Riau harus Punya Industri Hilir CPO

Selasa, 28 Oktober 2008 | 09:35 WIB

PEKANBARU--Puluhan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Riau melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau (Gubri) Drs H Wan Abubakar MS MSi di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Senin (27/10) malam. Dalam pertemuan itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan para pengusaha sepakat akan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla. Waktu pertemuan itu akan dilakukan akan dikoordinasi dengan pihak Wapres dan diharapkan terlaksana dalam dua pekan mendatang. Gubri yang ditemui usai pertemuan mengatakan, pertemuan dengan Wapres tersebut guna meminta dukungan agar di Riau didirikan industri hilir dari Crude Palm Oil (CPO), dukungan ini sangat diperlukan sekali, sebab tanpa dukungan ini sangat tidak mungkin industri hilir tersebut bisa dilakukan. ‘’Kita sepakat untuk melakukan pertemuan dengan Wapres Bapak HM Jusuf Kalla hanya saja kapan, akan kita koordinasikan pihak Wapres, namun kita berharap pertemuan itu bisa dilakukan dalam dua pekan ke depan. Kita akan meminta dukungan agar di Riau didirikan industri hilir CPO,’’ ujarnya. Selain itu, tambah Gubri, dalam pertemuan itu juga disepakati untuk membentuk tim guna mengatasi persoalan turunnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Yang perlu diingat, turunnya harga jual TBS ini bukan karena kebijakan Pemerintah Indonesia, akan tetapi karena krisis global yang melanda dunia, imbasnya berdampak pada petani di Riau. Diharapkan dengan adanya industri hilir CPO tersebut, ekspor CPO ke luar negeri bisa dibatasi, sebaliknya CPO tersebut akan bisa diolah di dalam negeri dalam berbagai bentuk seperti minyak goreng, sabun, kosmetik dan sebagainya. Langkah semacam ini perlu sekali dilakukan, sehingga krisis yang berkepanjangan ini bisa segera diatasi dan petani tidak mengalami kerugian terus-menerus. Sedangkan tim yang akan dibentuk ini, lanjut Gubri, diharapkan bisa bekerja secepatnya. Tim ini terdiri atas dari pengusaha kelapa sawit khususnya yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asisten II, Dinas Perdagangan, Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) dan sebagainya. Upaya mengatasi rendahnya harga jual TBS ini harus dilakukan secepatnya, sebab jika tidak dilakukan akan bisa menimbulkan ledakan kemiskinan di Riau. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Herliyan Saleh mengatakan, jika persoalan ini tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan ledakan kemiskinan di Riau akan meningkat dari 11 persen saat ini akan menjadi 34 persen. Mengapa ini bisa terjadi karena hampir 23 persen penduduk Riau bergerak dalam sektor ini. ‘’Kalau hal ini tidak ditangani dengan segera ledakan itu besar kemungkinan akan terjadi, kita berharap upaya mengatasinya bisa segera dilakukan sehingga ledakan kemiskinan tersebut tidak terjadi,’’ ujarnya. Namun Gubernur Wan Abubakar tetap mengharapkan hal ini tidak terjadi. Meskipun saat ini harga jual TBS sangat rendah, masyarakat diingatkan jangan sampai menjual lahan kebun kelapa sawitnya. ‘’Masyarakat jangan sampai menjual lahan kebun sawitnya, kita harapkan persoalan ini akan segera teratasi dan harga TBS kembali normal,’’ ujar Gubri.(gem)

Petani Sawit Kredit di Bank Riau Rp 335 M

Selasa, 28 Oktober 2008 | 08:53 WIB

PEKANBARU--BANK Riau melansir data, saat ini petani sawit di Provinsi Riau yang telah menggunakan kredit di bank kebanggaan masyarakat Riau itu, sebesar Rp335 miliar. Dari angka tersebut Rp332 miliar disalurkan untuk kredit investasi, dan sisanya Rp3 miliar untuk kredit modal kerja. Total penyaluran kredit yang disalurkan Bank Riau sebesar Rp4,8 triliun. Dimana Rp667 miliar dananya disalurkan untuk kredit usaha mikro. Termasuk didalamnya kredit untuk para petani sawit yang ada di Provinsi Riau. Hal ini diungkapkan Direktur Komersil dan Syariah Bank Riau Drs H Abdul Aziz MBA saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD Riau, Senin (27/10). Rapat yang membahas tentang polemik penurunan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau itu, juga dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Susilo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tiolinan Pangaribuan, dan Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setdaprov Riau Iqaruddin. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B AB Purba dan diikuti Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Riau. ‘’Sejauh ini, meskipun penurunan harga jual TBS sedang terjadi, di Bank Riau belum mencatat adanya keterlambatan para debitur melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Belum ada pengaruh setakat ini,’’ kata Abdul Aziz. Bank Riau sendiri mencatat, dari Rp335 miliar kredit yang disalurkan, jumlah nasabahnya mencapai 11.304 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Bank Riau sendiri kata Abdul Aziz telah memiliki beberapa solusi untuk mengatasi jika para kriditor, terutama para kreditor yang berasal dari kalangan petani sawit swadaya. ‘’Solusi yang kita tawarkan seperti melakukan penjadwalan utang, menurunkan suku bunga pinjaman, penambahan investasi dalam bentuk kredit, dan lain sebagainya,’’ katanya.(uli)

