Ekspor CPO Turun, Neraca Perdagangan Bulan Juli Negatif

Selasa, 2 September 2008 | 01:17 WIB

Jakarta, Kompas - Neraca perdagangan Indonesia bulan Juli 2008 dilaporkan defisit karena nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor.

Pada bulan Juli, nilai impor sebesar 12,82 miliar dollar AS, sedangkan ekspor senilai 12,55 miliar dollar AS. Ini terjadi karena realisasi ekspor produk unggulan Indonesia, terutama minyak sawit mentah (CPO) anjlok, sementara realisasi impor bahan baku industri meningkat.

”Itu artinya ada defisit 270 juta dollar AS di Juli 2008. Neraca yang defisit memang hanya untuk neraca perdagangan bulan Juli saja. Namun, jika kondisi ini terus berlangsung dalam jangka panjang, dikhawatirkan neraca perdagangan tahunan bisa terkena dampaknya,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan, Senin (1/9) di Jakarta.

Menurut Rusman, ekspor CPO pada Juni 2008 masih 2,06 miliar dollar AS. Akan tetapi, pada bulan Juli, ekspor CPO anjlok menjadi hanya 581 juta dollar AS.

”Saya tidak tahu apakah ini bagian dari strategi produsen CPO yang mengurangi ekspor hanya demi mengurangi tekanan biaya yang disebabkan oleh pajak ekspor. Pada bulan Juli 2008, memang ada pengenaan pajak ekspor CPO sebesar 20 persen. Seharusnya ada peningkatan ekspor CPO di bulan Agustus karena pajaknya turun ke 15 persen,” paparnya.

Lampu kuning

Kepala Ekonomi BNI A Tony Prasetiantono menyebutkan, neraca perdagangan pernah negatif pada April 2008 saat nilai ekspor hanya mencapai 10,97 miliar dollar AS, lebih rendah dibandingkan dengan impornya sebesar 11,5 miliar dollar AS.

Mengingat neraca perdagangan sudah defisit dua kali, Departemen Perdagangan sudah saatnya lebih serius mencari peluang pasar ekspor baru. ”Ini sudah lampu kuning bagi Deperdag untuk membuka pasar ekspor baru,” ujar Tony.

Sementara itu pengamat ekonomi dari Indef, Fadhil Hasan, berpendapat, neraca perdagangan yang defisit tidak selamanya membahayakan bagi daya tahan ekonomi, selama yang diimpor berupa bahan baku dan barang modal. Impor berupa peralatan yang bisa digunakan untuk kegiatan produksi di dalam negeri merupakan indikator perekonomian yang membaik.

”Meski demikian, dalam konteks sekarang, yang perlu diwaspadai adalah ketergantungan ekspor pada komoditas yang harganya fluktuatif. Jadi, yang harus dibangun adalah industri bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor,” tuturnya. (OIN)

