Harga TBS Capai Rp800 per Kilogram

Selasa, 02 September 2008

Laporan Wiwik Werdaningsih, Perawang wiwik-werdaningsih@riaupos.co.idAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya PETANI sawit kini tidak hanya mengeluhkan mahalnya harga pupuk yang semakin melambung, namun juga harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani yang anjlok, hingga mencapai Rp800 per Kilogram. Hal ini menyebakan petani sawit sangat kesulitan. Anjloknya harga TBS sudah dirasakan petani sawit beberapa bulan belakangan. Harga TBS anjlok pada tingkat terendah, sehingga tidak sebanding dengan biaya produksi per hektare. ‘’Sudah berapa-bulan belakangan ini, harga jual sawit semakin menurun hingga mencapai Rp800 per Kilogram. Harga tersebut belum termasuk pemotongan dan ongkos panen, jatuhnya ke petani hanya Rp700. Sementara harga pupuk semakin tinggi. Hal ini sangat menyulitkan kami yang memiliki modal yang pas-pasan,’’ ujar Tarno petani sawit di Perawang Barat, Kecamatan Tualang kepada wartawan. Menurut Tarno, dengan anjloknya harga TBS, tentu sangat memberatkan bagi petani. Untuk saat ini saja harga pupuk ditingkat petani seperti NPK mencapai antara Rp500-600 Ribu per sak (50 Kg). Sementara di sisi lain harga sawit kian terpuruk bahkan mencapai tingkat terendah hanya Rp800 per Kilogram. Dikatakan Tarno, harga sawit mencapai Rp800, melorot jauh dari harga sebelumnya. Harga tertinggi ditingkat petani saat itu sudah mencapai Rp1.850 per Kilogram. Sehingga pada saat harga pupuk naik pada waktu itu, petani sawit tidak merasakan dampaknya terlalu besar. Mereka masih bisa membeli pupuk. Namun dengan harga sawit sekarang ini, tentu sulit bagi petani membeli pupuk guna meningkatkan hasil produksi. ‘’Dengan kondisi sekarang ini, kami sangat mengharapkan pemerintah mencarikan solusi. Harga sawit sekarang anjlok, tentu sangat sulit bagi kami memberi pupuk,’’ harapnya. Keluhan naiknya harga pupuk tidak hanya dirasakan petani di Perawang, ternyata petani plasma di Lubukdalam yang menjadi anggota Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Mitra Tani juga mengeluhkan hal yang sama. Menurut Ketua KJUB Mitra Tani, Triyana, harga pupuk yang mahal tidak menjamin stok tersedia ada. Sementara harga pupuk naik terus, mestipun pupuk mahal tapi susah dicari. Namun untuk menyiasati kondisi ini, petani terpaksa menggunakan pupuk kimia dengan pupuk organik sebagai alternatif. ‘’Untuk mengatasi masalah pupuk, kita menggunakan pupuk organik, meski dengan konsekwensi produksi menurun dan proses berlangsung lama, dengan proses produksi yang lama menjadi 6 bulan,’’ jelasnya.(wik)

Ekspor Sumsel Naik

Selasa, 2 September 2008 | 01:53 WIB

Palembang, Kompas - Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan pada Mei 2008 mengalami kenaikan sebesar 22,28 persen dibandingkan dengan April 2008, yakni dari 259,75 juta dollar AS menjadi 317,63 juta dollar AS. Dalam periode Januari hingga Mei 2008, nilai ekspor Sumsel sudah mencapai 1,48 miliar dollar AS.

Kepala Badan Pusat Statistik Sumsel Haslani Haris di Palembang, Senin (1/9), mengatakan, nilai ekspor Sumsel pada Mei 2008 sebesar 317,63 juta dollar AS yang terdiri atas ekspor migas 57,9 juta dollar AS dan nonmigas 259,73 juta dollar AS. Nilai ekspor nonmigas mengalami peningkatan 47,71 juta dollar AS ketimbang bulan sebelumnya.

