Welcome To Riau Info Sawit

Kepada pengunjung Blog ini jika ingin bergabung menjadi penulis, silahkan kirim alamat email serta pekerjaan anda ke : anaknegeri.andalas@gmail.com

Rabu, 05 Oktober 2011

Desak PT GPH Serahkan Lahan KKPA, Warga Bonaidarussalam Minta Tolong DPRD Rohul

Rabu, 5 Oktober 2011 17:58http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=39961
Ratusan warga Bonaidarussalam mendatangi DPRD Rohul. Mereka minta tolong wakil rakyat mendesak PT GPH serahkan lahan KKPA.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Sudah kesekian kalinya warga Desa Sontang Kecamatan Bonaidarussalam datangi Gedung DPRD Rokan Hulu. Pada Rabu (5/11/10) pagi, warga kembali mendesak Pemkab selesaikan konflik pola KKPA dengan PT Graha Permata Hijau (GPH) Bonai yang belum selesai. Untuk itu warga minta perusahaan serahkan kembali, untuk dikelola sendiri.

Pengaduan ratusan warga Sontang ke gedung wakil rakyat, diterima beberapa anggota dewan. Pun, Pemkab Rokan Hulu mengutus Asisten Tata Pemerintahan Jamaluddin, Kabag Tapem Syofwan, pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan turut dihadiri Camat Bonaidarussalam bersama beberapa stafnya.

Dodi Z, salah seorang perwakilan warga, didampingi Sabaruli, menilai pemerintah lemah. Sebab konflik yang sudah terjadi sejak tahun 1990-an ini, belum selesai. Katanya, masyarakat dibodohi dan dirayu untuk menjual lahannya kala itu, dengan janji menerima jatah pola KKPA yang dikelola melalui KUD Bina Bonai yang dipimpin Kepala Desa Sontang Arisman.

Sayangnya, pola KKPA yang sudah berjalan puluhan tahun dengan sistem bagi 90:10 tak juga terealisasi. Sehingga mereka mengadu permasalah tersebut ke dewan dan sudah ke sekian kalinya.

Dalam hearing tersebut, masyarakat tetap meminta PT GPH mengembalikan lahan pola KKPA seluas 3.528 hektare untuk dikelola warga sendiri, sebab sejauh Ketua KUD Bina Bonai tidak transparan, sehingga kerjasama tak menguntungkan.

“Anehnya, Ketua dan Sekretaris KUD Bina Bonai itu Kades Sontang. Masyarakat tidak ada yang berani dengan beliau. Apalagi dia sudah 35 memimpin, dan pemerintah sendiri tidak berani mengambil tindakan,” sampai perwakilan warga kepada dewan.

Kata warga, harusnya Kades hanya memimpin dua periode atau 10 tahun, namun anehnya Arisman sudah menjabat Kades Sontang selama 35 tahun dan terkesan dibiarkan oleh Pemkab. Pada aksi damai ke gedung dewan, 27 Juni 2011 kemarin, warga mengaku jika Kades sering mengancam jika ada yang berani melawan. Sehingga sampai saat ini, masyarakat hanya bisa mengelus dada, sementara pemerintah yang diharapkan hanya tutup mata.

Arisman S.Sos, dari Fraksi Hanura, mengatakan dengan tidak hadirnya pihak KUD Bina Bonai dan PT GPH hearing tak berjalan mulus. Untuk itu ia minta, Pemkab mengundang pihak koperasi dan perusahaan besok. Dan jika tak hadir juga, ia minta perusahaan dan koperasi distatus quo-kan.

Dishutbun sendiri mengaku masalah pola KKPA di Rokan Hulu hampir semua bermasalah. Pun, PT GPH dinilai belum memberikan izin apa pun, untuk itu wajar jika masyarakat ingin mengambil lahannya kembali, apalagi pembagian tak sesuai.