Harga Bibit Sawit Harus Dievaluasi

Senin, 01 September 2008

PANGKALANKERINCI (RP)- Sejumlah anggota DPRD Pelalawan mengaku tidak habis pikir mahalnya harga bibit sawit bantuan pemerintah melalui Disbun Pelalawan. Untuk itu para wakil rakyat berencana akan memanggil pejabat terkait Disbun dan melakukan evaluasi program. Saya tidak habis pikir kenapa mahal sekali harga bibit Disbun. Setahu saya bibit paling mahal adalah Topaz, dalam usia lima bulan harganya sembilan ribu. Kalau Disbun jual Rp25 ribu luar biasa namanya. Dewan sudah bisa menyelidiki, atau memanggil kepala dinasnyaujar anggota komisi B Zaidin Zam, belum lama ini di ruang kerjanya. Menurut Zaidin Zam, penyelidikan dimaksudkan untuk melihat apa saja sasaran program pengadaan bibit sawit. Jika sasarannya adalah untuk mengantisipasi penyebaran bibit palsu, menurutnya, seharusnya harga jual kepada petani tidak terlalu tinggi. Setahu saya programnya subsidi, supaya petani mampu beli bibit asli. Selama ini kan masalah bibit asli itu, harga di perusahaan sangat tinggi. Maknya pemerintah yang sediakan sekarang, tapi tolong dikelola dengan baik, tegasnya. Anggota dewan lainnya Marahsuddin menambahkan, memang perlu dilakukan penyelidikan untuk melihat apakah jenis dan bobot bibit yang diadakan tersebut sesuai dengan rencana. Kalau tidak mau berpihak pada masyarakat, memang kita akan menyelidiki. Apa betul jenis ibitnya sesuai dengan permintaan, jumlahnya berapa, dan apa dasar menetapkan hargamnya. Kita akan panggil petugas-petugas Disbun, ujar Marahsuddin ditempat yang sama. Belum dijelaskan kapan rencana pemanggilan terhadap petugas disbun. Menurut Zaidin Zam, dirinya akan membicarakan hal tersebut kepada komisi terkait di DPRD Pelalawan. Masalah saya bukan dari komisi yang menangani masalah perkebunan, tidak jadi soal. Semua anggota dewan menyerap aspirasi, tindaklanjutnya diserahkan kepada komisi yang sesuai. Begitu jga dengan bibit, akan kita bicarakan, terang Zaidin Zam. Seperti diberitakan di Koran beberapa waktu lalu, bibit kelapa sawit yang terdapat di desa Sorek Dua kecamatan Pangkalan Kuras dibandrol Rp25 ribu per pokok dalam usia lima bulan. Akibatnya banyak petani yang berencana membeli bibit asli itu, akhirnya mundur lantaran harga. Kendati masalah ini sudah begitu dikeluhkan, tampaknya Disbun sendiri punya alasan tersendiri. Menurut Kadisbun Ir Teguh Budi Prasetyo, biaya perawatan bibit yang dikeluarkan oleh penangkar sangat mahal. Biaya tersebut mulai dari upah kerja, pupuk dan obat-obatan. Diperkirakan, harga jual bibit jenis DxP Marihat tersebut bakal makin naik seiring dengan bertambahnya pengeluaran untuk perawatan. Soal harga jual kita serahkan kepada kelompok tani. Soalnya mereka yang keluar biaya dan tenaga. Mungkin bisa dirunding, silahkan tanya langsung kepada kelompoknya. Harganya sekitar Rp40 ribu sampai usia siap tanam satu tahun ujar Teguh Budi Prasetyo kepada Riau Pos baru-baru ini. (b)

Indonesia Masuk "Perangkap Pangan" Petani Hanya Jadi Buruh Tanam

Jakarta, Kompas - Indonesia sebagai bangsa agraris ternyata sudah masuk dalam ”perangkap pangan” atau food trap negara maju dan kapitalisme global. Tujuh komoditas pangan utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat sangat bergantung pada impor.

Bahkan, empat dari tujuh komoditas pangan utama nonberas, yakni, gandum, kedelai, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sudah masuk kategori kritis. Meskipun belum kritis, jagung, daging sapi, dan susu patut diwaspadai.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, yang juga guru besar sosial ekonomi pertanian Universitas Jember, Rudi Wibowo, krisis ini terjadi karena Indonesia tidak mampu mengatasi persoalan itu sejak dulu. ”Dari waktu ke waktu tidak ada perkembangan berarti untuk mengurangi ketergantungan pangan impor itu, justru sebaliknya malah makin parah,” kata Rudi, Sabtu (30/8) di Surabaya.

Meningkatnya ketergantungan ketahanan pangan negeri ini pada negara lain dapat dilihat dari naiknya volume impor pangan dalam bentuk komoditas maupun benih atau bibit.

Pada tahun 2000, Indonesia mengimpor gandum sebanyak 6,037 juta ton. Lima tahun kemudian, tahun 2005, impor gandum naik hampir 10 persen menjadi 6,589 juta ton. Tahun 2025, diproyeksikan impor gandum akan meningkat tiga kali lipat menjadi 18,679 juta ton. Impor kedelai dalam lima tahun terakhir (2003-2007) rata-rata 1.091 juta ton atau mencapai 60,5 persen dari total kebutuhan.

Untuk daging ayam ras, meskipun sebagian besar ayam usia sehari (day old chicken/DOC) diproduksi di dalam negeri, yaitu sebanyak 1,15 miliar ekor (2007), tetapi super induk ayam (grand parent stock/GPS) dan induk ayam (parent stock/PS)-nya diimpor dari negara maju.

Ketergantungan pada impor juga terjadi pada susu. Setiap tahun 70 persen kebutuhan susu diimpor dalam bentuk skim.