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Mei 2008 terjadi pada komoditas karet sebesar 37,46 juta dollar AS, diikuti ekspor CPO 1,34 juta dollar AS, kopi sebesar 0,64 juta dollar AS, dan udang 0,18 juta dollar AS.

Nilai ekspor Sumsel pada Mei 2008 terbanyak ke Amerika Serikat sebesar 80,71 juta dollar AS, Singapura 52,37 juta dollar AS, dan China sebesar 38,03 juta dollar AS.

Adapun pelabuhan muat untuk ekspor komoditas dari Sumsel pada Mei yang paling utama adalah Pelabuhan Boom Baru dengan nilai 255,70 juta dollar AS dan Pelabuhan Plaju sebesar 57,9 juta dollar AS.

Impor naik

Impor Sumsel pada Mei 2008 juga naik 59,14 persen dari 14,34 juta dollar AS pada April menjadi 22,83 juta dollar AS. Golongan barang impor yang paling tinggi peningkatannya adalah mesin- mesin/pesawat mekanik dari 2,42 juta dollar AS menjadi 5,92 juta dollar AS. Asal barang impor terbesar adalah China. (BOY)

Ekspor CPO Turun, Neraca Perdagangan Bulan Juli Negatif

Selasa, 2 September 2008 | 01:17 WIB

Jakarta, Kompas - Neraca perdagangan Indonesia bulan Juli 2008 dilaporkan defisit karena nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor.

Pada bulan Juli, nilai impor sebesar 12,82 miliar dollar AS, sedangkan ekspor senilai 12,55 miliar dollar AS. Ini terjadi karena realisasi ekspor produk unggulan Indonesia, terutama minyak sawit mentah (CPO) anjlok, sementara realisasi impor bahan baku industri meningkat.

”Itu artinya ada defisit 270 juta dollar AS di Juli 2008. Neraca yang defisit memang hanya untuk neraca perdagangan bulan Juli saja. Namun, jika kondisi ini terus berlangsung dalam jangka panjang, dikhawatirkan neraca perdagangan tahunan bisa terkena dampaknya,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan, Senin (1/9) di Jakarta.

Menurut Rusman, ekspor CPO pada Juni 2008 masih 2,06 miliar dollar AS. Akan tetapi, pada bulan Juli, ekspor CPO anjlok menjadi hanya 581 juta dollar AS.

”Saya tidak tahu apakah ini bagian dari strategi produsen CPO yang mengurangi ekspor hanya demi mengurangi tekanan biaya yang disebabkan oleh pajak ekspor. Pada bulan Juli 2008, memang ada pengenaan pajak ekspor CPO sebesar 20 persen. Seharusnya ada peningkatan ekspor CPO di bulan Agustus karena pajaknya turun ke 15 persen,” paparnya.

Lampu kuning

Kepala Ekonomi BNI A Tony Prasetiantono menyebutkan, neraca perdagangan pernah negatif pada April 2008 saat nilai ekspor hanya mencapai 10,97 miliar dollar AS, lebih rendah dibandingkan dengan impornya sebesar 11,5 miliar dollar AS.

Mengingat neraca perdagangan sudah defisit dua kali, Departemen Perdagangan sudah saatnya lebih serius mencari peluang pasar ekspor baru. ”Ini sudah lampu kuning bagi Deperdag untuk membuka pasar ekspor baru,” ujar Tony.

Sementara itu pengamat ekonomi dari Indef, Fadhil Hasan, berpendapat, neraca perdagangan yang defisit tidak selamanya membahayakan bagi daya tahan ekonomi, selama yang diimpor berupa bahan baku dan barang modal. Impor berupa peralatan yang bisa digunakan untuk kegiatan produksi di dalam negeri merupakan indikator perekonomian yang membaik.

