Truk Sawit Picu Kerusakan

Rabu, 21 April 2010 | 04:07 WIB

Palembang, Kompas - Jalan provinsi sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Empat Lawang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan itu diduga kuat akibat meningkatnya volume truk kelapa sawit yang melintas dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi menuju ke Provinsi Lampung dan Bengkulu. Hal itu diperparah lagi dengan faktor hujan dan genangan air yang terjadi selama musim hujan tahun 2009-2010.

Menurut Armen (32), tokoh masyarakat dari Desa Jarai, Lintang, yang dikonfirmasi dari Palembang, Selasa (20/4), pihaknya mengeluhkan aktivitas truk kelapa sawit yang melintas di jalan provinsi dengan panjang sekitar 30 kilometer di Kabupaten Empat Lawang.

”Jumlah truk yang melintas ini terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan per hari bisa ratusan unit truk yang melintas. Kami warga Jarai merasa sangat terganggu dengan aktivitas truk- truk tersebut. Mohon pemerintah menertibkan,” kata Armen.

Warga merasa terganggu karena truk melintas secara rombongan. Satu rombongan terdiri dari 5 unit sampai 7 unit truk. Kendaraan itu melintasi Kabupaten Empat Lawang karena hendak menuju ke Provinsi Bengkulu dan Lampung, dari Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.

Armen berpendapat, warga Empat Lawang sebenarnya tidak banyak memperoleh manfaat dari truk kelapa sawit karena kendaraan itu hanya melintas. Keuntungan yang diraih hanya para pemilik warung sebab kendaraan itu selalu transit berhari-hari di sepanjang tepi jalan.

Pengamatan lapangan

Keluhan Armen tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan Kompas di lapangan pada Maret 2010. Saat itu, salah satu ruas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah dari Pagar Alam menuju Pendopo Lintang.

Kerusakan di jalan yang membentang sekitar 50 kilometer di areal perbukitan ini misalnya lubang jalan sedalam 0,5 meter dengan diameter bervariasi, kerusakan bahu jalan, dan gorong- gorong yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan genangan air hujan di sejumlah titik.

Lebar lajur jalan tampak terlalu sempit, atau sekitar 3 meter per lajur, dan tikungan tajam juga membahayakan pengguna jalan. Karena itu, para pengemudi sepeda motor dan mobil yang melintasi jalan ini perlu ekstra hati-hati.

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri saat dikonfirmasi membenarkan kondisi jalan tersebut. Dia mengatakan, kerusakan jalan di Empat Lawang terjadi di sejumlah titik jalan milik pemerintah provinsi dan kabupaten. Salah satu ruas jalan kabupaten yang tingkat kerusakannya paling parah adalah di ruas Pagar Alam menuju Pendopo Lintang.

”Tahun ini kami sedang fokus untuk membenahi jalan tersebut. Namun, perbaikannya menunggu musim hujan selesai agar kualitas pengerjaan jalannya lebih awet. Saat ini ya terpaksa dibiarkan dulu seperti itu sembari menunggu musim hujan selesai,” kata Budi.

Empat Lawang juga hendak membuka sejumlah akses jalan baru menuju Bengkulu. (ONI)

24.970 Ha Sawah Menjadi Lahan Sawit

Rabu, 21 April 2010 | 04:16 WIB

Medan, Kompas - Sebanyak 24.970 hektar atau sekitar 12,3 persen dari seluruh lahan sawah nonirigasi yang ada di Sumatera Utara menghilang selama tahun 2008-2009. Kebanyakan lahan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Meskipun demikian, lahan sawah irigasi meningkat setelah pemerintah menggalakkan program pencetakan sawah baru di Sumut.

Hingga tahun 2009, tercetak sawah baru seluas 10.705 hektar. Dengan demikian, lahan sawah yang hilang mencapai 14.265 hektar atau 2,98 persen dari seluruh lahan sawah yang dimiliki Sumut.

”Kondisi ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, pemerintah berusaha mencetak sawah baru lewat dana APBN. Di sisi lain, sawah juga terkonversi menjadi lahan perkebunan, khususnya sawit,” tutur Kepala Sub-Bagian Program Dinas Pertanian Sumut Lusyantini, Selasa (20/4).

Salah satu penyebab besarnya konversi lahan persawahan menjadi lahan sawit adalah karena belum tersosialisasinya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian abadi.

Kebanyakan kabupaten/kota hingga saat ini belum mempunyai tata ruang yang melindungi lahan persawahan petani sehingga dengan mudah lahan bisa dikonversi menjadi kawasan penggunaan lain yang lebih menguntungkan secara ekonomis.

Ini disebabkan produktivitas padi lahan kering sangat rendah, mencapai 3 ton per hektar dengan masa panen 4-5 bulan. ”Varietas padi gogo unggul belum familier digunakan oleh petani,” lanjut Lusyantini.

Daerah-daerah yang memiliki kawasan padi kering terluas di Sumut adalah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Langkat.

