Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Minggu, 15 Agustus 2010

Bupati Minta Dishutbun Rohul Segera Tuntaskan Kisruh KKPA

Ahad, 15 Agustus 2010 21:06

Sejumlah program KKPA di Rohul bermasalah dan berpotensi memicu konflik. Bupati Achmad meminta Dinas Kehutanan dan Perkebunan segera menuntaskannya.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN– Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), didesak segera selesaikan sengketa sejumlah masyarakat dengan perusahaan, melalui program pola Kebutuhan Kelompok Primer Anggota (KKPA), yang bermasalah. Karena menghambat proses pembangunan di Rohul.

”Adanya konflik KKPA, dengan perusahaan. Saya sebagai Kepala Daerah yang disalahkan oleh masyarakat. Untuk itu Dishutbut, agar cekatan jika mendapatkan informasi, dan secepatnya selesaikan konflik seperti itu,” ungkap bupati Achmad, pada acara Safari Ramadan di Kecamatan Pagarantapah Darussalam, Jum’at (15/8/10).

Kata Achmad lagi, sudah sepantasnya sebuah perusahaan memberikan hidup sejahtera kepada masyarakat tempat perusahaan operasi. Sehingga operasional perusahaan tetap lancar. Bahkan ada perusahaan yang sudah mempunyai Hak Guna Usaha (HGU), tapi belum juga mengerjakan lahan itu hingga saat ini. Sehingga masyarakat merasa dirugikan secara sepihak.

Konflik pola KKPA, sudah lama terjadi di Rohul, seperti antara masyarakat Kecamatan Kepenuhan dengan PT Eluan Mahkota Agro (EMA). Masyarakat Desa Tandun, dengan PTPN V, Sei Tapung. Masyarakat Desa Teluksono, Kecamatan Bonaidarussalam dengan PT Hutahaean. Dan terakhir antara masyarakat Desa Aliantan, Kecamatan Kabun dengan PT Sari Sania. Semua belum terselesaikan hingga saat ini.

”Seharusnya Dishutbun cepat respon dengan sejumlah pemberitaan di media. Sehingga masyarakat tidak negative thinking terhadap Pemkab Rohul,” tandas bupati.

Selain Dsihutbun Rohul. Bupati juga mengharapkan peran DPRD Rohul, untuk membantu konflik masalah KKPA itu. Pengaduan masyarakat, segera dikoordinasikan ke pihak Pemkab, sehingga inspirasi masyarakat terpenuhi, dan visi-misi Rohul, untuk menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Riau, tahun 2016 mendatang, dapat terealisasi.

”Pembangunan dimulai dari manusianya. Jadi jika kehidupan sejahtera, otomatis pembangunan pun lancar,” tandasnya.

Sementara itu, Kadishutbun Rohul, M Munif, yang dikonfirmasi via telepon, mengaku, dia tidak tahu masalah pola KKPA. Karena dia baru menjabat di Dishutbun beberapa waktu lalu. ”Saya tidak tahu masalah KKPA. Konfirmasi saja kepada anggota saya. Karena saya baru menjabat di Dishutbun Rohul,” kata M Munif, Minggu (15/8/10).***(zal)

Perbatasan Riau-Sumut ”Panas” Lagi

Riau Pos,
11 Agustus 2010

Laporan ENGKI PRIMA PUTRA, Pasirpengarayan engkiprimaputra@riaupos.com
Permasalahan sengketa lahan dengan belum tuntasnya tapal batas antara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Senin (9/8), pukul 13.00 WIB kembali memanas lagi.

Sekitar 70 warga Dusun Kuta Parit Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Rokan Hulu nyaris bentrok dengan dua oknum Brimob Kompi C Sipirok yang PAM di Perkebunan Kelapa sawit PT Mazuma Agro Indonesia (MAI), yang berlokasi di daerah perbatasan Riau-Sumut.

Kapolres Rohul AKBP Adang Suherman MSi yang dikonfirmasi Riau Pos, Selasa (10/8) menegaskan, terjadinya pertikaian antara warga Batang Kumu dengan PT MAI di daerah perbatasan, locus delicty bukan di Rokan Hulu. Karena TKP-nya di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

‘’Situasi di daerah perbatasan Riau-Sumut kondusif. Kita sudah menempatkan anggota Polres dan Polsek Tambusai di daerah perbatasan, untuk menghindari terjadinya konflik. Kita tetap mem-back-up wilayah hukum Polres Rohul. Masyarakat sudah kita inventarisir dan meninggalkan lokasi tersebut,’’ ujarnya.