”Meski demikian, dalam konteks sekarang, yang perlu diwaspadai adalah ketergantungan ekspor pada komoditas yang harganya fluktuatif. Jadi, yang harus dibangun adalah industri bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor,” tuturnya. (OIN)

Harga Bibit Sawit Harus Dievaluasi

Senin, 01 September 2008

PANGKALANKERINCI (RP)- Sejumlah anggota DPRD Pelalawan mengaku tidak habis pikir mahalnya harga bibit sawit bantuan pemerintah melalui Disbun Pelalawan. Untuk itu para wakil rakyat berencana akan memanggil pejabat terkait Disbun dan melakukan evaluasi program. Saya tidak habis pikir kenapa mahal sekali harga bibit Disbun. Setahu saya bibit paling mahal adalah Topaz, dalam usia lima bulan harganya sembilan ribu. Kalau Disbun jual Rp25 ribu luar biasa namanya. Dewan sudah bisa menyelidiki, atau memanggil kepala dinasnyaujar anggota komisi B Zaidin Zam, belum lama ini di ruang kerjanya. Menurut Zaidin Zam, penyelidikan dimaksudkan untuk melihat apa saja sasaran program pengadaan bibit sawit. Jika sasarannya adalah untuk mengantisipasi penyebaran bibit palsu, menurutnya, seharusnya harga jual kepada petani tidak terlalu tinggi. Setahu saya programnya subsidi, supaya petani mampu beli bibit asli. Selama ini kan masalah bibit asli itu, harga di perusahaan sangat tinggi. Maknya pemerintah yang sediakan sekarang, tapi tolong dikelola dengan baik, tegasnya. Anggota dewan lainnya Marahsuddin menambahkan, memang perlu dilakukan penyelidikan untuk melihat apakah jenis dan bobot bibit yang diadakan tersebut sesuai dengan rencana. Kalau tidak mau berpihak pada masyarakat, memang kita akan menyelidiki. Apa betul jenis ibitnya sesuai dengan permintaan, jumlahnya berapa, dan apa dasar menetapkan hargamnya. Kita akan panggil petugas-petugas Disbun, ujar Marahsuddin ditempat yang sama. Belum dijelaskan kapan rencana pemanggilan terhadap petugas disbun. Menurut Zaidin Zam, dirinya akan membicarakan hal tersebut kepada komisi terkait di DPRD Pelalawan. Masalah saya bukan dari komisi yang menangani masalah perkebunan, tidak jadi soal. Semua anggota dewan menyerap aspirasi, tindaklanjutnya diserahkan kepada komisi yang sesuai. Begitu jga dengan bibit, akan kita bicarakan, terang Zaidin Zam. Seperti diberitakan di Koran beberapa waktu lalu, bibit kelapa sawit yang terdapat di desa Sorek Dua kecamatan Pangkalan Kuras dibandrol Rp25 ribu per pokok dalam usia lima bulan. Akibatnya banyak petani yang berencana membeli bibit asli itu, akhirnya mundur lantaran harga. Kendati masalah ini sudah begitu dikeluhkan, tampaknya Disbun sendiri punya alasan tersendiri. Menurut Kadisbun Ir Teguh Budi Prasetyo, biaya perawatan bibit yang dikeluarkan oleh penangkar sangat mahal. Biaya tersebut mulai dari upah kerja, pupuk dan obat-obatan. Diperkirakan, harga jual bibit jenis DxP Marihat tersebut bakal makin naik seiring dengan bertambahnya pengeluaran untuk perawatan. Soal harga jual kita serahkan kepada kelompok tani. Soalnya mereka yang keluar biaya dan tenaga. Mungkin bisa dirunding, silahkan tanya langsung kepada kelompoknya. Harganya sekitar Rp40 ribu sampai usia siap tanam satu tahun ujar Teguh Budi Prasetyo kepada Riau Pos baru-baru ini. (b)

Indonesia Masuk "Perangkap Pangan" Petani Hanya Jadi Buruh Tanam

Jakarta, Kompas - Indonesia sebagai bangsa agraris ternyata sudah masuk dalam ”perangkap pangan” atau food trap negara maju dan kapitalisme global. Tujuh komoditas pangan utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat sangat bergantung pada impor.