Untuk jagung, produksi tahun 2008 memang surplus. Namun, peningkatan produksi itu ditunjang oleh penggunaan benih jagung hibrida. Tahun 2008, penggunaan hibrida mencapai 43 persen dari total luas tanaman jagung nasional 3,5 juta hektar. ”Kondisi jagung lebih baik karena ada progres penggunaan teknologi,” kata Rudi.

Meskipun begitu, kebutuhan benih jagung hibrida sekitar 30.100 ton per tahun itu sebagian atau 43 persen bukan berasal dari perusahaan benih nasional atau petani penangkar, tetapi diproduksi oleh perusahaan multinasional, seperti Bayer Crop dan Dupont.

Ketergantungan pada impor juga terjadi pada daging sapi. Impor dalam bentuk daging dan jeroan beku per tahun mencapai 64.000 ton. Adapun impor sapi bakalan setiap tahun sekitar 600.000 ekor.

Peran negara kuat

Menanggapi situasi ketahanan pangan Indonesia, yang sangat bergantung pada impor, ahli peneliti utama kebijakan pertanian pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP), Husein Sawit, mengakui, produksi dan perdagangan pangan dunia memang semakin terkonsentrasi ke negara-negara maju. Selain itu, peran perusahaan multinasional (MNCs) pun tambah kuat dan berpengaruh.

Untuk menguasai pasar produk pertanian negara berkembang, termasuk Indonesia, negara-negara maju itu melakukan politik dumping. AS dan Uni Eropa, misalnya, menyubsidi pertanian mereka agar komoditas yang dihasilkan dapat memenangi persaingan di pasar dunia.

Konsentrasi perdagangan pada industri raksasa dunia tampak dari peran MNCs yang menguasai industri hulu sarana produksi pertanian, seperti benih atau bibit, pupuk, dan pestisida. Tidak hanya di hulu, di hilir pun MNCs ”menggenggam” industri hilir pertanian, antara lain dalam industri pengolahan pangan.

Guna mendukung hegemoninya di pasar komoditas pangan, perusahaan multinasional juga mengembangkan ”revolusi” ritel melalui hipermarket dan perdagangan ritel pangan di negara berkembang. Braun dalam hasil penelitiannya di International Food Policy Research Institute (IFPRI) memperkirakan, total penjualan 10 perusahaan MNCs global untuk sarana produksi pertanian mencapai 40 miliar dollar AS, industri pengolahan dan perdagangan pangan 409 miliar dollar AS, dan industri pengecer 1.091 miliar dollar AS (lihat tabel).

Negara berkembang, seperti Indonesia, hanya kebagian menjadi buruh tanam untuk sarana produksi yang dihasilkan MNCs. Hasil produksi petani dan buruh tani Indonesia itu diolah dan diperdagangkan oleh industri pengolahan pangan yang juga milik perusahaan multinasional. Selanjutnya hasil produksi itu diperdagangkan melalui perusahaan ritel, yang juga milik perusahaan multinasional, kepada konsumen, yaitu masyarakat Indonesia, termasuk petani.

Perusahaan Monsanto dari AS, misalnya, dalam 10 tahun terakhir memasok berbagai jenis benih, seperti jagung, kapas, dan sayuran. Laboratorium pembibitannya tidak hanya terdapat di AS, tetapi di ratusan lokasi di dunia.

Syngenta (Swiss), mencatat kenaikan penjualan benih 20 persen pada semester I-2008, yakni menjadi 7,3 miliar dollar AS, dibandingkan semester I-2007. Saat ini Syngenta memiliki 300 benih terdaftar dan 500 varietas benih komersial.

Rudi mengingatkan, Indonesia akan semakin bergantung pada pangan impor. ”Apabila sewaktu-waktu terjadi gejolak pangan impor di tengah sektor riil banyak bergantung pada bahan baku impor, hal itu akan membahayakan perekonomian nasional.

Daya saing rendah

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengatakan, tingginya ketergantungan pada pangan impor karena rendahnya daya saing dan kesiapan teknologi pertanian. Gandum, misalnya, kebutuhan terhadap komoditas ini terus meningkat. Saat ini konsumsi gandum per kapita per tahun mencapai 10 kilogram. Padahal, gandum bukan komoditas unggulan negeri ini.

