Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Senin, 30 Juni 2008

Plastik dari Sawit

TEMPO Interaktif, : /Siapa yang tak akrab dengan kantong-kantong plastik. Bahkan Agus Haryono, peneliti polimer di Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tidak mampu benar-benar melepaskan diri darinya. Padahal Agus terhitung paham benar efek negatif plastik.

Plastik boleh jadi anak emas industri kimia sejak lebih dari setengah abad lalu. Disisipi plasticizer, Polyvinyl Chloride (PVC) yang identik dengan pipa serta bahan pengganti baja dan kayu dalam bidang konstruksi memang bisa melentur. Disisipi agen yang bisa membuatnya lentur, PVC bisa merambah kebutuhan bidang lainnya, seperti insulasi listrik, kemasan makanan, pakaian, dan medis.

Tapi di sinilah masalahnya. Agus menerangkan, beberapa penelitian membuktikan bahwa agen plasticizer yang jamak digunakan, yakni dioctyl phthalate (DOP), bisa memicu kanker dan beberapa kelainan hormon pada mencit. Bukan tidak mungkin terjadi pula pada manusia. "Sampai sekarang belum ada yang melarang (penggunaan plastik) mentang-mentang pengujian masih pada tikus," kata Agus. "DOP masih menjadi bahan baku penting plastik karena murah."

Agus menjelaskan, DOP adalah senyawa organik yang mudah larut dalam lemak, terutama pada suhu panas. Ini jelas berbahaya apabila plastik digunakan sebagai kemasan makanan. Adapun kantong-kantong darah dan cairan infus di bidang medis, misalnya, memang tidak melibatkan suhu hangat, tapi tetap saja ada risikonya. "Karena penggunaannya yang jangka panjang," kata Agus.

Mulai 2004, Agus dan timnya mencoba mencari solusi alternatif untuk bahan baku plasticizer pengganti DOP. Pilihan jatuh pada senyawa turunan minyak sawit yang kalaupun terlarut akan tetap aman dikonsumsi tubuh. Yang penting, bahan tetap lentur dan mampu bertahan melawan panas.

Agus terinspirasi senyawa turunan minyak sawit itu oleh inovasi yang sudah lebih dulu dilakukan di Amerika Serikat yang memanfaatkan senyawa turunan minyak kedelai. "Kalau kedelai saja bisa, kenapa kelapa sawit yang banyak ditanam di Indonesia tidak bisa," begitu pemikiran doktor berusia 39 tahun itu.

Pada tahun itu pula Agus mulai meneliti 11 macam jenis senyawa turunan minyak sawit dalam berbagai kandungan asam lemak dan panjang rantai karbon. Ia menyeleksi untuk mendapatkan komposisi senyawa yang mampu mempertahankan sifat fisik plastik, seperti ketika menggunakan DOP.

Pada 2005, Agus dan kawan-kawannya berhasil mendapatkan tiga yang paling bagus. Satu di antaranya adalah senyawa IPO alias isopropyl oleate. Dari segi harga, IPO memang yang paling bisa menyaingi harga DOP. Sebagai perbandingan, DOP dijual Rp 2.200 per liter, sedangkan IPO Rp 3.500 per liter.

Tapi penggunaannya belum bisa menggantikan DOP sepenuhnya. "IPO paling optimal adalah sebanyak 40-60 persen," katanya. "Kalau 100 persen, campuran masih keras seperti seng."

Agus sebenarnya masih punya satu alternatif lainnya yang lebih ampuh ketimbang IPO, yakni IBO atau isobutyl oleate. Senyawa yang satu ini bisa menekan penggunaan DOP sampai tersisa 20 persen saja. "Tapi harganya lebih mahal," ujarnya.

Karena alasan itulah Agus dan Pusat Penelitian Kimia LIPI tetap memilih IPO untuk disiapkan ke dalam proses produksi tahun ini juga. "Ini sudah yang terbaik," katanya sepekan lalu sambil menambahkan bahwa kecenderungan saat ini di dunia ketika DOP sudah mulai ditinggalkan.

Dimulai dengan proses pemurnian bahan-bahan pembantu, seperti alkohol, di laboratorium sendiri demi menekan biaya, mereka rencananya akan memproduksi 2 ton IPO. "Kenaikan harga bahan-bahan saat ini memang menyulitkan, tapi kami akan berusaha mencari pasar untuk IPO ini," kata Agus. l wuragil

TRANSMIGRASI SAWIT

TRANSMIGRASI
Komitmen Investor di KTM Sebesar Rp 4,7 Triliun
Senin, 30 Juni 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Konsep pembangunan lokasi transmigrasi yang terpadu antara permukiman, kawasan pertanian, dan industri pengolahan ternyata sangat menarik investor.

Nilai komitmen investasi dari sepuluh lokasi transmigrasi, yang kini dikenal sebagai kota terpadu mandiri (KTM), untuk dikembangkan tahun 2008 mencapai Rp 4,7 triliun.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno yang dihubungi di Jakarta, Minggu (29/6), mengatakan, pemerintah pusat berkontribusi 30 persen dari rencana investasi tersebut. Selebihnya berasal dari pemda sebesar 30 persen dan investor sebanyak 40 persen.

Pekan lalu, Mennakertrans menyaksikan 10 bupati dan 19 investor KTM menandatangani Pernyataan Bersama Pengembangan Investasi Terintegrasi dengan Pembangunan dan Pengembangan KTM.

Pemda dan investor diharapkan benar-benar merealisasikan komitmen mereka dalam membangun kawasan transmigrasi dan sekitarnya. ”Investasi pemerintah pusat ditujukan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pendukung pertanian seperti irigasi. Pemda kemudian turut mengalokasikan anggaran untuk melengkapi kebutuhan di kawasan, sedangkan investor menanamkan modalnya untuk membangun pabrik pengolahan hasil pertanian dan kemitraan dengan petani,” kata Mennakertrans.