Bahkan, empat dari tujuh komoditas pangan utama nonberas, yakni, gandum, kedelai, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sudah masuk kategori kritis. Meskipun belum kritis, jagung, daging sapi, dan susu patut diwaspadai.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, yang juga guru besar sosial ekonomi pertanian Universitas Jember, Rudi Wibowo, krisis ini terjadi karena Indonesia tidak mampu mengatasi persoalan itu sejak dulu. ”Dari waktu ke waktu tidak ada perkembangan berarti untuk mengurangi ketergantungan pangan impor itu, justru sebaliknya malah makin parah,” kata Rudi, Sabtu (30/8) di Surabaya.

Meningkatnya ketergantungan ketahanan pangan negeri ini pada negara lain dapat dilihat dari naiknya volume impor pangan dalam bentuk komoditas maupun benih atau bibit.

Pada tahun 2000, Indonesia mengimpor gandum sebanyak 6,037 juta ton. Lima tahun kemudian, tahun 2005, impor gandum naik hampir 10 persen menjadi 6,589 juta ton. Tahun 2025, diproyeksikan impor gandum akan meningkat tiga kali lipat menjadi 18,679 juta ton. Impor kedelai dalam lima tahun terakhir (2003-2007) rata-rata 1.091 juta ton atau mencapai 60,5 persen dari total kebutuhan.

Untuk daging ayam ras, meskipun sebagian besar ayam usia sehari (day old chicken/DOC) diproduksi di dalam negeri, yaitu sebanyak 1,15 miliar ekor (2007), tetapi super induk ayam (grand parent stock/GPS) dan induk ayam (parent stock/PS)-nya diimpor dari negara maju.

Ketergantungan pada impor juga terjadi pada susu. Setiap tahun 70 persen kebutuhan susu diimpor dalam bentuk skim.

Untuk jagung, produksi tahun 2008 memang surplus. Namun, peningkatan produksi itu ditunjang oleh penggunaan benih jagung hibrida. Tahun 2008, penggunaan hibrida mencapai 43 persen dari total luas tanaman jagung nasional 3,5 juta hektar. ”Kondisi jagung lebih baik karena ada progres penggunaan teknologi,” kata Rudi.

Meskipun begitu, kebutuhan benih jagung hibrida sekitar 30.100 ton per tahun itu sebagian atau 43 persen bukan berasal dari perusahaan benih nasional atau petani penangkar, tetapi diproduksi oleh perusahaan multinasional, seperti Bayer Crop dan Dupont.

Ketergantungan pada impor juga terjadi pada daging sapi. Impor dalam bentuk daging dan jeroan beku per tahun mencapai 64.000 ton. Adapun impor sapi bakalan setiap tahun sekitar 600.000 ekor.

Peran negara kuat

Menanggapi situasi ketahanan pangan Indonesia, yang sangat bergantung pada impor, ahli peneliti utama kebijakan pertanian pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP), Husein Sawit, mengakui, produksi dan perdagangan pangan dunia memang semakin terkonsentrasi ke negara-negara maju. Selain itu, peran perusahaan multinasional (MNCs) pun tambah kuat dan berpengaruh.

Untuk menguasai pasar produk pertanian negara berkembang, termasuk Indonesia, negara-negara maju itu melakukan politik dumping. AS dan Uni Eropa, misalnya, menyubsidi pertanian mereka agar komoditas yang dihasilkan dapat memenangi persaingan di pasar dunia.

Konsentrasi perdagangan pada industri raksasa dunia tampak dari peran MNCs yang menguasai industri hulu sarana produksi pertanian, seperti benih atau bibit, pupuk, dan pestisida. Tidak hanya di hulu, di hilir pun MNCs ”menggenggam” industri hilir pertanian, antara lain dalam industri pengolahan pangan.

