika sudah selesai pengerjaan kebun ini kembali dimulai. Dari luas lahan yang direncanakan seluas 10.200 hektare sudah terbangun sekitar 170 hektare. Total nilai proyek ini mencapai Rp217 miliar.

‘’Insya Allah jika Perda sudah selesai upaya pengerjaan lahan itu akan kita laksanakan. Kita optimistis proyek kebun K2I ini akan terwujud dengan baik,’’ ujarnya.(izl)

Indonesia Harus Ikut Tentukan Harga CPO

Jum'at, 24 April 2009 , 07:07:00

JAKARTA (RP) - Indonesia berambisi memimpin pasar perdagangan minyak kelapa sawit atau CPO. Sebagai pengekspor dan produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia harus ikut menentukan referensi harga. 

Menurut Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti, Indonesia akan menentukan sistem perdagangan CPO, termasuk penentuan harga. “Selama ini kita mengacu pada harga dari Rotterdam,” katanya di kantornya, Kamis (23/4). 

Sebagai pengekspor CPO terbesar di pasar dunia, Indonesia selayaknya bisa menciptakan harga secara pas tanpa terpengaruh harga di Rotterdam yang menyebabkan harga fluktuatif. Saat ini, kata Bayu, sudah ada beberapa trader CPO yang menggunakan notifikasi Free on Board (FoB) Pelabuhan Belawan. 

Bayu menuturkan, total perdagangan di Eropa itu hanya 1,5 juta ton atau paling tinggi 2,5 juta ton. Sedangkan Indonesia mengekspor CPO 15 juta ton. “Kenapa kita pakai referensi ke sana (Rotterdam),” katanya. Seharusnya, lanjut dia, Indonesia memegang perdagangan karena memasok 90 persen kebutuhan CPO dunia. 

Pemerintah, kata dia, sudah melakukan beberapa langkah. Yakni, mendorong eksporter menggunakan patokan harga FoB Belawan atau Dumai. Eksporter juga dapat menggunakan harga rata-rata lelang di Kantor Pemasaran Bersama PTPN, dan harga swasta. 

Bagi Indonesia, penentuan harga menguntungkan kegiatan ekspor dan juga menggairahkan industri hilir. “Spekulasi karena faktor eksternal juga bisa dikurangi sehingga menjadi penentu harga daripada pengguna harga,” tambah Bayu. 

Saat ini, produksi CPO Indonesia berkisar 19-20 juta ton. Sementara produksi Malaysia dua juta ton di bawah Indonesia. Namun, kata Bayu, Malaysia punya produktivitas lahan lebih besar 20 persen. “Lahan yang sekarang bisa 40-50 juta hektare. Itu tanpa perluasan lahan dan tidak termasuk di Papua. Hanya Sumatera dan Kalimantan,” katanya.(sof/ekk)

http://www.riaupos.info/main/index.php?mib=berita.detail&id=8625

Sumber Daya Alam Masih Potensial

Kamis, 23 April 2009 , 08:15:00

Laporan SYAHRI RAMLAN, Bagansiapiapi
SUMBER daya alam (SDA) meliputi sektor minyak dan gas, perkebunan, perikanan yang dimiliki di sejumlah daerah di dalam wilayah Kabupaten Rohil, dinilai masih sangat potensial untuk terus ditumbukembangkan dan digarap secara optimal. Hanya saja, sejumlah potensi tersebut belum tergarap secara optimal.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Rohil Ir H Wan Abubakar Hasan, Rabu (22/4) saat serah terima jabatan Kepala Dinas Perkebunan yang dulu dijabatnya kepada H Muhammad Rusli Syarief S Sos di Bagansiapi-api. Sebelum menjadi staf ahli, Wan Abubakar Hasan adalah Kepala Dinas Perkebunan. Sedangkan H Muhammad Rusli Syarief sebelumnya adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rohil.

‘’Kita melihat bahwa potensi alam yang dimiliki di wilayah Kabupaten Rohil ini sangat potensial. Kalau potensi alam yang tersedia itu dapat digarap secara optimal, saya pikir pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dapat terealisasi dengan cepat,’’ katanya.

Salah satu kendalanya, tambah Abubakar, di antaranya karena belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) di wilayah Kabupaten Rohil yang mampu menggarap semua potensi alam yang tersedia tersebut. Hal tersebut ditandai dengan masih ditemukannya sejumlah Satker yang belum terisi oleh aparatur yang mampu untuk mengoptimalkan potensi alam tersebut.

‘’Makanya perlu pimpinan Satker yang memiliki jiwa wiraswasta. Misalnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan maupun Perikanan. Dan kita melihat, semuanya sudah berjalan. Namun masih perlu untuk terus menjalin koordinasi dengan sejumlah instansi terkait lainnya. Sehingga potensi alam ini benar-benar dapat diangkat guna mempercepat pembangunan di bidang ekonomi,’’ tutur Wan Abubakar.

Berdasarkan data yang dihimpun Riau Pos, bidang perkebunan memiliki tiga sektor potensi yang terus mengalami peningkatan. Sektor pertama yakni kelapa sawit yang mampu berproduksi mencapai sekitar 347.288 ton dengan luas areal mencapai 146.237 hektare. Selanjutnya karet dengan luas areal mencapai sekitar 37.881 hektare. Produksinya mencapai sekitar 12.737 ton. Terakhir adalah kelapa dengan luas areal mencapai 5.944 hektare. Jumlah produksinya sekitar 2.2992 ton.