Adapun lahan bukan pertanian, seperti rawa-rawa dan hutan negara, yang beralih menjadi lahan sawit mencapai 383.155 hektar hingga tahun 2009.

Dengan kemarau yang diperkirakan akan panjang tahun ini, Lusyantini memperkirakan, tahun ini kondisi pertanian akan lebih berat dibandingkan dengan tahun lalu. Sebagai contoh, anomali cuaca selama bulan Maret yang terjadi di Sumut menyebabkan 39,5 hektar lahan padi di Kecamatan Tarabitang, Humbang Hasundutan, dilanda banjir. Sementara di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, terjadi padi puso seluas 10 hektar.

Musim hujan di Sumut yang sudah mundur satu-dua bulan serta pergeseran masa tanam juga membuat realisasi tanam di beberapa daerah mulai terhambat.

Di Kabupaten Batubara, realisasi penanaman padi hingga bulan Maret baru 38,31 persen dari target, sementara di Humbang Hasundutan baru 43,77 persen, di Deli Serdang baru 45,82 persen, dan di Simalungun 73,12 persen. Di Sumut, realisasi penanaman padi baru 86,50 persen atau 112.000 hektar dari target 140.000 hektar.

Adapun realisasi tanaman kedelai baru 58,81 persen, sementara tanaman jagung 98,41 persen. Lahan yang sudah dipanen sejak Januari hingga Februari hingga kini belum bisa ditanami kembali. (WSI)

Politeknik Kampar Siapkan Industri Hilir Sawit

29 Maret 2010

BANGKINANG (RP) - Selama ini pengolahan sawit di Riau hanya terbatas hingga produksi CPO saja, namun kini Politeknik Kampar (Polkam) sudah mulai merintis melahirkan tenaga lulusan untuk industri hilir dari CPO.

Produk industri hilir sawit yang telah mampu dihasilkan mahasiswa jurusan Teknik Pengolahan Sawit (TPS) Polkam, salah satunya yaitu pembuatan sabun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Drs H Zulher MS mewakili Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM, Ahad (28/3) dalam gerak jalan sehat yang bertema Melangkah Bersama Polkam mengatakan, bahwa apa yang dirintis oleh Polkam saat ini merupakan bukti bahwa Polkam siap menghadapi tantangan masa depan. Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Polkam Ir Munafry Alwis MT, Ketua STIE Bangkinang Ir H Zamhir MM, unsur Ninik Mamak, para dosen, mahasiswa Polkam serta para siswa SMA sederajat.

Sekda menyatakan bahwa keberadaan Polkam sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di Kabupaten Kampar, SDM yang produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja, bukan SDM yang mencari kerja kemana-mana.

Sekda menyambut baik kemajuan yang dimiliki Polkam saat ini, terutama keahlian yang telah dimiliki para mahasiswanya seperti pembuatan sabun untuk jurusan TPS, untuk jurusan Perawatan perbaikan Mesin (PPM) yang mahasiswa juga sudah mampu menggunakan mesin CNC, untuk jurusan Teknik Informatika (TI) mahasiswanya mampu membuat jaringan website dan net meeting. ‘’Ini baru tahap awal, ke depan nanti saya yakin bahwa Polkam akan lebih baik lagi,’’ ujar Sekda.

Dalam kesempatan itu, Direktur Polkam Ir Munafry Alwis MT menyampaikan bahwa Polkam saat ini memiliki 130 orang mahasiswa yang terbagi dalam 3 jurusan yaitu TPS, PPM dan TI. Jumlah dosen sebanyak 30 orang, dan 17 orang diantaranya sedang menjalani pendidikan S-2 di dalam dan luar negeri. Untuk luar negeri, para dosen tersebut ada yang kuliah di Inggris, Belanda dan Australia.

Terkait dengan bangunan Kampus Polkam di Jalan Lingkar Bangkinang, lanjutnya, untuk pembangunan tahap I fisik akan rampung pada akhir April 2010 ini, sedangkan peralatan untuk menunjang perkuliahan saat ini sudah 90 persen ready. Direncanakan, pada tahun 2011, Polkam mulai melahirkan alumni perdana.

‘’Pada 2011 juga diprogramkan peresmian Kampus Polkam secara Nasional, yang saat ini acara tersebut sudah mulai dipersiapkan, karena rencananya akan menghadirkan Mendiknas, para Direktur Politeknik se-Indonesia, Muspida se-Riau dan berbagai pihak yang berkompeten lainnya,’’ ujarnya.

Sementara itu, kemarin pada gerak jalan sehat Polkam, sejumlah pemenang doorprize yang berasal dari siswa kelas III SMA sederajat memperoleh beasiswa, di antaranya ada beasiswa kuliah 3 semester di Polkam, ada yang dua semester dan satu semester.

