Diskoperindag Salahkan Dishutbun, Harga TBS dan Karet di Rohul Melorot Tajam

http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=51206

Sabtu, 22 September 2012 15:20

Harga TBS dan karet di Rohul melorot tajam. Dua dinas yang menangani persoalan ini saling lempar tanggung jawab.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Petani kelapa sawit dan karet di Rokan Hulu kembali mengeluhkan penurunan terhadap dua harga komoditi ini. Pemerintah setempat dinilai lepas tangan, dan terkesan ada "kongkalikong" dengan para toke.

Alasan para petani sangat beralasan. Pasalnya pasca Idul Fitri tahun ini, bukan justru harga normal seperti semula, namun menurun tajam. Penurunan harga dinilai mereka cukup mencekik.

Seperti harga tanda buah segar (TBS) sangat merosot tajam sampai 100 persen. Jika harga semula Rp800 per kilogram (kg), kini harga berada di kisaran Rp400 per kg.

Harga komoditi karet juga mengikuti harga jual TBS ke para tengkulak atau toke. Sebelumnya, harga karet berada di kisaran Rp7.000-Rp8.000 per kg, kini turun drastis antara Rp4.000-Rp5.000 per kg.

Anehnya, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Rohul, Zulkarnin, dikonfirmasi wartawan seputar penurunan dua komoditi ini malah menuding Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Rohul sebagai pihak berkompeten soal penurunan harga komoditi petani.

Pengawasan harga TBS dan karet, menurutnya urusan Dishutbun Rohul, hasil koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebelumnya.

"Jadi kami jangan disalahkan, masalah penetapan harga karet dan kelapa sawit ada di Dishutbun Rohul," terangnya.

Warga Muara Ngamu, Sungai Dua Indah, Kecamatan Rambah Hilir, mengaku penurunan harga ini cukup pahit.

Hal senada juga disampaikan Darmansyah, warga Pasirpangaraian. Dia minta Pemkab Rohul tidak mempermainkan nasib rakyat, khususnya penekanan terhadap harga komoditi karet dan kelapa sawit.

"Kami berharap Pemkab Rohul serius untuk mengawasi tindak-tanduk pengusaha, sebab dalam hal ini kami dipermainkan dan menambah penderitaan kami," sampainya.***(zal) 

Harga TBS Kelapa Sawit Semakin Murah

Selasa, 11 September 2012 16:03
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=50788
Setelah beberapa pekan terakhir harga CPO turun, pekan inipun harga CPO semakin murah. Penurunan karena produksi meningkat sementara permintaan dunia menurun. 

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Tim Pelaksana Penetapan Harga Tanda Buah Segar (HTBS) CPO Riau, Ferry HC Putra Selasa (11/9) menyebutkan bahwa dalam rapat harga TBS periode ke 36 atau 12-18 September 2012, kembali terjadi penurunan harga. Penurunan mencapai Rp 40,73 per kg untuk umur 10 tahun ke atas.

Menurutnya, penurunan disebabkan karena menurunnya permintaan dunia atas CPO sementara pada periode yang sama produksi TBS petani meningkat. Diperparah dengan panen kedelai di AS yang melebihi suply minyak nabati secara global. 

"Produksi kedelai di AS mencapai 2.739 miliar ton tahun 2012. Produksi dimulai dengan panen raya pada September ini," terangnya.

Meningkatnya produksi kedelai sebagai sumber minyak nabati di AS yang mensuply kebutuhan minyak nabati dunia menyebabkan tersisihnya product minyak nabati dari sawit (CPO). Permintaan menjadi turun dan penurunan permintaan tersebut mempengaruhi harga TBS sawit di tingkat petani. ***(H-we)

Nelayan Rohil Beralih ke Industri Sawit

Senin, 10 September 2012 20:05
http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=50760
Predikat Bagansiapiapi sebagai kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia tinggal kenangan. Kini banyak nelayan Rohil beralih profesi menjadi petani sawit. 

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Kejayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia tinggal kenangan. Banyak nelayan Rohil kini beralih profesi ke industri perkebunan kelapa sawit.

Namun sayang, empat kecamatan penghasil sawit tidak memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS), akibatnya harga jual di tingkat petani turun. 

Kondisi dikemukakan Fraksi Golkar Plus DPRD Rohil H, Bahtiar, SH, Senin (10/9/2012) saat rapat paripurna. “Fraksi Partai Golkar Plus, ingin mengajak kita untuk meningkatkan, mengingat kembali kejayaan Rokan Hilir, Bagansiapiapi, di masa yang lalu, sebagai penghasil ikan terbesar nomor dua didunia,” tuturnya.

Namun, imbuhnya lagi, kondisi itu kini telah berubah. Ikan tidak lagi menjadi primadona Bagansiapiapi sekitarnya. Kini yang menjadi primadona adalah kebun sawit. “Hampir seluruh pelosok Rokan Hilir seperti di Kecamatan Bangko, Sinaboi, Batu Hampar dan Rimba Melintang menanam sawit,” terang Bahtiar.

Namun sangat disayangkan, di wilayah ini tidak ada satu ada pabrik kelapa sawit (PKS) yang menampung hasil panen masyarakat. Sehingga harga jual Tandan Buah Sawit (TBS) menjadi sangat rendah.

Berdasarkan pantauan fraksi ini di lapangan, harga TBS telah sampai harga yang memprihatinkan, yaitu Rp 400,- sampai Rp 600,- per kilogram. 