Menurutnya, dua oknum Brimob yang dilaporkan warga ke Polsek Tambusai tidak bisa diproses, karena mereka bekerja sesuai dengan tugasnya, BKO di PT MAI. ‘’Saya imbau masyarakat jangan terprovokasi dan melakukan tindakan yang dapat merugikan, karena kasus sengketa lahan ini, sedang dalam proses perdata di Pengadilan Negeri Pasirpengaraian,’’ ujarnya.

Informasi yang dirangkum Riau Pos di lapangan, ketegangan bermula ketika warga Dusun Kuta Parit diminta untuk membakar ribuan bibit kelapa sawit yang sudah di tanam di lahan sengketa (perbatasan Riau-Sumut) yang kini masih dalam proses perdata di Pengadilan Negeri Pasirpengaraian.

Akibatnya, situasi kembali memanas di daerah perbatasan Riau-Sumut, ketika dua oknum Brimob BKO di PT MAI sempat mengeluarkan tiga kali tembakan ke udara, guna menakuti warga Batang Kumu yang sedang menanam sawit di lahan garapan mereka.

Mendengar tembakan tersebut, sejumlah warga dan anak-anak ketakutan dan lari ke hutan. Dimana oknum polisi itu memaksa warga untuk membakar bibit sawit warga dengan menggunakan bensin yang telah mereka persiapkan.

Kedatangan oknum Brimob yang di dampingi Humas PT MAI, menuduh warga melakukan penyerobotan lahan seluas 20 hektere milik PT MAI sesuai dengan izin yang mereka peroleh. Sementara masyarakat Dusun Kuta Parit Desa Batang Kumu menilai lahan tersebut sebelumnya hutan belantara dan digarap sendiri oleh warga.

‘’Ketika sedang beristirahat makan siang, kami mendengar tiga kali tembakan ke udara. Terkejut anak dan istri berhamburan menyelamatkan diri ke balik semak belukar. Selang beberapa menit, muncul tiga orang, yang dua orang mengaku Brimob dan satu orang Humas bertugas di PT MAI. Kami disuruh pulang secara paksa di bawah todongan dua senjata laras panjang. 1.500 bibit sawit yang kami tanam dibakar mereka,’’ ucap Sinaga (57), salah seorang warga pemilik bibit sawit (56) kepada Riau Pos, Senin (9/8) malam, usai peristiwa tersebut.

Sinaga menduga, pelaku itu adalah dua oknum Brimob asal Provinsi Sumatera Utara dan seorang Humas PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang sedang patroli, sebab lahan yang akan ditanami warga tersebut berbatasan dengan milik perusahaan itu. ‘’Warga dengan oknum aparat Bantuan Kekuatan Anggota (BKO) PT MAI sempat perang mulut, ketika menghalangi warga melakukan penanaman dan membakar bibit sawit yang akan ditanam. Sekitar puluhan warga, melakukan perlawanan dengan dua oknum aparat. Karena kami ramai, mereka yang bersenjata laras panjang dan Humas PT MAI bernama Siregar digiring oleh warga ke Polsek Tambusai untuk diproses,’’ ujarnya.

Sihombing, warga setempat menjelaskan, rasanya warga Dusun Kuta Parit Desa Batang Kumu sudah bersabar selama ini, atas tindakan dan perbuatan dari pihak PT MAI. ‘’Sejak 1998 kami ditindas mereka, rumah kami dibakar, harta kami di jarah, warga kami ditahan sampai sekarang enam orang kami belum tahu nasibnya,’’ tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Rokan Hulu AKBP Adang Suherman MSi melalui Kanit Reskrim Polsek Tambusai Bribka Huta Julu, Senin (9/8) malam kepada wartawan, membenarkan adanya laporan warga Batang Kumu dengan membawa dua orang oknum Brimob berinisial GT dan SB dan Humas PT MAI Siregar ke Mapolsek Tambusai.