Beasiswa tersebut berasal dari Bupati Kampar, Ketua DPRD Kampar, Sekda Kampar dan para perusahaan perkebunan, perusahaan bidang jasa kontruksi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Kabupaten Kampar. Selain itu, ada juga peralatan elektronik, sumbangan dari para sponsor yaitu Dinas/Instansi dan sejumlah perusahaan.(why/rdh)

Infrastruktur Industri Hilir CPO Tak Siap

Senin, 1 Februari 2010 | 03:59 WIB

Medan, Kompas - Kalangan pengusaha di Sumatera Utara masih pesimistis pembangunan kluster industri hilir minyak sawit mentah atau crude palm oil di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun, dapat diselesaikan sesuai dengan rencana pada 2011. Banyak hal yang masih harus disinkronkan oleh semua pemangku kepentingan, terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam sebuah kluster industri.

Menurut Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adhyaksa di Medan, Minggu (31/1), banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kluster industri hilir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Sumut masih belum menyinkronkan rencana pembangunan sarana pendukung. Dia mencontohkan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) malah belum ada rencana dalam waktu dekat membangun pelabuhan di Kuala Tanjung. Padahal, rencananya Pelabuhan Kuala Tanjung digunakan sebagai sarana untuk mengekspor hasil industri dari Sei Mangke.

”Beberapa hari lalu kami menggelar rapat bersama Pelindo dan mereka memang tak ada rencana dalam waktu dekat membangun pelabuhan di Kuala Tanjung. Pelindo masih fokus membenahi Pelabuhan Belawan. Memang ada rencana PT Kereta Api Indonesia membangun jaringan rel kereta api sepanjang 25 kilometer dari Sei Mangke menuju Kuala Tanjung. Namun, kalau pelabuhannya belum siap, ya, percuma,” kata Laksamana.

Belum lagi soal rencana lokasi kluster yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

”Justru yang saya dengar dari Bappeda Sumut, rencana pembangunan kluster ini ada di Labuhan Batu. Sementara yang di Sei Mangke ini, kan. dari pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN,” katanya.

Menurut Laksamana, sebagai wacana, pembangunan kluster industri hilir CPO cukup bagus.

”Tetapi, ada dua hal yang harus diperhatikan jika pemerintah ingin serius, yakni kluster tersebut menyediakan apa sehingga pengusaha tertarik ke sana dan yang kedua akses serta sarana transportasinya bagaimana. Infrastruktur tetap menjadi kendala,” katanya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumut Timbas Tarigan. Menurut dia, peranti lunak dan peranti keras yang diperlukan sebuah kluster industri hilir CPO di Sei Mangke belum disiapkan. Dia menyayangkan, pemerintah hanya menyiapkan areal kluster tanpa terlebih dulu menyiapkan infrastrukturnya.

”Ini, kan, enggak nyambung. Kluster direncanakan selesai tahun 2011, tetapi Pelabuhan Kuala Tanjung baru selesai paling cepat tahun 2015. Persoalan izin juga belum jelas. Apa kemudahan izin yang ditawarkan pemerintah. Skema kemudahan pajak, seperti tax holiday, juga enggak ada. Bagaimana pengusaha mau tertarik kalau pemerintah masih belum menyiapkan software dan hardware kluster industri ini,” katanya. (BIL)

Empat Perusahaan Ajukan Sertifikasi RSPO

Senin, 1 Februari 2010 | 08:22 WIB

Medan, Kompas - Sedikitnya lima perusahaan pengelolaan kelapa sawit di Sumatera Utara mengajukan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau sertifikasi minyak sawit lestari. Pihak konsultan menyatakan, problem utama yang paling banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang mengajukan sertifikasi adalah masalah sosial, terutama konflik status kepemilikan lahan.

Konsultan dari PT TUV Internasional Indonesia, Dian S Soeminta, di Medan, Sabtu (30/1), mengatakan, empat perusahaan di Sumut yang masih menunggu turunnya sertifikat dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menjadi dampingan mereka adalah PTPN III Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Mangke, PT BSP Tbk Kisaran, PT Perkebunan Milano, dan yang terakhir adalah PT First Mujur Plantation & Industry. Sementara di Kalimantan adalah PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group).

Dian mengatakan, pihaknya diminta menjadi konsultan PT First Mujur Plantation sejak tahun lalu. Saat itu konsultan menemukan baru 60 persen dari 139 indikator sertifikasi RSPO. Namun, belakangan perusahaan terus melakukan perbaikan sehingga 39 indikator utama yang bisa menghambat penerimaan sertifikasi tak ditemukan lagi oleh pihak konsultan. ”Ada temuan minor, tetapi bisa diperbaiki,” tutur Dian.

Sebagai salah satu lembaga sertifikasi di Indonesia, kata Dian, pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Board of RSPO. PT TUV sendiri sampai saat ini sudah memberikan rekomendasi pada lima perusahaan, tetapi belum ada jawaban dari Board of RSPO. Sementara yang masih dalam penanganan ada tujuh perusahaan.

Dian mengatakan, sertifikat itu sewaktu-waktu bisa dicabut jika ditemukan ada penyelewengan dari 139 indikator yang sudah ditentukan. Menurut Dian, kebanyakan perusahaan yang ia nilai secara ekonomi memenuhi kriteria, tetapi terhambat dalam aspek-aspek sosial. (WSI)