“Jika ini tidak disikapi, fraksi kami khawatir, tingkat kemiskinan masyarakat makin meluas, dari itu, fraksi kami menyarankan, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk membangun atau mencari investor, yang bersedia membangun PKS direntang empat kecamatan ini,” sarannya.***(nop) 

BLH Inhu Lakukan Pungutan Restribusi Ilegal di PT BBU

Rabu, 25 Juli 2012 16:46
Kalangan DPRD Inhu mempermasalahan restribusi BLH terhadap PT BBU. Pemungutan dana tersebut dianggap ilegal.

Riauterkini -RENGAT-Pungutan restribusi limbah cair yang dilakukan badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terhadap PT.Banyu Bening Utama (PT.BBU) anak perusahaan Duta Palma Grup, dianggap ilegal. Mengingat perusahaan tersebut belum memiliki perizinan. Rabu (25/7/12). 

Hal tersebut ditegaskan ketua fraksi Demokrat DPRD Inhu Adila Anshori kepada riauterkini.com di Pematang Reba mengatakan, pungutan restribusi limbah cair yang dilakukan BLH Inhu terhadap PT.BBU jelas merupakan pungutan liar dan ilegal. "Pungutan restribusi limbah cair yang dilakukan BLH Inhu terhadap PT.BBU itu jelas Pungli dan ilegal, mengingat belum dimilikinya perizinan oleh perusahaan tersebut," ujarnya. 

Ditambahkanya, polemik perizinan terhadap Duta Palma Grup termasuk PT.BBU didalamnya saat ini masih dalam pembahasan untuk tindakan yang akan diambil Pemkab Inhu, sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Inhu dalam rapat paripurna. "Kalau dasar Perda nomor satu 2012 tentang restribusi yang dipakai BLH Inhu terhadap PT.BBU itu jelas keliru. Sebab Perda tersebut diperuntukan bagi perusahaan yang memiliki perijinan lengkap dan legal," tegasnya. 

Untuk diketahui, pada Selasa (24/7/12) BLH Inhu melakukan pungutan restribusi limbah cair PT.BBU untuk triwulan pertama Januari hingga Maret 2012 sebesar 60 juta. Sedangkan untuk triwulan kedua April hingga Juli 2012 akan segera dibayarkan dengan besaran yang sama. 

Sementara itu Kepala BLH Inhu M.Bayu Setia Budiono ketika dikonfirmasi riauterkini.com mengatakan, pungutan restribusi limbah cair yang dilakukan terhadap PT.BBU berdasarkan dokuman UKL dan UPL serta Perda nomor 1/2012 tentang restribusi juga sudah sesuai prosedur sebagaimana SK Bupati. "Pungutan terhadap PT.BBU tersebut, merupakan objek restribusi BLH Inhu 2012. Yang wajib disetorkan kepada Dispenda," tandasnya. 

Diungkapkan Bayu, sesuai pakta integritas yang ditanda tangani BLH Inhu dibebani target restribusi sebesar 684 juta untuk 2012 ini. Namun hingga saat ini baru dua perusahaan yang memenuhi kewajiban tersebut yaitu PT.Talang Jerinjing Sawit sebesar 37 juta dan PT.BBU sebesar 60 juta. "Baru dua perusahaan tersebut yang membayar restribusi limbah cair, sementara perusahaan lainya seperti PT.Soegi Rista Jaya belum memenuhi kewajibanya membayar restribusi limbah cair," jelasnya. *** (guh)

Lahan Diserobot PT Palma Satu, Petani Pancur Laporkan ke Polres Inhil

Senin, 2 Juli 2012 21:12

Petani Pancur datangi Mapolres Inhil untuk mengadukan penyerobotan lahan yang dilakukan PT Palma Satu.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Lahan diserobot dan PT Palma Satu, dua perwakilan petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Selamat, Desa Pancur mengadu ke Kepolisian Resort (Polres) Indragiri Hilir (Inhil).

Begitu sampai di ruangan SPKT Polres Inhil, Senin (2/7/12) sekitar pukul 15.00 WIB, para petani langsung menyampaikan kondisi lapangan kepada Kapolres.

Mereka yang melaporkan dugaan penyerobotan dan perusakan lahan tersebut, yakni Ahmad Rizal Zuhdi, Ketua Gapoktan Selamat Desa Pancur (sebagai Pelapor) dan H Adam Muhammad, Kepala Parit Selamat VI Desa Pancur (sebagai Saksi). Keduanya didampingi kuasa hukum, Zainuddin Acang, SH.

Setelah laporan perwakilan petani tersebut diterima di bagian SPKT dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : B/12/VII/2012/POLRES INHIL, kemudian kedua petani ini diminta keterangan oleh penyidik di ruangan Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Inhil. 

Sebelum melaporkan dugaan penyerobotan dan perusakan lahan ini, perwakilan petani ini didampingi tim kuasa hukumnya menghadap Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan melaporkan kondisi terkini di lapangan yang dikuasai PT Palma Satu. 

Karena sampai saat ini pihak PT Palma Satu tidak mengindahkan hasil hearing dengan DPRD Inhil beberapa waktu lalu, bahkan mereka terus menambah eksavator bekerja merusak lahan petani Desa Pancur. Tentunya dikhawatirkan aktifitas perusahaan sawit ini memancing kemarahan masyarakat. 

"Kita menyampaikan kondisi di lapangan saat ini, dimana berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita khawatirkan masyarakat di lapangan tidak sabar," ungkap Ketua Gapoktan Selamat Ahmad Rizal Zuhdi. 

Menanggapi penyampaian perwakilan petani tersebut, Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan menyatakan bahwa terkait laporan petani ini akan didalami oleh pihak kepolisian. 

"Kita minta juga masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kita semua," imbau Kapolres.***(mar)