”Arah diversifikasi konsumsi pangan kita keliru. Salah satu sebabnya, kebijakan pemerintah yang kurang pas,” ujarnya.

Siswono mengingatkan, Indonesia tengah digiring masuk dalam perangkap pangan negara maju dan MNCs. Ironisnya, pemerintah justru memberikan jalan bagi mereka untuk ”mencengkeram” negeri ini.

Hal itu, antara lain, tampak dari dibebaskannya bea masuk impor gandum dan kedelai. Kebijakan itu, menurut Siswono, menunjukkan bahwa pemerintah hanya berpikir jangka pendek.

Menanggapi ketergantungan pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian Gatot Irianto mengatakan, di tengah arus globalisasi Indonesia memang tidak bisa 100 persen mandiri. Memang ada ketergantungan, tetapi masih dalam batas yang bisa dikontrol.

Artinya bila sewaktu-waktu ada kenaikan harga pangan global, Indonesia masih bisa menyediakan pangan. Menjadi berbahaya bila ketergantungan sudah sepenuhnya terjadi.

Di bidang penelitian, kata Gatot, sebenarnya Indonesia tidak kalah. Banyak varietas unggul bermutu benih kedelai yang memiliki produktivitas tinggi. Namun, peningkatan produksi kedelai tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Harus bertahap.

Terkait dengan bibit unggas, sudah ada sejumlah investor yang tertarik menanamkan modal di Indonesia dalam produksi GPS dan PS. Teknologi pembibitan unggas juga terus dikembangkan. Meskipun begitu, keberadaan usaha kecil ayam kampung juga harus tetap dilestarikan agar Indonesia memiliki ketahanan pangan untuk daging ayam dan telur. (MAS/JOE)

PERANAN UNSUR HARA PADA TANAH DI PERKEBUNAN SAWIT

Nitrogen
Penyusunan protein, klorofil dan berperanan terhadap fotosintesa. Kekurangan Nitrogen menyebabkan daun berwarna kuning pucat dan menghambat pertumbuhan. Kelebihan Nitrogen menyebabkan daun lemah dan rentan terhadap penyakit/hama, kekahatan Boron, White Stripe dan berkurangnya buah jadi. Penyebab defisiensi Nitrogen : Terhambatnya mineralisasi Nitrogen, aplikasi bahan organik dengan C/N tinggi, gulma, akar tidak berkembang, pemupukan Nitrogen tidak efektif. Upaya : Aplikasi secara merata di piringan,Tambah Urea pada tanaman kelapa sawit, aplikasi Nitrogen pada kondisi tanah lembab, kendalikan gulma.

Defisiensi N
Defisiensi N - drainase buruk
Defisiensi Cu - ujung daun kering


Phospor
Penyusun ADP/ATP, memperkuat batang dan merangsang perkembangan akar serta memperbaiki mutu buah. Kekurangan P sulit dikenali, menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, pelepah memendek dan batang meruncing. Indikasi kekurangan P : Daun alang-alang berwarna ungu, LCC sulit tumbuh dengan bintil akar yang sedikit. Penyebab defisiensi P : P tanah rendah ( <> 3.500 mm/tahun ), tekstur pasir dengan top soil tipis.
Upaya : Rasio Ca/Mg dan Mg/K tanah agar tidak melebihi 5 dan 1,2, aplikasi tandan kelapa sawit, gunakan Dolomit jika kemasaman tinggi, pupuk ditabur pada pinggir piringan.
Defisiensi Mg - Sisi daun yang terkena sinar matahari menguning.

Tembaga (Cu)
Pembentukan klorofil dan katalisator proses fisiologi tanaman.
Kekurangan Cu menyebabkan Mid Crown Clorosis (MCC) atau Peat Yellow. Jaringan klorosis hijau pucat - kekuningan muncul ditengah anak daun muda. Bercak kuning berkembang diantarajaringan klorosis. Daun pendek, kuning pucat kemudian mati. Penyebab defisiensi Cu : Rendahnya Cu didalam tanah gambut atau pasir, tingginya aplikasi Mg, aplikasi N dan P tanpa K yang cukup. Upaya : Perbaiki rendahnya K tanah, basahi tajuk dengan 200 ppm Cu SO4.
- Defisiensi Cu - Ujung anak daun nekrosis
- Tumbuh kerdil