Guna mendukung hegemoninya di pasar komoditas pangan, perusahaan multinasional juga mengembangkan ”revolusi” ritel melalui hipermarket dan perdagangan ritel pangan di negara berkembang. Braun dalam hasil penelitiannya di International Food Policy Research Institute (IFPRI) memperkirakan, total penjualan 10 perusahaan MNCs global untuk sarana produksi pertanian mencapai 40 miliar dollar AS, industri pengolahan dan perdagangan pangan 409 miliar dollar AS, dan industri pengecer 1.091 miliar dollar AS (lihat tabel).

Negara berkembang, seperti Indonesia, hanya kebagian menjadi buruh tanam untuk sarana produksi yang dihasilkan MNCs. Hasil produksi petani dan buruh tani Indonesia itu diolah dan diperdagangkan oleh industri pengolahan pangan yang juga milik perusahaan multinasional. Selanjutnya hasil produksi itu diperdagangkan melalui perusahaan ritel, yang juga milik perusahaan multinasional, kepada konsumen, yaitu masyarakat Indonesia, termasuk petani.

Perusahaan Monsanto dari AS, misalnya, dalam 10 tahun terakhir memasok berbagai jenis benih, seperti jagung, kapas, dan sayuran. Laboratorium pembibitannya tidak hanya terdapat di AS, tetapi di ratusan lokasi di dunia.

Syngenta (Swiss), mencatat kenaikan penjualan benih 20 persen pada semester I-2008, yakni menjadi 7,3 miliar dollar AS, dibandingkan semester I-2007. Saat ini Syngenta memiliki 300 benih terdaftar dan 500 varietas benih komersial.

Rudi mengingatkan, Indonesia akan semakin bergantung pada pangan impor. ”Apabila sewaktu-waktu terjadi gejolak pangan impor di tengah sektor riil banyak bergantung pada bahan baku impor, hal itu akan membahayakan perekonomian nasional.

Daya saing rendah

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengatakan, tingginya ketergantungan pada pangan impor karena rendahnya daya saing dan kesiapan teknologi pertanian. Gandum, misalnya, kebutuhan terhadap komoditas ini terus meningkat. Saat ini konsumsi gandum per kapita per tahun mencapai 10 kilogram. Padahal, gandum bukan komoditas unggulan negeri ini.

”Arah diversifikasi konsumsi pangan kita keliru. Salah satu sebabnya, kebijakan pemerintah yang kurang pas,” ujarnya.

Siswono mengingatkan, Indonesia tengah digiring masuk dalam perangkap pangan negara maju dan MNCs. Ironisnya, pemerintah justru memberikan jalan bagi mereka untuk ”mencengkeram” negeri ini.

Hal itu, antara lain, tampak dari dibebaskannya bea masuk impor gandum dan kedelai. Kebijakan itu, menurut Siswono, menunjukkan bahwa pemerintah hanya berpikir jangka pendek.

Menanggapi ketergantungan pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian Gatot Irianto mengatakan, di tengah arus globalisasi Indonesia memang tidak bisa 100 persen mandiri. Memang ada ketergantungan, tetapi masih dalam batas yang bisa dikontrol.

Artinya bila sewaktu-waktu ada kenaikan harga pangan global, Indonesia masih bisa menyediakan pangan. Menjadi berbahaya bila ketergantungan sudah sepenuhnya terjadi.

Di bidang penelitian, kata Gatot, sebenarnya Indonesia tidak kalah. Banyak varietas unggul bermutu benih kedelai yang memiliki produktivitas tinggi. Namun, peningkatan produksi kedelai tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Harus bertahap.

Terkait dengan bibit unggas, sudah ada sejumlah investor yang tertarik menanamkan modal di Indonesia dalam produksi GPS dan PS. Teknologi pembibitan unggas juga terus dikembangkan. Meskipun begitu, keberadaan usaha kecil ayam kampung juga harus tetap dilestarikan agar Indonesia memiliki ketahanan pangan untuk daging ayam dan telur. (MAS/JOE)