Oknum Brimob dan Humas PT MAI malamnya dilepas, dengan alasan warga disuruh untuk melaporkan kejadian penembakan dan pembakaran bibit sawit ke Polres Rohul dan kesatuan Brimob yang bersangkutan di Kompi C Sipirok Kabupaten Padang lawas.

‘’Kita tidak bisa menahan mereka, yang berhak menahan Provos Polres Rohul dan tempat kesatuan mereka di Kompi C Sipirok, warga sudah disarankan untuk melaporkan, karena menolak sehingga mereka malamnya dilepas,’’ ujarnya.

Menanggapi pelayanan di Mapolsek Tambusai yang berbelit, puluhan warga Batang Kumu yang sudah susah payah membawa dua oknum Brimob dan Humas PT MAI dari daerah perbatasan, sangat kecewa. Karena Polri itu satu kesatuan. ‘’Seharusnya kalau menerima laporan, Polsek harus menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan institusinya (Polres). Karena proses pelaporan berbelit-belit, makanya warga malam itu langsung pulang meninggalkan Mapolsek,’’ ujar salah seorang warga Batang Kumu.

Sementara itu, Oknum Brimob berinisial GT yang diwawancarai di ruang Reskrim Polsek Tambusai, atas tindakannya melepaskan tembakan untuk menakuti warga, GT terlihat banyak diam dan tidak bersedia berkomentar, ia berdalih kepalanya sedang pusing. ‘’Kepala saya sedang pusing, dari siang belum ada makan,’’ tuturnya.

Humas PT MAI R Siregar mengklaim, lahan yang ditanami bibit sawit oleh warga itu, milik perusahaan. Dia membantah jika dituduh melakukan pembakaran bibit sawit milik warga.

‘’Lahan yang ditanaman warga itu, milik PT MAI, karena tidak mungkin kami berani mengusir warga kalau tidak ada dasarnya.Kami tidak membakar bibit sawit warga Batang Kumu,’’ ujarnya.(izl)

Rabu, 28 Juli 2010

Tuntut Pembagian Kebun KKPA, Ratusan Warga Rohul Panen dan Kuasai Kebun PT Hutahaean

Rabu, 28 Juli 2010 16:50

Ratusan warga Desa Teluksono, Bonai Darussalam, Rohul memanen dan menduduki kebun kelapa sawit PT Hutahaean. Aksi tersebut untuk mendesak pembagian kebun pola KKPA.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Karena lahan pola KPPA (Bapak angkat) belum dikembalikan. Ratusan masyarakat Desa Teluksono, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu (Rohul), Rabu (28/7/10), memaksa memanen kelapa sawit di lahan pola KPPA, di blok Barak Lama seluas 200 hektar, yang masih dikuasai oleh PT Hutahaean.

Sebelumnya, Senin (26/7/10) kemarin, masyarakat juga telah menutup jalan akses menuju ke lahan pola KPPA. Sehingga aktifitas pihak PT Hutahaean tidak berjalan. Bahkan pihak perusahaan yang akan memasuki lahan masyarakat juga tidak diizinkan masuk.

Menurut salah seorang warga Desa Teluksono, Intanpilih, aksi sekitar 300 orang masyarakat Desa Teluksono itu, merupakan bentuk kekesalan terhadap PT Hutahaean. Masyarakat menilai pihak perusahaan mengingkari janjinya. Melalui pola KPPA yang dilakukan pada tahun 2002 lalu.

Rancanya, dari sekitar 3000 hektar lahan milik PT Hutahaean, sekitar 2000 hektar di daerah itu. Seluas 200 hektar akan diberikan kepada masyarakat melalui pola KPPA. Selanjutnya pada 2006, pihak perusahaan berjanji akan membagikan kemasyarakan. Namun hingga tahun 2010 ini, kebun tidak juga dibagikan kepada masyarakat. "Kita hanya mau lahan kita dikembalikan. Kalau sawitnya mau dimatikan juga tidak apa-apa. Karena akan tanami padi atau sayuran," harap Intan.

