Konsumsi CPO Terus Tumbuh

Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Petani Melorot

Senin, 8 September 2008 | 00:44 WIB

Jakarta, Kompas - Tingkat permintaan minyak kelapa sawit mentah atau CPO dunia tahun 2009 bakal tumbuh 7,3 persen dari 41,1 juta ton tahun 2008 menjadi 44,35 juta ton. Namun, pertumbuhan ini belum mampu mendorong harga CPO naik kembali karena volume produksi masih tetap lebih tinggi daripada konsumsi.

Menurut laporan Oil World yang diterima pada Minggu (7/9), produksi CPO internasional tahun 2009 mencapai 44,6 juta ton, naik dari 42,3 juta ton tahun 2008. Indonesia dan Malaysia merupakan dua produsen utama yang memasok 85 persen kebutuhan CPO dunia.

Selama ini, pertumbuhan konsumsi CPO berkisar 5 persen-6 persen per tahun. Semakin banyaknya industri pembangkit listrik di Amerika Serikat dan Eropa yang memakai biodiesel berbahan baku CPO serta pertumbuhan perekonomian China dan India telah menambah jumlah konsumsi.

Harga merosot

Selama semester I-2008, harga CPO terus membubung seiring lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga CPO di Rotterdam mencapai level tertinggi pada akhir Juni 2008, yaitu 1.300 dollar AS per ton.

Namun, harga CPO terus merosot sejak Juli-September 2008 karena berkurangnya permintaan akibat melambatnya kinerja perekonomian global. Harga minyak mentah dunia yang melemah dan laporan meningkatnya produksi minyak kedelai dan bunga matahari di Amerika Latin, Amerika Serikat, dan Eropa semakin menekan harga CPO.

Dalam transaksi di Rotterdam, Jumat (5/9), CPO untuk pengiriman Oktober ditawarkan 800 dollar AS per ton. Adapun untuk Januari-Maret 2009 dijual seharga 822 dollar AS per ton.

Sementara di Malaysia harga CPO di pelabuhan eksportir sudah mencapai 723 dollar AS per ton, lebih rendah dari 732 dollar AS per ton pada Agustus 2007.

Petani terjepit

Penurunan harga CPO internasional tentu turut menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit domestik merosot. Harga TBS petani mandiri di berbagai daerah saat ini berkisar Rp 700 per kilogram-Rp 900 per kilogram.

Menurut Suwardi, petani mandiri di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, harga TBS terus anjlok dari Rp 1.100 per kilogram pada awal Agustus menjadi Rp 800 per kilogram selama September. Kondisi serupa juga dialami Adi, petani di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Petani mandiri kini semakin terjepit di antara harga TBS yang murah dan kenaikan harga pupuk.

Untuk petani plasma, yang bermitra dengan perusahaan perkebunan, mereka masih menikmati harga TBS di kisaran Rp 1.000-Rp 1.400 per kilogram.

Direktur Utama PT Anugerah Langkat Makmur Musa Rajekshah saat dihubungi di Medan mengatakan, wilayah Sumatera Utara tengah mengalami masa panen puncak sehingga pasokan TBS melimpah.

”Saat ini kami membeli TBS petani Rp 1.000-Rp 1.300 per kilogram,” kata Rajekshah.

Direktur PT Sampoerna Agro Tbk Yasin Chandra yang dihubungi di Palembang mengatakan, pihaknya tetap membeli TBS kelapa sawit petani walau produksi melimpah. ”Selama masih ada margin, tetap kami tampung,” ujar Yasin. (HAM)

Penanganan Perkara Banyak yang Belum Selesai Jumat, 5 September 2008 | 00:11 WIB Medan, Kompas - Perkara agraria di Sumatera Utara masih banyak yang

Jumat, 5 September 2008 | 00:11 WIB

Medan, Kompas - Perkara agraria di Sumatera Utara masih banyak yang belum selesai. Sebagian perkara kerap berpihak kepada kelompok kuat yang menghadapkan dengan masyarakat kecil.

”Ini persoalan kita bersama yang menentukan arah pembangunan nasional. Menyelesaikan perkara seperti ini bukan perkara mudah, ibarat mengolah tanah liat yang sudah lama kering,” kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut Horasman Sitanggang, Kamis (4/9) di Medan, dalam kesempatan dialog agraria bertajuk ”Mewujudkan Keadilan Melalui Kebijakan Agraria Nasional”.

Seiring dengan menguatkan reformasi agraria, BPN Sumut coba menegakkan kembali semangat itu. Selama 2008, BPN Sumut menangani 210 kasus pertanahan.