Sektor lainnya yakni perikanan yang mampu menghasilkan 59.006,17 ton, yang terdiri dari perikanan laut 55.700,00 ton, perikanan perairan umum 3.226,00 ton, budidaya ikan kolam 58,55 ton, dan budidaya ikan keramba 20,62 ton. Sedangkan sektor pertanian jumlah produksi padi mencapai 127.503 ton dengan luas areal 34.900 hektare. Sedangkan sektor Migas yang produksinya mencapai sekitar 150.000 barrel.(tie)

Buka Kebun untuk Warga Miskin Investor Malaysia Tawarkan Kerja Sama

Kamis, 23 April 2009 , 08:12:00

Laporan MOLLY WAHYUNI, Bangkinang
INVESTOR dari Malaysia yang tergabung dalam Syarikat Intelek Venture SDB BHD menawarkan usaha kerja sama pembukaan lahan hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit yang diperuntukan bagi petani dan masyarakat miskin yang belum memiliki kebun. Untuk tahap pertama diperlukan areal seluas 4.000 hektare, dan masing-masing penduduk tempatan sebagai calon pemilik akan mendapatkan lahan dua hekntare, plus lahan pekarangan dan rumah tempat tinggal pada areal yang dikomplekskan dengan luas lahan sekitar 0,2 hektare.

Demikian diungkapkan Direktur Intelek Venture SDN BHD Malaysia Zakaria bin Abdurrahman, Abdul Khalid dan Abdul Halim bin Ahmad dalam eksposnya di hadapan Wakil Bupati Kampar Teguh Sahono SP yang didampingi Kepala Dinas Kehutan Kampar Mawardes dan Kadis Perkebunan Kabupaten Kampar Ir Fahril Azwar, di ruang rapat Kantor Bupati Kampar di Bangkinang, Rabu (22/4).

Kehadiran para investor yang berjumlah tujuh orang dari Malaysia tersebut diprakarsai oleh Yayasan Kampar Istiqomah, Kampar, di antaranya Saruman, Syahril, dan Ermansyah, serta beberaoa orang pengurus Yayasan Istiqomah lainnya.

Rujukan atau bentuk pelaksanaan pengerjaan mengaju kepada pola Felda (Federal Land Development) yang telah sejak lama digagas di Malaysia dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan sehingga hidupnya lebih sejahtera. Nama kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit tersebut adalah Cadangan Projek Pembangunan Tanah Rancangan Bersepadu Kabupaten Kampar oleh Yayasan Kampar Istiqomah (Indonesia) dengan Syarikat Intelek Venture SDN BHD (Malaysia).

Kegiatan ini akan dimulai dengan pembukaan lahan hutan untuk tahap pertama seluas 4.000 hektare, dan untuk tahap kedua 6.000 hektare. Sehingga total luas lahan yang diperlukan sekitar 10.000 hektare. Para pemilik lahan akan mendapatkan rumah, dan untuk menopang kehidupan sehari-hari pera pemilik akan bekerja di lahan mereka masing-masing dan menerima upah dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian setelah sawitnya menghasilkan, maka di seputar lokasi pemukiman akan dibangun tempat ibadah, sekolah, fasilitas umum lain. Bahkan berikutnya akan dikembangkan menjadi kota-kota kecil dengan infrastruktur yang mamadai dan soal pembayaran hutang petani akan dibayar secara menyicil dan pembayaran pada prinsipnya tidaklah memberatkan masyarakat miskin.(tie)

Harga Sawit Terus Naik Tembus Rp1.420/Kg

Jum'at, 17 April 2009 , 07:27:00

PEKANBARU (RP) - Harga komoditi kelapa sawit di tingkat petani saat terus mengalami kenaikan. Bahkan dari rapat penetapan harga kelapa sawit yang dilakukan Dinas Perkebunan Riau bersama sejumlah koperasi petani sawit dan perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, harga kelapa sawit untuk pola kemitraan telah mencapai kisaran Rp1.420 per kilogram

Menurut Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Riau, Ferry HC kepada Riau Pos,, harga TBS yang disepakati di Riau mengalami kenaikan yang cukup besar. Hal ini terjadi karena semakin membaiknya harga crude palm oil (CPO) di pasaran internasional.

‘’Harga terendah adalah Rp1016,03 per kilogram untuk TBS umur tiga tahun. Sedangkan harga tertingi mencapai Rp1420,64 per kilogram untuk umur tanaman 10 tahun,’’ ucap Ferry.

Kenaikan harga TBS tak hanya dirasakan oleh petani yang tergabung dalam pola kemitraan, namun juga pada petani sawit pola swadaya yang banyak di Riau.

Untuk harga kelapa sawit khususnya di wilayah Kabupaten Rohil juga sudah berangsur naik mencapai antara Rp1.000 hingga Rp1.300 per kilogram. Dengan naiknya harga kelapa sawit tersebut setidaknya memberikan dampak positif. Dimana, ekonomi pendapatan ekonomi masyarakat melalui sektor perkebunan kelapa sawit sudah mulai membaik.

‘’Waktu harganya jatuh, apapun tidak kita dapatkan. Malahan, setiap kali panen, kita terus merugi. Bayangkan saja, harga jualnya mencapai sekitar Rp300 per kilogram. Hasil yang didapatkan dengan harga yang segini murah ini tidak cukup untuk membayar upah. Apalagi buat merawat kebun,’’ kata B Tambunan (44) salah seorang petani kelapa sawit di Balam, Kecamatan Bangkopusako.

Sewaktu harga kelapa sawit merosot tajam, pendapatan ekonomi masyarakat memang mengalami guncangan yang cukup hebat. Malahan, ada sebagian masyarakat khususnya yang memiliki sepedamotor dengan cara pembayaran sistim anguran setelah menjual kelapa sawit terpaksa ditarik kembali oleh dialer.

Dengan naiknya harga jual kelapa sawit yang mencapai antara Rp1.000 per kilogram hingga sampai Rp1.300 per kilogram di tingkat petani, setidaknya telah memberikan kecerahan bagi masyarakat khususnya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Sementara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rohil, H Muhammad Rusli Syarief S.Sos yang dihubungi Riau Pos, Kamis (16/4) di
Bagansiapi-api membenarkan hal tersebut. ‘’Berdasarkan hasil pantuan kita di lapangan, kondisinya memang seperti itu. Dimana, harga kelapa sawit sudah kembali bergairah setelah sempat merosot akibat krisis ekonomi global. Malahan, harga kelapa sawit itu sudah berada di level tertinggi yakni sekitar Rp1.400 per kilogram,’’ kata Rusli.