Buat Pergub Standarisasi Harga

Senin, 27 Oktober 2008 | 17:57 WIB

Atasi Merosotnya Harga Sawit PEKANBARU--Rapat kerja lintas instansi yang di fasilitasi Komisi B DPRD Riau untuk membahas penanggulangan merosotnya harga tandan buah segar (TBS) di Riau, memutuskan satu suara untuk mendesak Pemrov membuat peraturan gubernur yang mengatur harga TBS di pasaran. Berlangsung di ruang medium DPRD Riau kemarin, Wakil Ketua Komisi B, AB Purba memimpin rapat kerja yang dihadiri beberapa instansi dan perwakilan masyarakat. Seperti Dinas Perkebunan Riau yang dipimpin Kadis Sudirno, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau, hadir Kadis Tiolina Pangaribuan, utusan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Riau (Gapki) diantaranya Ketua Gapki Wisnu dan perwakilan Bank Riau. Dalam dialog yang berlangsung cukup alot karena masing- masing pihak memberikan penjelasan terkait fenomena turunnya harga TBS, sebagai implikasi krisis global. Sementara dari Komisi B mempertanyakan seperti apa solusi untuk mengantisipasi dampak yang semakin luas terutama yang terjadi pada petani sawit swadaya. ''Paling terpukul itu adalah petani sawit swadaya, karena tidak bermitra dengan pihak pabrik kelapa sawit (PKS). Akibatnya harga beli TBS ditentukan PKS. Dengan alasan harga CPO turun, PKS menggunakannya sebagai senjata untuk membeli sawit petani serendah-rendahnya bahkan hanya Rp200/kg,''argumen Rusdaryanto, anggota Komisi B. Dilanjutkan AB Purba, di Riau jumlah petani swadaya cukup besar. Akan menjadi masalah besar jika kondisi ini tidak bisa dicari jalan keluarnya. Semntara itu Sekretaris Gapki, Zulbahri mengatakan dampak turunya harga TBS bukan hanya terjadi di kalangan petani swadaya, tapi juga ditingkat perkebunan yang lebih luas. ''Kami juga merasakannya, ini yang harus dicari jalan keluarnya,''sebut Zulbahri. Rapat kerja yang berlangsung hingga tiga jam ini, akhirnya berkesudahan dengan kesimpulan meminta kepada Pemrov untuk membuat Pergub yang mengatur standarisasi harga TBS di pasaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi petani sawit. Untuk menggagasnya perlu dibentuk tim yang terdiri dari lintaskerja. (ron)

Ekspor CPO Melesat Akibat Penurunan Pajak

Senin, 03/11/2008 14:55 WIB
Wahyu Daniel - detikFinance








Jakarta - Ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) kembali mencatat kenaikan. Penurunan pungutan ekspor CPO diyakini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan ekspor CPO.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan dalam jumpa pers di Gedung BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin (3/11/2008).

"Ekspor terbesar di bulan September tetap CPO yang memainkan peranan. Jadi dalam 5 bulan terakhir, naik turunnya ekspor itu, karena CPO sebab kan terjadi fluktuasi harga CPO. Kemudian kebijakan penurunan pajak ekspor CPO juga berpengaruh terhadap kenaikan ekspor CPO pada bulan September," ujarnya.

Pada bulan September, pajak ekspor CPO diturunkan menjadi 10 persen, kemudian di bulan Oktober pajak ekspor ditetapkan sebesar 7,5 persen. Setelah itu di bulan November ini, pajak ekspor CPO ditetapkan sebesar 0 persen.

"Saya kira kalau CPO bisa diterapkan 0 persen bisa lebih kencang lagi ekspornya, jadi naik turunnya ekspor masih ditentukan oleh CPO sampai saat ini," ujarnya.

Pada bulan September, berdasarkan catatan BPS memang ekspor non migas khususnya untuk lemak dan minyak hewan nabati mengalami peningkatan terbesar US$ 303 juta.

Di sisi lain, penurunan harga minyak justru mengurangi ekspor produk minyak dan bahan bakar mineral. Penurunan terbesar terjadi pada ekspor bahan bakar mineral sebesar US$ 191,2 juta.

"Itu karena penurunan harga minyak dimana ekspor minyak mentah itu turun 14,5 persen menjadi US$ 1,011 miliar," ujarnya.

Eksopr hasil minyak juga turun 39,05 persen menjadi US$ 234,7 juta. Ekspor gas juga mengalami penurunan 13,23 persen menjadi US$ 1,187 miliar pada bulan September 2008.