Hearing yang dipimpin putra Bonaidarussalam, Murkhas, akan dilajutkan Kamis (6/10/11) mendatang. Dewan minta Asisten I untuk mengundang manajemen PT GPH dan KUD Bina Bonai, sehingga permasalahan bisa selesai secepatnya. Di hari bersamaan besok, dewan juga akan gelar hearing dengan masyrakat Pendalian IV Koto, masih terkait pola KKPA dengan perusahaan setempat.***(zal) 

Sawit Riau Capai 2,1 Juta Hektare

4 Oktober 2011 - 08.04 WIB > Dibaca 104 kali

 
Laporan Desriandi Candra, Pekanbaru deriandicandra@riaupos.com
Provinsi Riau memang memiliki potensi untuk sektor perkebunan. Salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit yang peminatnya sekarang terus semakin meningkat.

Dari data Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, luas area perkebunan sawit Riau saat ini, hingga akhir 2010, mencapai 2.103.176 hektare.

Jumlah itu, terdiri dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat seluas 1.117.650 ha, area produksi perkebunan besar negara (PBN) yang mencapai 79.546 ha, dan produksi perkebunan besar swasta (PBS) yang mencapai 905.980 har.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Riau melalui Kasi Pengembangan Usaha Perkebunan Ambar Kusumawati MSi, Senin (3/10) di ruang kerjanya.

Ambar menjelaskan, Kabupaten Rokan Hulu menempati urutan pertama untuk luas area perkebunan di Riau, yakni mencapai 207.804 ha. Jumlah tersebut terdiri dari 79.169 ha tanaman buah belum menghasilkan (TBM), 122.328 ha tanaman menghasilkan (TM) dan 6.307 tanaman tua rusak (TTR).

Selanjutnya, tempat kedua ditempati Kabupaten Siak yang mencapai luas area perkebunan sawit 159.554 ha. Seluas 49.609 ha berstatus TBM, 109.796 ha status TM dan 149 ha status TTR.

Di urutan ketiga, Kabupaten Kampar dengan luas area 158.593 ha. Sebanyak 25.074 ha berstatus TBM, 133.465 ha dengan kondisi TM dan 54 ha TTR. Keempat, Kabupaten Rokan Hilir dengan luas area 147.361 ha. Seluas 18.602 ha kondisi TBM, 126.752 ha kondisi TM dan 2.007 ha kondisi TTR.

Kabupaten Bengkalis berada di tempat kelima dengan luas area perkebunan sawit yang tersedia mencapai 132.345 ha, 55.295 ha kondisi TBM, 70.786 ha kondisi TM dan 6.264 ha dengan kondisi TTR.

Keenam, Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas area 94.513 ha. Seluas 45.337 ha kondisi TBM, 48.115 ha kondisi TM dan 1.061 ha kondisi TTR. Ketujuh, Kabupaten Pelalawan dengan luas 64.253 ha. 11.497 ha kondisi TBM, 51.856 ha kondisi TM dan 900 ha kondisi TTR.

Kedelapan, Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas area 62.538 ha. Jumlah tersebut terdiri dari 12.607 ha kondisi TBM, 49.793 ha kondisi TM, dan 138 ha kondisi TTR. Kesembilan Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas 56.454 ha. Seluas 8.916 ha kondisi TBM, 47.215 ha dengan kondisi TM, 323 ha dengan kondisi TTR.

Di peringkat sepuluh ditempati Kota Dumai dengan luas area 32.935 ha. Seluas 12.281 ha dengan kondisi TBM, 20.135 ha dengan kondisi Tm dan 519 ha dengan kondisi TTR.

Sementara Kota Pekanbaru menempati urutan kesebelas dengan luas area perkebunan sawit yang tersedia 1.300 ha. Seluas 582 ha kondisi TBM, 718 ha kondisi TM dan tidak ada yang TTR. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti, sejauh ini pihak Dinas Perkebunan Riau belum mendapatkan data yang rinci.

Data tersebut, dari hasil laporan kabupaten/kota di Riau pada Dinas Perkebunan Riau kepada petugas yang diturunkan ke kabupaten/kota di Riau.(ade)