Melihat kondisi perkembangan ekonomi saat ini, lanjut Rusli, diprediksikan harga kelapa sawit dengan harga Rp1.400 per kilogram bisa bertahan lama. Hanya saja, pergerakan dan perputaran ekonomi sangat sulit diprediksikan mengingat sangat berkaitan dengan semua sektor lainnya. ‘’Makanya, kalau harga sampai mencapai segitu, artinya kita harus siap-siap menerima kalau nanti harganya jatuh. Karena, perkembangan ekonomi itu sangat sulit diprediksikan,’’ kata Rusli. (sah)

Pupuk Langka
Dalam pada itu, naiknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Indragiri Hilir (Inhil) sejak dua bulan terakhir, sudah mampu membuat petani tersenyum. Sayangnya, naiknya harga hasil perkebunan itu berbanding terbalik dengan ketersediaan pupuk jenis urea di pasaran.

Sampai Kamis (16/4) petani daerah ini masih mengeluhkan susahnya mencari pupuk jenis urea. Meningkatnya harga komoditi itu secara langsung terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan warga di pasar tradisional. Aktivitas pemeliharaan kebun pun jauh meningkat. Selain itu, mereka yang tadinya sudah tidak bersemangat lagi dan ingin menjual kebun miliknya. Banyak yang mengurungkan niat tersebut. Perkebunan kini di pandang cukup prospek untuk dijadikan pegangan. Di Inhil, hal yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah harga kopra. Lebih enam puluh persen penduduk daerah ini memiliki mata pencaharian di bidang itu. Sedangkan kebun sawit baru digeluti sebagian masyarakat sekitar tiga tahun terakhir.

Laju pembelian sepeda motor yang sempat melorot beberapa bulan lalu saat harga TBS dan kopra jatuh, saat ini terlihat mulai mengalami peningkatan, sejumlah dealer sepeda motor, tampak dipenuhi kembali oleh warga yang ingin membeli kendaraan tersebut. Dua tahun lalu, kala harga kelapa demikian tinggi, setiap harinya ada saja petani yang membeli sarana perhubungan tersebut. Di pedesaan, aroma petani sedang menyalai kopranya sangat mudah ditemukan. Sedangkan pada pinggiran jalan raya di Inhil, jejeran TBS yang ditempatkan petani juga sangat mudah ditemukan. Aktivitas bongkar muat TBS itu jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya. Pembeli sudah demikian aktif memburu hasil perkebunan masyarakat ini.

Ketika harga TBS sedang anjlok beberapa waktu lalu. Tidak ada satupun pembeli yang aktif di lapangan. Jangankan untuk datang ke pemukiman, pembeli yang berkeliling menggunakan truk juga sangat langka. TBS pun dibiarkan begitu saja oleh petani membusuk di pohon sawit milik mereka.(sah/yon/izl)

Dukung Industri Sawit

Senin, 23 Maret 2009 , 07:11:00
Laporan GEMA SETARA, Pekanbaru
Instruksi Wakil Presiden (Wapres) agar Kota Dumai segera dijadikan kawasan industri sawit, direspon cepat Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP. Melalui tim percepatan investasi yang telah dibentuk, Gubernur mengharapkan agar tim segera menyiapkan permintaan Wapres secara matang, dan target waktu dua tahun dari keinginan Wapres dapat tercapai.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP di Pekanbaru kemarin mengatakan, intruksi Wapres tersebut harus segera ditindak lanjuti, karena itu Gubernur mengakui melalui tim percepatan investasi yang sudah dibentuk untuk segera mempersiapkannya secara matang dan mulai bekerja guna mencapai tujuan tersebut.

‘’Iya, ini sangat penting sekali, bagi Riau kawasan itu diperlukan sekali, sehingga nanti Riau yang selama ini dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit tidak saja mengekspor dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) saja, akan tetapi bisa mengekspor dalam bentuk dan turunan CPO lainnya,’’ tutur Gubernur.

Seperti diketahui, dalam pertemuan dengan gubernur Riau, bupati serta sejumlah camat di Riau baru-baru ini, Wapres telah menginstruksikan Menteri Perindustrian Fahmi Idris untuk segera menyiapkan Riau sebagai kawasan industri kelapa sawit. Wapres memandang posisi Riau yang sangat strategis sangat layak dijadikan kawasan industri.

Ditambahkan Gubernur, bagi Riau pendirian kawasan ini sangat diperlukan sekali dan sejalan dengan visi dan misi Riau, yang hendak menjadikan daerah ini sebagai kawasan perdagangan.(izl)
 http://www.riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=4445

Eksekusi Lahan PT Kura Coy Nyaris Ricuh

Selasa, 17 Maret 2009 , 09:11:00
Putusan MA terhadap Sengketa Lahan 2.800 Hektare

Laporan MURYADI, Bagansiapiapi
Proses eksekusi sekitar 2.800 hektare lahan kelapa sawit dan karet milik PT Kurnia Rahmat Coy atau yang lebih dikenal dengan PT KURA di Kecamatan Bagan Sinembah oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Senin (16/3) nyaris ricuh.

KERICUHAN ini sudah diprediksi sejak awal. Ini ditandai dengan pengerahan massa sejak pagi di Kantor PT KURA, di Jalan Sudirman Bagan Batu. Massa yang berasal dari karyawan PT KURA dari pihak tergugat H Sulaiman Adnan BSc beserta rombongan yang didampingi oleh pihak kuasa hukumnya berusaha mencegah eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1673K/PDT/2005 Tertanggal 12 September 2007.

http://www.riaupos.om/main/index.php?mib=berita.detail&id=3813c

Proses eksekusi yang dipantau langsung oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Drs Rohmad Nursahid Msi, Waka Polres Kompol Ary Donny, Kasat Reskrim AKP Amril Ssos, Kasat Lantas AKP Maryono SIK, Kabag Ops Kompol Muji Supriyanto dan Kasat Samapta Polres. 