"Hal ini dikarenakan harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia turun dari US$ 115,56 per barel di Agustus menjadi US$ 99,06 per barel di September 2008.(ddn/ir)

Saatnya Pemprov Jambi dan Perbankan Bernegosiasi

Friday, 31 October 2008

Segera Selamatkan Petani Sawit

JAMBI – Pasca anjloknya harga, kelapa sawit telah menjadi bencana bagi petani kelapa sawit di Jambi .

Sudah saatnya pemerintah melonggarkan kesengsaraan mereka dengan melakukan beberapa langkah. Diantaranya melakukan pertemuan dengan pihak perbankan untuk bernegosiasi tentang pemberian kelonggaran waktu bagi para petani membayar kredit kepada pihak pebankan.

Beberapa masukan lainnya, pemerintah juga harus melahirkan Perpu tentang jaminan dan perlindungan bagi petani terutama petani kelapa sawit dan ini harus dimulai dari Propinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dalam jangka panjang tidak lagi bertopang pada ekonomi kelapa sawit, tapi memberikan ruang bagi pertanian-pertanian lokal lainnya. Hentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan atur tata niaga kelapa sawit. Jangan utamakan pasar ekspor. Dorong produk kelapa sawit di Provinsi Jambi habis dikonsumsi di pasar dan masyarakat Jambi, artinya pemerintah harus mendorong industri hilir seperti sabun, minyak goreng, mentega dan lainnya.

Demikian rekomendasi yang terangkum dari hasil diskusi di Aula IAIN Sultan Thaha Telanaipura kemarin (30/10). Diskusi ini menghadirkan langsung para petani sawit, Yayasan SETARA, Komite Kerja Perjuangan Buruh (KKPB) Jambi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Jambi, Yayasan CAPPA, para mahasiswa, anggota BEM dari berbagai universitas dan organiasi mahasiswa, kalangan pers dan organisasi masyarakat lainnya.

Keuntungan yang berlipat ditingkat petani kelapa sawit pada masa jayanya (2006-2008) telah melahirkan budaya konsumtif ditingkat petani. “ Jika dulu petani kelapa sawit hanya memiliki 1 kavling kebun sawit karena dianggap menjanjikan, petani pun memperluas kebunnya dengan dukungan dari perbankan, petani yang dulu bertani pangan lokal, kini berubah profesi menjadi petani sawit, petani sawit yang dulu hanya bisa jalan kaki, kini sudah punya sepeda motor, dan bahkan sangat jarang petani kelapa sawit yang tidak membeli kendaraan roda dua. Ini adalah akibat booming kelapa sawit,” Rukaiyah Rofiq, Direktur Yayasan SETARA Jambi.

“Kondisi saat ini telah pula menyebabkan kami petani terpukul, penyebabnya adalah hutang di bank yang menumpuk dan tidak mampu lagi mampu membayarnya karena harga TBS yang rendah. Para petani bahkan kini harus mengembalikan motor dan mobil yang kami beli melalui leasing karena tak lagi mampu bayar, ” ujar Rusli, salah satu petani sawit asal Merangin, kemarin.

Tahun 2006-2008 kelapa sawit dan petaninya mengalami masa keemasan, penghujung tahun 2008, krisis di Amerika telah mengubahnya menjadi bencana yang menghancurkan. Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang turun akibat rendahnya permintaan pasar ekspor telah memporak-porandakan perekonomian petani kelapa sawit. Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang sempat menyentuh level Rp 2.100/Kg kini hanya bertahan pada kisaran harga Rp 200 – Rp 300/Kg, bahkan ada yang melorot hingga Rp 80/Kg.

Tapi siapa sangka, jika krisis di Amerika yang dimulai dari kredit macet perumahan dampaknya sampai di indonesia? sampai di propinsi Jambi? Siapa sangka krisis di Amerika itu telah merontokkan harga TBS milik petani di Propinsi Jambi?

Tak hanya itu, informasi dari aktivis Yayasan SETARA Jambi yang menjadi pendamping petani kelapa sawit, di wilayah Hitam Ulu, Kabupaten Merangin, 1 orang petani kelapa sawit bunuh diri karena tidak mampu lagi membayar hutang di bank.

Sementara para petani terpuruk, pemerintah malah ramai-ramai menyelamatkan kalangan berduit atau orang kaya. Pada saat yang sama pemerintah memberikan insentif bagi kelompok berduit. Petani kelapa sawit di minta untuk terus bersabar jika bangkrut, disaat yang sama, pemerintah Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan perbankan bagi kelompok berduit tidak bangkrut. “Ini jelas tidak Adil, dimana posisi pemerintah ketika petani kelapa sawit bangkrut?,” lanjut peserta diskusi lainnya, Baya. Jika pemerintah berani memberi jaminan kepada para pengusaha dan kelompok berduit, pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk memberikan subsidi harga TBS untuk petani, lanjut Baya. (dpc)