Erman menyebutkan, pemerintah menerima 50 lokasi yang diusulkan untuk KTM. Tahun ini, pemerintah akan merealisasikan 10 KTM dulu yang diminati investor. Mereka akan mengembangkan agroindustri dengan komoditas kelapa sawit, karet, jagung, padi, dan kedelai. (ham)

Kamis, 26 Juni 2008

HARGA CPO DONGKRAK PENERIMAAN PAJAK

HARGA CPO DONGKRAK PENERIMAAN PAJAK
Pekanbaru-Naiknya harga crude palm oil (CPO) dunia belakangan ini telah mendongkrak penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan Riau. Sejak awal tahu ini telah mengalami pertumbuhan sebesar 115 persen.
Menurut Kakanwil Dirjen Pajak Wilayah Riau dan Kepri, I Gusti Gede Suardjana melalui Humas Suprapto ditemui di Pekanbaru, Rabu (25/6), mengatakan, disamping akumulasi kenaikan harga CPO dunia, tingginya penjualan produksi CPO yang berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP).
" Sampai April kemaren, penerimaan pajak dari sektor ini mencapai 1,2 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dari Rp 579 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya", kata Suprapto. Dari pendapatan pajak sebesar itu, tanpa menyebutkan angka pasti Suprapto mengatakan penerimaan bagi hasil pajak untuk Riau tak sampai separuhnya. Sebagian besar penerimaan pajak sektor industri pengolahan itu disetorkan ke Pusat.
" Bagi hasilnya memang setoran untuk pusat itu lebih besar, dengan pertimbangan industri pengolahan di Riau masih di dominasi wajib pajak badan bukan wajib pajak orang pribadi. Peningkatan Harga CPO dunia berpengaruh terhadap penerimaan PPh perorangan meskipun jumlahnya tak sampai separuh dari total penerimaan," jelasnya.

Rabu, 25 Juni 2008

Kuota Pupuk Subsidi Riau Tahun 2008 Berkurang

Rabu, 25 Juni 2008 17:15
Pusat Gelontorkan Subsidi Pupuk Rp 14,7 Triliun
Kuota Pupuk Subsidi Riau Tahun 2008 Berkurang

Kendati pemerintah pusat menggelontorkan subsidi pupuk hingga mencapai Rp 14,7 triliun, namun kuota Riau justru turun. Dari 85 ribu ton menjadi 54 ribu ton saja.

Riauterkini-PEKANBARU-Pusat tahun ini menggelontorkan subsidi pupuk sebanyak Rp 14,7 triliun. Namun, kendati jumlah subsidi pupuk cukup besar, mayoritas alokasi pupuk masih didominasi pulau Jawa. Pasalnya, Jawa sentra merupakan sentra pertanian khususnya padi. Menanggapi halitu, Kadisperindag Riau, T Razmara kepada Riauterkini rabu (25/6) mengakui bahwa kuota pupuk bersubsidi Riau justru berkurang dibandingkan tahun 2007 lalu.

"Kuota subsidi pupuk untuk Riau menurun dibandingkan dengan kuota tahun 2007. Tahun lalu kuota pupuk bersubsidi mencapai 85 ribu ton. Tahun ini menurun menjadi 54 ribu ton atau menurun sebanyak 30-an ribu ton. Penurunan kuota disebabkan karena jumlah kuota tersebut tidak terserap secara keseluruhan pada sektor pertanian Riau. Jadi sisa kuota pupuk bersubsidi 'terpaksa' dikembalikan ke pusat," katanya.

Katanya, ada 4 jenis pupuk yang dipasok untuk Riau. Yaitu Urea (PT Pusri), NPK, ZA dan SP 36 dipasok oleh Petrokimia Gresik. Menurutnya untuk jenis urea beberapa waktu lalu memang sempat dialihkan ke Jawa karena ada permasalahan tehnis. Namun kendati banyak dialokasikan ke Jawa, pasokan urea bersubsidi untuk kuota Riau tetap dicukupi oleh PT Pusri.

Disinggung mengenai kekosongan pupuk di berbagai sentra-sentra pertanian, T Razmara menyatakan bahwa justri informasi yang diperolehnya jumlah pupuk bersubsidi di Riau sudah tersedia di gudang Dumai sebanyak 7.000 ton. Jumlah tersebut katanya bisa mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi Riau hingga bulan Juni mendatang.

Ia mengakui bahwa dengan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perkebunan yang minim dan Riau sangat rawan terjadi penyimpangan. Beberapa berita di media massa menyebutkan pihak kepolisian berhasil membuka praktek pemalsuan pupuk bersubsidi dengan modus operandi 'ganti casing'. Dari karung yang bertuliskan subsidi menjadi non subsidi.

"Kita akan memperketat pengawasan arus lalulintas pupuk bersubsidi yang didistribusikan oleh 23 agen pupuk bersubsidi yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Karena siapa yang tidak tergiur, harga pupuk bersubsidi hanya Rp 1200 sementara yang non subsidi mencapai Rp 3.600 perKg pupuk urea," katanya.

Menurutnya, pupuk non subsidi justru saat ini hanya sedikit di pasaran. Dari kebutuhan yang mencapai 200 ribu ton, di pasar hanya tersedia 40 ribu ton saja. Sesuai dengan statement PT Pusri, hal itu disebabkan karena adanya beberapa kendala. Seperti gangguan di saluran pipa gas dan kendala di relokasi.***(H-we)