Ribuan hektare lahan kebun kelapa sawit dan karet yang dieksekusi tersebut tersebar di empat kepenghuluan, yakni Kepenghuluan Bagan Batu, Bahtera Makmur, Pasir Putih, dan Kepenghuluan Bagan Sinembah.

Objek perkara yang dieksekusi itu adalah Afdelling Bahtera Makmur dan Kampung Harapan Kepenghuluan Bagan Batu, Afdelling Kencana Kepenghuluan Pasir Putih, Afdelling Bunut, dan Balai Jaya.

Eksekusi yang dipimpin langsung oleh Juru Sita PN Rokan Hilir HP Gultom SH beserta anggota tersebut mendapatkan pengamanan dariPolres Rokan Hilir dan TNI, berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Putusan eksekusi dari Mahkamah Agung dibacakan HP Gultom, sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 35/PDT/2004/PTR Tertanggal 13 Juli 2004 yang menguatkan Pengadilan Negeri (PN) Dumai Nomor 23/Pdt.G/2002/PN.DUM Tanggal 21 November 2002.

Dalam putusan MA tersebut, pihak MA telah melaksanakan pengadilan sendiri dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini H Adlan Adnan dan kawan-kawan. Menyatakan sah menurut hukum hibah tanah dari Suku Melayu Hamba Raja Kubu kepada para penggugat pada 7 Maret 2002. Serta menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak tergugat yang telah menguasai dan mengambil hasil tanamannya dengan tanpa hak adalah perbuatan yang melawan hukum.

Kendati mendapatkan perlawanan dari pihak tergugat (H Sulaiman Adnan Bsc dan kawan-kawan,red) namun eksekusi tersebut tetap dilakukan. Untuk menandai eksekusi tersebut telah dilaksanakan, pihak PN Rohil langsung menyita peralatan kantor, dan merubuhkan plang PT KURA sekaligus melakukan pemasangan plang putusan MA dilokasi yang ditentukan. 


Disambut Protes Keras
Sedangkan pihak tergugat H Sulaiman Adnan BSc menyatakan akan mengajukan eksekusi baru di atas lahan tersebut. Hal tersebut ditegaskan oleh tim Kuasa Hukum H Sulaiman Adnan Bsc dan kawan-kawan Muhammad Iriadi Nasution SH kepada wartawan di sela-sela eksekusi. “Kita tetap akan mengajukan eksekusi baru lagi atas adanya eksekusi yang dilakukan oleh pihak H Adlan Adnan dan kawan-kawan tersebut,” tegasnya.

Hal tersebut disebabkan, eksekusi yang dilakukan oleh pihak PN Rokan Hilir tersebut merupakan keputusan yang cacat hukum. “Keputusan MA itu cacat hukum atau tidak sah. Putusan tersebut dilakukan secara sepihak,” tegasnya.

Iriadi juga secara tegas menyatakan akan meminta fatwa dari MA. “Dalam hal ini saya akan langsung minta fatwa ke MA guna meluruskan semua keputusan terhadap kasus ini,” katanya.

Menyinggung tentang keputusan MA bahwa lahan kebun kelapa sawit dan karet yang menjadi objek eksekusi tersebut adalah merupakan hibah dari Suku Melayu Hamba Raja Kubu, Iriadi lebih jauh lagi menyatakan tidak sah. “Jelas tidak sah. Lucunya, ada keputusan yang menyebutkan bahwa ada sekitar 100 ribu hektare tanah atau lahan yang didapatkan dari Suku Melayu Hamba Raja Kubu,” sambung Iriadi.

Pria tambun ini pun menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh pihak PN Dumai. Kata Iriadi, Kalau PN Rokan Hilir itukan hanya sebagai pelaksana eksekusi. Jelas mereka tidak salah dalam hal ini. Justru yang disesalkan disini adalah pihak PN Dumai yang tidak ada upaya pembatalan eksekusi tersebut.

Padahal, lanjutnya, pihaknya telah melakukan pertemuan langsung sekaligus mengajukan perlawanan. “ Kita sudah mengajukan perlawanan terhadap putusan MA yang bernomor 1673K/PDT/2005 ke PN Dumai,” ungkapnya lagi.

Hal ini, kata Iriadi, terbukti dengan surat putusan Nomor 16/Pdt/Plw/2008/PN.Dum. “Dalam putusan perlawanan itu secara tegas dibunyikan bahwa objek tanah yang dieksekusi tadi (Senin, 16/3) hibah dari Suku Melayu Hamba Raja Kubu itu adalah cacat hukum dan tidak sah.***
 

Riau Optimis Jadi Kawasan Industri

Kamis, 19 Maret 2009 , 07:50:00

PEKANBARU (RP) - Lampu hijau sudah diberikan Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla untuk menjadikan Riau sebagai kawasan industri sawit terbesar, khususnya di kawasan Sumatera, Wapres mengintruksikan kawasan itu harus terwujud dalam jangka waktu dua tahun kedepan. Dinas Perkebunan (Disbun) sebagai leading sektor dalam hal ini menyatakan optimistis keinginan itu akan terwujud.

‘’Kita sangat optimistis hal itu akan terwujud, mulai dari saat ini kita harus menggesa penyiapan kawasan itu. Banyak sekali dampak positif yang kita peroleh jika memang kawasan industri sawit itu diwujudkan, satu diantaranya pastilah akan bisa menggerakkan sektor perekonomian di Riau,’’ tutur Kadisbun Riau Drs HM Yafiz di Pekanbaru, Rabu (18/3).