Perkara ini terdiri dari 136 dengan obyek penguasaan dan pemilikan tanah serta 74 perkara dengan penetapan obyek penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Perkara agraria yang menjadi perhatian publik di antaranya sengketa tanah antara warga Sei Silau, Kabupaten Asahan, dan PT Perkebunan Nusantara III; warga Bandar Betsy dengan PTPN IV di Kabupaten Simalungun; dan masyarakat Sarirejo dengan Pangkalan TNI AU di Medan.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Usep Setiawan mengatakan, meski banyak kasus agraria yang terjadi, dia masih menaruh harapan pada petugas dan mendukung upaya BPN terus-menerus menyelesaikan persoalan agraria yang terjadi di masyarakat. Menurut dia, pembaruan agraria merupakan hal penting guna menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj mengatakan, dari beberapa kasus, masyarakat kecil berhadapan dengan pi

Pengusaha China Komitmen Tanam Investasi 597 Juta Dollar AS

Jumat, 5 September 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Sejumlah pengusaha China, khususnya dari Provinsi Guangdong, dan pengusaha Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerja sama investasi dengan total nilai 597 juta dollar AS.

Penandatanganan nota kesepahaman untuk 20 proyek di berbagai bidang itu dilakukan di Jakarta, Kamis (4/9), dengan disaksikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat, dan Wakil Sekretariat ASEAN Pushpanathan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Sekretaris Partai Komunis China Wang Yang di Kantor Presiden, Jakarta. Presiden Yudhoyono mengundang pengusaha China untuk menjalin kerja sama di sektor energi, listrik, perkebunan, pertanian, pangan, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan.

Wang datang ke Indonesia bersama 1.000 anggota delegasi, di antaranya terdapat sebanyak 400 pengusaha.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal seusai pertemuan mengatakan, Presiden menekankan pentingnya kemitraan strategis Indonesia-China dan komitmen Indonesia mencapai target 30 miliar dollar AS dalam hubungan perdagangan dengan China pada tahun 2010.

Dari data Kadin Indonesia, kerja sama perdagangan Indonesia-China tahun 2007 mencapai 25,01 miliar dollar AS. Ekspor Indonesia ke China sebesar 12,4 miliar dollar AS, sedangkan impor dari China sebesar 12,61 miliar dollar AS.

Lutfi dalam sambutannya meyakinkan pengusaha China bahwa Indonesia sudah mulai produnia usaha. Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja.

”Indonesia kaya sumber daya alam luar biasa. Sebagai penghasil 17 juta ton minyak sawit, Indonesia menjadi nomor satu terbesar di dunia,” ujar Lutfi.

Indonesia menempati posisi kedua terbesar di dunia sebagai penghasi>w 9638mw 9738m

Lutfi menegaskan, tantangan ke depan adalah mengubah pola pikir. Tidak lagi menjual barang mentah, tetapi menjual barang setengah jadi atau justru barang jadi bernilai tambah.

Menurut Ketua Umum Kadin MS Hidayat, investor dari China diharapkan membangun pabrik pengolahan untuk memproduksi barang setengah jadi atau barang jadi bernilai tambah tinggi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi lebih menekankan agar semua pihak, terutama pemerintah, bisa menciptakan iklim investasi yang baik agar nota kesepahaman segera direalisasikan menjadi proyek-proyek yang nyata.

Di lain sisi, ujar Sofjan, pemerintah juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti tidak memaksa investor untuk mendirikan pabrik di kawasan industri, pasokan energi, dan infrastruktur. (OSA/INU)

Penurunan Harga Berlanjut, Transaksi CPO Sepi

Kamis, 4 September 2008 | 01:26 WIB

Jakarta, Kompas - Tren penurunan harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO tampaknya masih akan terus berlanjut. Para importir mulai mengurangi pembeliannya sehingga transaksi CPO di pasar internasional relatif sepi.

CPO diperdagangkan di Malaysia, Rabu (3/9), pada harga 749 dollar AS per ton. Namun, penawaran untuk pengiriman September 2008 tersebut kurang mendapat respons dari peminat.

Kondisi serupa juga terjadi di Rotterdam, Belanda. Produk CPO untuk pengiriman September 2008 dijual 825 dollar AS per ton. Adapun untuk pengapalan bulan Oktober sampai Desember 2008, CPO dari Malaysia dan Sumatera ditawarkan seharga 820 dollar AS per ton.

Di pasar lokal, lelang CPO di Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara di Jakarta, Rabu (3/9), mencatat harga tertinggi Rp 6.660 per kilogram dan terendah Rp 6.270 per kg. Namun, tidak ada transaksi karena peminat menawarkan harga pembelian yang berkisar Rp 6.103 per kg-Rp 6.528 per kg.

Dihubungi di Medan, Direktur Utama PT Anugerah Langkat Makmur Musa Rajekshah mengakui, tingkat permintaan CPO menurun selama sebulan terakhir di tengah meningkatnya produksi.

Kondisi ini menyebabkan harga CPO terus bergerak turun. Permintaan CPO untuk pasar domestik juga belum mengalami pertumbuhan berarti.