Boron
Meristimatik tanaman, sintesa gula dan karbohidrat, metabolisme asam nukleat dan protein. Kekurangan Boron menyebabkan ujung daun tidak normal, rapuh dan berwarna hijau gelap, daun yang baru tumbuh memendek sehingga bagian atas tanaman terlihat merata. Penyebab defisiensi Boron : Rendahnya B tanah, tingginya aplikasi N, K dan Ca.
Upaya : Aplikasi 0,1 - 0,2 kg/pohon/tahun pada pangkal batang. Pelepah memendek, Malformasi anak daun, Daun mengkerut

Fe

Tanda-tanda Defisiensi : Ujung daun nekrosis, Tajuk atas menguning, Bercak seperti pulau dengan dasar hijau

Kebun Sawit Versus Hutan Konservasi

Oleh Imam Khoiri

Pengembangan dan perluasan kebun kelapa sawit, khususnya di Sumatera, membuat sebagian orang menangguk rezeki sekaligus menyisakan nestapa bagi sebagian yang lain. Selain penyerobotan tanah oleh perusahaan besar, persoalan besar lain adalah rusaknya lingkungan.

Jangan terkejut jika banyak pegiat lingkungan meminta desain ulang perkebunan kelapa sawit di Sumatera sebab perkembangannya memang mengkhawatirkan. Lihat saja di bantaran Sungai Siak, Provinsi Riau. Sekitar 780.000 hektar lahan sawit berdiri pada hampir 300 kilometer bantaran sungai itu. Padahal, aturannya jelas, kehadiran kebun kelapa sawit diperbolehkan pada jarak sekitar 50-100 meter dari bibir sungai.

Desain ulang sangat penting agar lahan yang belum terjamah budidaya perkebunan, termasuk kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, lahan pertanian rakyat, tidak dengan mudah menjadi kebun kelapa sawit. Jika tidak dikelola dengan baik, perluasan kebun kelapa sawit bakal memunculkan konflik pertanahan antara perusahaan dan petani, atau merusak hutan yang semestinya dilindungi.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun memang mencengangkan. Kebun kelapa sawit di Sumatera Selatan, misalnya, pada tahun 2006 ini sudah mencapai 540.000 hektar. Dari jumlah itu, produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 1,3 juta ton dan kernel atau inti sawit 200.000 ton per tahun. Ekspor kelapa sawit Sumsel mencapai volume 600.000 ton senilai 250 juta dollar Amerika Serikat.

Melihat prospek yang bagus, Pemerintah Provinsi Sumsel bermaksud memperluas 300.000 hektar kebun sawit lagi sejak tahun 2005 sampai 2009 sehingga totalnya menjadi 840.000 hektar. Setiap tahun akan terjadi perluasan sekitar 60.000 hektar.

Namun, pengembangan perkebunan kelapa sawit beberapa tahun mendatang terbentur oleh sempitnya lahan. Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Syamuil Chatib mengajukan hitung-hitungan sederhana untuk daerahnya. Provinsi itu memiliki wilayah seluas 8,7 juta hektar. Sebanyak 1,7 hektar termasuk kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, sebanyak 1,4 juta hektar untuk kawasan budidaya nonpertanian, sedangkan 5,5 juta hektar lagi menjadi kawasan budidaya pertanian dan hutan produksi.

Menggandeng Rakyat

Jadi, sudah hampir tidak ada tanah lagi yang benar-benar kosong untuk pengembangan perkebunan. Apalagi jumlah penduduk Sumsel yang sudah mencapai 6,8 juta jiwa juga membutuhkan lahan permukiman yang luas. “Kalau mau mencari, mungkin masih ada sekitar satu hektar lahan sisa yang potensial untuk pengembangan kepala sawit. Tetapi, tanah itu merupakan milik petani rakyat, tanah adat, atau tanah ulayat,” kata Syamuil.

Dengan begitu, pengembangan perkebunan sawit pada tahun-tahun mendatang harus menggandeng petani rakyat pemilik tanah. Jika hal itu dilanggar, konflik pertanahan antara perusahaan dan petani bakal semakin marak. Pengembangan perkebunan hendaknya mempertemukan sinergi antara perusahaan yang memiliki modal tetapi tak punya lahan dan petani yang punya lahan tetapi tak punya modal.