Ditambahkan mantan Kadis Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Riau itu lagi, bila melihat letak wilayah Riau yang sangat strategis, tentu pendirian kawasan itu akan memberikan nilai tambah yang cukup besar, tidak hanya bagi daerah ini akan tetapi juga bagi Indonesia. Letak Riau yang berada di tengah laluan dunia tentu menjadi penilaian tersendiri mengapa kawasan itu harus dibuat.

Apalagi, lanjutnya luas kawasan perkebunan sawit di Riau terbesar di Indonesia, jika kawasan itu tidak didirikan tentu akan sangat merugikan, karena Indonesia hanya akan menjual bahan mentah saja, akibatnya ketika terjadi krisis saat ini harga jual Crude Palm Oil (CPO) sangat rendah, akibatnya petani yang dirugikan.

Padahal sebaliknya, jika di Riau memiliki kawasan pengolahan industri sawit itu, tentu berbagai produk bisa diolah menjadi berbagai produk turunan lainnya seperti mentega, minyak goreng dan sebagainya. Ketika krisis terjadi, CPO itu tetap bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan petani tidak dirugikan.(gem)
http://www.riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=4023

Pengusaha Protes L/C Ekspor Tambang

Sabtu, 07 Maret 2009 , 08:05:00

Laporan JPNN, Jakarta

Rencana pemberlakuan aturan kewajiban letter of credit (L/C) bagi ekspor komoditas tambang diprotes pengusaha. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Priyo Pribadi Soemarno mengatakan, pihaknya sudah dua kali mengirim surat keberatan kepada Menteri Perdagangan. “Sekarang kami masih konsolidasi” ujarnya di Jakarta kemarin (6/3).

Seperti diwartakan sebelumnya, mulai 1 April nanti, Departemen Perdagangan (Depdag) akan memberlakukan aturan kewajiban penggunaan L/C untuk ekspor komoditas pertambangan dan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Kewajiban ini diberlakukan untuk eksportir skala besar dengan nilai ekspor di atas 1 juta dolar AS.

Priyo mengatakan, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu sudah memberikan respon dengan mempersilahkan pengusaha untuk menggunakan waktu antara 1 s/d 5 April untuk memohon dispensasi. “Ini khusus untuk yang terikat kontrak jangka panjang atau perjanjian dengan lender (pemberi pinjaman, red),” katanya.
Meski demikian, lanjut dia, Menteri Perdagangan tetap meminta agar perusahaan tambang mengikuti aturan kewajiban L/C pada 31 Agustus 2009. “Kami sudah membahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi, termasuk kemungkinan kami kena default karena gagal ekspor,” terangnya.(owi/fiz/jpnn)

Ratusan Hektare Perkebunan Terbakar

Selasa, 17 Februari 2009 , 07:41:00
BUKITKAPUR (RP) - Ratusan hektare lahan perkebunan milik masyarakat di Jalan Damai RT 20, kelurahan Bagan Besar habis dilalap si jago merah. Api yang di duga berasal dari wilayah Bukit Timah itu, membuat para petani perkebunan karet dan kelapa sawit harus membentuk tim siaga satu demi mencegah perkebunan mereka dilalap api.

Mulai dari Ahad (15/2) hingga Senin (16/2), sekitar 80 kepala keluarga terlihat sibuk memadamkan kobaran api yang telah merambah ke wilayah perkebunan mereka dengan mengunakan mesin Robin. Namun, upaya itu tidak semaksimal sehingga mereka harus merelakan harta benda yang merupakan sumber rezeki mereka hangus terbakar. Dikarenakan sulitnya mendapatkan sumber air untuk memadamkan api.

Walaupun bantuan dari Pemerintah Kota Dumai dengan menurunkan mobil kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja tepat pada waktunya, namun tidak bisa berbuat banyak, karena kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi. Selain jalan sempit, petugas juga takut akan hal-hal negatif, yakni dikelilingi api. Namun, Satpol PP tetap ambil andil dengan menurunkan mesin apung dengan bersumber air dari drainase-drainse lumpur di sekitar lahan terbakar.

Pantauan RPG, Ahad dini hari hingga Senin (16/2), terlihat sekitar 80 kepala keluarga dari masyarakat yang terdiri dari pemilik lahan hingga para pekerja, siaga mengantisipasi kebakaran agar tidak sampai ke lahan di Jalan Damai RT 20 tersebut. Tapi apa boleh buat, usaha itu terlihat sia-sia karena api semakin membesar serta laju dibawa angin di atas lahan perkebunan yang sebagian masih ditumbuhi ilalang. Meski mereka sudah hampir 24 jam berada dilokasi, tetapi tidak bisa berbuat banyak dalam menjelamatkan perkebunan.

Sunar dan Anas hanya bisa melelapkan matanya sekaligus menelan air ludah ketika kebunnya habis dilalap api. ‘’Ini mungkin cobaan, tetapi diharapkan cobaan tidak sampai menghabiskan semua yang dimiliki,’’ kata mereka berdua sambil duduk di ketebalan asap.

Dibalik ketebalan asap tersebut, terlihat Kapolsek Bukit kapur AKP M Nazif, Camat Fauzi Efrizal MSi serta Sekcam Satrio Wibowo MSi melaksanakan pemadaman api yang berada di bibir jalan, agar tidak merembat ke berbagai wilayah lainya.(anw/rpg)

http://www.riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=485

Pabrik Biodiesel Beroperasi di Rohul

Sabtu, 24 Januari 2009 
PASIRPENGARAIAN (RP)- Pabrik Biodiesel dengan kapasitas 30 ton per hari memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) nabati jenis solar dari hasil pengelohaan CPO, yang dibangun di Desa Tali Kumain, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Jumat (23/1) resmi beroperasi.
 
Diharapkan ini dapat membantu mengatasi kekurangan BBM jenis solar. 

Pabrik ini merupakan satu-satunya yang beroperasi di kabupaten/kota se-Indonesia, hasil kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, selain dari pihak swasta. 

Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Rohul Drs H Achmad MSi kepada Riau Pos, Jumat (23/1) usai meresmikan pengoperasian pabrik tersebut, yang merupakan sharing program dan sharing budget antara Badan Penelitian dan Pengembangan Deparetemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lemigas ESDM) dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 

Dalam peresmian tersebut, hadir HRD Centre For Oil and Gas Technology Kemeterian ESDM Dr Ir Hadi Purnomo MSc, sejumlah kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rohul, camat, kepala desa serta tokoh masyarakat di Kecamatan Tambusai. 

‘’Beroperasinya Pabrik Biodiesel industri hilir di Rohul, merupakan satu langkah dan solusi dari pemerintah dalam menjawab anjloknya harga jual TBS kelapa sawit petani ke depan. Jika harga TBS turun, bisa dijual ke pabrik Biodiesel ini. Pabrik ini memberikan dampak positif terhadap prekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja. Kita minta semua pihak untuk ikut menjaga keberadaan pabrik ini,’’ ungkap Achmad kepada masyarakat. 

Dikatakan Bupati, untuk bahan baku Biodiesel, yakni CPO di Rohul, tidak ada permasalahan. Pihaknya akan bekerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan yang selama ini mengekspor CPO keluar. Perusahaan ini bisa menjual sebahagian hasil produksinya ke Pabrik Bio Disel yang ada di Rohul, sehingga hasil produksi minyak solar itu dapat kembali dibeli oleh pihak perusahaan, dimamfaatkan untuk BBM mobil dinas Pemda dan mesin diesel masyarakat dengan harga dibawah dari harga jual Solar di SPBU.

Ditanya kelanjutan pengelolaan pabrik tersebut, Bupati mengatakan, Pemkab Rohul akan menyerahkan pengelolaannya ke Perusda Rokan Hulu Jaya. ‘’Pemkab akan serahkan pengelolaan Pabrik Biodiesel ini ke Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, disamping melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian ESDM. Untuk tahap awal masih di bawah pembinaan dari Lemigas ESDM, sambil melatih tenaga teknis lokal dari Pemkab Rohul,’’ jelasnya. 

Di tempat terpisah, HRD Centre For Oil and Gas Technology Kementrian ESDM Hadi Purnomo menjelaskan, berdirinya Pabrik Biodiesel ini merupakan kerjasama pemerintah pusat dengan Pemkab Rohul, yang pembangunannya dibiayai melalui APBN tahun 2007. 

Prospek energi alternatif dari nabati ini, sangat besar di Rohul. Imbas positifnya, selain produksi solar, dari Biodiesel ini bisa memproduksi minyak goreng, sabun, es krim, coklat dan industri lain yang bisa dikembangkan dari pengelohaan CPO.

Disinggung, kenapa Kabupaten Rohul yang pertama ditunjuk dalam pembangunan Pabrik Biodiesel? Hadi Purnomo mengungkapkan, Rohul merupakan potensi penghasil CPO yang terbesar sebagai bahan baku Biodiesel. Disamping pendekatan dengan pemerintah pusat dan pertimbangan lainnya yang dianggap layak untuk sebagai bahan percontohan pembangunan Pabrik Biodiesel di kabupaten/kota se-Indonesia. 

Dijelaskannya lagi, anggaran pendirian pabrik tersebut sharing budget antara APBN dan APBD Rohul tahun 2007. Untuk sarana pendukung seperti listrik, dan pembebasan lahan seluas 4,5 hektare dari APBD Rohul. Dimana berdirinya pabrik Biodisel ini sesuai dengan Permendagri ESDM Nomor 32/2008 tentang pemanfatan bahan bakar untuk industri harus menggunakan 10 persen Biodisel dan 90 persen solar 

‘’CPO lebih menguntungkan diolah menjadi Biodisel. Sebab untuk mengasilkan Biodisel 1 liter hanya memerlukan biaya pengolahan dan bahan baku sebesar Rp2.500. Sekarang harga solar di SPBU sudah mencapai Rp4.500 per liter,’’ ujarnya.(epp)

http://www.riaupos.com/v2/content/view/13503/50/

Kebakaran Kebun Sawit di Riau Capai Seribu Hektare

Jumat, 23 Januari 2009 
BUKITBATU (RP) - Kebakaran lahan yang sebagain besar kebun sawit di Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis semakin meluas. Diperkirakan lahan yang terbakar mencapai seribu hektare.
 
Bila sebelumnya lahan yang terbakar berada di Desa Tanjung Leban, hingga Kamis (22/1), meluas hingga kebun K2I Pemprov Riau di Desa Sepahat dan Bukit Kerikil. 

Aksi pemadaman yang dilakukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bapedalda Kabupaten Bengkalis, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) PT Arara Abadi dan Masyarakat Peduli Api (MPA) belum mampu untuk menjinakkan si jago merah. Bahkan menurut Kabid Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Bapedalda Bengkalis M Zainal Zahari, TRC melaporkan kewalahan melakukan pemadaman karena sulit dijangkau dan keterbatasan air.

‘’TRC kewalahan karena api terus menjalar ke sejumlah tempat dan berdasarkan perkiraan kita sampai hari ini (kemarin, red) luas lahan yang terbakar sudah mencapai 1.000 hektare di tiga desa, Tanjung Leban, Sepahat dan Bukit Kerikil. Umumnya lahan yang terbakar adalah kebun kelapa sawit. Kondisi itu diperparah dengan tiupan angin serta musim kemarau membuat api terus menjalar ke lokasi baru,’’ terang Zainal kepada Riau Pos, Kamis (22/1).

Oleh karena itu, lanjutnya, pemadaman tidak bisa hanya dilakukan hanya oleh TRC serta MPA dan perusahaan di sekitar lokasi.