”Peningkatan permintaan untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran memang mulai terjadi, tetapi jumlahnya belum terlalu signifikan,” ujar Rajekshah.

Rajekshah menambahkan, kenaikan permintaan diperkirakan terjadi mulai Oktober 2008. Pada saat itu, harga CPO diharapkan naik. Hal senada juga diungkapkan Direktur PT Sampoerna Agro Tbk Yasin Chandra.

Menurut Yasin, yang dihubungi di Palembang, harga CPO berpeluang naik pada Oktober 2008. ”Kenaikan terjadi karena permintaan di pasar internasional untuk kebutuhan hari besar keagamaan meningkat,” ujarnya.

Importir juga akan menambah volume pembelian untuk mengantisipasi libur panjang yang berlangsung sejak Natal sampai Tahun Baru 2009.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah harus memanfaatkan peluang dari penurunan harga CPO untuk mendukung industri hilir.

”Industri hilir bisa meningkatkan nilai tambah CPO sehingga mendukung kinerja ekspor nasional,” kata Sahat. (ham)

Penggelapan Pajak Diusut Dua Perusahaan Perkebunan Gunakan Faktur Palsu

Kamis, 4 September 2008 | 00:18 WIB

Medan, Kompas - Dua perusahaan minyak sawit mentah di Medan kedapatan memakai faktur palsu untuk menggelapkan pajak. Dua perusahaan ini juga mengelabui petugas pajak dengan alamat palsu. Akibat ulah perusahaan tersebut, negara menanggung kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

”Dua perusahaan itu adalah PT KP dan PT TSP. Pemilik perusahaan sedang dalam pencarian kami. Untuk sementara kami memeriksa mereka yang terlibat transaksi,” kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak (P4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Rinaldi Yusuf, Rabu (3/9).

Rinaldi mengatakan, nama perusahaan sengaja dia samarkan agar tidak mengganggu proses penyidikan. Kedua perusahaan ini melakukan transaksi dengan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang perdagangan minyak sawit mentah. Melalui perusahaan ini, petugas melacak keberadaan dua perusahaan yang memakai faktur palsu.

Faktur yang dimaksud sengaja dibuat-buat sehingga nilai pajak tidak masuk ke kas negara. Faktur tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang mengeluarkannya. ”Namanya tidak termasuk dalam PKP (pengusaha kena pajak) karena nama pengusaha itu tidak ada. Pengusaha ini selanjutnya memperdagangkan minyak sawit mentah ke pihak berikutnya,” katanya.

Kanwil DJP Sumut I sedang memeriksa pembeli minyak sawit. Penyidik sedang menjajaki kemungkinan termasuk adanya rekayasa pembeli untuk mencari keuntungan tidak sah. Kasus ini, katanya, memunculkan beragam spekulasi. ”Bisa jadi minyak sawit mentah yang diperdagangkan merupakan barang ilegal,” katanya.

Penegakan hukum

Tidak ada cara lain, untuk menutup kebocoran pendapatan negara petugas harus menegakkan hukum. Praktik penggunaan faktur penjualan palsu ini melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu penegakan hukum penggelapan pajak oleh CV Teknik Utama. Penyidikan kasus ini sudah sampai ke meja pengadilan. Pekan lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada Direktur Utama CV Teknik Utama Thoni Utama dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp 2 miliar. Thoni, tutur Rinaldi, terbukti menggelembungkan harga pokok barang yang seharusnya Rp 21,506 miliar menjadi Rp 27,137 miliar. Akibat perbuatannya ini negara kehilangan pendapatan senilai Rp 2,5 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan (P2) DJP Sumut I Noor Faiz mengatakan, penegakan hukum untuk sementara ini membuahkan hasil positif. Salah satunya turut andil memperbesar realisasi penerimaan pajak sehingga mendekati target tahun 2008.

”Sejauh ini kami mampu meraih pendapatan sebesar Rp 3,92 miliar dari target Rp 4,52 miliar. Artinya, kami mampu mencapai pendapatan 85,91 persen dari target. Ini angka yang cukup tinggi,” katanya. Faiz mengatakan nilai ini paling besar dibandingkan dengan pendapatan kanwil pajak di daerah lain di Indonesia.

Pendapatan merupakan hasil sementara penghitungan Agustus ini. Nilai pendapatan, termasuk jenis Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan jenis pajak lainnya. Dari seluruh jenis pajak ini, pendapatan dari PBB paling sedikit masuk untuk sementara. Dari sembilan kantor pelayanan pajak di bawah DJP Sumut I, nilai PBB untuk sementara sebesar Rp 278 juta dari target sepanjang tahun Rp 665 juta.

”Sebagian dari nilai pendapatan ini belum masuk pembukuan. Sebab, batas akhir pembayaran sampai akhir Agustus ini,” katanya. Padahal, pembayaran pajak sudah memakai sistem yang mudah. (NDY)