Dengan begitu, perkebunan kelapa sawit tidak bisa lagi dimonopoli perusahaan besar dengan lahan inti yang luas. Perbandingan lahan inti dan plasma tak bisa lagi 50 berbanding 50, tetapi sekitar 20 berbanding 80. Rakyat pemilik tanah harus diberdayakan dengan memberikan pendidikan, teknologi, dan permodalan yang terjangkau.

“Saat ini sebanyak 300.000 hektar dari total kebun sawit seluas 551.000 hektar dimiliki perusahaan. Sedangkan sisanya, 251.000 hektar, kebun milik rakyat. Tahun 2009 nanti, saat lahan sawit di Sumsel mencapai 800.000 hektar, mungkin komposisinya menjadi seimbang, yaitu 400.000 hektar lahan milik perusahaan dan 400.000 lagi milik petani,” kata Syamuil.

Di lain pihak, Sumail Abdullah dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Sumsel pesimistis dengan konsep pemberdayaan petani. Masalahnya, kemitraan perusahaan pengelola lahan inti dengan petani pengelola lahan plasma saat ini saja terlalu longgar.

Banyak perusahaan yang hanya menerima tandan buah segar (TBS) sawit dari petani tanpa memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas TBS di lahan plasma. Padahal, petani yang memiliki modal terbatas membutuhkan bantuan dari perusahaan.

“Setelah berjalan lama, perusahaan biasanya cenderung melepaskan plasma dan kurang memerhatikan petani. Itu modus yang terjadi di banyak tempat,” katanya.

Lahan Konservasi

Pengembangan kelapa sawit di Sumsel telah menabrak kawasan hutan konservasi sejak pertengahan tahun 1990-an. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan Dulhadi mengungkapkan, sebanyak 49.948 hektar hutan konservasi suaka margasatwa di Sumsel dirambah sejumlah perusahaan besar untuk dijadikan perkebunan kelapa.

Perambahan terjadi di enam lokasi hutan suaka margasatwa (SM), yaitu di SM Dangko dan SM Bentayan di Kabupaten Musi Banyuasin, SM Gunung Raya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, SM Gumai Pasemah di Kabupaten Lahat, SM Isoiso Pasemah di Kabupaten Lahat dan Muara Enim, serta SM Padang Sugihan di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Perambahan antara lain dilakukan secara besar-besaran oleh empat perusahaan, sebagian lagi dilakukan masyarakat umum.

Tiga dari empat perusahaan besar yang merambah hutan SM Dangko di Kabupaten Musi Banyuasin adalah PT BSS yang merambah 1.736 hektar hutan, PT MBI seluas 2.226 hektar, dan PT PKR seluas 699,92 hektar. Satu perusahaan lagi, PT PTBA, merambah 31 hektar hutan di SM Bentayan, Kabupaten Musi Banyuasin.

Saat ini kasus perambahan oleh PT BSS di SM Dangko sedang disidik petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BKSDA Sumsel. Kesimpulan sementara, perambahan terjadi akibat kesalahan prosedur perizinan yang tidak menyertakan peta hutan konservasi. Perusahaan menggunakan peta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tumpang tindih dengan peta kawasan hutan konservasi.

“PT BSS mulai merambah tahun 1996 dan telah diperingatkan tahun 2005, tetapi perambahan terus berlangsung. Dari pengukuran terakhir, kawasan yang dirambah meluas menjadi 1.777 hektar,” kata Dulhadi, didampingi petugas PPNS, Suardi.

Akibat kegiatan perambahan itu, kawasan hutan menjadi rusak, ekosistem terganggu, dan dapat memicu bencana banjir atau longsor. Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahli) Sumsel Sri Lestari Kadaria, perubahan hutan konservasi yang heterogen menjadi kebun kelapa sawit yang homogen mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan serta keanekaragaman flora dan fauna hutan hilang.

Tanaman sawit dikenal rakus air dengan setiap satu batang sawit menyerap 10 liter air per hari. Hal itu bisa memicu kekeringan di kawasan sekitarnya

“Pemerintah hendaknya sigap mengantisipasi perambahan oleh perusahaan besar daripada menangkapi perambah rakyat kecil. Hutan konservasi semestinya tidak dapat dialihfungsikan karena alasan apa pun, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” kata Sri Lestari menambahkan.