Melihat parahnya kondisi di lapangan, menurut Zainal, rencananya Kamis (22/1) petang, Ketua Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Riau yang juga Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit akan meninjau lokasi kebakaran. ‘’Hari ini Pak Wagubri Mambang Mit yang juga Ketua Penanganan Karhutla Porvinsi Riau akan meninjau kebakaran di Tanjung Leban. Turut mendampingi Wagubri, Kepala Bapedalda, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Kepala Badan Linmas, Kesbang dan Infokom Kabupaten Bengkalis,’’ ujarnya.

Sulitnya melakukan pemadaman juga diungkapkan Ketua Penanganan (Karhutla) Kabupaten Bengkalis Normansyah Wahab. ‘’Saat ini pemadaman api dilakukan TRC Bapedalda Kabupaten Bengkalis, RPK PT Mapala Rabda, Masyarakat Peduli Api (MPA) di Bukitbatu serta jajaran kepolisian, Satpol PP dan masyarakat. Hal itu jelas tidak maksimal, karena lahan yang terbakar adalah lahan gambut yang cukup tebal,’’ ungkap pria yang juga Wakil Bupati Bengkalis ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, selain Pemkab Bengkalis, pihak Pemprov Riau, Pemko Dumai ikut membantu memadamkan api. ‘’Dikhawatirkan kebakaran lahan ini terus meluas dan jelas ini akan menjadi bencana nasional karena dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan ini sangat vital bagi manusia serta ekosistem yang ada di sekitarnya, termasuk kabut asap yang bisa menyelimuti Riau bahkan provinsi tetangga serta negeri jiran Malaysia dan Singapura,’’ tegas Normansyah.

Saat ditanya kaitan belum maksimalnya penanganan Karhutla di Kabupaten Bengkalis dengan tidak adanya anggaran khusus, Normansyah enggan berkomentar. ‘’Saya no comment soal anggaran Karhutla tersebut, karena selaku Ketua Karhutla saya tidak pernah tahu anggaran untuk Karhutla. Sekarang yang penting bagaimana menangani kebakaran ini termasuk kerja kolektif dengan melibatkan banyak pihak,’’ ujarnya.

Akibat kebakaran lahan di tiga desa tersebut, kabut asap mulai menyelimuti Kota Dumai dan Kecamatan Mandau serta Kecamatan Pinggir karena tiupan angin ke arah utara. Camat Bukitbatu Basuki Rakhmat mengutarakan, kebakaran lahan kali ini cukup dahsyat, karena dalam kurun waktu sepekan menghanguskan seribuan hektare lahan.

‘’Kondisinya sekarang cukup memprihatinkan, karena luas lahan yang terbakar terus bertambah walau upaya pemadaman sudah dilakukan melalui penyiraman dari udara oleh RPK Arara Abadi dengan menggunakan helikopter serta TRC Bapedalda,’’ ujar Basuki kepada Riau Pos, Kamis (22/1)

Menurut Camat, dari informasi di lapangan, hingga kemarin kobaran api di Tanjung Leban belum berhasil dipadamkan. Kencangnya tiupan angin dan udara kering, menyebabkan api mudah membesar. Situasi ini membuat tim Manggala Agni kesulitan untuk mencapai titik pusat kobaran api. 

Ditambahkannya, ratusan hektare kebun sawit di Tanjung Leban yang terbakar tidak semunya milik masyarkat. Sebagian di antaranya merupakan milk warga Dumai dan sejumlah pengusaha dan pejabat. Areal lahan yang terbakar tersebut berbatasan dengan Dumai.

‘’Tujuh rumah yang terbakar bukan rumah permanen, melainkan pondok pekerja. Sedangkan soal berapa total kerugian, sampai hari ini belum bisa dikalkulasikan,’’ jelasnyat.

100 Titik Api
Di bagian lain, Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulanan kebakaran lahan Pemkab Bengkalis Rahyuni Indar kepada wartawan mengatakan, jumlah titik api di Kabupaten Bengkalis mencapai 100 titik dan letaknya menyebar. 

‘’Luas lahan yang terbakar di Kecamatan Bukitbatu diperkiakan sekitar 1.100 hektare. Di antarya 12 hektare merupakan kebun K21 Pemprov di Sepahat dan milik masyarakat sekitar 10 hektare. Areal lahan yang luas terbakar di Bukit Lengkung, Dusun Baru Desa Tanjung Leban sekitar 1.000 hektar. Selain itu, kebakaran lahan juga terjadi di Bukit Kerikil,’’ ujarnya.(evi/rus)

http://www.riaupos.com/

Sumbangan Pihak Ketiga Rp766 Juta

Jumat, 02 Januari 2009 
Laporan Bunyamin, Pangkalankerinci 
DINAS Perkebunan Kabupaten Pelalawan bertekad akan meningkatkan penerimaan daerah dari kontribusi pengusaha perkebunan.

Keinginan tersebut sejalan dengan imbauan Plt Bupati Pelalawan Rustam Effendy kepada pengusaha agar berpartisipasi dalam pembangunan. Pasalnya PAD yang berasal dari pos sumbangan pihak ketiga, pada tahun-tahun terakhir relatif kecil.

Kepala Dinas Perkebunan, Ir Teguh Budi Prasetyo mengungkapkan kepada Riau Pos, penerimaan dari kontribusi pengusaha perkebunan dari tahun ketahun bertambah terus. Tahun 2008 lalu misalnya, pihaknya berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp766 juta, sedikit di atas target yang ditetapkan. Kendati demikian, sebetulnya potensi penerimaan sektor ini masih sangat terbuka untuk dinaikkan lagi. Utamanya apabila pengusaha-pengusaha yang ada mematuhi kesepakatan.

‘’Dasar pungutannya Perda nomor 56 tahun 2002 tentang kontribusi pengusaha perkebunan. Yang tahun 2008 penerimaan kita dari sini sudah di atas target, sebesar Rp766 juta. Tapi pada tahun 2009 kita usahakan harus meningkat lagi. Sebab potensi penerimaan yang belum masuk masih sangat besar,’’ kata Teguh didampingi Kasubdin Kelapa Sawit Ir Guruh Subagio, Kamis (1/1).  