Berdasarkan pengamatan lapangan riauterkini, jika dikalkulasikan, buah dari pohon dengan tinggi 1 meter lebih, yang sudah berumur 8 tahun itu. Berat per buahnya diperkirakan lebih dari 20 kilogram. Jadi diperkirakan sekitar 200 ton setiap kali panen. Namun sejak tahun 2006 lalu, masyarakat belum pernah merasakan hasilnya sama sekali.

"Ini hak kita, jadi sudah sepantasnya kita yang memanen kebun ini," tegas salah seorang tokoh masyarakat Desa Teluksono, H Zulkarnaen, yang ikut dalam aksi tersebut, Rabu (28/7/10).

Sejauh aksi itu, puluhan Satpam PT Hutahaean, hanya melihat aksi yang dilakukan masyarakat, tanpa berkutik. Apalagi massa puluhan kali lipatnya dari mereka.***(zal)

Kamis, 15 Juli 2010

Sungai Tercemar Limbah PKS, Warga Okura Mengadu ke LBH PBB

Kamis, 15 Juli 2010 16:47

Masyarakat yang tinggal di tepian sungai Ukai, Tebing Tinggi Okura mengadu ke LBH PBB. Mereka mengeluhkan pencemaran limbah dua perusahaan pemilik PKS.

Riauterkini-PEKANBARU- Puluhan masyarakat RT 03/RW05 Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum Partai Bulan Bintang (LBH PBB) di Jalan Kapling Amilin Pekanbaru, Kamis (15/7/10). Mereka datang untuk mengadukan pencemaran lingkungan di Sungai Ukai yang diduga akibat limbah dua perusahaan yang mengelola pabrik kelapa sawit (PKS).

"Pencemaran di Sungai Ukai saat ini semakin mengkhawatirkan, bahkan beberapa hari lalu kami menemukan ratusan ikan mati," ujar Ketua RT 03 Edi Candra kepada wartawan di sela-sela membuat pengaduan.

Dipaparkan Edi Candra, dua perusahaan pengelola PKS yang diduga menjadi pemicu pencemaran dengan membuang limbah ke sungai adalah PT Modrat Mina Jaya (MMJ) dan PT Siak Inri Raya (SIR). Indikasi pencemaran akibat limbat dikuat dengan temuan ikan mati hanya berada di hilir kedua PKS kedua perusahaan. "Kami memang tak berani menuduh langsung, tetapi indikasinya, pencemaran sungai tersebut akibat limbah PKS kedua perusahaan," tuturnya.

Merespon pengaduan masyarakat tersebut, Direktur LBH PBB Muharnis mengatakan, pihaknya secepatnya akan melayangkan somasi kepada kedua perusahaan. "Besok somasi akan kita kirim. Isinya meminta kedua perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Ukai," tegasnya.

Sebelum melakukan somasi, jelas Muharnis, pihaknya telah terlebih dahulu melengkapi sangkaan pencemaran akibat limbah PKS kedua perusahaan dengan melakukan investigasi. "Kami telah mengivitigasi lapangan. Di sana kami temukan pipa pembuang limbah ke sungai dan adanya pencemaran di Sungai Ukai," demikian penjelasannya.***(mad)

Gerakan Mahasiswa Mentawai Tolak Sawit

Laporan wartawan KOMPAS Ingki Rinaldi
Kamis, 15 Juli 2010 | 19:48 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Sekitar 1.500 orang yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai, Kamis (15/7/2010) melakukan gerakan pengumpulan dana Rp 1.000 per mahasiswa sebagai dana kampanye penolakan penanaman kelapa sawit di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ketua Forum Mahasiswa Mentawai, Daudi Silvanus Satoko mengatakan, dana yang terkumpul akan dipergunakan mencetak pamflet dan stiker yang berisikan informasi mengenai dampak sesungguhnya dari rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Pasalnya, imbuh Daudi, informasi yang diterima oleh kebanyakan warga Mentawai saat ini hanya soal dampak positif berupa keuntungan yang bisa diperoleh jika lahan warga ditanami kelapa sawit. Seperti sebelumnya diwartakan Kompas, Bupati Kepulauan Mentawai telah menerbitkan izin lokasi guna pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional Mentawai, total luas areal yang akan dipergunkan untuk kepentingan tersebut mencapai 73.500 hektar yang diberikan pada lima perusahaan dan meliputi seluruh kawasan kepulauan tersebut.