Catatan Disbun Pelalawan menyebutkan, penerimaan kontribusi sebesar itu berasal dari delapan unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Yaitu PKS PT Musim Mas sebesar Rp43.750.000 dan Rp43.750.000, PT Inti Indo Sawit Subur Rp92.050.000, Rp88 juta dan Rp88 juta, PT Sinar Agro Raya Rp21.750.000 dan Rp21.750.000, PT Adei Plantation Rp66 juta, PT Gandahera Rp66 juta, PT Multi Palma Sejahtera Rp20 juta dan Rp25 juta, PT Surya Bratasena Rp59 juta. Terakhir PT Sari Lembah Subur tiga kali membayar masing-masing Rp25.192.308, Rp40.307.-692 dan Rp65.500.000.

Peluang terbesar menaikkan pendapatan sumbangan pihak ketiga, adalah masih banyaknya perusahaan yang menunggak. Tercatat lebih 20 PKS beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Jika seluruhnya kooperatif, penerimaan diperkirakan bisa meningkat dua kali lipat pada tahun ini.

Sesuai dengan imbauan Bupati, pada tahun 2009 Disbun berjanji mengintensifkan penagihan tunggakan kontribusi beberapa PKS lainnya. Selain itu terhadap pengusaha yang kooperatif membayar kontribusi, kata Teguh, akan diberikan reward berupa sertifikat pengusaha peduli pembangunan daerah. ‘’Kita akan berikan semacam sertifikat kepada pengusaha yang patuh dengan ketentuan pemerintah daerah. Sertifikat ini diserahkan pada tiap-tiap akhir tahun anggaran,’’ jelasnya. (bud)

http://www.riaupos.com/

Petani Sawit dan Karet Rugi Rp5,8 T Lebih

Rabu, 22 Oktober 2008
ImageLaporan RPG dan MUSLIM NURDIN, Pekanbaru redaksi@riaupos.co.idAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
TEMUAN mengejutkan diungkap Ekonom Riau Edyanus Herman Halim MM. Pihaknya melakukan kalkulasi dan pemetaan kodomiti sawit dan karet di tengah krisis global yang melanda dunia saat ini. Tercatat petani sawit dan karet di Riau sampai pertengahan Oktober ini merugi sekitar Rp5,876 triliun.

Hal tersebut diungkap Edaynus dalam diskusi Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Selasa (21/10) di sekretariat FKPMR Riau. Nampak hadir tokoh masyarakat, seperti HT Lukman Jaafar, mantan Komisaris PTPN V Prof Dr H Muchtar Ahmad, Ketua Asosiasi Petani Sawit Riau Setiono, dr H Ekmal Rusdy, Joni Setiawan Mundung, dengan moderator Al Azhar.

Dijelaskannya, harga sawit yang belakangan terjun bebas merupakan bentuk krisis terparah yang dialami petani akhir-akhir ini bahkan Edyanus memperkirakan krisis akan berlangsung kurun waktu dua tahun ke depan.

‘’Pemulihan akibat krisis ini kalau saya tengok di majalah luar negeri seperti tajuk di media di Swiss, Itali, Jerman, Prancis, akan berlangsung dua tahun,’’ sebut dosen FE Unri ini.

Dalam pemetaan yang dilakukan, kata dia, dampak krisis global yang menlanda AS adalah harga sawit sangat merosot sampai empat kali lipat, seperti pada Agustus lalu harga TBS masih Rp1.550 sedangkan karet Rp14.000. Pertengahan Oktober telah menjadi Rp350 dan karet menjadi Rp4.200 per kilogram.

‘’Luas kebun sawit mandiri yang Riau miliki 392.814 hektare, kebun karet 528.734 hektare dan luas sawit pola KKPA 180 ribu hektare dan karet kita nol. Total kebun sawit milik masyarakat 572.814 hektare,’’ papar Edy.

Uang yang saat ini tidak masuk lagi ke masyarakat sebesar Rp3,3 triliun dan komoditi karet mencapai Rp1,1 trilun, terjadi penciutan pendapatan masyarakat 77,42 persen dan karet 70 persen dari pendapatan biasa dengan produksi rata-rata per bulan (ton) 327.634 ton untuk sawit dan 38.587 ton karet dengan kerugian Rp5,876 triliun.

Sementara Ketua Asosiasi Petani Sawit Riau Setiono mengaku, ini krisis terparah yang dialami petani sawit sehingga banyak petani sawit yang menjual lahannya untuk menutupi hutang dan membayar kredit.

Muchtar Ahmad juga angkat bicara. Menurut dia, krisis akan berlangsung 20 bulan paling lama atau sampai 24 bulan dan paling singkat delapan bulan. Krisis ini kata dia, pada tahun 2006 lalu sebenarnya pernah diingatkan.

Perhatikan Petani
Di sisi lain, pemerintah dan pihak terkait diminta cepat tanggap dengan kondisi seperti ini.

‘’Kondisi seperti sekarang tentunya sangat menyakitkan para petani kita. Padahal di Malaysia, seperti dikatakan teman-teman saya di sana, harga sawit sejauh ini masih cukup bagus. Kok di Indonesia harga buah sawitnya bisa merosot tajam seperti ini. Ada apa sebenarnya? Apakah ini memang benar akibat dampak dari krisil global. Kalau memang benar, kenapa di Malaysia sendiri harga buah sawit mereka tidak anjlok,’’ tanya Andri Muslim, seorang calon anggota DPD RI kepada Riau Pos.

Ia justru melihat, kondisi ini disebabkan karena adanya permainan pihak-pihak yang ingin mengambil untung di tengah krisis. ‘’Saya melihat, ada permainan. Buktinya untuk harga kelapa sawit plasma yang standarnya dari perusahaan harganya masih relatif bagus,’’ ujarnya.(uli)